UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pada Kawasan Sempadan Danau Maninjau Sebagai Danau Prioritas Nasional Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Full text linkPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah melalui sertifikasi dan mendorong tertib administrasi pertanahan di seluruh Indonesia. Salah satu lokasinya adalah kawasan sempadan Danau Maninjau, Sumatera Barat, yang ditetapkan sebagai Danau Prioritas Nasional. Meskipun memiliki nilai ekologis dan ekonomi strategis, larangan penerbitan sertifikat tanah di kawasan sempadan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpuasan masyarakat adat. Konflik antara pelestarian lingkungan dan pengakuan hak atas tanah menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan PTSL. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan kendala utama meliputi evaluasi lokasi PTSL yang belum memadai, prosedur pendaftaran tanah yang ambigu, dan ketidaksinkronan peraturan pusat serta daerah terkait pengakuan hak ulayat. Namun, tanah ulayat tetap dapat diakui selama tidak bertentangan dengan fungsi konservasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penyusunan regulasi yang lebih jelas dan implementatif serta memperkaya studi hukum agraria terkait pengelolaan sumber daya alam dan hak masyarakat adat, demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan di kawasan sempadan Danau Maninjau
Urgensi dan Landasan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan: Kajian Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan regulasi di Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan cadangan pangan, dan mengkaji dan menjelaskan urgensi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan cadangan pangan sebagai dasar penyelesaian permasalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Berdasarkan penelitian mengenai pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan, disimpulkan bahwa regulasi tersebut memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Secara filosofis, pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan luhur bangsa Indonesia untuk mencapai kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Dari aspek sosiologis, penyusunan peraturan ini mendesak untuk mengatasi berbagai tantangan seperti kerawanan pangan, ketidakstabilan harga, dan tingginya angka stunting di wilayah ini. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan cadangan pangan yang saat ini belum optimal karena belum adanya landasan hukum yang memadai. Secara yuridis, pembentukan peraturan daerah ini diperlukan untuk menggantikan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2023 yang bertentangan dengan asas "Lex Superior Derogat Legi Inferiori," sehingga menjamin kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan pangan di tingkat provinsi. Oleh karena itu, peraturan daerah ini menjadi instrumen penting untuk mendukung ketahanan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan, sejalan dengan kebijakan nasional dan target Sustainable Development Goals (SDGs)
Akibat Hukum Penggunaan Data Pribadi Dalam Perjanjian Peer-to-Peer Lending Akan Perlindungan Nasabah
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum akan data pribadi didalam perjanjian fintech, khususnya P2P lending, serta mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaannya. Metode yang dipergunakan didalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang relevan terkait perlindungan data pribadi di industri keuangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, masih banyak penyelenggara fintech yang tidaklah mematuhi ketentuan hukum, terutama yang beroperasi secara ilegal. Bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran ini dapatlah berupa sanksi administratif, pidana, serta perdata, termasuk ganti rugi bagi korban. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, sulitnya pembuktian didalam kasus kebocoran data pribadi, serta lemahnya pengawasan akan fintech ilegal masih menjadi kendala utama didalam implementasi regulasi. Oleh dikarenakan itu, diperlukan peningkatan pengawasan oleh OJK, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih ketat guna menciptakan ekosistem fintech yang aman serta terpercaya
Peran Notaris Dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris
Full text linkDi dalam membagikan warisan sering terdapat sumber konflik di masyarakat, meskipun telah teratur dalam hukum agama, adat, dan negara. Berbagai penelitian akademis telah dilakukan, namun dampaknya terhadap penyelesaian sengketa waris masih terbatas. Penellitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran notaris dalam memberikan nasihat hukum serta berfungsi sebagai penengah di saat sengketa pembagian harta warisan. Penelitian ini menggunakan Metode normatif serta pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanaya notaris memiliki peran penting dalam menyusun perjanjian penyelesaian sengketa waris, termasuk pembuatan Akta Pembatalan untuk dilakukan pembatalan akta waris, serta menyusun Akta Pembagian Waris yang baru dengan memasukkan anak luar kawin sebagai ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, notaris juga menyusun Akta Perdamaian sebagai bentuk kesepakatan bersama antar ahli waris dalam menyelesaikan sengketa melalui musyawarah, serta Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan untuk mengakhiri klaim atas harta warisan”
Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Bali
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh reformasi perpajakan terhadap indeks kepatuhan wajib pajak di bidang hotel dan restoran di Bali. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mencakup analisis peraturan perundangan-undangan dan kebijakan terbaru perpajakan. Perhatian utama pada penelitian ini adalah pada perubahan sistem perpajakan yang mencakup, aspek administrasi pajak, tarif pajak, dan mekanisme pelaporan pajak. Proses analisis dilakukan terhadap data kepatuhan wajib pajak di bidang hotel dan restoran di Bali sebelum dan sesudah implementasi reformasi perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa reformasi perpajakan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di bidang hotel dan restoran di Bali. Hal ini dapat dibuktikan dari peningkatan efisiensi proses administrasi pajak dan penyederhanaan prosedur pajak. Penelitian ini juga menganalisis beberapa tantangan dalam reformasi perpajakan di bidang hotel dan restoran di Bali, yaitu kebutuhan akan peningkatan kesadaran wajib pajak dan penguatan sistem penegakan hukum pajak di Bali. Penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk mencapai tujuan optimalisasi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di bidang hotel dan restoran di Bali dibutuhkan penguatan strategi reformasi perpajakan di masa depan
Potensi Kompetisi Dalam Penyediaan Tenaga Listrik: Power Wheeling dan Monopoli Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN)
Full text linkPersaingan dalam sektor ketenagalistrikan Indonesia, yang sebelumnya didominasi oleh monopoli alamiah PT PLN, berpotensi mengalami perubahan signifikan dengan rencana penerapan skema power wheeling. Skema ini memungkinkan perusahaan pembangkit listrik swasta (IPP) untuk menjual listrik langsung kepada konsumen melalui jaringan transmisi PLN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi dampak penerapan skema power wheeling terhadap persaingan dalam monopoli alamiah sektor ketenagalistrikan di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh skema tersebut. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan bentuk penelitian deksriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah skema power wheeling berpotensi meningkatkan kompetisi dengan membuka peluang bagi pihak ketiga sehingga mendorong penggunaan energi terbarukan yang lebih bersih, dan menurunkan harga listrik. Namun, tantangan utama terletak pada pengelolaan jaringan transmisi yang tetap berada di tangan PLN, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menghambat distribusi yang adil dan merugikan beberapa pihak. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan pengawasan ketat dari pemerintah sangat penting untuk memastikan persaingan yang sehat dan mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar. Secara keseluruhan, power wheeling dapat meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan mendorong inovasi dalam sektor ketenagalistrikan Indonesia, asalkan ada pengelolaan yang tepat dan kebijakan yang mendukung
Kue Tompek Selong sebagai Aset Ekonomi Daerah: Studi Hukum tentang Perlindungan Kue Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Bangka Belitung
Full text linkIndonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, termasuk kuliner tradisional yang tidak hanya merepresentasikan identitas kultural, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang strategis bagi pengembangan daerah. Salah satu makanan tradisional khas Bangka Belitung adalah Kue Tompek Selong, yang selain menjadi warisan budaya, juga berpotensi besar sebagai aset ekonomi lokal. Namun, hingga kini belum terdapat perlindungan hukum yang memadai terhadap produk tersebut sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), sehingga rawan terhadap eksploitasi dan klaim sepihak oleh pihak luar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum terhadap Kue Tompek Selong sebagai KIK dan menelusuri mekanisme pendaftaran serta skema perlindungan yang tersedia dalam kerangka hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan normatif dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan melalui skema Indikasi Asal sangat penting untuk memastikan legitimasi komunitas lokal atas produk ini, mendorong pengembangan ekonomi berbasis budaya, dan memperkuat daya saing daerah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam mendukung pelestarian kuliner tradisional serta penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berbasis hukum
Pemidanaan Kepada Pelaku Konten Pornografi Menggunakan Aplikasi Deepfake Pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Full text linkPerkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan inovasi baru dalam bentuk deepfake, yaitu teknologi manipulasi wajah yang mampu menciptakan konten visual palsu secara meyakinkan. Salah satu penyalahgunaan teknologi ini adalah dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi, yang dapat merusak reputasi, privasi, serta martabat korban, meskipun mereka tidak pernah benar-benar terlibat dalam pembuatan konten tersebut. Studi ini berfokus pada pengkajian bentuk pemidanaan yang dapat dikenakan terhadap individu yang menyebarluaskan konten pornografi yang dihasilkan melalui teknologi deepfake, dalam kerangka hukum pidana nasional, khususnya merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 44/2008 tentang Pornografi. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan serta kajian literatur yangs sesuai. Temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun hingga seakrang ini belum didapati ketentuan hukum yang eksplisit mengatur tentang penggunaan teknologi deepfake, namun pengenaan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut masih dimungkinkan melalui konstruksi norma yang telah ada. pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Pornografi, UU ITE, serta UU PDP. Namun, masih terdapat tantangan dalam aspek pembuktian dan pelacakan digital, yang menuntut reformasi hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih spesifik mengenai deepfake perlu segera dihadirkan dalam sistem hukum nasional Indonesia
Implementasi Pembinaan Karier Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Papua Barat
Full text linkPenelitian ini membahas implementasi pembinaan karier Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Papua Barat berdasarkan sistem merit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Fokus penelitian meliputi penerapan sistem merit dalam rekrutmen, seleksi, dan pengembangan karier P3K, serta pengaruh pendidikan tinggi, kapasitas SDM, dan kompetensi dalam menunjang karier mereka. Berbagai tantangan diidentifikasi, seperti keterbatasan akses pendidikan, fasilitas pelatihan yang minim, kondisi geografis yang sulit, dan alokasi anggaran yang terbatas. Penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan pembinaan karier melalui program pelatihan terstruktur, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta optimalisasi kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pengembangan karier P3K. Implementasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik di Papua Barat
Penyelesaian Pembagian Waris yang Didasarkan pada Perjanjian Disertai Kuasa Pengelolaan atas Suatu Objek Waris
Full text linkBerdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga. Hal ini menjadi berbeda penerapannya jika objek perjanjian merupakan objek waris yang belum terbagi. Dalam perkara yang disidangkan Mahkamah Agung Nomor 147 K/Pdt/2017 para pihak merupakan saudara kandung yang merupakan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa yang mempermasalahkan mengenai pembagian waris atas objek waris yang belum terbagi yang telah dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli disertai dengan Kuasa Pengelolaan oleh Sang Ayah kepada salah seorang anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan Hakim Agung dalam memutus sengketa waris dengan adanya perjanjian disertai dengan kuasa pengelolaan serta untuk mengetahui kepastian hukum atas pembagian waris dengan adanya perjanjian disertai kuasa yang dilakukan oleh pewaris. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif didapati hasil bahwa dalam KUH Perdata tidak dikenal adanya perbedaan antara ahli waris laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang berlaku dalam hukum adat Tionghoa yang menganut pewarisan hanya bagi anak laki-laki saja. Hakim Agung berpandangan hukum adat Tionghoa tidak tertulis dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terhadap perjanjian jual beli antara ayah dan anak, tidak ditemukan aturan hukum yang melarangnya. Dalam hal objek jual beli merupakan objek waris yang belum terbagi maka hal ini harus mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris