UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Analisis Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang Lain Secara Bersamaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 210/Pid.B/2019/PN Mam)
Get PDFTindak Pidana kekerasan kepada orang lain merupakan perbuatan atau tindakan yang dikenakan pemidanaan. Delik pengeroyokan pada KUHP termasuk dalam perbuatan terhadap fisik yang merugikan orang lain dan dapat berakibat fatal menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka perlindungan tindak pidana kekerasan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam. Dengan mengaplikasikan metode hukum normatif dan menggunakan pendekatan analisis metode kualitatif. Penelitian normatif dilakukan karena berfokus untuk menganalisis norma dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP sebagai bentuk pemidanaan bagi kasus penelitian. Adapun hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan kepada orang lain dalam hasil studi terhadap kasus Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam ini dengan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa atas tindakan pidana pengeroyokan dengan penjatuhan sanksi penjara selama 4 (empat bulan). Adapun dalam Putusan kasus Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam seharusnya permasalahan perselisihan atau konflik antar personal dalam masyarakat hendaknya dapat diselesaikan dengan cara yang baik serta kepala dingin dan lapang dada sehingga tindak pidana kekerasan ini dapat dihindari
Imlementasi Peningkatan Status Kesepakatan Damai Menjadi Acta Van Dading Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Get PDFAt present, in the application of applicable law in Indonesia there are known two Currently, there are two types of dispute resolution procedures under Indonesian law, namely judicial and non-judicial. ADR is an application of the dispute resolution process that already exists in Indonesian society. Currently, the Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law No. 30 of 1999 applies to how to implement the Van Dading Settlement Amendment Law based on Supreme Court Decision No. 1 of 2016, which regulates the mediation process in court and its obstacles. raises the status of Acta Van Dading. Judgment No. 1 of 2016 in arbitration court. The research method used by the author is a qualitative research method with the methods of normative legal science. The result of the research work is the implementation of Acta Van Dading based on the mediation order of the Supreme Court No. 1 2016 to raise the status of peace agreements, that is, based on an order regulating mediation as a means of peaceful. dispute resolution. Article 13 The court notes that each mediator must have a mediator\u27s certificate issued by the Supreme Court or the Supreme Court Accredited Practitioner Status Agreement (Acta Van Dading) based on Supreme Court Order No. 1/2016, which deals with mediation proceedings in court: a) Disagreement between the parties: b) Finding of common cause: c) Absence or time limit: d) Complexity of the dispute: e) Mistrust of the mediation: f) Non fulfilment of the agreement
Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E – Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang
Get PDFPelaksanaan transaksi e-commerce dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) tidak jarang menemukan kendala-kendala seperti kurir mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari konsumen akibat penolakan dari konsumen. Peneliti berkeinginan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir transaksi E-Commerce pada sistem Cash On Delivery. Penulis juga berniat menganalisis apakah ada hambatan sekaligus solusi penerapan perlindungan hokum terhadap kurir.Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan kurir dalam sistem pembayaran COD sebagai orang yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh penjual kepadanya dalam hal pengiriman barang kepada pembeli. Terhadap kerugian yang dialami oleh kurir, wajib digantikan dan dipertanggung jawabkan oleh penjual, jika kurir tidak dibayar oleh konsumen dalam transaksi tersebut maka kurir tidak dibayar oleh perusahaan dan tidak diberikan bonus apabila dalam satu hari kurir tidak bisa memenuhi target pengiriman barang tersebut, Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dan dapat di tuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, Pembatalan Sepihak Transaksi dari Konsumen Kepada Kurir yang mengakibatkan kerugian, Adanya pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam system Cash On Delivery dan adanya pengancaman dengan kekerasan oleh pembeli kepada kurir, merupakan beberapa faktor penghambat perlindungan hukum bagi kurir. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Customer Bagi Kurir COD yaitu pasal 335 KUHPidana, Pasal 368 KUHPidana dan Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana
Legalitas Advokat dalam Memnberikan Layanan Konsultasi Hukum Daring di Tinjau dari Perspektif UU Advokat dan UU ITE
Get PDFArtikel ini merupakan kajian mengenai peraturan Perundang-Undangan Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perbuahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap legalitas advokat dalam memberikan layanan hukum berbasis teknologi daring. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat yang normatif. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang akan menggunakan layanan jasa hukum advokat daring yang menurut aturan hukumnya tidak memenuhi syarat praktek advokat pada umumnya. Kemudian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan praktik advokat daring belum dapat dikatakan sebagai tindakan legal maupun ilegal. Hubungan advokat dan klien daring juga dikhawatirkan terjadi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan mengalami kesulitan didalam penggugatan karena pembuktian fisik terhadap kesalahan/kelalaian tidak termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdata
Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Memberikan Keadilan Distributif Bagi Nasabah
Get PDFThis research was conducted with the objectives: 1) To determine the role of non-bank financial institutions in providing distributive justice for customers. 2) To determine factors for improving non-bank financial institutions in providing distributive justice for customers. The type of research used in this research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of this research show that: 1) The role of non-bank institutions in providing distributive justice for customers, namely collecting funds; channeling funds, asset transfer, liquidity, income allocation and transactions. 2) Factors increasing non-bank financial institutions in providing distributive justice for customers, namely the large increase in the income of middle class families and individuals. with sufficient income, especially those in the middle class, have a certain portion of their income to save each year. Apart from that, the fact of increasing non-bank financial institutions is also dominated by the large denominations of financial instruments, which makes it difficult for small savers to gain access.This research was conducted with the objectives: 1) To determine the role of non-bank financial institutions in providing distributive justice for customers. 2) To determine factors for improving non-bank financial institutions in providing distributive justice for customers. The type of research used in this research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of this research show that: 1) The role of non-bank institutions in providing distributive justice for customers, namely collecting funds; channeling funds, asset transfer, liquidity, income allocation and transactions. 2) Factors increasing non-bank financial institutions in providing distributive justice for customers, namely the large increase in the income of middle class families and individuals. with sufficient income, especially those in the middle class, have a certain portion of their income to save each year. Apart from that, the fact of increasing non-bank financial institutions is also dominated by the large denominations of financial instruments, which makes it difficult for small savers to gain access
The Concept of Implementing The Policy of Rehabilitation of Drug Abuse Based On The Restorative Justice Approach By The Prosecutor\u27s Office of The Republic Of Indonesia
Get PDFThis study discusses the policy of Guideline Number 18 of 2021 concerning the settlement of drug abuse cases through rehabilitation with a restorative justice approach as an implementation of the dominus litis principle by the Indonesian Attorney General\u27s Office. The implementation of the drug abuse rehabilitation policy by the Indonesian Attorney General\u27s Office based on the dominus litis principle is regulated in the Attorney General\u27s Guideline Number 18 of 2021. This policy addresses the number of drug convicts that exceed capacity with a restorative justice approach. The dominus litis principle gives prosecutors great authority in controlling the legal process, including the decision to continue or stop prosecution based on sufficient evidence. In addition, this principle allows for the termination of prosecution if the perpetrator\u27s actions are not considered a crime. This policy gives prosecutors the authority to determine legal settlements with rehabilitation, prioritizing the recovery of perpetrators and positive impacts on society. Rehabilitation focuses on changing the behavior of perpetrators through programs that help them overcome drug addiction and improve their social skills. In addition to providing legal protection and the rights of perpetrators, this approach also emphasizes the principle of fast, simple, and low-cost justice, and avoids complicated and expensive legal processes. The principle of restorative justice in this policy aims to improve the negative impacts of drug abuse, by emphasizing the physical, mental, social, and emotional recovery of perpetrators, so that they can return to being productive members of society
Analisis Yuridis Pelaksanaan Rahasia Bank dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Get PDFThe legal consequences of bank secrecy in money laundering crimes in Indonesia are examined in this research. While bank secrecy is an important tool for maintaining consumer trust, efforts to reduce money laundering may face resistance. By using normative research techniques as well as conceptual and legislative approaches, this research assesses the effectiveness and impact of bank secrecy laws in money laundering crimes. The findings of this study indicate that although bank secrecy is critical to maintaining public confidence in the banking system, this importance must be balanced with the need for strong law enforcement measures to combat money laundering
Desentralisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Upaya Pemberantasan Rokok Tanpa Cukai
Get PDFIncreasing tobacco control has been mandated as part of Indonesia\u27s 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), because Indonesia is currently one of the countries with the highest prevalence of smoking. On the other hand, Indonesia\u27s position as one of the largest tobacco producers requires an appropriate reduction strategy, particularly in relation to the illicit tobacco trade. Therefore, a solid and sufficient intrasectoral collaboration strategy needs to be identified. Malang Regency was chosen as the focus area in this study to study collaborative governance policies between the central and local governments in the form of decentralization in order to provide coping strategies in combating the illegal tobacco trade
Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan
Get PDFNarapidana adalah sebutan bagi masyarakat atau warga negara yang melakukan tindak pidana dan telah mengikuti seluruh prosedur sistem peradilan pidana atau Integrated Criminal Justice System di Indonesia serta telah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau inkracht. Negara melalui Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wajib melaksanakan pembinaan dan memberikan hak-hak narapidana, karena sejatinya narapidana hanya dibatasi hak kebebasan untuk bergeraknya saja. Narapidana lanjut usia merupakan salah satu kategori narapidana berkebutuhan khusus di Lembaga. Pemasyarakatan. Salah satu bentuk perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia ialah kemudahan dalam mendapatkan akses kesehatan, mengingat kelompok ini sangat rentan terserang resiko penyakit ditambah dengan kondisi Lapas yang overcrowded. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi atau upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakata
Implementation of Road Traffic Observation with ETLE as a Form of Legal Development in the Digital Era
Get PDFLegal development in the digital era, the implementation of road traffic monitoring with ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) is a new thing in Indonesia. As an innovation, the electronic traffic monitoring system (ETLE) continues to experience continuous development and improvement. It is relevant because the development of ETLE is conducted within an existing legal framework related to traffic regulations, which will most likely interact with other legal aspects in the context of road traffic law enforcement. The research aims to examine the existence of ETLE in the context of the development of traffic law in Indonesia in the digital era, as well as the extent to which traffic law in force in Indonesia is appropriate in responding to the use of ETLE as a new tool in enforcing road traffic law. The method used is a normative juridical method by reviewing existing regulations and literature related to the application of ETLE and traffic law in Indonesia. The research results show that ETLE is a lineup with the direction of the development of Indonesian national law, especially in the context of the current digital era. Apart from that, traffic law in Indonesia also tends to be in line with the use of ETLE as a new tool in enforcing traffic law, although several legal aspects need special attention