UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS PHI/2023/PN.JKT.PST)
Get PDFThis research aims to analyze the legal protection of workers\u27 rights in terminating employment relationships unilaterally by companies, with a focus on the case tried in Decision Number 361/PDT.SUS-PHI/2023/PN.JKT.PST. The research method used is normative juridical using Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number Per.31/MEN/XII/ 2008 as the main data source, supported by legal opinions in books and articles as secondary data sources. The results of the analysis show that legal protection for workers\u27 rights in unilateral termination of employment has been clearly regulated in the applicable laws and regulations. However, in practice there are still violations committed by companies, such as not providing severance pay according to the provisions or not going through the regulated settlement procedures. Therefore, further efforts are needed to increase legal understanding for companies and workers, as well as more effective law enforcement to ensure better legal protection for workers\u27 rights in situations of unilateral termination of employment. It is hoped that the results of this research can provide input for related parties in improving legal protection for workers in Indonesia
Konstruksi Hukum Pembubaran Partai Politik Yang Menerima Hasil Korupsi Dan Pencucian Uang
Get PDFTindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan serius yang masuk dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menjerat banyak aktor penyelenggara negara sebagai pelakunya. Perbuatan ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh satu orang, namun sekelompok orang yang bekerjasama, bahkan banyak diantaranya yang juga melibatkan partai politik. Jika dilihat dari kasus-kasus korupsi yang telah ditangani, tidak sedikit yang mengindikasikan adanya aliran dana yang berasal dari korupsi masuk ke dalam Partai Politik. Namun, belum pernah ada proses hukum yang dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban partai politik dalam kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Vicarious Criminal Liability Partai Politik yang mendapatkan aliran dana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kadernya. Metode penelitian yang digunakan adalah Legal Research dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan sebagai badan hukum partai politik merupakan ‘subjek hukum’ sehingga partai politik yang menerima aliran dana dari tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut atau yang dikenal dengan doktrin Vicarious Criminal Liability. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhi adalah dengan pembubaran terhadap partai politi
Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kriminalisasi terhadap perempuan pelaku aborsi yang berfokus pada teori feminisme radikal. Praktik aborsi di Indonesia masih menjadi isu kontroversial, baik dari segi hukum maupun sosial. Berdasarkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan WHO dan UNFPA, jumlah kasus aborsi di Indonesia berkisar antara 750.000 hingga 1.500.000 per tahun, dengan sekitar 2.500 kasus yang berujung pada kematian. Angka-angka ini menunjukkan bahwa praktik aborsi merupakan fenomena yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi dan studi pustaka. Dalam konteks feminisme radikal, kriminalisasi aborsi dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan dominasi patriarki. Oleh karena itu, revisi terhadap regulasi aborsi diperlukan untuk menjamin hak-hak reproduksi perempuan sebagai bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk kesetaraan gender dan kebebasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan kebijakan yang lebih adil dan mendukung hak-hak perempuan, serta mendorong diskusi lebih lanjut mengenai pentingnya perspektif feminis dalam analisis hukum dan kebijakan publik terkait isu aborsi
Studi Komparatif Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli
Get PDFThis research aims to analyze and compare the roles of notaries and land deed officials in making sale and purchase deeds, as well as identify problems and challenges faced in practice. This research uses a normative juridical approach method that seeks to synchronize legal provisions against norms, and other legal regulations that have a relationship with the application of legal regulations in the field with literature study data collection techniques. The results show that there is an overlap of authority between notaries and PPATs that can cause confusion in the community in choosing the appropriate service. Differences in procedures and operational standards between these two professions also affect the efficiency and legal certainty in making sale and purchase deeds. In addition, limited public understanding of the role of each profession results in inappropriate service selection and potential legal disputes in the future. Bureaucratic constraints, regulatory changes, and technical land issues are significant challenges faced by notaries and PPATs in carrying out their duties. This research emphasizes the importance of education and socialization regarding the roles and authorities of notaries and PPATs, as well as regulatory reforms to reduce overlapping authorities and improve the efficiency of the sale and purchase deed process. With better understanding and better coordination between notaries, PPATs, and related institutions, it is expected that legal certainty and rights protection in property sale and purchase transactions can be improved.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan peran notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli, serta mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam praktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode pendekatan yuridis normatif yang berusaha mengsingkronasikan ketentuan hukum terhadap norma dan peraturan hukum yang lainya yang memiliki kaitan dengan penerapan peraturan hukum di lapangan dengan teknik pengumpulan data studi litelatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan antara notaris dan PPAT yang dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat dalam memilih jasa yang sesuai. Perbedaan prosedur dan standar operasional antara kedua profesi ini juga mempengaruhi efisiensi dan kepastian hukum dalam pembuatan akta jual beli. Selain itu, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai peran masing-masing profesi mengakibatkan pemilihan jasa yang kurang tepat dan potensi sengketa hukum di kemudian hari. Kendala birokrasi, perubahan regulasi, dan masalah teknis pertanahan menjadi tantangan signifikan yang dihadapi oleh notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai peran dan kewenangan notaris dan PPAT, serta reformasi regulasi untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efisiensi proses pembuatan akta jual beli. Dengan pemahaman yang lebih baik dan koordinasi yang lebih baik antara notaris, PPAT, dan lembaga terkait, diharapkan kepastian hukum dan perlindungan hak dalam transaksi jual beli properti dapat ditingkatkan
Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)
Get PDFCrime or criminal act is a word that is familiar to the public. Crime is increasingly common in society and its presence is very disturbing to society, because the losses it causes are not only material losses, but also the loss of a person\u27s soul or life. The provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law) have also mentioned several terms that have the same essence as narcotics users themselves, including narcotics abusers, victims of abusers, former narcotics abusers and patients. There are examples of cases of implementing medical rehabilitation. and social issues regarding narcotics abuse in the jurisdiction of the West Pasaman District Prosecutor\u27s Office. Where the West Pasaman District Prosecutor\u27s Office stopped the prosecution or Restorative Justice of three narcotics case files with five suspects to undergo rehabilitation because the suspects were narcotics addicts, not dealers. The suspects are suspected of being users or addicts of class I narcotics, not methamphetamine, violating Article 127 paragraph (1) letter a of the Narcotics Law. The Problem Formulation is (1) How is the termination of prosecution of narcotics abuse cases as an implementation of restorative justice at the prosecution stage (Case Study at the West Pasaman District Prosecutor\u27s Office) and (2) What are the obstacles in terminating the prosecution of narcotics abuse cases as an implementation of restorative justice at the prosecution stage (Case Study at the West Pasaman District Prosecutor\u27s Office)?. The conclusions of this research are: (1) The implementation of restorative justice in cases of narcotics abuse has been implemented at the West Pasaman Prosecutor\u27s Office for 4 (four) suspects. The West Pasaman Prosecutor\u27s Office has implemented Prosecutor\u27s Guidelines Number 18 of 2021 concerning the Resolution of Handling of Narcotics Cases through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as an implementation of the Prosecutor\u27s Dominus Litis Principle. (2) In its implementation, of course the West Pasaman District Prosecutor\u27s Office also experienced obstacles that affected the implementation of restorative justice in cases of criminal acts of narcotics abuse
Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengerjaan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan yang Menimbulkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Medan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN)
Get PDFThe Indonesian government itself, in terms of eradicating corruption, has made improvements to the law regarding the eradication of corruption and the establishment of a Corruption Eradication Commission institution to support law enforcement. The government has established Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Therefore, it is important to examine unlawful acts in Corruption Crimes. This research is aimed at analyzing unlawful acts in Corruption Crimes which cause state losses in corruption cases, how to analyze the evidence of corruption crimes in the Medan District Court Decision Number 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, as well as analysis in Work on Road Improvement Work Projects Which Cause State Losses in Corruption Crime Cases in Medan District Court Decision Number 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn. The research method used is normative juridical research, which is supported by primary and secondary data sources. All legal materials were collected using library research techniques using document study data collection tools. Analyzed qualitatively. In eradicating criminal acts of corruption, especially in the application of unlawful elements, we must be able to prove whether there has been an unlawful act in which there has been a violation of statutory regulations or failure to implement statutory regulations which then has the potential to cause financial losses to the State. In this research the defendant violated the provisions of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management, Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Procurement of Government Goods/Services and its amendments, and Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 as amended by Minister of Home Affairs Regulation Number 21 of 2011 concerning the Second Amendment to Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2016 concerning Guidelines for Regional Financial Management. With state losses worth Rp. 1,173,762,681.06,
Analisis Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Melalui Sertipikasi Di Kota Tanjungbalai (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai)
Get PDFThe safeguarding of assets belonging to the Tanjungbalai city government through land certification. So on the plot of land it can be known with certainty the location of the land, the boundaries of the land, the area of the land, the buildings and the types of plants that are on it. Local governments in implementing their regional autonomy system will create good governance by making fundamental changes in the management and optimization of their resources. So that various affairs to the regional government which have been delegated the authority can be carried out optimally, one of which is the management of assets belonging to the local government of Tanjungbalai City. The problem in this study is to find out how to manage Tanjungbalai City government assets in the perspective of Law No. 1 of 2004 and Government Regulation No. 6 of 2006 and the efforts made by the Tajungbalai City government in securing land assets belonging to the region as well as the obstacles experienced by the City government. and the Tanjungbalai City Land Office. Based on research conducted at the Land Office of Tanjungbalai City and Tanjungbalai City Government, it was found that there was land that did not have rights as a result of the non-optimal work of the local government so that it gave positive changes to the assets of the Tanjungbalai city government
Validity of Digital Signature Evidence as Valid Evidence in Civil Procedure Law
Get PDFIndonesia is entering a globalization era that drives technological advancements and business activities towards greater efficiency, particularly in the form of e-commerce. The use of Digital Signatures in its development is starting to shift the dominance of conventional signatures in agreements typically made on paper. Based on civil procedural law systems, judges are bound by valid evidence, implying that judicial decisions are limited by the evidence regulated by the law (HIR/RGB). This study adopts a doctrinal approach, examining law based on legislative regulations and legal concepts, and utilizing various data sources such as primary, secondary, and tertiary legal documents. Data collection methods include legal literature, legislative regulations, scientific literature, and relevant internet information on the discussed topic. The research findings indicate that a digital signature is not a replica of a conventional signature scanned using a scanner, but rather utilizes cryptographic techniques. The principle of lex specialis derogat legi generali states that the use of digital signatures in Civil Procedural Law holds a legal equivalence to authentic deeds
Urgensi Tranformative Justice Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia
Get PDFPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi Tranformative Justice dalam penanganan perkara anak sebagai upaya pembaharuan hukum indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa urgensi Tranformative Justice dalam penanganan perkara anak menjadi formulasi atau alternatif baru dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan juga sebagai upagaya pembaharuan sistem peradilan pidana anak. Keadilan transformatif adalah konsep yang coba memperluas keadilan restoratif, untuk keadilan restoratif hanya berfokus terhadap konflik pelaku dan korban, sedangkan keadilan transformatif berusaha menyelesaikan permasalahan tidak hanya pada domain hukum yaitu mencoba unsur-unsur lain seperti sosial, politik, ekonomi dan budaya, sehingga bisa dikatakan konsep Transformative Justice menekankan pada prinsip proposionalitas seta tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadan pribadi seoarang anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan inilah menjadi dasar Transformtive Justice sebagai formulasi atau alternatif baru yang dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya pemulihan dan pertumbuhan yang lebih komprehensif
Perilaku Masyarakat Terhadap Pasal 29 UUD 1945 Atas Perbuatan Pembubaran Ibadah Secara Paksa Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana
Get PDFThis research aims to find out and analyze the extent to which people\u27s behavior towards legal rules protects the law in implementing a life that has high religious tolerance. This research is normative-empirical legal research, namely research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) on each specific legal event that occurs in society. This research was carried out using interview and observation methods with informants, namely the Satia Village Community, Binjai Kota District, North Sumatra and the Binjai City Police Department, and the Binjai Religious Harmony Forum (FKUB). Then the data analysis techniques in this research are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that on May 19 2023, there was an incident of forced disbandment of the Mawar Sharon Church (GMS) congregation in Satia Village. Around 40-50 local residents protested the worship activity even though GMS had obtained permission from FKUB. This incident sparked strong reactions from the wider community and various organizations who condemned the forced disbandment. Based on the results of interviews with 12 respondents in Satia Village, the majority of respondents condemned this action and understood that the forced disbandment of worship violated Article 29 of the 1945 Constitution which guarantees freedom of religion. However, some people still feel uncomfortable with worship activities carried out by other religious groups in Muslim-majority environments. FKUB Binjai plays an active role in mediating and seeking peaceful solutions to overcome these disturbances. They also emphasized the importance of dialogue and mutual understanding to prevent future conflict. Overall, this research shows that although the public\u27s understanding of religious freedom is relatively good, greater efforts are still needed from the government and related institutions to improve legal protection of religious freedom in Indonesia. More intensive education, better coordination between institutions, and increased human resources and budgets are necessary steps to achieve this goal. Apart from that, society\u27s response to minority religious forms also needs to be improved through the involvement of various parties, including religious leaders, to change society\u27s way of thinking.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana perilaku masyarakat terhadap aturan aturan hukum yang menjadi pelindungan hukum dalam pelaksanaan kehidupan yang memiliki toleransi tinggi dalam beragama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan observasi dengan informan yaitu Masyarakat Kelurahan Satia, Kecamatan Binjai Kota, Sumatera Utara dan Lembaga Kepolisian Polresta Binjai Kota, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Binjai. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 19 Mei 2023, terjadi peristiwa pembubaran paksa ibadah Jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) di Kelurahan Satia. Sekitar 40-50 warga setempat memprotes kegiatan ibadah tersebut meskipun GMS telah mendapatkan izin dari FKUB. Insiden ini memicu reaksi keras dari masyarakat luas dan berbagai organisasi yang mengecam tindakan pembubaran paksa. Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 responden di Kelurahan Satia, mayoritas responden mengutuk tindakan tersebut dan memahami bahwa pembubaran paksa ibadah melanggar Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama. Namun, sebagian masyarakat masih merasa tidak nyaman dengan kegiatan ibadah yang dilakukan oleh kelompok agama lain di lingkungan mayoritas Muslim. FKUB Binjai berperan aktif dalam mediasi dan mencari solusi damai untuk mengatasi perselisihan tersebut. Mereka juga menekankan pentingnya dialog dan pemahaman bersama untuk mencegah konflik di masa depan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman masyarakat tentang kebebasan beragama relatif baik, masih diperlukan upaya lebih besar dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki pelindungan hukum terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Edukasi yang lebih intensif, koordinasi yang lebih baik antar lembaga, dan peningkatan sumber daya manusia serta anggaran merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, tanggapan masyarakat tentang bentuk keagamaan minoritas juga perlu diperbaiki melalui keterlibatan berbagai pihak, termasuk para pemimpin agama, untuk mengubah cara berpikir masyarakat