UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Analisis Yuridis Keabsahan Dan Kepastian Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Full text linkPerjanjian pinjam-meminjam uang secara lisan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian secara lisan memiliki dampak sulitnya dalam pembuktian jika terjadi sengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan dan kepastian hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam secara lisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis kualitatif. Perjanjian pinjam-meminjam secara lisan adalah sah jika memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan kepastian hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam uang secara lisan dapat terpenuhi jika para pihak yang dirugikan dapat membuktikan adanya perjanjian pinjam-meminjam tersebut
Urgensi Pengunaan Mekanisme Mediasi Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Perceraian di Masyarakat
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi dalam penyelesaian sengketa waris akibat perceraian di Indonesia, dengan fokus pada peran hakim sebagai mediator dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dianggap efektif karena dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat, mengurangi biaya, dan memperbaiki hubungan antar pihak. Selain itu, mediasi memberikan kesempatan untuk mencapai keadilan restoratif, di mana semua pihak merasa didengar dan mendapatkan solusi yang lebih adil. Namun, implementasinya menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi dan keterbatasan waktu hakim. Penelitian ini menggunakan metode normative empiris dengan pendekatan peraturan, konseptual, dan studi kasus untuk mengevaluasi penerapan mediasi di sistem peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi berhasil menyelesaikan banyak sengketa waris secara damai dan efisien, tantangan tetap ada, terutama dari pihak yang lebih memilih litigasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas hakim dan sosialisasi kepada masyarakat agar mediasi lebih efektif dalam penyelesaian sengketa waris akibat perceraian dan mencapai keadilan
Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Pada Sebidang Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/Pn.Sda)
Full text linkNotaries as public officials who are authorized to make authentic deeds are regulated in the Notary Law Number 30 of 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Law (UUJN). Authentic deeds function as valid evidence in civil law according to Article 1870 of the Civil Code (KUHPerdata). However, in exercising their authority, notaries are required to ensure the material validity of the deeds made, especially regarding the object of joint property rights as regulated in Articles 35 and 36 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 119 of the Civil Code. The formulation of the problem in this study is How is the judge\u27s legal consideration of court decision number 191 / Pdt.G / 2019 / PN.Sda related to the making of a deed of joint ownership statement on a plot of land, how is the notary\u27s responsibility for making a deed of joint ownership statement on a plot of land in court decision number 191 / Pdt.G / 2019 / PN.Sda, The purpose of writing this thesis is To find out and analyze the judge\u27s legal considerations regarding court decision number 191 / Pdt.G / 2019 / PN.Sda related to making a deed of joint ownership statement on a plot of land, To find out and analyze the notary\u27s responsibility for making a deed of joint ownership statement on a plot of land in court decision number 191 / Pdt.G / 2019 / PN.Sda, the method used in this study is normative juridical. The study shows that the judge in this decision considered the deed of joint ownership statement to be null and void because it was made without the consent of both husband and wife which is a basic requirement as regulated in Article 36 of the Marriage Law. The judge stated that the defendants\u27 actions were unlawful acts that were detrimental to the plaintiff, so that the deed did not have binding legal force. In terms of accountability, the notary was declared negligent in ensuring the involvement of all parties interested in the joint property. As a result, the deed made was declared null and void by law, and the notary was responsible civilly, administratively, and the notary\u27s code of ethics in accordance with the provisions of the Notary Law
Indonesia and South Korea Business Competition Laws in The Investment Sector
Full text linkBusiness activities carried out by business actors in the investment sector can have a competitive effect that can affect the economy, especially in Indonesia and South Korea. The concept of economy in Indonesia by advancing the idea of democracy with various policies and regulations issued by the government, such as policies in the field of business competition. The Indonesian government issued Law No. 5 of 1999 prohibiting unfair business practices and competition to promote the people\u27s welfare, create fair competition and facilitate investors in doing business. That thing is based on the principle of justice in business. However, on the side, On the other hand, South Korea has the Regulation and Fair Trade Act that provides fair business and investment opportunities. This study uses a normative juridical research method using secondary data, which will then be analyzed using qualitative methods with deductive conclusions. This study concludes that the comparison of business competition law between Indonesia and South Korea implements a legal system of justice and investment opportunities with no restrictions. Both countries, with their legal and government systems, have specific policies and rules, so there are differences: Indonesia with civil law, and South Korea with civil law Inquisitorial. In regulating business competition and investment, Indonesia prioritizes foreign investors\u27 rules and investment periods, while South Korea focuses more on income for the country\u27s prosperit
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perpektif Teori Viktimologi di Indonesia
Full text linkKekerasan seksual banyak dijumpai di Indonesia terutama terhadap korban anak yang harus dilindungi. Anak diartikan sebagai seseorang yang berusia belum 18 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perkpektif viktimologi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundangan dan konseptual dengan metode penelitian normatif yuridis. Temuan utama penelitian ini bahwa perlindungan hukum bagi korban anak dari tindakan kekerasan seksual dalam perpektif viktimologi dapat dilihat dari Model Hak-Hak Prosedural dan Model Pelayanan yang mencakup bagaimana pemulihan dari penderitaan korban, hak korban setelah terjadinya viktimisasi, serta bagaimana peranan korban anak dalam sistem peradilan pidana. Kesimpulannya Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual berupa hak yang didapat untuk proses pemulihan terhadap penderitaannya dan layanan pendampingan dalam setiap tahap pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana. 
Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Terhadap Isi Perjanjian
Full text linkNotaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk membacakan isi akta di hadapan para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum dan upaya menjamin kesepakatan yang sah. Penelitian ini mengkaji tindakan notaris yang tidak membacakan isi perjanjian dan keabsahan hukum atas perjanjian yang ditandatangani di atas kertas kosong melalui studi kasus Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pwr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan notaris yang tidak membacakan akta merupakan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, perjanjian yang ditandatangani di atas kertas kosong tanpa pemahaman isi dan tanpa kesepakatan yang sah bertentangan dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata, sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan notaris terhadap prosedur formil dalam pembuatan akta demi menjamin perlindungan hukum bagi para pihak
Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Studi Pada Rumah Sakit TK III Dr. Reksodiwiryo Padang
Full text linkUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur mengenai pelimpahan wewenang pelayanan kesehatan dari tenaga medis kepada tenaga kesehatan lain, termasuk perawat. Dilatarbelakangi hal tersebut permasalahan pada tesis ini adalah: 1) Bagaimanakah prosedur pelimpahan wewenang kepada perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang? 2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perawat dalam melaksanakan tugas berdasarkan pendelegasian wewenang di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang? 3) Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan perawat RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari mewawancarai staff kesehatan di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Prosedur pelimpahan wewenang kepada perawat di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang dilimpahkan secara mandat dan/atau delegasi. 2)Perlindungan hukum terhadap perawat dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang dilakukan dengan mekanisme perlindungan pendelegasian wewenang, profesional, sistem pengaduan, jaminan sosial, dan penerapan etika profesi. 3) Prosedur penyelesaian sengketa perawat RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang dimulai dari pembentukan tim investigasi, proses investigasi, rapat investigasi untuk memutuskan penyelesaian dan/atau mediasi serta menentukan solusi kedepannya
Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Suku Balik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Full text linkKalimantan Timur menjadi daerah yang ditetapkan sebagai ibu kota negara yang baru dengan sebutan Ibu Kota Nusantara. Dalam pelaksanaan pembangunan IKN, masyarakat adat Suku Balik yang telah ada sejak zaman nenek moyang di wilayah IKN merasa terpinggirkan dan hingga kini belum jelas pengakuannya. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Suku Balik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun terdapat pengakuan masyarakat adat secara konstitusi, implementasi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum masih lemah, yang mengakibatkan terjadinya konflik agraria antara pemerintah dan masyarakat adat Suku Balik. Adapun upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Suku Balik dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif
Hak Harta Bersama dan Waris Janda Dari Perkawinan Poligami Yang Tercatat Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama
Full text linkPenelitian ini mengkaji hak atas harta bersama dan warisan bagi janda dalam perkawinan poligami yang terdaftar di KUA tanpa izin Pengadilan Agama dengan pendekatan legislatif dan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dan dilakukan dengan itikad buruk tidak menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama dan warisan, tetapi tidak dapat dibatalkan jika salah satu pihak telah meninggal dunia. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 14/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. bersama dengan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb. menyatakan bahwa istri kedua dalam perkawinan poligami tanpa izin pengadilan tetap berhak atas harta bersama dan warisan. Jika suami meninggal tanpa anak, janda memperoleh seperempat bagian; jika memiliki anak, bagian warisnya menjadi seperdelapan. Dengan demikian, meskipun perkawinan tidak mendapat izin pengadilan, janda tetap memiliki hak hukum atas harta bersama dan warisan
Eksistensi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dalam Perjanjian Kredit yang Memuat Klasula Baku Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bintaro
Full text linkIn common banking practice in Indonesia, the bank credit agreement used is a standard agreement or standard agreement, the clauses of which have been previously prepared by the bank, so that the customer as a prospective debtor only has the choice between accepting the entire contents of the clauses, either in part or completely or refuse, which will result in the customer not receiving the credit. As risk mitigation in implementing standard agreements, debtors are given a credit decision offer letter more commonly called an offering letter. An credit decision offering letter is a bank offer letter for credit approval addressed to the debtor. If the debtor agrees, then the offering letter is used as the basis for making a credit deed