UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Onrechtmatige Overheidsdaad Badan Pengusahan Batam Dalam Pembatalan Pengalokasian Lahan di Kota Batam: Studi Kasus Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.TPI
Full text linkSebagai pemegang Hak Pengelolaan seluruh tanah di Kota Batam, BP Batam memiliki kewenangan memberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah tersebut kepada pihak ketiga melalui perjanjian. Namun, dalam Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.TPI, muncul ketidakpastian hukum akibat pembatalan sepihak perjanjian oleh BP Batam melalui surat keputusan yang membatalkan pengalokasian tanah kepada PT. Tria Galang Emas, lalu mengalokasikan tanah yang sama kepada PT. Wiraraja Tangguh. Tindakan ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan perjanjian dan akibat hukum dari tindakan BP Batam yang dinyatakan sebagai onrechtmatige overheidsdaad oleh pengadilan. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan Statute Approach, Conceptual Approach, dan Case Study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP Batam memang berwenang membuat perjanjian dengan pihak ketiga meskipun tanah belum bersertifikat HPL. Namun, sebaiknya hak pengelolaan terlebih dahulu diurus guna menghindari kendala administratif dan memperjelas legalitas perjanjian. Putusan pengadilan yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum oleh BP Batam menyebabkan pembatalan surat keputusan dan perjanjian dengan PT. Wiraraja Tangguh, serta tanah kembali menjadi hak PT. Tria Galang Emas. Oleh karena itu, BP Batam perlu memastikan status tanah bersih dari sengketa sebelum membuat perjanjian baru
Efektivitas Dan Efisiensi Pada Pelayanan Lembaga National Single Window Dalam Digitalisasi Layanan Ekspor, Impor Dan Logistik Tahun 2023
Full text linkLembaga National Single Window (LNSW) yang bergerak dalam naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki tugas untuk mengelola INSW dan menyelenggarakan SINSW dalam menangani dokumen ekspor dan impor secara elektronik. Sepanjang tahun 2023, LNSW berperan penting dalam mendukung kelancaran ekspor dan impor logistik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan oleh LNSW dengan menggunakan metode kualitatif eksploratif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LNSW telah efektif dalam menjaga struktur organisasi dan mengelola SDM secara optimal. Peningkatan kapasitas SDM didukung oleh pelatihan dan rapat kerja, sementara keterbukaan informasi serta forum komunikasi membantu LNSW beradaptasi dengan kebutuhan eksternal. Selain itu, reformasi birokrasi melalui kebijakan NSW dan SSm menyederhanakan proses perizinan ekspor dan impor, sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Kedua, melalui unsur efisiensi, LNSW berhasil mengoptimalkan biaya operasional dan mempercepat proses perizinan. Digitalisasi dokumen meningkatkan transparansi dan kemudahan akses, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan berkualitas. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan adanya penguatan koordinasi lintas kementerian, harmonisasi regulasi, serta pengembangan strategi integrasi sistem yang tetap menghormati kewenangan masing-masing kementerian/lembaga. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem logistik yang lebih efisien tanpa mengorbankan efektivitas birokrasi dan akuntabilitas institusi terkait
Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kebocoran Data Nasabah Dalam Perbankan di Era Digital
Full text linkPenelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas regulasi dan implementasi perlindungan data nasabah dalam perbankan digital, serta evaluasi penegakan hukum terkait kebocoran data. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitik, meliputi analisis peraturan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan analisis kualitatif untuk mengevaluasi regulasi, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan solusi. Hasil menunjukkan kekurangan dalam implementasi perlindungan data di perbankan digital, dengan kasus seperti kebocoran data di Bank Syariah Indonesia (BSI) menyoroti perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Rekomendasi mencakup peningkatan kebijakan keamanan data, kolaborasi antara bank, otoritas pengawas, dan nasabah, serta penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah, bank, dan nasabah dalam meningkatkan perlindungan data pribadi serta berkontribusi pada pengembangan model penegakan hukum
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Suatu Perjanjian
Full text linkArtikel ini membahas tentang pentingnya penerapan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian sebagai upaya menciptakan hubungan hukum yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Objek penelitian ini adalah konsep asas keseimbangan dalam kontrak perdata di Indonesia. Latar belakang penelitian ini muncul dari kenyataan bahwa dalam praktiknya, banyak perjanjian yang secara formil tampak sah namun secara materiil mengandung ketimpangan akibat dominasi salah satu pihak, terutama dalam perjanjian baku, hubungan konsumen, dan ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana asas keseimbangan diterapkan menurut hukum positif Indonesia serta memahami sejauh mana asas ini memengaruhi keabsahan perjanjian dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keseimbangan meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum tertulis, telah diterima sebagai prinsip substantif yang memengaruhi validitas dan pelaksanaan perjanjian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa asas keseimbangan berperan penting dalam menilai kelayakan isi perjanjian dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak-pihak yang memiliki kedudukan tidak seimbang dalam kontrak
Keadilan Distribusi Teknologi dalam Eksploitasi Seabed: Studi Kasus Pelaksanaan Kewajiban Transfer Teknologi di Nauru Island Berdasarkan UNCLOS
Full text linkPenelitian ini membahas pengaturan dan implementasi kewajiban transfer teknologi dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya dasar laut internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) Tahun 1982, dengan fokus pada studi kasus Negara Nauru sebagai negara berkembang yang menjadi sponsor kontraktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana aktor-aktor komersial dan negara sponsor mematuhi kewajiban transfer teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 140 dan 144 UNCLOS, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya berdasarkan laporan resmi International Seabed Authority (ISA). Menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara norma hukum internasional dan praktik di lapangan. Kontraktor kerap menghindari kewajiban alih teknologi dengan dalih perlindungan kekayaan intelektual, sementara negara sponsor seperti Nauru terbatas oleh minimnya kapasitas teknis dan posisi tawar dalam negosiasi kontrak. ISA sendiri belum memiliki mekanisme pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembaruan kontraktual, penguatan indikator implementasi, dan reformasi kelembagaan di bawah ISA guna mendorong keadilan distribusi teknologi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab
Kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Mengatur Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Berdasarkan Surat Edaran Nomor Ahu.Um.01.01-642
Full text linkDalam RP3YD Ikatan Notaris Indonesia telah menetapkan pelaksanaan kongres yakni di Bandung Jawa Barat. Ada beberapa bakal calon ketua merasa kebaratan karena salah satu bakal calon ketua berasal dari wilayah tersebut sehingga, bakal calon yang lain mengusulkan kepada pengurus pusat INI untuk memindahkan tempat dan melakukan pemilihan melalui i-vote, sedangkan pengurus pusat menyetujui akan hal itu dengan membuat keputusan diluar kongres, karena tidak ada titik temu maka pengurus pusat minta mediasi kepada ditjen ahu dan ditjen ahu melakukan hal tersebut hingga pada akhirnya tidak ada hasil terhadap mediasi tersebut. Keadaan demikian diperparah dengan masuknya ditjen ahu yang mengakomodir ketentuan pengurus pusat tersebut dengan mengatur terkait pelaksanaan kongres INI, tindakan ini menimbulkan keributan baru apakah ditjen ahu berwenang untuk melakukan hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan kepada Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa ditjen ahu memang berwenang untuk mengawasi organisasi notaris tapi bukan mengatur organisasi notaris tersebut dengan melakukan atau memutuskan terhadap pelaksanaan kongres INI, sedangkan tindakan ditjen ahu tersebut merupakan tindakan yang masuk atau dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui wewenangnya karena tidak ada dasar hukum yang mengatur untuk ditjen ahu mengatur organisasi notaris
Tinjauan Yuridis Afiliasi Perusahaan Manufaktur Dan Jasa Konstruksi Dalam Rangka Kepatuhan Terhadap UU Jasa Konstruksi dan UU Anti Monopoli
Full text linkSektor konstruksi memiliki peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, dengan proses lelang atau tender sebagai mekanisme utama dalam pemilihan kontraktor. Namun, munculnya afiliasi antara perusahaan jasa konstruksi dan perusahaan manufaktur dapat menciptakan ketidakadilan dalam persaingan, karena perusahaan dengan afiliasi memiliki keuntungan akses lebih murah terhadap bahan baku dan teknologi. Hal ini berpotensi merusak prinsip persaingan yang sehat dalam proses lelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi antara Pasal 44 UU Industri dengan Pasal 22 UU Antimonopoli dan UU Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta untuk menganalisis kedudukan perusahaan jasa konstruksi dalam mengikuti lelang, terutama yang memiliki afiliasi dengan perusahaan manufaktur, agar dapat menjaga prinsip persaingan yang adil dan transparansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan prosedur yuridis normatif, yang menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan data sekunder berupa literatur serta regulasi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian dokumen untuk memahami regulasi yang ada dan bagaimana mereka memengaruhi praktik lelang dalam sektor konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan dalam proses lelang ketika perusahaan jasa konstruksi terafiliasi dengan perusahaan manufaktur, karena akses ke bahan baku dan teknologi yang lebih murah memberikan keuntungan kompetitif yang tidak dapat diakses oleh perusahaan non-afiliasi. Selain itu, regulasi yang ada masih perlu diperkuat untuk mencegah praktik monopoli dan pengaturan tender yang tidak sehat
Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris Dalam Pemenuhan Kepatuhan Syariah Pada Akta Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah
Full text linkPerbankan syariah di Indonesia semakin pesat, sehingga produk bank syariah mulai diminati oleh masyarakat, salah satunya akad pembiayaan murabahah. Pada pembuatan akad tersebut dibutuhkan seorang Notaris untuk menuangkan isi perjanjian dalam bentuk akta autentik. Permasalahannya banyak akad pembiayaan murabahah tersebut yang belum memenuhi kepatuhan syariah, salah satu sebabnya dikarenakan Notaris belum memahami mengenai dasar-dasar dari akad syariah, sehingga dibutuhkan seorang Notaris yang berkompeten yang harus dibuktikan dengan adanya sertifikasi syariah, namun sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang kewajiban harusnya Notaris memiliki sertifikasi syariah jika ingin membuat akta pada perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)Penetapan kualifikasi Notaris dalam mendapatkan sertifikasi syariah. (2)Urgensi sertifikasi syariah dalam pembuatan akta akad pembiayaan murabahah pada bank syariah dalam pemenuhan kepathuan syariah. (3)Kepatuhan syariah dalam akta Notaris pada akad pembiayaan murabahah pada bank syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Hasil peneltian menyatakan bahwa penetapan kualifikasi Notaris untuk mendapatkan sertiikasi syariah adalah dengan melalui beberapa proses dengan adanya pelatihan dan uji kompetensi. Urgensi adanya sertifikasi syariah bagi Notaris adalah karena melihat banyaknya faktor yang membuat akta pembiayaan tersebut belum memenuhi kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah pada akta pembiayaan murabahah masih terdapat beberapa pasal yang belum memenuhi kepatuhan syariah
Tanggung Jawab Camat Selaku PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Akta Jual Beli
Full text linkCamat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) memiliki kewenangan penting dalam melayani masyarakat di wilayah yang belum memiliki PPAT definitif. Namun, kewenangan tersebut sering menimbulkan persoalan hukum ketika akta jual beli (AJB) yang dibuatnya dinyatakan cacat formil atau batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum Camat terhadap produk hukum peralihan hak atas tanah yang batal demi hukum serta menelaah akibat hukum dari akta jual beli yang cacat formil. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Camat mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana, tergantung pada sebab batalnya akta. Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum adalah akta kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, sehingga peralihan hak tanah tidak sah dan harus dikembalikan pada keadaan semula. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang memperjelas batas tanggung jawab jabatan Camat serta mekanisme perlindungan hukum bagi pejabat yang bertindak dengan itikad baik
Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Rumah Secara Lisan
Full text linkPerjanjian adalah suatu tindakan hukum dimana satu pihak atau lebih berkomitmen untuk sepakat dan terikat dengan pihak lainnya. Penelitian ini didasarkan dari sering terjadinya perjanjian lisan, padahal perjanjian lisan memiliki resiko tinggi apabila terjadinya wanprestasi, apalagi dalam kontek pembangunan rumah. Sehingga perjanjian lisan yang dibuat perlu dibarengi dengan pengetahuan mengenai pengaturan dan akibat hukum dari perjanjian pembangunan rumah secara lisan, serta upaya-upaya yang dapat ditempuh jika terjadinya wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pembangunan rumah secara lisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian lisan dapat dianggap sah secara hukum asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 tersebut. Namun, perjanjian lisan rentan terhadap permasalahan pembuktian jika terjadi permasalahan dan menimbulkan kibat hukum dari perjanjian ini antara lain ketidakpastian hukum, risiko wanprestasi, dan kerugian finansial bagi pihak yang dirugikan. Dalam mengatasi hal tersebut perlu dilakukannya upaya-upaya, seperti pengakhiran kontrak, upaya hukum non-litigasi dan/atau upaya hukum litigasi