UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Tanggung Jawab Perdata Ahli Waris Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia
Get PDFSistem pidana dalam tindak pidana korupsi masih terdapat kelemahan dimana apabila tersangka tindak pidana korupsi meninggal dunia sehingga pengembalian kerugian negara terkendala. Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut ialah dengan dibuatnya peraturan mengenai gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka tindak pidana korupsi untuk mempertanggungjawabkan secara perdata seperti kasus Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bentuk tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dan menjelaskan sejauh mana batas tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal yang dilakukan melalui studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis dapat dijelaskan bahwa bentuk tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia atas kerugian negara ialah dengan mengganti kerugian negara secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan batas tanggung jawab ahli waris tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab terbatas pada harta dari tersangka tindak pidana korupsi yang dikelola atau diterimanya dan selama belum terlampaui masa kadaluwarsa penuntutan berdasarkan asas keadilan dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Berbeda hal dengan hukum Islam yang mempunyai konsep peralihan hutang terhadap ahli waris ataupun orang lain yang mampu untuk menanggung semua hutang dari pewaris tersebut dikarenakan kewajiban bagi setiap orang yang berhutang untuk melunasi semua hutangnya
Pelaksanaan Perkawinan Cino Buto di Kabupaten Tanah Datar dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Get PDFSuami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya maka suami istri tersebut tidak boleh rujuk kecuali apabila si istri telah melakukan perkawinan dengan laki-laki lain kemudian bercerai. Permasalahannya adalah ketika perkawinan istri dengan laki-laki lain itu dilakukan dengan rekayasa dan laki-laki tersebut dibayar untuk melakukan perkawinan tersebut atau dikenal dengan istilah perkawinan Cino Buto. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perkawinan cino buto tersebut di Kabupaten Tanah Datar, apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan cino buto di Kabupaten Tanah Datar dan bagaimana keabsahan perkawinan cino buto tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni suatu penelitian yang tidak hanya melihat dari aspek hukum positif namun juga melihat penerapannya di lapangan dan masyarakat. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan cino buto di Kabupaten Tanah Datar dimulai dengan adanya rekayasa perkawinan antara pihak pasangan yang telah terkena talak tiga dengan si muhallil untuk menyepakati jangka waktu dan bayaran dari perkawinan tersebut setelah itu akan dilakukan prosesi akad nikah layaknya akad nikah pada umumnya. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan hubungan suami istri lalu si muhallil akan segera menceraikan perempuan yang dinikahinya tersebut agar si perempuan bisa kembali menikah dengan mantan suami sebelumnya. Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan ini dapat dilihat dari 2 sisi, yakni dari sisi pelaku dan sisi muhallil. Dari sisi pelaku, faktor penyebab dilakukannya perkawinan cino buto ini adalah pemahaman terhadap agama Islam, pemahaman terhadap mazhab syafii, penyesalan atas perceraian, praktik turun menurun, adanya kekosongan hukum, dan pertimbangan terhadap anak. Sedangkan dari sisi muhallil penyebabnya adalah faktor ekonomi, ingin membantu perempuan yang telah ditalak tiga, dan karena adanya kekosongan hukum. Perkawinan Cino Buto apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan hukum agama Islam yang menginginkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang kokoh dan kekal serta dilakukan atas niat ibadah dan atas keinginan sendiri bukan atas dasar rekayasa karena perjanjian dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
 
Perlindungan Hukum Konsumen atas Penjualan Properti Menggunakan Sistem Pre Project Selling
Get PDFThe pre-project selling system implemented by housing developers often results in consumer losses. When consumers suffer losses, they have the right to claim compensation from the respective developers. These compensation claims are governed by the legal protection framework outlined in the Consumer Protection Act and the Civil Code. This research aims to identify the legal consequences arising from the pre-project selling system conducted by housing developers and to evaluate the legal protection available to consumers in this context. The type of research used is normative research, which is based on the study of theories and applicable legal rules. This normative research also serves to provide legal arguments in situations of voids, ambiguities, and conflicts of norms. Thus, this research is considered very important as policy input to provide justice for the community
Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Memiliki Hak Atas Tanah
Get PDFThis research aims to analyse the form of legal protection for parties who own land rights and analyse the legal certainty of land rights certificate holders through a case study of Banjarbaru District Court Decision Number 62/Pdt.G/2022/PN Bjb. This research uses normative juridical research by analysing secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that the court decision provided legal protection for Sudjar Wadi as a party with land rights through recognition of the validity of the land sale and purchase transaction, the right to appear before the Land Deed Official (PPAT), to transfer the name of the land certificate, and to take care of the lost certificate. This decision also emphasises the importance of legal certainty in protecting the rights of land certificate holders by ensuring Sudjar Wadi has legal rights to the disputed land. Law enforcement in this case achieved the goals of legal certainty, social benefit, and justice by determining the defendant to bear the costs of the case, providing incentives for effective law enforcement, and is expected to increase public confidence in judicial institutions and compliance with the rule of law
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo
Get PDFThe economy and welfare of village communities living around state forests is still inadequate. To overcome this social problem, the government is implementing a Social Forestry Program to improve community welfare by utilizing Perhutani land in Mlarak sub-district, Ponorogo district with management rights in environmentally friendly ways to protect Forest sustainability is regulated in Presidential Regulation Number 28 of 2023 concerning Integrated Planning for the Acceleration of Social Forestry Management which is managed by Perum Perhutani as a State-Owned Enterprise. The type of method used is a normative qualitative method where the results of the discussion are social forestry programs covering 5 schemes, namely village forests, community forests, community forests, customary forests and partnership forests which can be utilized by individuals or communities, community groups whose members live around the area. forests and forest farming cooperatives. In this case, the Madiun Forest Management Unit Perhutani (KPH), Ponorogo Regency and the Forest Village Community Institution (LMDH) supported by the Mlarak District Leadership Coordination Forum (Forkopimcam) built an understanding in developing a Social Forestry Business Group (KUPS) in the tourism sector in the District area. Mlarak, With the implementation of the social forestry program, it is an effort to improve the welfare of the people living around the forest through land use for farming, it can also be developed for tourism as well as protecting and maintaining forest sustainability
Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal
Get PDFPenelitian ini berupaya mengatasi masalah perlindungan hak-hak konsumen dari penyalahgunaan data debitur setelah gagal bayar pinjaman online yang ilegal. Penelitian ini menggunakan metode normatif, menggabungkan pendekatan hukum, konseptual, dan faktual. Temuan ini menyoroti bahwa meskipun pengawasan dan pengaturan pinjaman online dibahas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, contoh penagihan utang melalui ancaman, teror, dan penyebaran data pribadi kepada publik tetap ada. Menjamurnya perusahaan pinjaman online ilegal dan individu yang menggunakan cara ilegal membuat banyak korban rentan terhadap pengungkapan informasi pribadi yang tidak sah
Relevansi Badan Khusus dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia
Get PDFElection dispute management is a vital element in maintaining the integrity of the democratic process in Indonesia. Electoral conflicts can arise at various stages, from the nomination process, campaigning, voting, to the determination of election results. Therefore, it is very important to have an effective and fair mechanism to resolve such disputes. This study examines the mechanisms and institutions involved in the resolution of electoral disputes in Indonesia. Reviewing the development of regulations related to election disputes and efforts to improve the system that has been done, including the role of the Constitutional Court, the election supervisory board, and the General Election Commission. The author uses qualitative research methods by collecting data from various literature sourced from the internet. This study aims to provide a comprehensive overview of how to resolve electoral disputes, as well as to identify challenges and opportunities in the improvement of the electoral dispute resolution system. With a better understanding of existing mechanisms and regulations, it is expected to increase public confidence in the electoral process and strengthen democracy in Indonesia. This study evaluates various efforts that have been made to improve the electoral dispute resolution system, such as regulatory reform, capacity building of related institutions, and community participation in overseeing the electoral process. Thus, it is expected that the results of this study can contribute significantly to the development of the democratic system in Indonesia.Pengelolaan sengketa pemilu merupakan elemen vital dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Konflik pemilu dapat muncul pada berbagai tahap, mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Oleh karena itu, sangat penting memiliki mekanisme yang efektif dan adil untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian ini meneliti mekanisme dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Mengulas perkembangan regulasi terkait sengketa pemilu dan upaya peningkatan sistem yang telah dilakukan, termasuk peran Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang bersumber dari internet. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai cara penyelesaian sengketa pemilu, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penyempurnaan sistem penyelesaian sengketa pemilu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan regulasi yang ada, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa pemilu, seperti reformasi regulasi, peningkatan kapasitas lembaga terkait, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilu. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem demokrasi di Indonesia
Tujuan Pemidanaan Rehabiltasi bagi Pelaku Ganja Medis
Get PDFObjective of Financing in Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana has included Rehabilitation as part of the financing that can be dropped for offenders. In the case of Fidelis who uses Ganja for medical purposes that are Group I Narcotics to treat his wife who has been diagnosed with Syringomyelia. Fidelis is subject to article 116 (1) of the Narcotics Act and is sentenced to eight months imprisonment, a fine of Rp. 1,000,000,000 subsider, one month imprisonement, regardless of the emergency circumstances experienced by Fidelis. Later in a similar case, Rossy was sentenced to 10 months in prison for allegedly violating article 127, paragraph 1, letter a of the Narcotic Drugs Act for consuming cannabis plants to treat the severe nervous disease he suffered. Rehabilitation, both medically and socially, is expected to be a legal breakthrough that can be applied to medical marijuana perpetrators as a form of punishment (sanctions/acts) aimed at benefiting the perpetrator. In understanding the crime policy, looking at the purposes of mediation with the various existing theories should open up new thoughts for law enforcement in terms of combating crime. Then the purposes of the investigation on the New Covenant must also be taken into consideration by the prosecution, because if the judge is not thorough in digging a problem then the scripture that is in the New covenant is only a rigid writin
Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Pada Satlantas Polres Pematangsiantar)
Get PDFThis research aims to analyze how parents are responsible for children who commit criminal acts. Children often do not receive the right parenting style by parents or institutions for child development and education, so many children are trapped in juvenile delinquency. Giving permission for minors to drive motorized vehicles is a form of lack of parental responsibility towards their children, because apart from requiring driving skills, a strong mentality and a sense of responsibility are needed when driving, this is necessary to prevent undesirable things from happening. like a traffic accident. However, if the child is the perpetrator of a traffic crime and the parents find out, they can be held criminally responsible for the traffic crime committed by their child. So it can be concluded that in this research the author describes the requirements for criminal responsibility of a child as a criminal as well as the role of responsibility of the child\u27s parents in the responsibility of parents towards children who are perpetrators of criminal traffic accidents which cause death in Pematangsiantar
Delik Pidana Materiil Penipuan Melalui Media Sosial
Get PDFFraud is a form of general crime in Indonesia according to the Criminal Code. Social media is also developing rapidly with the development of information flow and technology. However, along with the development of the times and the improvement of information and communication technology, fraud is not only carried out directly through face to face, but also through cyberspace/internet or more trendingly through social media. The forms of fraud through social media that occur are quite diverse, including online arisan, investment, and savings and loans, as the author made the thesis material, namely the decision of the Surabaya District Court regarding the decision of the case court fraud via social media. The main issues taken are how the material offense is against fraud through social media and what are the considerations in deciding cases of fraud through social media in question.
The research conducted is normative juridical law research. "Normative Legal Research is legal research conducted by examining library materials, both primary data and secondary data.
According to article 28 paragraph (1) of RI Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Jo article 45 paragraph (2) of RI Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to RI Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Jo Article 64 paragraph 1 of the Criminal Code, the defendant is suspected of having committed a crime if several actions, although each of them is a crime or violation, are connected in such a way that it must be seen as an act that continues intentionally and without the right to spread news lie and mislead which results in consumer losses in electronic transactions. The elements include whoever deliberately and without right spreads false and misleading news which results in consumer losses in electronic transactions and if several actions, although each of them constitutes a crime or violation, are connected in such a way that it must be viewed as one act. continues