Universitas Yapis Papua - Publikasi Jurnal
Not a member yet
361 research outputs found
Sort by
Pengaruh Kepuasan Dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Kota Jayapura
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan dan kepercayaan terhadap loyalitas nasabah pada Bank Umum di Kota Jayapura. Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Sampel yang digunakan dalam analisis sebanyak 118. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah dengan SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Kata Kunci : Kepuasan, Kepercayaan dan Loyalita
MENGOPTIMALISASIKAN PELAKSANAAN EKSEKUSI TANGGUNG RENTENG PADA PENGADILAN NEGERI
Get PDFAbstract: This study discusses the most appropriate legal measures taken by the plaintiffs in the case a quo in order to enjoy the rights that have been granted by the State through State Court verdict on Tolitoli. To discuss this issue in Tolitoli, namely the District Court Tolitoli, with consideration that there Tolitoli District Court case of joint liability or responsibility to bear and had magnitude fixed law and confirmed by the decision of the Supreme Court of Cassation and the case a quo in fulfillment of the defendant's achievement yet implemented of read out the verdict until now so interesting to study further to find the truth and science, but it makes it easy for authors to do research because quo case already binding. Then the data is processed and analyzed using qualitative analysis. The results showed that; First, the most appropriate legal action taken by the defendants to enjoy the rights that have been granted by the state through a court decision is to submit the petition addressed to the Chairman of the Court Tolitoli so open spaces court authority to carry out the execution of the defendants to fulfill its obligations as a whole. Both As a result of the legal ruling of the District Court Tolitoli joint responsibility, gave birth to a legal relationship in which includes the legal rights and obligations between the plaintiff and the defendant in the form of an obligation for the defendant to complete his achievements up to the implementation of decisions already has permanent legal force and vice versa rights the plaintiff is gained achievements over things that the duty of the defendant. While the legal relationship between the defendant is the right and obligation to implement the ruling referred to include the rights and obligations attached to the joint responsibility of the engagement Key World: executio
Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura
Get PDFTujuan penelitian ini ialah menganalisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura selama tahun 2011 sampai 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif asosiatif dimana dari hasil perhitungan yang diperoleh akan dijelaskan secara deskriptif. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura maupun litertur lainnya dari tahun 2011 sampai 2015. Hasil Penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat efektifitas dan kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah, tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 151.59. Kontribusi dari hasil perhitungan dapat di ketahui bahwa kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar 14,52% dan terendah pada tahun 2011 yakni sebesar 2,78%. Kata kunci : Efektifitas, Kontribusi dan PA
Pengaruh Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan Tenaga Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Bank Papua Jayapura
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Bank Papua Jayapura, untuk mengetahui variabel manakah yang lebih dominan pengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Bank Papua Jayapura.. Jumlah Popuasi di PT Bank Papua Jayapura adalah 457 karyawan. Jumlah populasi yakni sebanyak 91 responden. Model analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa rekrutmen berpengaruh terhadap produktivitas kerja hal ini dibuktikan dengan membandingkan tingkat signifikan alpha 0,05 dengan nilai probabilitas rekrutmen 0,000. Dengan demikian 0,000< 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. Seleksi tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan tingkat signifikan alpha 0,05 dengan nilai probabilitas seleksi 0,158. Dengan demikian 0,158 > 0,05 maka Ha ditolak dan H0 diterma. Penempatan tenaga kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan tingkat signifikan alpha 0,05 dengan nilai probabilitas penempatan tenaga kerja 0,000. Dengan demikian 0,05 > 0,000 maka Ha diterma dan H0 ditolak. Penempatan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap produktivitas kerja. Hal ini dibuktikan pada tabel 4.12 bahwa variabel nilai korelasi parsial penempatan tenaga kerja sebesar 0,468 lebih besar dari nilai korelasi parsial rekrutmen 0,384 dan seleksi 0,151. Kata Kunci : Rekrutmen, Seleksi, Penempatan Tenaga Kerja, Produktivitas
Implementasi Rencana Program Dan Kegiatan Tahunan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura
Get PDFPenelitian dengan judul Implementasi Rencana Program dan Kegiatan Tahunan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura dengan masalah yang dirumuskan yaitu Bagaimana Implementasi Rencana Program dan Kegiatan Tahunan Pada Badann Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura, dimana instrument utama yang digunakan adalah wawancara dengan teknik analisa data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data, dengan memfokuskan pada 3 indikator utama yang berkaitan dengan program dan kegiatan tahunan pada badan tersebut.Hasil analisis menggambarkan bahwa Penyusunan rencana pembinaan karir PNS, indicator tersebut sejauh ini telah tercantum dalam program kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura dan dalam tahap pelaksanaan program dimana salah satu kegiatan dalam pembinaan karir tersebut yaitu keterlibatan pegawai dalam sejumlah pelatihan yang diadakan baik oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura maupun oleh instansi lainnya.Kenaikan Pangkat PNS, pada indicator ini proses pengusulannya sedang berlangsung dan pada prinsipnya semua pegawai diberikan kesempatan yang sama dalam pengurusan dan pengusulannya khususnya bagi para pegawai yang telah memenuhi persyaratan dan kelayakan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.Ujian Dinas Tingkat I & II, program yang ditetapkan pada program kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura salah satunya adalah ujian dinas tingkat I dan II, program tersebut dalam tahap pelaksanaan pada saat ini dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapka
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH YANG TANAHNYA DITERLANTARKAN
Get PDFPenelitian ini berjudul ”Akibat Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Yang Tanahnya Diterlantarkan”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang tanahnya diterlantarkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Akibat hukum terhadap pemilik Hak atas Tanah yang Diterlantarkan adalah secara yuridis, dilarang menelantarkan tanah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi pemegang hak atas tanah (Pasal 6, 7, 10, 15,19 UUPA) yang merupakan asas-asas yang ada dalam UUPA. Pelaksanaan hak yang tidak sesuai dengan tujuan haknya atau peruntukannya maka kepada pemegang hak akan dijatuhi sanksi yaitu hak atas tanah itu akan dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas tanah. Selanjutnya secara sosiologis tanah sangat erat melekat dan dibutuhkan olehrakyat, karena tanah menjadi sumber penghidupan mereka yaitu untuk tempattinggal mereka, untuk tumbuh dan berkembangnya keluarga dan tanah dipakai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, itu sebabnya menelantarkan tanah dilarang.Kata Kunci : Akibat Hukum; Pemilik Hak Atas Tanah; Tanah Diterlantarka
HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA
Get PDFAbstrak : Paradigma pembaharuan hukum pidana yang tercermin dalam politik hukum pidana menentukan bahwa seseorang dapat dikenakan pidana atau tindakan apabila perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Akan tetapi ada pengecualian berupa berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (pidana adat, kebiasaan maupun pidana islam) yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan syarat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Syarat ini sangat bertentangan dengan hukum pidana Islam yang ketentuannya dari hukum Allah SWT, dimana Hukum Allah tidak dapat dikesampingkan dari hukum buatan manusia. Kata Kunci: Hukum Yang Hidup, Masyarakat, Politik Hukum Pidan
FUNGSI PENGAWASAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH
Get PDFAbstrak : Fungsi pengawasan dilakukan baik oleh intern Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun oleh lembaga Non Pemerintah lainnya, berupa: (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi : a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, b. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, (2) pengawasan dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. fungsi normatif Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 sekaligus sebagai fungsi instrument belum optimal, serta fungsi perlingungan hukum terdapat pengawasan Penerimaan Pendapatan Asl Daerah (PAD) juga harus memenuhi asas Pemerintahan yang layak sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dan falsafah Negara Pancasila berupa Asas Kepastian Hukum, Asas Keseimbangan, Keadilan, dan Kesamaan, Asas bertindak cermat dan asas hangan mencampuradukan wewenang (Detournement de Pouvoir), Asas Motivasi dan Permaian yang layak, Asas kepercayaan, meniadakan keputusan yang batal, perlindungan, asas kebijaksanaan, dan asas kepentingan umum. Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Pendapatan Asli Daerah, Otonomi Daera
Pattani Central Mosque: The Small Narrative Of Islamic Teaching Practices And Views Of Good Governance, Human Rights And Anticipation For Radicalism
Get PDFThis article reconstructs the narratives of Pattani Central Mosque. The intent of this article is describing the real quality of Pattani Central Mosque to depict another picture in looking at the phenomenon of mosques in southern Thailand, especially in Pattani that has been alleged as an arena popular for the spreading of Islamic radical ideas and the recruiting of young people into ‘martyrs’ against the Thai Government. It is not doubted, the 2004 Kru-ze Mosque incident reflects the failure of places of worship as a ‘sanctuary of violence’, rather than space for social capital and driver of change. Consequently, there are questions about the kind of practices taking place in Islamic teaching, mosque management, and the views held by mosque stakeholders (Imam, the preachers, and congregation) toward good governance, human rights and the anticipation of radicalism given the current situation in Pattani. This article concludes that that phenomenon of Islamism, specifically neofundamentalism, is neither found nor represented in Pattani Central Mosque. In actual fact, the allegations of the spreading of radical Islamic ideas and the recruiting of young Muslims by Islamic militant groups are not substantiated. But this is unique, certain and particular phenomenon. In sum, Pattani Central Mosque instead seems to be composed of a fairly equal mixture of moderate and more conservative believers rather than those with radical and extreme tendencies. Key Words: Mosque, Islamism, Human Rights, Good Governance, Anticipation for Radicalis
Analisis Pengaruh Kualitas Auditor, Ukuran Perusahaan, Jumlah Komite Audit, Kompleksitas Operasi Perusahaan terhadap Audit Delay dan Opini Audit yang Diinterveing oleh Audit Lag
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas auditor, ukuran perusahaan, jumlah komite audit, kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit delay dan opini audit yang di intervening oleh audit lag pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 20112015. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2011-2015 yaitu sejumlah 37 Perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Metode purposive sampling dilakukan dengan tujuan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay, Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay, Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa variabel bebas (opini audit) tidak berpengaruh terhadap variabel mediasi (audit lag), Jumlah komite audit berpengaruh terhadap audit delay, Kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. Kata kunci : Audit delay, ukuran perusahaan, jenis opini auditor, kompleksitas perusahaan, jumlah komite audit