UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kas Desa Yang Telah dilepaskan pada Pihak Ketiga
Get PDFDalam penelitian ini menarik pembaca untuk mengetahui prosedur penerbitan sertipikat hak pakai atas tanah kas desa yang telah dilepaskan pada pihak ketiga dan kekuatan hukum sertipikat pengganti yang diterbitkan karena hilang/rusak. Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dikaitkan dengan fakta yang terjadi, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Proses penerbitan sertipikat hak pakai atas tanah kas desa yang telah dilepaskan pada pihak ketiga dilakukan dengan mengalihkan status tanah kas desa menjadi tanah negara.Dengan ini pihak pemerintah desa sudah tidak ada hak apapun mengenai tanah kas desa yang dilepaskan tersebut. Sehingga pihak ketiga dapat mengajukan permohonan sebagai pemegang hak pakai atas tanah kas desa. Dan jika sewaktu-waktu sertipikat hilang atau rusak maka perlu mengajukan permohonan ke kantor pertanahan dan akan dilakukan penggantian yaitu berupa sertipikat pengganti, yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama
Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan
Get PDFMinuman keras adalah semua minuman yang mengandung alkohol (zat psikoaktif) bersifat adiktif yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, dan kognitif, serta bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berpikir kejiwaan. Perilaku penggunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis containment theory terhadap pengaruh minuman keras sebagai faktor determinan dari tindak kejahatan penganiayaan di wilayah Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah containment theory atau teori penahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi antara tindak kejahatan penganiayaan akibat pengaruh minuman keras dengan faktor inner containment dan outer containment. Bentuk pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan pihak penegak hukum yaitu dengan upaya preventif dan represif
Analisis Hubungan Adat Istiadat Dan Konflik Dalam Tinjauan Kriminologi: Studi Kasus Suku Nduga Papua
Get PDFPenelitian ini menganalisis sisi penyelesaian masalah non-legal dari adat istiadat dan hubungannya dengan konflik yang berfokus pada masyarakat suku Nduga, masyarakat suku Nduga masih sangat erat dengan budaya dan adat istiadat yang bersifat kolektif pada kelompok masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut, tidak hanya berpengaruh pada kehidupan sosial budaya namun merambat pada permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dijadikan sebagai dasar pada setiap penyelesaian permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat dan lambat laun kebiasaan tersebut berlaku secara normatif dan berwujud pada aturan tingkah laku serta dipertahankan di Masyarakat. Menurut hasil data wawancara menunjukkan bahwa terdapat tiga permasalahan yang dapat memicu konflik di masyarakat suku Nduga yakni: 1) Perempuan, 2) Dendam masa lalu, dan 3) Binatang Babi. ketiga masalah ini yang paling bisa menyebabkan konflik berkelanjutan, menurut data berita yang di screaping dari Detik.com menunjukkan bahwa tingkat berita mengenai konflik di Nduga meningkat dari tahun ke tahun, pada 2023 meningkat sebesar 21,43% dari tahun sebelumnya
Dasar Pemikiran Kerahasiaan Identitas Korban Tindak Pidana Kesusilaan
Get PDFCases of criminal acts of morality continue to occur in Indonesia coupled with legal protection of the confidentiality of the victim\u27s identity that has not been fulfilled. Of the many victims who experience sexual violence, these victims will experience serious physical and mental trauma due to what has been experienced and the things that then happen afterwards. This research aims to explore the reasoning for the confidentiality of the victim\u27s identity. By using normative-empirical research, this study found that the reason for the confidentiality of the victim\u27s identity is due to several things, namely: Pancasila, social reaction and legislation
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
Get PDFChildren are very important for human survival and the survival of a country or nation. Children experience very important changes as they grow and develop. Starting from birth and continuing until puberty, childhood is marked by the process of exploring a child\u27s identity. Children during puberty often commit deviant acts or crimes without realizing it. the majority of children who commit crimes without intending to cause harm do not receive adequate and comprehensive legal protection. So it is necessary to protect children who are perpetrators of criminal acts. The research method used in the research is Normative Juridical research. The primary data sources used in normative research are those contained in statutory regulations and other statutory regulations. In normative studies, library research is used to collect data. The data collected was tested through qualitative analysis. This research examines normative or legal variables through the use of descriptive analysis techniques, which include providing descriptive explanations for the data obtained, connecting various pieces of evidence, and drawing inductive conclusions. Legal protection for children as perpetrators of criminal acts in the juvenile criminal justice system in Indonesia is contained in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System which aims to protect children who commit criminal acts. Children who commit crimes are given protection at every opportunity in the juvenile criminal justice system. starting from the arrest, detention stage, investigation stage, prosecution, trial stage as well as during the coaching period
Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan No. 1718/PDT.G/2021/PA. BTM)
Get PDFEverything regarding marriage that has been regulated is a binding provision and must be stipulated for members of society. The legal consequences of divorce is regulated in Article 37 of Law Number 1 of 1974 regarding Marriage. In the verdict the author uses as research material, Verdict Number 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm has determined based on the Supreme Court jurisprudence Number: 3405/K/PDT/2012 which confirms that marriage agreements that aren’t registered has no legal force. The author’s goal is to determine the legal consequences of unregistered marriage agreements. The author uses written materials as main sources to analyze with the results of interviews. The results of the research by the author is that the Verdict Number 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm has to be cancelled because the jurisdiction verdict number 3405/K/PDT/2012 has been cancelled and the marriage agreement between Nurevi binti Muhammad Mubazzir and Andrew Kevin Plant should be a permenant legal force. The conclusion of the research is after the issuance of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, a marriage agreement is no longer interpreted only as an agreement made before marriage, but also made during marriage
Antisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan Dengan Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Get PDFThe mode of Money Laundering Crime (TPPU) that often occurs in Indonesia is by utilizing the role of Notary and PPAT in performing their duties. Notaries and Land Deed Officials ("PPAT") become co-suspects in criminal cases, because they are suspected of assisting in the implementation of money laundering crimes, or other criminal acts involving deeds made. The research method used in writing this article is normative juridical research with a research approach using statutory regulations and using a theoretical or conceptual approach. The results of the analysis of the Notary and PPAT in carrying out their duties to anticipate money laundering apply the principle of Recognizing Service Users, if the Notary or PPAT finds suspicious transactions, they can report it to the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK). In addition, Notary and PPAT are not responsible for the criminal act of money laundering committed by the parties or their clients who use the services of Notary or PPAT who require their services based on their authority. The position of the Notary and PPAT in exercising their authority to make authentic deeds is only as a recorder that is poured into a deed that gives rise to legal acts and has perfect evidentiary power. Notaries and PPAT are only obliged to report to PPATK if there are indications of money laundering committed by the parties or their clients through their services as Notaries or PPAT
Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi
Get PDFThe growth and development of children are influenced by many factors that lead children to become perpetrators of criminal acts and ultimately engage in criminal activities. In the process of resolving such cases as a form of deterrence, it is essential to remember to safeguard their mental well-being. According to Law No. 11 of 2012 on the juvenile justice system, the handling of such cases must apply restorative justice, which provides protection and upholds the inherent rights of the child. In this study, the author will discuss the implementation of restorative justice for children that involved in criminal activities through diversion and how to achieve the goals of diversion as outlined in Law No. 11/2012. The method used in this research is normative legal research. The study employs a legislative approach, with a specific examination of Law No. 11 of 2012 and other relevant legal regulations, supported by data that underpins the research. Data collection and analysis techniques involve primary data (journals and relevant research findings) and, secondary data (books and other references). Diversions manifest restorative justice in protecting children facing legal issues, allowing juvenile justice proceedings to occur outside the formal criminal justice process, as is typical for adults. Efforts to resolve juvenile criminal acts through diversion are carried out to the fullest extent possible. Article 13 of the Child Criminal Justice System Law (SPPA) emphasizes that if no agreement is reached in the diversion process between the victim and the criminal offender, or if the agreed-upon terms are not followed, the case will proceed to the juvenile justice process, following the formalities outlined in KUHAP. Diversions are not allowed for children who engage in repeated criminal acts. Therefore, further improvement in the guidance of child offenders under the subsequent legal regulations is necessary
Penyertaan Modal Perseroan Terbatas Sebagai Alternatif Strategi Penggalangan Dana Organisasi Kemanusiaan Dengan Legalitas Yayasan
Get PDFIn carrying out its activities, human service organizations need funding for the implementation of planned programs and develop and enlarge the scale of the organization. Currently, there are many fundraising strategies that can be carried out by human service organizations, one of the strategies that can be carried out by humanitarian organizations is to form a prospective business, while the business is carried out through capital participation in a limited liability company. Legally, capital participation in this limited liability company is legalized for human service organizations with the legality of the foundation, even it is regulated directly in the provisions of the law on foundations. The profits obtained can be a source of permanent funding for the organization, so that human service organizations can be independent and survive and meet all organizational needs. However, fundraising strategies by forming businesses like this are not very popular, generally human service organizations still use conventional fundraising patterns, which fully rely on the generosity of donors to meet the needs of the organization
Suspicious Financial Transactions from Initial Evidence of Customs Offenses
Get PDFThis study focuses on the critical issue of suspicious financial transactions related to customs offenses in Indonesia. The research aims to analyze the evidence system for customs offenses, the utilization of suspicious financial transactions as initial evidence, and strategies to enhance the evidence system. Using a normative legal methodology, the study examines Indonesia\u27s legislative frameworks and empirical case studies to interpret legal principles and regulations governing customs-related financial transactions. Results indicate that increased trade volume correlates with a rise in customs-related financial irregularities, leading to significant financial losses for the state. Effective monitoring and enforcement by customs authorities are crucial in combating these offenses. Recommendations include refining the regulatory framework for identifying suspicious transactions, enhancing the capabilities of customs and law enforcement agencies through training and technology, and strengthening international cooperation to effectively address cross-border financial crimes