UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak ganti rugi anak korban kekerasan seksual. Apalagi langkah hukum apa yang bisa ditempuh jika anak korban tidak mendapat restitusi. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif (penelitian hukum, rechtsonderzoek). dengan fokus pada penerapan hukum dan pendekatan konseptual, khususnya terkait hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memverifikasi hipotesis. Penelitian hukum tidak mengakui adanya hipotesis atau istilah data. Dalam penelitian hukum, istilah bahan hukum digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa restitusi adalah pembayaran yang dilakukan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Yang dapat berupa pengembalian harta benda, pembayaran ganti rugi atas kerugian atau penderitaan, atau penggantian biaya atas tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Anak-anak korban berhak atas restitusi dan kompensasi serta layanan pemulihan
Hak Pasien dalam Menentukan Layanan Kesehatan dalam Hubungannya dengan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan
Get PDFBentuk upaya negara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga negara Indonesia diwujudkan melalui penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan melakukan pembaruan aturan dan kebijakan, salah satunya adalah perubahan skema kelas rawat inap yang sebelumnya terbagi menjadi kelas 1, 2, dan 3 menjadi kelas rawat inap standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan serta hak pasien dalam menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam konteks Kelas Rawat Inap Standar tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan data hukum sekunder lainnya untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelas Rawat Inap Standar merupakan standar minimum pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan berdasarkan 12 kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah sakit menuju kelas tunggal. Penerapan standar ini mencerminkan prinsip sosial dan ekuitas dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Namun, pelaksanaan ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, sehingga setiap individu dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Pasien, sebagai penerima layanan kesehatan, memiliki hak untuk memilih fasilitas kesehatan yang diperlukan secara mandiri dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kesehatan
Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat
Get PDFPengaturan tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, terkait dengan istilah saksi pelapor, terdapat istilah Whistleblower. Secara umum Whistleblower adalah orang-orang yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, kejahatan, mal-administrasi maupun korupsi dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja. Para whistleblower ini takut untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi karena rentan akan intimidasi dan ancaman. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan koordinasi
Pembatalan Sertipikat Hak Milik Tanah Kaum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Solok
Get PDFPembatalan Sertipikat Hak Milik Kaum Nomor 1324/kandang Aur, Simpang Rumbio berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Solok merupakan tindak lanjut dari permohonan penggugat yang merupakan pihak yang menang pada hasil putusan pengadilan negeri kota solok Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Slk, yang menyatakan bahwa Sertipikat hak Milik 1324/ kandang Aur dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adapun Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah proses pendaftaran tanah milik kaum di kantor pertanahan Kota Solok ? Bagaimanakan proses pembatalan Sertipikat tanah milik kaum berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kota Solok ? Bagaimanakah Kesiapan Kantor Pertanahan Kota Solok Menuju Kota Lengkap dan Sertipikat Elektronik dan tujuan penulisan ini adalah Untuk menganalisis proses pendaftaran tanah milik kaum di kantor pertanahan Kota Solok, untuk menganalisis proses pembatalan Sertipikat tanah milik kaum berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kota Solok, untuk menganalisis Kesiapan Kantor Pertanahan Kota Solok Menuju Kota Lengkap dan Sertipikat Elektronik. Adapun metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pendaftran tanah milik adat yang dilakukan oleh Datuk Pahlawan Garang ( dalam sertipikat hak milik nomor 1324, Simpang Rumbio pada tahun 1962) telah melakukan perbuatan hukum karena tidak mencantumkan salah satu anggota kaumnya, yang mana ini menjadi dasar gugatan bagi Misdarni selaku penggugat, Pembatalan Sertipikat diajukan secara tertulis ke kantor Pertanahan Kota Solok oleh pihak yang dinyatakan menang oleh pengadilan dan telah dilakukan gelar perkara, Saat ini Kantor Pertanahan Kota Solok sedang berupaya mewujudkan Kota Lengkap dan menerapkan setipikat elektronik, hal ini diharapkan agar tidak adalagi terjadi sengketa pertanahan yang merugikan masyarakat, bahkan hingga harus terjadinya pembatal sertipikat, dan juga diharapkan agar nantinya dalam hal pendaftaran tanah indonesia mampu menerapkan sistem pendaftaran tanah yang positif
Penegakan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Michat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online Dikaitkan Dengan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Get PDFThe city of Bandung is one of the regions in Indonesia where the practice of online prostitution or the crime of human trafficking is rampant. Business people take advantage of accommodation facilities in the city of Bandung. The perpetrators took advantage of the ease of access to communicate by using the Michat application with fellow users who were located relatively close by. This business uses it as a service offering sexual services to potential consumers or users of the same application. The analytical tool used is legal interpretation, namely legal interpretation. Legal interpretation or legal interpretation itself is an effort to explain, explain, confirm both in a broad and narrow sense the existing legal understanding to use it to solve the problem being faced. The results of the research show that the regulation regarding the Michat application as a criminal act of online prostitution is determined in Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 because the seller or alter deliberately uses the MiChat application to promote sexual services by broadcasting electronic information which clearly has content that violates decency. Proof for perpetrators of criminal acts on the Michat application is that chat history, profile photos and other information obtained from the MiChat application can be used as valid legal evidence as stipulated in Article 5 of Law Number 1 of 2024. And the efforts made by the government for users The Michat application is a preventive effort carried out to prevent the practice of online prostitution, and a repressive effort carried out by closing localization places in various regions, imprisoning (ultimatum remndium) for commercial sex workers for violating Article 27 paragraph (1) of the Law Number 1 of 2024
Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami
Get PDFPutusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd tentunya bertentangan dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menemukan dua permasalahan, yaitu (1) Perlindungan Hukum Kepada Anak Menurut Hak Asasi Anak Dan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd (2) Akibat Hukum Dari Tidak Dilaksanakannya Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd mengenai gugatan hak asuh anak oleh pihak mantan istri dan suami dan (3) Solusi Dari Kasus Tidak Dilaksanakannya Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak Oleh Pihak Mantan Istri Atau Suami.
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Tahap penelitian yaitu tahap kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Dalam jurnal ini, peneliti memakai metode yuridis kualitatif.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Perlindungan hukum kepada anak menurut Hak Asasi Anak dan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn Jo Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp Jo 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd adalah Pasal 41 huruf a UU No 16 Tahun 2019, Pasal 29 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014, Pasal 59 UU No 39 Tahun 1999, Yurisprudensi No 126 K/Pdt/2001 dan 110 K/AG/2007 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017, namun kenyataan menunjukkan perlindungan hokum kepada anak dalam putusan tersebut tidak diterapkan karena anak tidak diberikan akses untuk bertemu dengan ibunya. Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya putusan tersebut mengenai gugatan hak asuh anak oleh pihak mantan istri dan suami adalah telah melakukan PMH yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHperdata karena telah melanggar Pasal 41 huruf a UU No 16 Tahun 2019, Pasal 29 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014, Pasal 59 UU No 39 Tahun 1999, Yurisprudensi 126 K/Pdt/2001 dan 110 K/AG/2007 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 akibatnya tidak dilaksanakannya putusan tersebut terhadap anak secara fisik tidak dapat bertemu dengan ibunya, dan secara psikologis tidak dapat memenuhi hasrat untuk diasuh oleh ibunya. Solusi dari kasus tidak dilaksanakannya putusan tersebut mengenai gugatan hak asuh anak oleh pihak mantan istri atau suami adalah dimana pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara
Problematika Pengadaan Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare Demi Pemenuhan Hak Seksual Narapidana
Get PDFA romance room is a special room or room provided by the state for inmates to channel their sexual desires. The provision of a romance room aims to provide a place for inmates to channel their sexual desires to their legal partners. In Indonesia, romance rooms are still limited and there are only three correctional institutions that have romance booths, namely Ciangir Class IIB Correctional Institution, Kendal Class IIB Open Correctional Institution, and Nusakambangan Class IIB Open Correctional Institution, while Parepare Class IIA Correctional Institution has not yet held a romance room. This study aims to find out the reality of inmates\u27 sexual desire and the problems of procuring romance rooms in Class IIA Parepare Correctional Institution. This research is an empirical normative research that uses a statute appraoch, conceptual approach and social approach. The results of this study show that the reality of inmates\u27 sexual desires in the Class IIA Parepare Correctional Institution requires a romance room as a legal mechanism to fulfill the inmates\u27 sexual desires and to carry out the rights and obligations of the inmate\u27s legal spouse in order to maintain marital harmony. Inmates of Class IIA Parepare Correctional Institution still have difficulty channeling their sexual desires because romance booths are not yet available, while CMK and extraordinary permits that are often used as a medium for channeling sexual desire require strict administrative requirements. The problems faced by the Parepare Class IIA Correctional Institution in the procurement of romance rooms are the absence of regulations that specifically regulate the requirements, implementation procedures, supervision, and technical matters related to the procurement of romance rooms. Another problem faced is the concern about the safety of the romance room and the impact caused if the inmate\u27s wife or female inmate becomes pregnant and gives birth
Regulasi Islamic Distribution of Properties Melalui Mekanisme Non Ekonomi di Indonesia
Get PDFThis research aims to first, Model the Islamic Distribution of Properties Through Non-Economic Mechanisms in Indonesia. Second, Islamic Distribution of Properties Through Regulation of Non-Economic Mechanisms in Indonesia. Third, Implementation of Islamic Distribution of Properties Through Non-Economic Mechanisms in Indonesia. The research method used is a Normative Juridical approach, which is a type of qualitative research, with a Statute Approach, using descriptive-analytical methods, applying data collection techniques through literature and library studies, interviews accompanied by observations of applications occurring in the community. A fundamental transformation is needed in the Islamic Distribution of Properties through Non-Economic Mechanisms in the form of regulations on Zakat, Waqf, Inheritance, Grants, and Wills in Indonesia to bridge the wide gap between the potential and realization of Islamic Social Funds (DSI). This research aims to formulate such a transformation
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Non Tunai Yang Menggunakan Qris (Studi Lapangan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang)
Get PDFPenelitian ini berfokus pada perlindungan hukum konsumen dalam transaksi non-tunai yang menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), khususnya peran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni Wawancara. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan transaksi digital, QRIS telah menjadi metode pembayaran yang populer. Namun, kemudahan transaksi ini juga membawa risiko seperti penipuan dan pelanggaran data pribadi. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur transaksi QRIS, langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh BRI Cabang Pangkalpinang, serta tantangan yang dihadapi konsumen. Melalui analisis hukum dan penelitian empiris, penelitian ini menyoroti pentingnya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dan memastikan integritas transaksi digital. 
Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Ketidaksesuaian Hasil Pengecekan Sertipikat Oleh Badan Pertanahan Nasional
Get PDFThe results of checking the certificate by the National Land Agency stating that the certificate is the same as the physical certificate issued by the National Land Agency is a mandatory requirement before the Land Deed Making Official makes a Deed for the transfer of land rights. But what about the results of the check which turns out to be inconsistent with the original condition of the certificate and results in the transfer of rights not being able to continue? Based on this background, the researcher used normative juridical research methods, in this case Land Deed Making Officials do not yet have clear enough legal protection for their profession, on the other hand, in carrying out their mandate as Public Officials, especially if there are cases or disputes related to the transfer of land rights