UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Peningkatan Pemahaman Hukum terhadap Dampak Pelecehan Seksual Kepada Anak Di Keluarahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur
Full text linkPelecehan Seksual merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan, dengan dampak yang luar biasa, terutama terhadap generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan pelecehan seksual kepada anak merupakan kejahatan transnasional, karena jumlah peningkatan pelecehan seksual terhadap anak terutama makin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan pemahaman hukum terhadap dampak pelecehan seksual kepada anak, dimana masyarakat diberikan penyuluhan serta pemahaman bagaimana bentuk katagori dari pelecehan seksual yang sering terjadi dan bagaiamana dampak dari pelecehan seksual tersebut baik kepada korban dan pelaku yang harus senantiasa ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang secara serius agar tidak ada lagi terdapat masyarakat yang melakukan pelecehan seksual kepada anak. Agar anak dapat menjalankan aktivitas dimana pun dengan baik dengan lingkungan ramah anak dan taat pada aturan sehingga dapat menjadi anak yang teladan dan berprestasi. Dalam kaitannya dengan Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut konsep negara hukum terdapat tiga asas dasar, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law)
Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Informasi Data Melalui Skimming ATM Bank BNI Cabang Padang
Full text linkKemajuan teknologi komputer, telekomunikasi, dan internet telah memicu munculnya kejahatan siber, termasuk skimming ATM yang mencuri data nasabah melalui alat pengganda informasi kartu dan PIN yang dipasang pada mesin ATM. Meskipun Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE telah mengatur penegakan hukum kejahatan ini, kasus skimming tetap terjadi seperti yang dialami mesin ATM Bank BNI Cabang Padang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengumpulan alat bukti dalam penyidikan, kendala yang dihadapi penyidik, dan upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperkuat dengan data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan kasus pencurian data ATM Bank BNI Cabang Padang melibatkan lima tahap: penangkapan, penyitaan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta analisis forensik digital. Kendala utama meliputi teknologi canggih pelaku, keterbatasan alat dan SDM, birokrasi, serta kesulitan pelacakan akibat enkripsi dan server asing. Penyidik mengatasi hambatan ini melalui peningkatan kapasitas forensik, koordinasi antarlembaga, pelatihan khusus, dan sosialisasi pencegahan. Upaya terpadu ini bertujuan memaksimalkan efektivitas penyidikan dan meminimalkan kejahatan serupa di masa depan
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Air Mineral Merek Tirta Tio di Desa Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata, Kab. Toba Sumatera Utara
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen air minum dalam kemasan (AMDK) merek Tirta Tio di Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Urgensi penelitian ini berangkat dari tingginya ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap produk AMDK, di tengah keterbatasan akses informasi hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak konsumen. Metode penelitian menggunakan studi kasus kualitatif dengan pendekatan empiris-normatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari manajer PT. Gibeon Tirta Segar selaku produsen Tirta Tio serta konsumen masyarakat Toba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif produsen telah memenuhi ketentuan hukum, ditandai dengan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta sertifikat halal, sesuai dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun secara empiris ditemukan adanya kasus produk bocor yang menimbulkan keluhan konsumen, meskipun telah ditangani perusahaan melalui mekanisme penggantian produk. Kasus ini menunjukkan kelemahan pada pengendalian kualitas (quality control) serta potensi risiko lingkungan akibat lokasi pabrik yang berdekatan dengan usaha perkebunan dan peternakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen berlangsung pada dua hal, yaitu kepastian hukum normatif melalui regulasi formal, dan keadilan substantif melalui pencegahan risiko serta penyelesaian permasalahan. Rekomendasi penelitian meliputi peningkatan pengawasan mutu, transparansi informasi produk, serta penguatan peran lembaga konsumen di wilayah pedesaan
Perbuatan Melawan Hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Sengketa Pembuktian Status Tanah Ulayat (Studi Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG)
Full text linkPenelitian ini mengkaji friksi antara hukum negara dan hukum adat Minangkabau terkait sengketa tanah ulayat , berfokus pada perbuatan melawan hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bertindak melampaui kewenangannya. Menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG , penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus ini bertujuan (1) menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum KAN; dan (2) membedah ratio decidendi hakim. Hasil penelitian menunjukkan KAN melakukan tindakan ultra vires (melampaui kewenangan) dengan menerbitkan surat keputusan sepihak yang mengubah status tanah ulayat kaum (privat-kolektif) menjadi ulayat nagari (publik-adat). Perbuatan ini memenuhi unsur kumulatif Pasal 1365 KUHPerdata. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada superioritas living law (hukum yang hidup) di atas klaim yuridis-formal yang cacat. Hakim memprioritaskan bukti faktual akumulatif: (a) penguasaan fisik turun-temurun oleh kaum; (b) kesaksian adat sebagai "arsip hidup" ; dan (c) verifikasi pemeriksaan setempat (descente). Kombinasi bukti ini mengesampingkan klaim KAN yang tidak berdasar wewenang, sehingga produk hukumnya dinyatakan batal demi hukum (void ab initio)
Implikasi Sanksi Pemidanaan di Dalam KUHP Baru Terhadap Delik Penipuan Transaksi Secara Online
Full text linkMengakses data seseorang tanpa izin atau disebut Penipuan online menjadi sebuah permasalahan Cybercrime di Indonesia, penipuan online yang marak terjadi di Indonesia adalah penipuan transaksi secara online. Maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi tersebut, telah memenuhi unsur unsur penipuan yang dirumuskan di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 332 KUHP baru. Mengkaji dan menjelaskan pasal 332 KUHP baru yang mengakses atau menggunakan akun, dan komputer atau sistem elektronik tanpa hak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Sebagai sumbangsih pemikiran secara akademik yang berkaitan dengan perbuatan penipuan jual beli akun game online. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian normatif menuntut penulis untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum termasuk kejahatan transaksi jual beli secara online, dan untuk memberikan gambaran yang adil terhadap masyarakat
Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait “Pagar Laut Misterius” di Pantai Utara Tangerang
Full text linkArtikel ini membahas tentang isu “pagar laut misterius” yang menjadi viral di media sosial dan konvensional Indonesia pada awal 2025. Konon, pagar laut sepanjang 30 km muncul secara misterius di laut lepas pantai utara Tangerang, dari Kronjo hingga Kosambi, yang memicu perdebatan publik. Perdebatan awalnya berkisar pada siapa pemilik pagar tersebut dan untuk apa. Perdebatan akhirnya berkembang menjadi isu legalitas dan keabsahan, dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi setempat, bahkan tentang pengelolaan wilayah pesisir secara umum. Artikel ini berupaya untuk menyelidiki ‘posisi’ sebenarnya dari kasus pagar laut, kemudian meletakkannya dalam kerangka hukum, peraturan, dan kebijakan yang tepat untuk lebih memahami fakta-fakta kasus tersebut. Dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal, artikel ini menyimpulkan bahwa pagar laut memang merupakan bentuk perluasan kota saat ini melalui reklamasi laut yang direncanakan sejak tahun 1995, seperti yang terjadi di pantai utara Jakarta
Implikasi Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule terhadap Implementasi Tujuan Hukum
Full text linkPenerapan prinsip business judgement rule di Indonesia menghadapi tantangan, terutama terdapat disparitas putusan hakim dalam menilai tanggung jawab direksi. Perbedaan interpretasi putusan pengadilan menimbulkan tanda tanya atas implementasi tujuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip business judgement rule dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini, implikasi disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi dalam penerapan prinsip business judgement rule dihubungkan dengan implementasi tujuan hukum, dan penerapan prinsip business judgement rule yang seharusnya pada perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip business judgement rule dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini dilakukan secara berbeda-beda. Implikasi disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi dalam penerapan prinsip business judgement rule dihubungkan dengan implementasi tujuan hukum belum merealisasikan tujuan hukum. Seharusnya penerapan prinsip business judgement rule pada perkara tindak pidana korupsi diterapkan secara seragam sehingga penerapan yang terjadi tidak saja berkepastian hukum tetapi juga berkeadilan dan memberikan manfaat. Perlu harmonisasi penerapan prinsip business judgment rule untuk merealisasikan perlindungan hukum bagi direksi dan meminimalisir adanya disparitas putusan
Upah Porter Gunung Rinjani: Analisis Hukum Islam dan Prinsip Keadilan Dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Porter dan Pendaki
Full text linkPraktik pengupahan porter di Gunung Rinjani sering kali tidak seimbang antara pekerjaan dan upah yang diterima. Meskipun ada kesepakatan mengenai pengecekan berat barang yang akan dibawa, sering terjadi ketidaksesuaian antara kesepakatan dan pelaksanaannya, seperti pemberian upah yang tidak sesuai, jumlah barang yang dibawa melebihi kesepakatan, dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang fokus pada kondisi alamiah objek penelitian, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yang melihat kehidupan masyarakat dan dampak dari berbagai aspek sosial. Hasil penelitian ini upah harus sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian yang disepakati. Al-Qur\u27an, Hadis, dan peraturan hukum menegaskan pembayaran upah segera setelah pekerjaan selesai, termasuk hak lembur. Asas Pacta Sunt Servanda mengharuskan pihak yang terlibat untuk menghormati perjanjian, sehingga pendaki harus mematuhi kesepakatan dengan porter
Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Perseroan Terbatas Yang Melakukan Tindak Pidana Pengerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY)
Full text linkLingkungan hidup merupakan anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib dijaga dan dikelola secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus illegal logging, dampak interpretasi hukum terhadap pekerja pelaksana, serta efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang didasarkan pada studi kepustakaan dan analisis terhadap Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja dalam korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun harus disesuaikan dengan peran dan tanggung jawabnya dalam struktur organisasi. Ketentuan Pasal 116 UUPPLH dan Pasal 1 angka 21 UU Nomor 18 Tahun 2013 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada pelaku langsung, tetapi juga dapat dikenakan pada badan usaha serta pihak yang memberi perintah. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat bersifat individual maupun korporatif
Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Anak yang Menjadi Residivis dalam Tindak Pidana Pencurian
Full text linkPenanganan anak yang berstatus residivis dalam sistem peradilan pidana merupakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Anak yang berulang kali melakukan tindak pidana, khususnya pencurian, sering kali menghadapi hambatan yang berkaitan dengan faktor sosial, keluarga, dan kondisi psikologis yang mempengaruhi proses penyidikan dan peradilan. Artikel ini membahas kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak residivis, termasuk kesulitan dalam mengumpulkan bukti, perbedaan perlakuan dalam hukum anak, serta keterbatasan fasilitas. Selain itu, faktor sosial seperti latar belakang keluarga yang tidak mendukung dan hambatan psikologis pada anak turut memperburuk situasi. Untuk mengatasi hal ini, artikel ini mengusulkan penerapan pendekatan rehabilitatif, penyelesaian melalui diversi, serta kolaborasi dengan lembaga sosial dan psikologis. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga dianggap penting untuk memberikan penanganan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak harus lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar hukuman