UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Kewenangan Menteri Hukum Menetapkan Pengurus Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2025
Full text linkAmanat UUJN perubahan tahun 2014 Pasal 82 ayat 5 menyebutkan dalam penetapan, pembinaan, dan pengawasan terhadap organisasi notaris diatur dalam peraturan menteri, peraturan menteri tersebut baru diundangkan pada tanggal 17 Juni 2025, namun dalam Permenkum khususnya Pasal 9 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu menteri melalui direktur jenderal dapat menetapkan pengurus organisasi notaris, tentu hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dikarenakan Pasal 82 ayat 3 UUJN yang mengatakan bahwa organisasi notaris bersifat bebas dan mandiri, selain itu dalam UU Ormas juga menyebutkan bahwa sengketa yang berkaitan dengan internal organisasi maka penyelesaian melalui AD/ART organisasi apabila tidak kunjung selesai maka diselesaikan melalui gugatan ke pengadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan kepada Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasil dari pembahasan ini yaitu apabila kita mengkaji dari segi teori hans kelsen tentang jenjang norma maka ketentuan pasal 9 ayat 1 tersebut bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya yakni UU dan PP Ormas, dan UUJN sedangkan apabila kita mengkaji dari teori hukum H.LA. Hart mengatakan bahwa hukum itu terkadang tidak selalu berada pada ruang yang gelap maupun terang terkadang dia berada dalam ruang atau lingkup yang abu-abu
Penanganan Perkara Tindak Pidana Perlindungan Terhadap Anak di Wilayah Manokwari Selatan
Full text linkPenanganan perkara tindak pidana yang melibatkan anak di wilayah Manokwari Selatan menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sumber daya manusia, fasilitas rehabilitasi, maupun faktor sosial dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme penanganan kasus anak, tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, penanganan perkara anak harus mempertimbangkan hak-hak anak dan prinsip rehabilitatif. Namun, di lapangan, masih terdapat kesenjangan dalam kapasitas aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas perlindungan anak, serta stigma sosial yang mempengaruhi proses hukum. Upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembangunan fasilitas rehabilitasi, kampanye kesadaran masyarakat, dan kolaborasi antar lembaga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak di Manokwari Selatan. Penelitian ini menyarankan peningkatan akses terhadap layanan hukum dan sosial di wilayah terpencil serta perbaikan infrastruktur pendukung untuk mencapai sistem peradilan yang lebih humanis dan rehabilitatif
Pemberian Kuasa Menjual Objek Jaminan Berkaitan Dengan Perjanjian Hutang Piutang di Kabupaten Pelalawan
Full text linkPemberian kuasa menjual objek jaminan merupakan praktik hukum yang sering digunakan dalam perjanjian utang piutang untuk menjamin pelunasan utang oleh debitur. Namun, pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan hukum, khususnya terkait perlindungan bagi pemberi kuasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemberian kuasa menjual objek jaminan serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi kuasa di Kabupaten Pelalawan. Pendekatan yuridis-empiris digunakan dalam penelitian ini, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan notaris setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian kuasa menjual kerap menimbulkan risiko hukum bagi pemberi kuasa, terutama jika kuasa tersebut disalahgunakan oleh penerima kuasa. Notaris sering kali menolak membuat akta kuasa menjual dalam konteks utang piutang karena dinilai melanggar prinsip kepastian hukum. Alternatif pelaksanaan melalui penjualan di bawah tangan sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan menawarkan solusi yang lebih aman secara hukum. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat tentang opsi ini serta biaya dan prosedur yang lebih kompleks menjadi kendala utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran notaris dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan kebutuhan untuk memperkuat regulasi terkait pemberian kuasa menjual
Informed Counsent Sebagai Persetujuan Perjanjian Teraupetik
Full text linkHubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan disebut perjanjian terapeutik, yang memberi dokter kewenangan untuk memberikan layanan medis, pengobatan, dan perawatan sesuai keahliannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif untuk membahas informed consent sebagai bentuk persetujuan dalam perjanjian terapeutik. Data diperoleh melalui studi literatur dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed consent penting untuk perlindungan hukum semua pihak dalam pelayanan kesehatan. Praktik kedokteran mencakup upaya kuratif, preventif, promotif, dan rehabilitatif, di mana tindakan medis harus mendapat persetujuan pasien atau walinya guna menghindari wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau malpraktik. Pemahaman tentang informed consent menjadi krusial dalam penerapan regulasi kesehatan, seperti UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan aturan lainnya. Dengan pemahaman ini, diharapkan strategi yang efektif dapat dikembangkan untuk menjaga integritas dokter, tenaga kesehatan, dan rumah sakit dalam menghadapi perubahan serta tuntutan masyarakat terhadap layanan kesehatan
Kajian Yuridis Kepailitan Atas Ahli Waris Termohon Dalam Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Jkt.Pst
Full text linkPertanggungjawaban ahli waris tidak selalu bersifat mutlak, namun bergantung pada pilihan hukum serta persyaratan lainnya mengenai pembayaran hutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan No. 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Jkt. Pst. yang akan mengkaji mengenai pertanggungjawaban ahli waris debitor penundaan kewajiban pembayaran utang dan kesalahan penerapan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian penulis adalah terdapat ketidaksesuaian kesepakatan yang sebelumnya yang menjadi dasar klaim kreditor bersifat kondisional, sehingga tidak memenuhi kriteria hutang. Selain itu, hakim menyatakan dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada debitor, yaitu ahli waris utang yang belum menerima warisan secara resmi. Dapat disimpulkan bahwa terdapat putusan yang tidak memenuhi syarat hukum dasar dan menyimpang dari prinsip perlindungan hak krediyor serta pembatasan beban tanggung jawab ahli waris
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Pembangunan Perumahan di Kota Bukittinggi
Full text linkSyarat wajib dalam pembelian rumah agar berkekuatan hukum antara lain adanya Akta Jual Beli (AJB). Developer perumahan tidak dapat melaksanakan AJB karena rumah yang dibangun belum ada, sehingga disiasati dengan cara melakukan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), untuk selanjutnya nanti dilakukan akad proses AJB dan pembuatan sertifikat tanah dan bangunannya. Dalam prakteknya PPJB yang dibuat tidak sesuai dengan KUHPerdata dan PP 12 tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Notaris membuatkan PPJB yang tidak sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Kawasan Permukiman di Kota Bukitinggi? Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pembeli berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Bukittinggi? Mengapa pembeli belum memperoleh sertipikat atas hak milik atas rumah yang dibelinya kepada pengembang di Kota Bukittinggi?, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, hasil dari penelitian ini adalah alasan Notaris membuatkan PPJB yang tidak sesuai dengan PP 12 tahun 2021 karena Notaris tidak mengetahui adanya aturan tersebut dan Notaris telah menganggap sah isi perjanjian tanpa memperhatikan syarat objektif suatu perjanjian. Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli Berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Bukittinggi yakni pihak pembeli belum sepenuhnya mendapatkan uangnya kembali dan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan nilai yang dirugikan oleh pihak Developer Kenapa pihak pembeli belum mendapatkan sertipikat dikarenakan, pihak Sertipikat sendiri belum dipecah/masih induk, jika sudah lunas pembayarannya maka baru bisa dipecah dan pihak pembeli bisa mendapatkan Sertipikat. Jadi sertipikat tersebut dititipikan ke kantor Notaris, tindakan Notaris dalam menerima penyimpanan sertipikat hak atas tanah sebagai sikap netral Notaris terhadap para pihak untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum
Penerapan Business Judgment Rule Sebagai Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Manajemen Risiko
Full text linkKompleksitas lingkungan bisnis, khususnya dalam penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) untuk mengantisipasi fluktuasi nilai tukar, menuntut adanya kepastian hukum agar direksi tidak dikriminalisasi apabila keputusan strategis yang diambil justru berujung pada kerugian. Prinsip Business Judgment Rule (BJR) dipandang relevan untuk memberikan perlindungan hukum, sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, bebas dari konflik kepentingan, dan ditujukan bagi kepentingan terbaik perseroan. Rumusan masalah penelitian ini mencakup, pertama, peranan BJR dalam memberikan perlindungan hukum bagi direksi cucu BUMN pada keputusan hedging, dan kedua, batasan dan syarat penerapan BJR agar dapat menjadi dasar pembelaan hukum atas kerugian perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BJR berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus pendorong keberanian direksi dalam mengambil keputusan berbasis manajemen risiko. Namun demikian, perlindungan tersebut hanya berlaku bila syarat-syarat BJR terpenuhi. Oleh karena itu, direksi cucu BUMN disarankan untuk selalu mendasarkan keputusan hedging pada kajian risiko yang komprehensif, dokumentasi yang memadai, serta prinsip Good Corporate Governance agar perlindungan hukum dapat terjamin
Analisis Yuridis Mengenai Penggunaan Ganja Demi Terpenuhinya Rasa Keadilan Masyarakat Indonesia di Bidang Kesehatan
Full text linkKesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. Namun pada aktualnya ada beberapa penyakit yang disebabkan karena faktor keturunan. Salah satu contoh penyakit turunan yang familiar dimasyarakat adalah penyakit epilepsi. Pada tahun 1971, Medical World News melaporkan bahwa mariyuana atau ganja mungkin adalah obat anti epilepsi paling kuat yang dikenal dunia kedokteran sekarang. Namun di sisi lain, terdapatnya peraturan dalam UU No 35/2009 yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I, kemudian tentu saja karena di Indonesia belum adanya kesiapan mengenai sarana dan prasarana yaitu penelitian dalam hal penggunaan ganja dalam pengobatan. Penggunaan ganja dalam pelayanan kesehatan ini dapat dimungkinkan karena dalam UU No 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 8 ayat (2) dengan melakukan penelitian dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk membuat ganja dalam pengobatan ini dapat terlaksana
Perkembangan Hukum Dalam Masyarakat Adat
Full text linkHukum adat di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat tradisional, termasuk dalam konteks hukum pidana adat Baduy. Namun, proses modernisasi dan integrasi dengan sistem hukum nasional menghadirkan tantangan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi antara hukum pidana adat Baduy dan sistem hukum nasional, serta relevansinya terhadap pembaruan KUHP. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif melalui studi pustaka dan analisis deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hukum pidana adat Baduy tetap menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa, dengan menekankan prinsip ultimum remedium dan keadilan restoratif melalui mediasi serta musyawarah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, masyarakat Baduy terus berusaha menjaga keberlangsungan hukum adat dengan menginternalisasi nilai-nilai tradisional mereka
CPTED Sebagai Benteng Pertahanan dari Serangan Terorisme: Studi Kasus Pada Kantor Pemerintah X
Full text linkKantor pemerintah sering dianggap sebagai simbol kekuasaan negara dan menjadi target bagi kelompok teroris dengan agenda ideologis atau agama tertentu. Mereka menganggap kantor pemerintah sebagai simbol penindasan terhadap keyakinan dan kekafiran. Serangan terhadap kantor pemerintah dianggap sebagai upaya untuk menentang atau mempertahankan ideologi maupun agama tertentu. Sebagai institusi yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme, Kantor Pemerintah X rentan menjadi target serangan, terutama jika ada pihak atau kelompok yang merasa terganggu atau terancam oleh langkah-langkah penanganan yang dilakukan. Untuk menghadapi risiko semacam ini, konsep Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) menawarkan pendekatan strategis yang menekankan desain lingkungan fisik guna menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan rasa aman. Pendekatan ini didasarkan pada empat prinsip utama meliputi access control, natural surveillance, territorialitas, dan maintenance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, memanfaatkan teknik pengumpulan data triangulasi yang mengintegrasikan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep CPTED di Kantor Pemerintah X telah berhasil menciptakan lingkungan yang relatif aman dan terkendali. Namun demikian, masih terdapat beberapa area di mana prinsip-prinsip CPTED belum sepenuhnya diterapkan atau bahkan menunjukkan konflik dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko yang mungkin timbul di masa depan. Langkah ini dapat dilakukan melalui penyesuaian desain fisik dan integrasi teknologi modern untuk meningkatkan keamanan