UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Peran Komitmen Organisasi, Kepemimpinan, dan Budaya Organisasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai (Studi Kasus BPKAD Provinsi Papua Barat)
Get PDFThis research aims to analyze: 1) The partial and simultaneous influence of organizational commitment, leadership and organizational culture on employee performance, 2) The most dominant variables that influence employee performance at BPKAD West Papua Province. The population of this study was 48 people. The sample was determined using a saturated sampling technique so that the entire population was sampled. Data collection uses questionnaires and documents, data analysis uses multiple linear regression. The research results show that: 1) Organizational Commitment, leadership and organizational culture have a partially positive and significant effect on employee performance, 2) Organizational commitment, leadership and organizational culture have a simultaneous positive and significant effect on employee performance, 3) Leadership is the most dominant variable influence on employee performance at BNPKAD West Papua Province. 4) The coefficient of determination results show a value of 89.8%, meaning that employee performance variables can be explained by the variables Organizational Commitment, Leadership and Organizational Culture, while the remaining 10.2% is explained by other variables outside the model
Suatu Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Indonesia
Get PDFPenelitian ini berfokus pada Desain Industri sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang masih lemah dalam Perlindungan hukumnya di Indonesia.Metode penelitian ini adalah yuridis normatif / doktrinal dengan pendekatan konsep, teori dan perundang-undangan . Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya perlindungan hukum atas Desain Industri yang didasarkan atas pemikiran bahwa lahirnya Desain Industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia yang harus dilindungi. Namun terdapat beberapa faktor yang memperngaruhi lemahnya perlindungan hukum atas Desain Industri tersebut karena beberapa faktor yaitu faktor tuntutan pidana, sistem pendaftaran, pembebanan biaya pendaftaran hak desain industri dan pengetahuan masyarakat masih kurang tentang desain industri. Solusinya supaya merevisi Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sekaligus melakukan sosialisasi
Pembebanan pada Hak Cipta Musik sebagai Hak Kebendaan dan Objek Jaminan Fidusia
Get PDFPembebanan pada hak cipta sebagai hak kebendaan dan objek jaminan fidusia adalah topik yang penting dalam studi hukum kekayaan intelektual. Dalam konteks ini, pembebanan mengacu pada penggunaan hak cipta sebagai jaminan untuk pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya. Konsep ini melibatkan pengakuan hak cipta sebagai aset yang memiliki nilai yang dapat diukur dan dapat dijaminkan oleh pemiliknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan bahan hukum dokumen dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia dan implikasinya dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Hasilnya bahwa Hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia sepanjang memenuhi syarat dari perbankan. Dalam hal ini, Bank/Kreditor dapat memperoleh hak penuh untuk mengelola, memproduksi, dan mendistribusikan lagu atau musik tersebut. Untuk melindungi pemegang hak maka pembebanan hak cipta sebagai jaminan fidusia memerlukan perjanjian yang jelas antara pemilik hak cipta dan pihak kreditor. Perjanjian tersebut harus memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak pemilik hak cipta, termasuk pembayaran royalti dan batasan-batasan penggunaan karya
Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mendisiplinkan Reklame di Kabupaten Semarang
Get PDFThe Civil Service Police Unit, abbreviated as Satpol PP, is an instrument of the Regional Government in maintaining peace and public order and enforcing Regional Regulations. In this article, the role of the Semarang Regency Satpol PP is to have the authority to control and supervise advertising violations related to permits and installation procedures, whether carried out in a persuasive or repressive pattern. The efforts made in the disciplinary operation for holding advertisements carried out by the Semarang Regency Satpol PP had several obstacles. These obstacles are the size of the area, the lack of Satpol PP personnel and the lack of mobilization facilities used. So the Satpol PP has a solution, namely coordinating with BKUD regarding Semarang Regency PP permits and taxes by collaborating with the Semarang Regency Regional Financial Agency (BKUD). Apart from that, maximizing the online complaint facilities that have been provided, namely the Quick Response Syste
Peran Perempuan Terhadap UMKM Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Get PDFAbstract: Women play an important role in economic development, including in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector. In Indonesia, women contribute significantly to MSMEs. However, women still face various obstacles in developing MSMEs. This research aims to analyze the role of women in MSMEs from an economic legal perspective. This study used qualitative research methods. The data collection technique in this research is literature study. The data that has been collected is then analyzed in three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that women have an important role in MSMEs, both as business owners, workers and consumers. Women contribute to MSMEs in various aspects, such as production, innovation and networks. Economic law has an important role in supporting women\u27s empowerment in the MSME sector. Economic law can provide legal protection for women in MSMEs, such as the right to access capital, the right to training and education, and the right to protection from discrimination
Badan Bank Tanah Indonesia dengan Land Bank Agency Belanda: Studi Komparasi
Get PDFThis research aims to conduct a comparative study between the Indonesian Land Bank Agency and the Land Bank Agency in the Netherlands. The focus of the study is to analyze the structure, functions, and performance impact of both institutions in supporting land asset management. The research method involves a comparative analysis, incorporating literature review, interviews, and collection of secondary data related to the policies, strategies, and implementation of these institutions. The results of this research are expected to provide a deeper understanding of the roles of the Indonesian Land Bank Agency and the Land Bank Agency in the Netherlands in land asset management and their contributions to sustainable development
Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
Get PDFPeraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Selanjutnya ditulis Perja No.15 Tahun 2020) memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tindak pidana berdasarkan restorative justice dengan tujuan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan berorientasi pada pembalasan. Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP diancaman dengan pidana penjara paling lama 7 tahun tidak sesuai dengan syarat batas ancaman pidana maksimal penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice dalam Pasal 5 ayat (1) huruf B Perja No.15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa ancaman penjara tidak lebih dari 5 tahun
Tinjauan Normatif Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Diskon Secara Sepihak Ditinjau Dari Doktrin Piercing The Corporate Veil dan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang P
Get PDFIn Law No. 40 of 2007 concerning limited liability companies, the responsibilities of a director are regulated, but the directors of PT. Antam acted in bad faith in holding its employees accountable for their actions. This research uses normative juridical qualitative research methods. Based on the findings of the discussed research, it can be inferred that the implementation of Article 97, paragraph 3 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, which holds every director fully liable for company losses if proven guilty or negligent in fulfilling their duties as outlined in paragraph 2, is yet to be fully enforced. The decision of the Panel of Judges in this case does not take into account the doctrine of Piercing the Corporate Veil for directors to be responsible for the actions of their employees. As a result, employees who are under the responsibility of the directors are jointly and severally responsible with the Company\u27s directors. The judge\u27s considerations at the cassation level court imposed punishment not only on the PT. Antam, but rather the employees of PT. Antam was also given sanctions jointly and severally with PT. According to the author\u27s analysis, Antam is not in accordance with the Piercing The Corporate Veil doctrine, where responsibility should be delegated entirely to the company\u27s directors. Basically, the Piercing the Corporate Veil doctrine is a doctrine that imposes full responsibility on the company or company directors for certain things
Analysis of Judge\u27s Consideration in Applying the Principles of Contract Law and Nebis in idem in the Examination of Civil Disputes Related to the Birth of an Agreement (Case Study of Case No. 969/Pdt.G/2022/PN.Tng. and No. 173/Pdt/2023/PT.BTN.)
Get PDFThis study aims to explore the considerations made by judges of the Banten High Court in resolving Civil Case Number 173/Pdt./2023/PN.BTN. concerning a dispute over the sale and purchase of land, which involves marital property and is linked to the principles of nebis in idem and the fundamental theory of contract formation. The methodology involves inventorying primary and secondary legal materials related to land law, followed by the identification of these materials according to the central issues of the research. Through analysis of these legal materials, the researcher seeks to provide insights and solutions to the questions raised. The findings revealed that the judges of the High Court of Banten affirmed the decision of the Tangerang District Court in Civil Dispute Number 173/Pdt./2023/ PT.BTN. They found that the reasons behind the initial decision were correct, especially regarding the land and building ownership issue involving Mr. Arhan. Hence, it is crucial for judges to thoroughly review all aspects of a case, particularly the subject matter, to ensure a fair and just outcome that benefits all parties involved
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik dalam Kehidupan Demokrasi
Get PDFThis article focuses on studying and analyzing in depth the mechanisms of the political system in the superstructure and infrastructure. The political system is defined as a collection or total of various activities in the country related to the public interest, including the process of determining goals, efforts to realize goals, making decisions, and preparing priority scales. . Political structure, as a result of these subsystems, can be divided into political infrastructure and political superstructure. Political infrastructure involves the basic elements that support the functioning of the political system, while political superstructure includes more complex elements and is related to providing authority and control. In this context, mechanisms are important to maintain the balance and functioning of a political system. Each political structure needs to interact with other political structures, based on the special functions that each structure has. In a country\u27s political system, there are 2 (two) main components that run the wheels of government, namely political superstructure and political infrastructure. The political superstructure is the institutions mentioned in a country\u27s constitution and which carry out executive, legislative and judicial functions and are tasked with making policies related to the public interest. Meanwhile, political infrastructure is a group of political forces in society that actively participates in influencing government policy as a form of democracy. If classified, there are 4 (four) forces, namely: Political Parties, Interest Groups, Pressure Groups. , Political communication media