UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Masker Medis di PT. Surya Tara Jaya
Get PDFWhen talking about the need for masks, this increasing demand is unexpectedly exploited by irresponsible individuals. They carry out hoarding of medical masks and health equipment that are urgently needed by the community and medical teams in dealing with the pandemic. The purpose of this hoarding is to gain profit and enrich themselves by selling medical masks, hand sanitizers, alcohol, and other equipment at above average prices. This research is a normative research. The data collection tools used in this study are in the form of document studies and literature searches. Data obtained from library materials are then analyzed by document studies and using qualitative analysis. Based on the results of the study of legal protection regulations for consumers regulated in Law Number 8 of 1999 regarding medical mask products, it explains that consumer rights include the right to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services in accordance with the exchange rate and conditions and guarantees promised, the right to be treated or served properly and honestly and without discrimination. The company\u27s procedure for resolving consumer disputes related to medical mask products at PT. Surya Tara Jaya is an effort to resolve the disputes that can be carried out by PT. Surya Tara Jaya, which suffers losses due to the use of defective health masks, the company takes 2 (two) methods, namely through non-litigation and litigation. Dispute resolution through non-litigation is the initial way to resolve disputes between producers and consumers, while litigation resolution can be carried out if the dispute cannot be resolved through any means or cannot be done through non-litigation dispute resolution. There are several obstacles that companies may face in resolving consumer disputes related to medical mask products. Some of these obstacles involve various factors, including law, communication, and external factors. Here are some of the obstacles that may be faced: regulatory complexity, legal costs, lack of information or poor communication, legal uncertainty, reputational risk, resource constraints, group demands, inconsistent understanding
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur)
Get PDFTugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanaan tugas dibidang penegakan hukum, Polri diberi wewenang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk perkara tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak. Tulisan ini akan membahas upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak dalam perspektif kriminologi di Polres Metropolitan Jakarta Timur. Untuk itu dalam rangka penanggulangan kejahatan eksploitasi seksual anak di upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak dalam perspektif di Polres Metropolitan Jakarta Timur perlu dilakukan penegakan hukum yang luar biasa, dilaksanakan secara optimal dan profesional serta modern
Transformasi Budaya Hukum: Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat Multikultural
Get PDFTransformasi budaya hukum merupakan suatu proses yang penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat multikultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum dapat diadaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal dalam masyarakat yang memiliki keberagaman budaya. Proses ini melibatkan dialog antara hukum formal dan norma-norma sosial budaya yang sudah ada, dengan tujuan menciptakan hukum yang relevan dan diterima oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berlaku di komunitas mereka, sehingga hukum perlu dirancang dengan memperhatikan norma budaya lokal untuk memperoleh legitimasi dan efektivitas. Pendekatan yang inklusif dan berbasis budaya sangat penting untuk membangun sistem hukum yang adil, harmonis, dan dapat diterima oleh masyarakat multikultural
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Notaris Lain Yang Telah Meninggal Dunia
Get PDFProtokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang termasuk dalam kategori arsip Negara. Notaris wajib menjaga dan merawat protokol tersebut sampai tidak lagi melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Protokol Notaris pada waktu Notaris yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Umum akan beralih kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris Penerima Protokol diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan kewajiban menjaga dan merawat Protokol Notaris yang dalam pembahasan jurnal ini Notaris yang telah meninggal dunia. Secara otomatis, Notaris Penerima Protokol menjadi bertanggung jawab juga atas penerbitan protokol yang baru. Akan tetapi permasalahan muncul apabila terdapat permasalahan terhadap isi dari Protokol Notaris yang sudah meninggal dunia. Metode yang digunakan dalam pembahasan jurnal ini adalah doktrinal dengan menganalisa sumber hukum yang hidup di masyarakat. Temuan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang relevan kurang mengatur mengenai seberapa jauh seorang Notaris Penerima protokol ini bertanggung jawab atas protokol yang diterimanya. Yang dimana menyebabkan Notaris Penerima protokol tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat permasalahan dari isi Protokol Notaris dari Notaris lain yang sudah meninggal dunia. Yang pada simpulannya Notaris Penerima tersebut tidak harus bertanggung jawab atas isi penerbitan protokol yang telah lama terbit. Notaris Penerima tersebut hanya bertanggung jawab sampai dengan menjaga dan merawat protokol agar tidak rusak dan/atau hilang
Keabsahan Perkawinan Penganut Penghayat Kepercayaan Serta Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan
Get PDFBanyaknya keberagaman di Indonesia berupa keberagaman adat dan budaya menimbulkan lahirnya berbagai kepercayaan, setiap masyarakat dibebaskan memeluk agama dan kepercayaan baik yang telah diakui maupun belum diakui. Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah adanya perkawinan berdasarkan penghayat kepercayaan. Dasar dari penelitian ini adalah bagaimana status perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan berdasarkan hukum Indonesia serta status anak yang lahir dari perkawinan penghayat kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undang dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan hukum perkawinan, masyarakat penghayat kepercayaan serta status anak hasil perkawinan. Status perkawinan masyarakat yang melangsungkan perkawinan penghayat kepercayaan berdasarkan hukum Indonesia adalah sah apabila seluruh prosedur telah sesuai dan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaannya. Anak yang lahir dari pasangan suami istri Penganut Penghayat Kepercayaan adalah anak sah sepanjang lahir dari perkawinan yang sah menurut kepercayaan dan hukum Indonesia
Kepastian Perlindungan Hukum Pasca Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Perihal Perjanjian Perkawinan
Get PDFPerjanjian perkawinan memegang peranan penting dalam mengatur pembagian harta bersama antara suami dan istri jika terjadi perceraian atau kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas cakupan perjanjian perkawinan, yaitu dibuat saat masih dalam ikatan perkawinan, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak suami istri dan menghindari kerugian bagi pihak ketiga. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, naskah, dokumen, jurnal, dan sumber-sumber terkait lainnya. Dalam menganalisis perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Analisis diawali dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama, dengan mempertimbangkan karakteristiknya yang komprehensif dan sistematis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam makna hukum perjanjian perkawinan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pihak ketiga akibat adanya perjanjian pasca perkawinan. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita merupakan landasan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, menghadapi dinamika kompleksitas perkawinan dan kemungkinan perubahan di masa mendatang, pasangan suami istri membutuhkan kepastian yang jelas mengenai hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan menjadi instrumen yang menjamin kejelasan dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, memastikan adanya aturan yang jelas tentang bagaimana aset dan kewajiban akan diatur dalam berbagai situasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris dengan mempertimbangkan keterlibatan pihak ketiga dalam pemisahan harta bersama sebagaimana tercantum dalam akta perjanjian perkawinan
Persetujuan Pasangan Kawin Dalam Pengalihan Aset Digital
Get PDFSpousal Consent in the transfer of digital assets has not been specifically regulated in Indonesian laws and regulations. This raises questions regarding the urgency of this agreement compared to other transfers of assets that require spousal consent. This research was conducted on crypto asset buying and selling schemes as a new form of development of assets that are widely traded in Indonesia. In practice, buying and selling digital assets still uses digital platforms and is not accompanied by spousal consent. The research methodology used is a doctrinal research method with a descriptive-analytical research type. This research is based on secondary data through literature study in conjunction with applicable laws and regulations in Indonesia. This research aims to understand the existence of digital assets in Indonesian laws and regulations and the forms of asset transfer that require spousal consent in Indonesia to apply objects in the form of digital assets. Based on the research results, it was found that there is a legal vacuum regarding the regulation of spousal consent in buying and selling digital assets, so there is a need for a regulation that regulates spousal consent in joint property legal acts to guarantee legal certainty and the validity of digital asset transactions
Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Get PDFThis research aims to analyze the implementation of traffic laws regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in Indonesia. The methodology used is normative juridical research which involves analysis of normatively applicable laws to understand their implementation in a wider context. The relevance of this research lies in the need to identify the effectiveness of the implementation of the Law, the level of public compliance with traffic rules, the performance of law enforcement officers, as well as the factors that influence the effectiveness of traffic law enforcement in Indonesia. This research contributes in the form of an in-depth understanding regarding the implementation of traffic laws in Law Number 22 of 2009, by highlighting aspects of safety, compliance and law enforcement. The research results show the implementation of traffic laws through consistent enforcement of rules, effective handling of violations, and cross-sector cooperation can improve traffic security and order. Recommendations for this research include increased outreach and education to the community, stricter law enforcement, regular evaluation of the performance of law enforcement officers, as well as investment in improving road infrastructure. In conclusion, the implementation of traffic law in Law Number 22 of 2009 in Indonesia has a significant impact on the safety of road users and improving traffic quality. With a holistic approach and cross-sector collaboration, it is hoped that a traffic culture that is good, safe, orderly and adheres to the rules can be created in society
Tinjauan Yuridis terhadap Perkelahian antar Kelompok (Tawuran) yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur
Get PDFFenomena tawuran merupakan bagian dari kekerasan di masyarakat dan telah berulang terjadi. Peristiwa tersebut menjadi perhatian bagi bangsa Indonesia. Marak nya peristiwa ini menimbulkan kecemasan akan generasi yang akan datang. Tidak lain pelaku tawuran dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Kemajemukan yang di miliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu yang rentan terhadap konflik karena di picu oleh hasutan/profokator dan pengaruh gejolak sosial yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi dalam masyarakat. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat belakangan ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan sosial budaya dan kultur bangsa Indonesia. Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama, Bentuk perlindungan hukum yang diatur dimana anak yang berhadapan dengan hukum harus terjamin hak-hak anak sebagai mana diatur dalam Undang-Undang anak No 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak. Kedua, Proses diversi yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut apabila sudah ada kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian tindak pidana, dimana hukuman paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negri sebagai hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sesuai dengan putusan No 7/PID.SUS-Anak/2019/PT.BDG hakim telah mengambil keputusan pidana yang sudah sesuai dengan Undang-Undang pidana anak. Dengan demikian hendaknya, adanya edukasi baik ditingkat lingkungan keluarga,sekolah dasar hingga perguruan tinggi dalam membentuk sebuah karakter anak yang baik guna mencegah terjadinya peristiwa Tawuran. Generasi muda atau anak-anak merupakan centered attention bagi suatu Bangsa dan Negara, juga akan mewarisi hal-hal keberlanjutan sejarah suatu Negara. Oleh karena itu pembinaan generasi muda sangat penting untuk menyokong keberadaan Negara
Tinjauan Hukum Relaksasi Kredit Bagi Debitur Pada Pinjaman Online
Get PDFFintech Peer To Peer Lending dikenal di masyarakat dengan istilah Pinjaman Online. Pinjaman online sebagai inovasi di bidang keuangan memberikan bantuan finansial kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan pengajuan pinjaman yang cukup mudah. Pinjaman Online sebagai penyedia jasa keuangan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa dan menyelidiki di sektor jasa keuangan. Akan tetapi pada praktiknya meskipun telah diatur dan diawasi oleh OJK, seringkali terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia. Permasalahan tersebut terkait pelanggaran Data Pribadi, Penagihan yang Intimidatif dan beragam permasalahan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pinjaman online di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum hukum yang diberikan oleh peraturan undang-undang bagi debitur yang melakukan pinjaman online dan pencegahan terhadap permasalahan pinjaman online. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekaan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pengaturan pinjaman online terdapat dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi. Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap debitur pinjaman online dibagi menjadi perlindungan preventif yaitu perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, berisi larangan-larangan dalam menyelenggarakan pinjaman online. Dan perlindungan represif untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, dengan cara pemberian bantuan melalui instrumen penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang telah disediakan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan pembelaan hukum terhadap kepentingan debitur melalui pendampingan pengajuan gugatan di pengadilan apabila LAPS SJK belum bisa menyelesaikan sengketa tersebut