UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Eksplorasi Sejarah Pemikiran Hukum: Integrasi Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Get PDFGovernment Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2/2017 on Mass Organizations was issued by President Joko Widodo on 10 July 2017. This Perppu amends several provisions in Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations, in response to the activities of mass organizations that are considered to threaten national unity and national security. In this research, the theoretical framework used is Lawrence M. Friedman\u27s Legal Culture Theory, which emphasizes the substance, structure, and culture of law. This Perppu reflects the influence of cultural and historical factors in its formation, with efforts to create social justice through the regulation of mass organizations. The integration of legal philosophy, legal sociology, and historical approaches in the juridical analysis of this Perppu results in a holistic and in-depth perspective, essential for effective and equitable implementation in society. This research argues that the integration of these approaches helps to develop legal policies that are more just, contextual, and responsive to social change, and avoid potential abuse of power
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pada Bisnis Coffee Shop yang Dimiliki Lebih dari 1 Orang (Hak Merek Nvrlnd atau Neverland Indonesia)
Get PDFUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjamin perlindungan hukum terhadap merek terdaftar, masih ditemui pendaftar yang mendaftarkan merek yang memiliki unsur kesamaan ataupun kemiripan dengan merek yang telah didaftar. Tujuan dari diberikan perlindungan hukum hak merek tersebut agar tidak adanya peniruan merek yang terlah didaftar sehingga pemilik merek tidak dirugikan dalam hal ini. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksaan perlindungan hukum hak merek terdaftar khususnya hak merek NVRLND serta akibat hukum bagi pendaftar merek yang memiliki unsur kesamaan ataupun kemiripan dengan merek terdaftar. Karena ditemuinya pendaftaran merek Neverland Indonesia yang memiliki unsur kesamaan ataupun kemiripan dengan merek NVRLND yang dapat diakses dan dilihat pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian dimana hukum tidak dikonsepsikan sebagai gejala normatif yang otonom, akan tetapi dipahami sebagai sesuatu institusi sosial yang secara real (nyata) berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya.Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak merek terdaftar NVRLND masih belum sepenuhnya terlindungi. Perlindungan merek terdaftar telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang akan menolak secara tegas apabila ada pendaftaran merek yang memiliki unsur kesamaan atau kemiripan. Namun pada pelaksanaannya, pendaftaran merek Neverland Indonesia yang memiliki unsur kesamaan atau kemiripan dengan merek terdaftar NVRLND tidak ditolak secara tegas serta diberikannya masa sanggahan untuk melakukan perubahan pada pendaftaran merek Neverland Indonesia sehingga merek tersebut dapat disetujui
Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang Melibatkan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Sumatera Utara)
Get PDFCriminal acts of terrorism are generally committed by men, but there is an interesting fact that these acts of terrorism are not only committed by adult men but also involve women and children in them. This is a new mode or strategy carried out by the perpetrators of terrorism in order to trick the security forces. The formulation of the problem in this thesis research is the first, namely what is the policy for punishing children who are involved in criminal acts of terrorism, second, what is the policy for punishing woman who are involved in criminal acts of terrorism, and the third, how are efforts to prevent terrorism crimes involving women and children in the future? will be reviewed based on statutory regulations. The research used is normative legal research supported by empirical juridical data by conducting interviews with North Sumatra Regional Police. The nature of this research is a descriptive analysis with a statutory approach (state approach) and an analytical approach (analytical approach) using qualitative methods to draw deductive conclusions. The results of the study show that firstly, the criminal policy for terrorism crimes involving children is that children who commit acts of terrorism cannot be subject to specific minimum criminal sanctions in Articles 6, 8 to 13 and 15 of Law Number 5 of 2018 while capital punishment or life imprisonment Life also cannot be enforced but replaced with a maximum imprisonment of 10 years. Second, the criminal policy against terrorism crimes involving women has been regulated in Law Number 5 of 2018, but nothing regulates non-penal policies against women who are involved in criminal acts of terrorism. Then the third, efforts to prevent terrorism crimes involving women and children in the future are reviewed based on laws and regulations, namely by preparing National Preparedness, Counter-Radicalization, and Deradicalization. Conclusions and suggestions can be seen that first, in the absence of laws governing the criminalization of children as terrorist actors, it is necessary to form a related regulation. Second, in the absence of anything that regulates women\u27s non-penal policies against criminal acts of terrorism, it is necessary to establish a special regulation regarding this matter. Third, by preparing National Preparedness, Counter-Radicalization, and Deradicalization, synergy is needed between law enforcement officials, the government, the community, the private sector and other partiesTindak pidana terorisme pada umumnya tindakan tersebut dilakukan oleh laki-laki, namun terdapat fakta menarik bahwa tindak pidana terorisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa saja tetapi terdapat juga keterlibatan perempuan dan anak-anak didalamnya. Hal ini merupakan modus atau strategi baru yang dilakukan oleh para pelaku terorisme guna mengelabui aparat keamanan. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yang pertama yaitu bagaimana kebijakan pemidanaan anak yang terlibat dalam kejahatan tindak pidana terorisme, yang kedua bagaimana kebijakan pemidanaan perempuan yang terlibat dalam kejahatan tindak pidana terorisme, dan yang ketiga bagaimana upaya pencegahan kejahatan terorisme yang melibatkan perempuan dan anak dimasa yang akan datang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data yuridis empiris dengan melakukan wawancara terhadap Hasil Wawancara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (state approach) dan pendekatan analitis (analytical approach) dengan menggunakan metode kualitatif untuk dapat ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil Penelitian dapat diketahui bahwa yang pertama, kebijakan pemidanaan terhadap kejahatan terorisme yang melibatkan anak adalah anak pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dijatuhi sanksi pidana minimum khusus pada Pasal 6, 8 sampai 13 dan 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sedangkan pidana mati atau seumur hidup juga tidak dapat diberlakukan melainkan diganti dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kedua, Kebijakan pemidanaan terhadap kejahatan terorisme yang melibatkan perempuan sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tetapi tidak ada yang mengatur mengenai kebijakan non-penal terhadap perempuan yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Lalu yang ketiga, Upaya pencegahan kejahatan terorisme yang melibatkan perempuan dan anak dimasa yang akan datang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan cara menyiapkan Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, serta Deradikalisasi.
Kesimpulan dan saran dapat diketahui bahwa yang pertama dengan tidak adanya undang-undang yang mengatur pemidanaan anak sebagai pelaku teroris maka perlu bentuk suatu peraturan terkait. Kedua, dengan tidak adanya hal yang mengatur mengenai kebijakan non penal perempuan terhadap tindak pidana terorisme, maka perlu dibentuk suatu peraturan khusus mengenai hal tersebut. Ketiga, dengan cara menyiapkan Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, serta Deradikalisasi maka perlu sinegritas antara aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, pihak swasta maupun pihak lainny
Kontruksi Hukum Perampasan Aset Dalam Persfektif Economic Analysis of Law
Get PDFThe author identifies economic factors influencing the development of asset seizure legislation and conducts a literature review on related economic theories and the concept of asset seizure. The study also includes case analyses from various countries to investigate the application of economic theory in the context of asset forfeiture law, viewed from the perspective of economic analysis of law. This research aims to examine the need for regulating the concept of asset seizure without punishment in legislation. Legal analysis incorporating economic concepts is known as economic analysis of law. The study will investigate the economic impact of asset confiscation without conviction, as well as its effect on the effectiveness and efficiency of regulations.While asset seizure has been previously studied from criminal law and human rights perspectives, it has not been extensively examined from the viewpoint of economic analysis of law. Therefore, this research is expected to contribute to the development of economic analysis of law theory and provide a new perspective on asset seizure regulation
Ratio Legis Hak Sipil Dalam Masyarakat Hukum Adat
Get PDFThe existence of customary law communities has been recognized in Indonesia in various policies. However, existing policies are unable to accommodate the fulfillment of the rights of indigenous peoples themselves. Discrimination against the rights of indigenous peoples often occurs, one of which is in policy making that does not involve indigenous peoples technically for the granting of Environmental Feasibility permits for Oil Palm Plantation Development Plans and Palm Oil Processing Mills for oil palm plantation companies. Ratio legis guana policy protecting the rights of indigenous peoples must accommodate the protection of the rights of indigenous peoples. So that the legal standing of indigenous peoples to obtain healthy and good environmental justice will continue to be echoed with the principles of legal standing of indigenous peoples who have special interests
Tindak Lanjut Program Kartu Prakerja Skema Normal di Kabupaten Indramayu Prespektif Siyasah Dusturiyah
Get PDFThe kartu prakerja is one of the policies established by the government based on developing work competencies which is intended for workers/laborers affected by kartu prakerja termination, and/or workers/laborers who need to develop competency skills. The initial implementation of the kartu prakerja Card policy was semi-social assistance during the pandemic in 2020. However, as time went by the economic situation of the workforce in Indonesia returned to stability. So this policy continues to followed, by the program by implementing implementation using a normal scheme, in which there is a role for local governments, in this case the kartu prakerja Service, in providing offline services and training. This research aims to find out how the follow up to the kartu prakerja policy is implemented in Indramayu Regency. By using qualitative descriptive data obtained through oral interviews from sources and the conditions observed. This research was conducted in Indramayu Regency which is one of the districts/cities in West Java Province which was selected to be one of the first 10 Provinces to implement the normal scheme in implementing the kartu prakerja program
Legal Protection For Businesses Against Sustainable Innovation In The Digital Realm
Get PDFThe buying and selling process can now be through non-physical transactions or employing digital media. Physical transactions require buyers and sellers to meet to exchange goods or services directly. However, problems arise when sellers are located outside the area, making it difficult for buyers to access them. Technological advances provide solutions for buyers and sellers who are separated by distance through E-Commerce. E-commerce offers many conveniences in marketing goods or services. Sellers can market their products widely by providing various variants. Marketing via e-commerce does not require a physical store to display products, thereby reducing costs. Meanwhile, buyers can also easily choose the products they want. However, the facts in the buying and selling process via social media generate a risk of loss for consumers and business actors due to the possibility for fraud that could be performed by one of the parties. Losses experienced by business actors are caused by failure to fulfill the achievements that should be carried out by the consumer. It is because numerous people do not understand the principles of security in online transactions, such as verifying the identity of the merchant or customer, security in payment procedures, and other factors that can help deter crime. As a result, criminal cases often occur which cause losses in the digital market, as if cyberspace has no legal rules. The presence of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is a solution to protect actors who transact in E-Commerce
Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Investasi Langsung: Tinjauan Mengenai Regulasi dan Praktik Terkini di Indonesia
Get PDFPenelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam konteks investasi langsung di Indonesia. Investasi langsung, yang melibatkan penanaman modal secara langsung pada aset seperti perusahaan, proyek infrastruktur, atau properti, telah menjadi instrumen utama dalam menyalurkan modal dan meraih keuntungan di Indonesia. Namun, investasi ini menghadapi berbagai risiko dan tantangan, yang membuat perlindungan hukum menjadi aspek penting. Penelitian ini menganalisis regulasi dan praktik terkini yang terkait dengan investasi langsung, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang cara meningkatkan perlindungan hukum bagi investor di Indonesia guna mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis dokumen terkait, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penegakan hukum, transparansi pasar, edukasi kepada investor, serta dialog antara pemangku kepentingan adalah langkah-langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi investor
The Role of the Surabaya City Manpower Service in Efforts to Resolve Industrial Relations Cases Through Mediation
Get PDFIndustrial relations cases can give rise to conflicts between workers and employers which can be detrimental to the industry and society as a whole. In an effort to resolve industrial relations cases, the Surabaya City Manpower Office has an important role in facilitating mediation between the two parties. This research is a type of empirical juridical legal research using primary legal sources, namely obtained using direct interview techniques with the City Manpower Office, and referring to Law no. 2 of 2004 and Law no. 13 of 2003 as well as secondary legal sources obtained using library study techniques (library research) by collecting sources in the form of journal articles, books and related policy documents. The research results show that the Surabaya City Manpower Office has an important role in resolving industrial relations cases through mediation, such as gathering information, facilitating meetings between the two parties, providing suggestions and recommendations, and providing education to workers and entrepreneurs regarding their rights and obligations. However, the effectiveness of the Manpower Office\u27s role still needs to be improved through increasing the competence of Manpower Office officers in conducting mediation, as well as strengthening coordination between the Manpower Office and various related parties in resolving industrial relations cases. This research provides an overview of the role of the Surabaya City Manpower Office in resolving industrial relations cases through mediation and can be a basis for developing further research in the future.Perkara hubungan industrial dapat menimbulkan konflik antara pekerja dan pengusaha yang dapat merugikan industri dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam upaya untuk menyelesaikan perkara hubungan industrial, Disnaker Kota Surabaya memiliki peran penting dalam memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan sumber hukum primer yakni diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung ke Disnaker Kota, serta mengacu pada UU No. 2 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2003 serta sumber hukum sekunder diperoleh menggunakan teknik studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan sumber berupa artikel jurnal, buku, dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disnaker Kota Surabaya memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara hubungan industrial melalui mediasi, seperti mengumpulkan informasi, memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak, memberikan saran dan rekomendasi, serta memberikan edukasi kepada pekerja dan pengusaha mengenai hak dan kewajiban mereka. Namun, efektivitas peran Disnaker masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi petugas Disnaker dalam melakukan mediasi, serta memperkuat koordinasi antara Disnaker dengan berbagai pihak terkait dalam menyelesaikan perkara hubungan industrial. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai peran Disnaker Kota Surabaya dalam menyelesaikan perkara hubungan industrial melalui mediasi dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut di masa depan
Pengaruh Efektivitas Layanan Berbasis Digital pada Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari dan mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Metode penelitian menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan explanatory, melibatkan 80 responden yang dipilih secara acak dari populasi karyawan dan pengguna layanan pada tahun 2022. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dokumentasi penerimaan PNBP selama tiga tahun terakhir, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Layanan Berbasis Digital atau E-Government (X1), Kualitas Layanan (X2), dan Kepuasan Masyarakat (X3) secara signifikan berpengaruh terhadap PNBP. Variabel Layanan Berbasis Digital (X1) memiliki pengaruh paling besar terhadap peningkatan PNBP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk meningkatkan PNBP di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari, perlu dilakukan peningkatan pada Layanan Berbasis Digital (X1), Kualitas Layanan (X2), dan Kepuasan Masyarakat (X3). Meningkatkan Kualitas Layanan (X2) dan Kepuasan Masyarakat (X3) juga penting untuk memberikan kontribusi yang merata seperti Layanan Berbasis Digital (X1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat diadopsi oleh kantor imigrasi lainnya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kontribusi PNBP