UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Perjanjian Sertifikat Tanah Secara Sepihak yang Dilakukan Kreditur (Studi Putusan No. 235/Pdt.G/2020/PN Sgr)
Get PDFThis research aims to analyze juridically the unilateral changes to land certificate agreements carried out by creditors (study decision No. 235/Pdt.G/2020/Pn Sgr). This research uses normative legal research methods with a normative juridical approach. Research data was obtained from primary legal materials (No. 235/Pdt.G/2020/Pn Sgr) and secondary legal materials (laws, statutory regulations, legal books, and scientific articles). The data collection technique was carried out by means of document study. The collected data was then analyzed qualitatively using deductive and inductive methods. The results of this research are to punish the debtors to hand over the Title Certificates while they are still in the owner\u27s name if the creditors have made payment of their obligations to the debtors as financiers of their debts and receivables in the amount of Rp. 250,000,000,- (two hundred and fifty million rupiah) with details of the principal debt amounting to Rp. 150,000,000,- (one hundred and fifty million rupiah) plus loan interest amounting to Rp. 100,000,000,- (one hundred million rupiah), The judge also rejected the creditor\u27s lawsuit against the debtor who asked for compensation of IDR 1,550,000 (One Billion Five Hundred and Fifty Million) which was borne jointly by the debtors
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dalam Ruang Siber di Kota Balikpapan
Get PDFPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat ternyata mampu membuka peluang bagi pelaku kejahatan siber untuk menyebarkan foto atau video bermuatan pornografi yang menampilkan tubuh anak. Pada tahun 2018 hingga tahun 2023 tercatat sebanyak 4 (empat) kasus tindak pidana pornografi dalam ruang siber yang menimpa anak-anak sebagai korban telah terjadi di Kota Balikpapan. Terhadap hal ini, maka anak korban dan orang tua anak korban harus mengetahui bentuk-bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber beserta hambatannya sebagai perwujudan atas pemenuhan hak-hak anak. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris berdasarkan analisis kualitatif yang mengacu pada hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan, dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan. Praktik perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi telah berjalan sebagaimana mestinya seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, ada kalanya perlindungan hukum yang diberikan tersebut mengalami hambatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kuantitas aparat penegak hukum, kurangnya sumber daya finansial terhadap penyelenggaraan sosialisasi, kurangnya keterbukaan anak korban pada saat assessment, kurangnya peran orang tua pada saat proses konseling, dan tidak adanya pemulihan nama baik terhadap anak korban
Kekuatan Objek Jaminan Instansi dalam Ajuan Kredit Platform E-Commerce Shopee Pinjam
Get PDFPeneliti tertarik mengkaji suatu penelitian hukum yang berjudul Kekuatan Objek Jaminan Instansi dalam Ajuan Kredit Platform E-commerce Shopee Pinjam, dengan objek penelitian berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan kredit pada aplikasi Shopee. Jaminan merupakan salah satu prinsip penting yang perlu dipenuhi dalam ajuan kredit, baik konvensional maupun online. Jaminan mempunyai berbagai bentuk diatur dalam KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya yaitu jaminan penanggungan. Adapun penelitian ini ditujukan untuk membahas tentang bagaimana kekuatan objek jaminan instansi yang diajukan dalam kredit online. Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu mengkaji isu hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini yaitu dalam ajuan kredit online, pada aplikasi Shopee Pinjam, debitur yang menginput data pribadi termasuk tempat bekerja dan pendapatannya setiap bulan, secara tidak langsung instansi tersebut terikat menjadi jaminan penanggungan untuk diharapkan dapat membantu proses somasi atau penagihan terhadap debitur apabila suatu hari ia wanprestasi
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2019)
Get PDFPermasalahan yang sering terjadi adalah Perjnajian Pengikatan Jual Beli tidak dapat ditingkat menjadi Akta Jual Beli dikarenakan Pihak Penjual meninggal dunia dan sebahagian dari ahli warisnya meminta pembatalan terbahadap PPJB tersebut. Berdasarkan ketentuan ahli waris para pihak dikemudian hari menggantikan hak dan kewajiban yang meninggal dunia. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1318 KUHPerdata tersebut, yakni para ahli waris ab intestato hanya merupakan satu kategori dari golongan yang memperoleh hak karena titel umum. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata tentang ahli waris ab intestato. Penelitan ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu 1. Kedudukan hukum ahli waris dalam PPJB yang dibatalkan secara sepihak oleh ahli waris, Hak dan kewajiban pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris, sekalipun ahli waris tersebut tidak mengetahui adanya pewarisan, Ahli waris menempati kedudukan si meninggal dalam hal yang menyangkut atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris, sekaligus berkewajiban membayar utang dan kewajiban-kewajiban pewaris. 2. Akibat hukum pembatalan PPJB secara sepihak oleh ahli waris pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1451 dan 1452 BW. Pihak yang merasa dirugikan atas pembatalan dapat menuntut penggantian biaya (kosten), ganti rugi (schaden), dan bunga (interesten) karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. 3. Perlindungan hukum terhadap pembeli dalam hal PPJB yang secara sepihak dibatalkan oleh ahli waris bahwa pihak pembeli memiliki kekuatan pembuktian dari akta PPJB yang dibuat oleh notaris dihadapan pengadilan. Pihak pembeli dapat mengajukan tuntutan untuk para ahli waris melaksanakan akta jual beli
Analisis Kasus Mafia Tanah di Caturtunggal dan Fungsi Hukum Sebagai Social Engineering dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah
Get PDFSecara praktik mafia hukum berhubungan dengan adanya campur tangan pihak lain terhadap proses perkara yang sedang ditangani atau diproses oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Regulasi pertanahan yang telah ada, apabila tidak diimbangi dengan penegakkan yang benar-benar diterapkan, maka semuanya akan percuma. Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan di dalam penulisan ini yaitu mengenai bagaimana penyelesaian sengketa mafia tanah atas tanah kas Desa Nologaten yang berada di Caturtunggal dan bagaimana fungsi hukum sebagai social engineering dalam memberantas sengketa mafia tanah. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus mafia di Caturtunggal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya kolusi yang melibatkan oknum pejabat sehingga terjadinya mafia tanah di Caturtunggal, dengan adanya penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap PT Deztama Putri Sentosa dan Lurah Caturtunggal mengimplikasikan tidak adanya keberpihakan dari aparat penegak hukum kepada oknum tertentu, tindakan aparat penegak hukum telah tepat untuk melakukan upaya pemulihan fungsi hukum sebagai social engineering
Juridical Analysis Of Legal Certainty Of Property Rights To Management Rights In Batam City (Research Study At Batam City Land Office)
No full textThis study aims to determine the Implementation and implementation of Legal Certainty on Property Rights on Management Rights in Batam City (Research study at the Batam City Land Office) and to find out what factors are the obstacles / constraints and solutions to Legal Certainty on Property Rights on Management Rights in Batam City (Research study at the Batam City Land Office). The results of the study explain that the legal arrangements for the issuance of several certificates of property rights in the city of Batam due to errors in interpretation to the application of legislation carried out at that time by the Batam Authority in issuing Decree (SK) Number 734/UM-KPTS/XII/1998 signed by the Chairman of the Batam Authority (OB) at that time. The legal arrangements for the implementation of land ownership rights affirmation of the old kampong community in Batam Island are based on Presidential Instruction No. 2 of 2018 on the Acceleration of Complete Systematic Land Registration in All Regions of the Republic of Indonesia and Regulation of the Minister of Agrarian Spatial Planning/National Land Agency No. 6 of 2018 on Complete Systematic Land Registration. BP Batam in cooperation with the City Government provides land rights status in the form of Property Rights by not recommending the Old Village to be part of BP\u27s Management Rights so that the old village area on Batam Island is under the management of the Batam City Government. The existence of the issued Hak Milik is valid, recognized and applicable in Batam City. Property Rights on land in the area with the status of Management Rights in Batam City have absolutely been released from the supervisory authority of the BP Batam land authority
Analisis Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Dalam Pengawasan Tindak Pidana di Indonesia
Get PDFHuman trafficking is a serious crime that involves the exploitation of individuals The threat of imprisonment is a dominant feature of the Indonesian Criminal Code. Although imprisonment is a common punishment in most countries, its effectiveness has been a topic of debate for centuries. Therefore, it is imperative to identify alternative forms of custodial punishment to mitigate the negative consequences of imprisonment. This research utilizes a descriptive qualitative approach to provide a comprehensive overview of the current issues based on existing evidence. The results of this research revealed several key insights. The fundamental purpose of criminal supervision in the Indonesian criminal justice system is to protect the public from criminal acts in accordance with the principles of criminal law. The Draft National Criminal Code explains that supervision punishment is an alternative to imprisonment. Supervision punishment is an alternative form of punishment with the provision that the punishment imposed will not be implemented if the conditions are met, with a maximum probation period of three years. It is evident that conditional punishment as an alternative to deprivation of liberty punishment in the existing Criminal Code is inadequate in protecting individuals and criminal offenders. Therefore, the National Criminal Code must evolve to include alternative formulations, such as supervision punishment (probation), which has been successfully developed and implemented in various countries around the world. The fundamental purpose of supervision punishment is to replace deprivation of liberty/imprisonment, an approach that has resulted in poor outcomes for both the convicted person and society at large. Therefore, supervision punishment should be included as the main type of punishment in the upcoming National Criminal Code, serving as an effective and humane alternative to deprivation of liberty
Informed Consent pada Kasus Kegawatdaruratan di Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023
Get PDFIn medical procedures, doctors are required to obtain informed consent. However, in emergency situations, doctors are often faced with patients who are incompetent and the family is not present to ask for consent. This can lead to lawsuits. This study aims to analyze the implementation of informed consent in Indonesia based on Law No. 17 of 2023 and to determine the obstacles and solutions to these problems. The method used is a normative legal approach, namely a literature study as the main source of research with primary legal materials. The results of the analysis show that a doctor does not need to obtain informed consent in emergency cases as stated in Law No. 17 of 2023 concerning Health Article 293 paragraph (9) and the guarantee of legal protection for doctors from claims for compensation after providing first aid with the aim of saving lives and preventing disability as in Article 275 paragraphs (1) and (2). A doctor should not hesitate to give his best efforts in saving or preventing patient disability without prior consent for medical procedures. Because the doctor only provides an agreement of efforts (Inspaningverbintenis) and is exempt from claims for compensation if the doctor is in the process of helping the patient in an emergency case
Peran Notaris dalam Proses Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja
Get PDFKebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan dengan memberikan kemudahan pendaftaran legalitas kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk badan hukum Perseroan Perorangan. Melalui pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja, Pendirian Perseroan Perorangan dapat dilakukan dengan 1 (satu) orang dan didirikan tidak memerlukan akta notaris. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat melakukan pendirian legalitas usahanya secara mandiri dan tidak memerlukan peran notaris, karena pendirian cukup dilakukan dengan surat pernyataan pendiri. Apabila usaha yang dilakukan sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, maka pelaku usaha wajib merubah status usahanya menjadi Perseroan Persekutuan Modal. Perubahan status Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal dilakukan dengan menggunakan akta autentik dari notaris. Dalam proses perubahan status ini diperlukan peran notaris, oleh karena perubahan status ini merupakan konsep baru dalam penerapan ketentuan Perseroan Terbatas, maka notaris harus mampu menentukan pilihan hukum, agar tindakan yang dilakukan tidak berimpliaksi bagi pelaku usaha, sehingga peran notaris dalam proses perubahan status dari Perseroan Peorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal menjadi vital
Identifikasi Masalah Hukum Terkait Sistem Elektronik Pengumpulan Tol Nontunai Nirsentuh Nirhenti
Get PDFArtikel berjudul "Identifikasi Masalah Hukum Terkait Sistem Pengumpulan Tol Nontunai Nirsentuh Nirhenti" ini membahas tantangan hukum dalam penerapan sistem pengumpulan tol nontunai nirsentuh nirhenti yang berbasis pada teknologi Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Sistem pengumpulan tol ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tetapi menimbulkan kekhawatiran hukum yang signifikan, termasuk perlindungan privasi, keamanan data, dan peningkatan potensi pengguna yang tidak membayar tol. Masalah utama mencakup potensi pelacakan dan penyimpanan data pengguna jalan tol, potensi konflik terkait berkurangnya pendapatan tol dari BUJT, potensi masalah terkait penerimaan negara bukan pajak, dan potensi konflik terkait pihak yang diasumsikan berutang karena tidak membayar tol. Dengan menggunakan basis analisis hukum normatif, studi ini menemukan bahwa meskipun teknologi GNSS meningkatkan efisiensi operasional, ia juga menghadirkan tantangan serius terhadap isu-isu hukum terkait privasi, pelindungan data pribadi, keamanan siber, penegakan hukum, akuntabilitas, pengelolaan penerimaan negara, dan dampak sosial. Regulasi yang komprehensif dan implementasi yang hati-hati diperlukan untuk memastikan bahwa sistem ini dapat berjalan dengan efektif dan adil, sehingga Proyek Strategis Nasional ini tidak gagal