UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Aspek Hukum Pertanggungjawaban Dokter terhadap Kematian Bayi di dalam Kandungan yang terjadi di RSUD Sidikalang
Get PDFKesehatan menjadi sebuah urgensi penting dewasa ini sebab berbicara terkait dengan kesehatan tentu saja merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap orang tanpa terkecuali. Eksistensi dari seorang dokter sebagai tenaga kesehatan yang tergolong ke dalam kelompok tenaga medis diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan. Realitanya masih banyak permasalahan yang terjadi dalam pemberian layanan kesehatan, salah satu contoh kasus yang diangkat dalam penulisan tersebut adalah dr. ESHS yang berkedudukan sebagai Dokter Penanggung Jawab Pasien yang tidak dapat menyelamatkan nyawa bayi di dalam kandungan yang terjadi di RSUD Sidikalang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tersebut adalah yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian tersebut adalah dr. ESHS tidak melaksanakan kewenangannya dengan baik sebagai DPJP dalam menangani bayi di dalam kandungan pasien RU. Ada kewenangan yang dilaksanakan, namun ada juga kewenangan yang tidak dilaksanakan sehingga pelayanan medis oleh dokter yang bersangkutan tidak diberikan secara optimal. Terhadap dr. ESHS sudah patut dan sepantasnya untuk diberikan sanksi disiplin oleh MKDKI atau MKDKI-P berupa rekomendasi pencabutan STR dan SIP sementara selama-lamanya satu (1) tahun atau bisa saja secara tetap (selamanya) berdasarkan peraturan perundang-undangan
Penyelesaian Perbedaan Luas Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 4/Kabupaten Agam atas Nama PT Mutiara Agam di Kabupaten Agam
Get PDFPerbedaan luasan terhadap HGU No. 4 Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam yang semula seluas 8.625 Ha (delapan ribu enam ratus dua puluh lima hektar) menjadi 6.067,79 Ha (enam ribu enam puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan hektar) pada saat perpanjangan haknya. Salah satu penyebabnya karena terkena ketentuan PIPPIB seluas 405,8 Ha (empat ratus lima koma delapan hektar). Namun area PIPPIB tersebut dapat dikeluarkan dari ketentuan PIPPIB dengan adanya pengajuan permohonan klarifikasi terhadap areal PIPPIB oleh PT Mutiara Agam. Namun belum ada harmonisasi hukum antara Standar operasional prosedur (SOP) dalam pengurusan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha dan SOP permohonan klarifikasi PIPPIB di Kementeriann Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primair yang diperoleh dengan cara mewawancarai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dan PT Mutiara Agam dan juga menggunakan data sekunder berupa dokumen terkait permasalahan dimaksud. Dari hasil Penelitian diperoleh:1) Mengapa terjadi perbedaan luas lahan Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam semula seluas 8.625 Ha menjadi 6.067,79 Ha pada saat perpanjangan Hak Guna Usaha 2) Penyelesaian perbedaan luas lahan pada Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam berdasarkan Amar ke 11 dan 12 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 dan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1568/IPSDH/PSDH /PLA.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022, sehingga dalam prakteknya terdapat disharmonisasi hukum antara Standar operasional prosedur (SOP) dalam pengurusan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha dan SOP permohonan klarifikasi PIPPIB di Kementeriann Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kolaborasi Pentahelik Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Batang
Get PDFTourist villages in Batang Regency, Central Java, have great potential for development through pentahelix collaboration. Although collaborative efforts have been made, challenges such as inter-party coordination and marketing strategies still need improvement. The purpose of this research is to analyze the form of pentahelix collaboration in the management of tourist villages in Batang Regency and to identify supporting and hindering factors that affect this collaboration. This study uses empirical legal methods to analyze pentahelix collaboration in the management of tourist villages in Batang Regency through in-depth interviews, direct observation, and qualitative analysis. The results show that pentahelix collaboration in the management of tourist villages in Batang Regency involves the integration of five main components: government as facilitator and regulator, local communities as the main drivers, academics contributing through research, the business sector providing capital and expertise, and media playing a role in promotion. The implementation of this collaboration is evident in various tourist village development programs. The main supporting factors include local government commitment, active community participation, academic contributions, business sector investment, and the media\u27s role in promotion. However, there are several obstacles such as lack of coordination between elements, limited human resource capacity, limited access to funding, overlapping regulations, environmental sustainability challenges, and resistance to change
Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Psikis di Pengadilan Negeri Kelas I A Palangka Raya
Get PDFPalangka Raya class IA state. Object of research on divorce lawsuits at the Palangka Raya Class IA District Court. The aim of the research is to find out whether psychological violence can be used as a reason for a divorce suit at the Class I A Palangka Raya District Court, and to find out the judge\u27s consideration of the divorce decision due to psychological violence at the Class I A Palangka Raya District Court. The research uses qualitative methods with empirical field or juridical research. Psychological violence can be used as a reason for divorce in court because it is in accordance with the regulations contained in the Marriage Law, Domestic Violence Eradication Law and Compilation of Islamic Law, as well as looking at the benefits contained in the judge\u27s decision. The reason the plaintiff filed the lawsuit was because of psychological violence which resulted in mental stress or feelings, but this was not used as the main reason for the judge to consider granting the plaintiff\u27s lawsuit
Penerapan Prinsip First To File Dalam Sengketa Merek Internasional Putusan Nomor : 106/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Get PDFLaw Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications regulates the legal protection trademarks in Indonesia. Trademark disputes in Indonesia still often occur, especially regarding trademark similarities. The trademark registration system that generally known is the constitutive system (First To File). The purpose of this paper is to find out how the first to file principle is applied in trademark disputes and the legal consequences of decisions on trademark disputes. The method used in this study is normative juridical. Based on the results of the study, even though a trademark has been registered for the first time, if it is proven that the trademark has exceeded its legal protection period of 10 years, the legal consequences are that anyone can use the trademark.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai perlindungan hukum merek di Indonesia. Sengketa merek di Indonesia masih sering terjadi, terutama mengenai persamaan merek. Sistem pendaftaran merek yang dikenal secara umum, yaitu sistem konstitutif (First To File). Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip first to file dalam sengketa merek serta akibat hukum terhadap putusan atas sengketa merek ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normative yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian walaupun suatu merek sudah didaftarkan pertama kali, apabila terbukti merek tersebut telah melebihi masa perlindungan hukumnya yaitu 10 tahun maka akibat hukumnya yaitu siapapun dapat menggunakan merek tersebut
Dampak pertambangan batu bara Dampak Pertambangan Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal di Kota Jambi: Dampak Pertambangan Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal Di Kota Jambi
No full textPada mulanya kegiatan perekonomian masyarakat sekitar ditumpu oleh sektor pertanian, namun setelah adanya perusahaan pertambangan batubara di Jambi masyarakat mulai beralih pada sektor jasa yaitu menjadi tenaga kerja dan penyedia barang maupun jasa serta jasa untuk tenaga kerja dan perusahaan pertambangan batubara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji bagaimana dampak dari adanya pertambangan batubara terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat local di Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka yang diperlukan adalah bahan hukum primer yang bersumber pada sumber primer, yaitu perundang-undangan dan hasil wawancara yang berhubungan dengan perumusan masalah. Tidak dapat di pungkiri bahwa pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mencari solusi terhadap dampak dan pengaruh pertambangan batu bara yang ada di indonesia. Pemerintah harus menyadari bahwa tugas mereka adalah memastikan masa depan yang dimotori oleh energi bersih dan terbarukan
Pemeriksaan Minuta Akta Notaris Untuk Kepentingan Penyidikan Dikaitkan Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta
Get PDFA notary is a public official who has the authority to make authentic deeds regarding all acts, agreements and provisions required by statutory regulations and/or desired by interested parties. A deed made by a Notary can be used as strong evidence and the Notary needs to keep the contents of the deed he has made confidential. In carrying out their position, Notaries should be careful to avoid unlawful acts which can then be summoned by the judiciary. UUJN provides space for investigators to be able to examine Notarial deeds for investigative purposes as intended in Article 66 UUJN. The problem discussed is an examination of the minutes of Notarial deeds carried out by the Regional Notary Honorary Council for the purposes of investigations related to the principle of confidentiality and forms of protection for Notaries as public officials who are called upon to provide information. regarding the contents of the deed. The result obtained is that the Notary\u27s obligation to keep the deed confidential as intended in Article 16 paragraph (1) letter f UUJN can be concluded as not violating the Principle of Notary Confidentiality. A Notary, in carrying out his official duties, is obliged to keep the contents of the deed and all information obtained by the Notary confidential in carrying out his official duties, unless statutory provisions order the Notary who is summoned as a witness to disclose this matter. keep the Notary\u27s position confidential and fulfill his legal obligations as a witness in providing information regarding the contents of the deed as necessary. as evidence in court for law enforcement
Analisis Hukum Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing
Get PDFThe implementation of infrastructure development in the Indonesian Capital City (IKN) is one of the government\u27s strategic directions regulated in the provisions of Law no. 3 of 2022 concerning the Indonesian Capital City (IKN Law). One of the funding sources regulated in the IKN Law is the distribution of foreign funds, including the Government and Business Entity Cooperation (KPBU) program, financial support or international funding programs, and creative funding programs. The two research formulations focus on a critical study of risk management in relation to foreign investment returns in infrastructure development in the IKN. This research is a type of normative legal research with a sociological approach. The conclusion of this study is that the KPBU system has clearer accountability rules, but the use of the other two foreign investment systems is relatively faster to use. Therefore, the other two schemes require more configuration
Analisis Yuridis Terhadap Robot Trading Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia
Get PDFDunia modern saat ini telah banyak berkembang dalam kehidupan manusia baik di bidang ekonomi juga teknologi. Dalam ekonomi yang dapat dilihat dari perkembangannya salah satunya ialah bentuk investasi. Investasi pada masa kini bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi. Teknologi memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya melalui platform trading yang berbasis aplikasi atau website. Masyarakat banyak tertarik berinvestasi karena dimudahkannya dengan penggunaan perangkat lunak. Untuk memastikan keamanan dan keandalan robot trading, otoritas pasar modal perlu mengawasi penyedia layanan ini dan mewajibkan memiliki sertifikasi atau izin yang menunjukkan bahwa robot mereka memenuhi standar operasional dan transparansi yang ditetapkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis aspek yuridis terkait penggunaan robot trading dalam konteks aspek hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris yaitu bagaimana regulasi yang ada diterapkan dalam praktik dan dampak terhadap aspek hukum perlindungan konsumen, serta studi kasus pada beberapa platform robot trading yang umumnya diawasi oleh lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dapat menciptakan lingkungan yang aman dan transparan bagi konsumen yang menggunakan layanan robot trading serta menurunkan risiko kerugian akibat penyalahgunaan atau kegagalan sistem yang tidak sesuai dengan regulasi, meskipun terdapat regulasi yang mengatur aktivitas perdagangan dan perlindungan konsumen, banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami risiko yang terlibat
Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Get PDFSebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing serta dicatatkan sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat secara resmi untuk memperoleh status sah menurut hukum negara. Pernikahan di Indonesia melibatkan prinsip pencatatan yang berkaitan dengan keabsahan suatu pernikahan. Ini berarti bahwa selain mematuhi ketentuan dari masing-masing hukum agama atau kepercayaan, pencatatan juga merupakan syarat untuk diakui sahnya sebuah pernikahan. Praktik perkawinan dibawah tangan tanpa pencatatan secara hukum masih terjadi di lingkungan sosial masyarakat, sehingga menimbulkan keabsahan mengenai perkawinan serta akibat hukum yang signifikan bagi para pelaku perkawinan tersebut. Apabila ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi maka keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga menimbulkan akibat hukum Perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum, istri tidak diakui sebagai istri yang sah, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memiliki status yang dianggap tidak sah