UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Analisis Ring of Security pada Stasiun MRT X
Get PDFThe security of public transportation infrastructure is a crucial aspect in maintaining the stability and continuity of urban society. Mass Rapid Transit (MRT) stations are potential targets for terrorism and other crimes. This study aims to analyze the security of X MRT Station based on the Ring of Security concept. This article, titled "Analysis of the Ring of Security at X MRT Station in Jakarta," uses a descriptive qualitative research method with data collection techniques including field observations and literature studies. The Ring of Security concept is used as an analytical framework to identify weaknesses and strengths in the station\u27s security system. The results show that the station has several strengths, such as robust building design and extensive use of CCTV. However, there are also weaknesses, such as a lack of supervision in certain areas like restrooms and parking lots. Risk analysis and improvement recommendations are proposed to enhance the security of X MRT Station in Jakarta and protect the public from potential terrorism and other crimes. This research contributes to the understanding of public transportation security systems and the importance of implementing a holistic security concept in protecting critical urban infrastructure
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Galian C Di Daerah Aliran Sungai Bingai
Get PDFMining of minerals without a permit is a mining activity that has a big impact, especially on the environment and the State administrative system. This study explores aspects of unlawful acts in cases of unlicensed mining that can be detrimental to the State and have an impact on the environment, focusing on the Bingai River Watershed, Langkat Regency. This research aims to reduce, overcome, and analyze the interpretation of unlawful acts and implement material law against excavated mining actors in the Bingai River Basin. This research uses an empirical juridical approach with descriptive-analytical methods. Data was obtained from case studies at the Langkat District Environmental Service, Sei Bingai District SDA and Environment and other related legal materials, as well as in-depth legal literature regarding mining without permits and law enforcement. The results of this research show that criminal law enforcement against perpetrators of C-quarry mining in the Bingai river basin faces complex challenges, including interpreting unlawful acts, applying clear legal principles, and efforts to prevent unauthorized C-quarry mining activities in the Bingai river basin. . This research contributes to an understanding of the legal dynamics in enforcing criminal law against perpetrators of the criminal act of excavated mining in the Bingai river basin, as well as providing a basis for improving the law enforcement system and efforts to overcome the criminal act of excavated mining in the Bingai river basin.Pertambangan bahan galian c tanpa izin merupakann kegiatan pertambangan yang berdampak besar, terutama berdampak pada lingkungan dan system admnistrasi Negara. Studi ini menggali aspek perbuatan melawan hukum dalam kasus pertambangan galian c yang tidak memiliki izin yang dapat merugikan Negara dan menimbulkan dampak pada lingkungan, yang fokus pada Daerah Aliran Sungai Bingai, Kabupaten Langkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi, menananggulagi, dan menganalisis penafsiran terhadap perbuatan melawan hukum serta melakukan penerapan hukum materil terhadap pelaku pertambangan galian c di Daerah Aliran Sungai Bingai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh dari studi kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, SDA dan Lingkungan Hidup Kecamatan Sei Bingai dan bahan hukum terkait lainnya, serta literatur hukum yang mendalam menegnai pertambangan galian c tanpa izin dan penegakan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan galian c di daerah aliran sungai bingai menghadapi tantangan kompleks, termasuk penafsiran perbuatan melawan hukum, penerapan prinsif-prinsip hukum yang jelas, dan upaya pencegahan kegiatan pertambangan galian c tanpa izin di daerah aluran sungai bingai. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai dinamika hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan galian c di daerah aliran sungai bingai, serta memberikan landasan bagi perbaikan system penegakan hukum dan upaya penaggulangan atas tindak pidana pertambangan galian c di daerah aliran sungai bingai.  
Pertimbangan Hukum Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC) dalam Memutuskan Sengketa Keolahragaan di Bidang Sepak Bola (Studi Kasus Nomor 042/NDRC/VI/2020)
Get PDFDalam menjalankan profesinya pemain sepakbola profesional wajib melakukan suatu perjanjian dengan klub berupa kontrak kerja, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57, ayat (8) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.” Pada kenyataannya di lapangan profesi sepak bola banyak terjadi permasalahan, seperti keterlambatan pembayaran gaji pemain sepak bola tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Faktor penyebab terjadinya karena kondisi keuangan klub sedang dalam krisis yang disebabkan dana dari sponsor tidak cukup, penjualan merchandise tidak banyak dan penjualan tiket penonton yang tidak capai target, sedangkan dana subsidi dari PT LIB tidak cukup membiayai tunggakan gaji pemain pada saat dicairkan. Kontrak kerja yang dibuat antara atlet dengan klub sepak bola memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Burgelijk Wetboek dan UU Ketenagakerjaan. Namun, FIFA sebagai organisasi sepak bola internasional dengan tegas melarang anggotanya untuk menyelesaikan permasalahan diluar ketentuan FIFA. Berdasarkan pada lex sportiva, permasalahan yang dihadapi oleh atlet sepak bola dengan klub sepak bola dapat diselesaikan pada forum penyelesaian masalah yang sudah disediakan oleh FIFA yaitu National Dispute Resolution Chamber, Dispute Resolution Chamber, dan Court of Arbitration for Sport maupun yang sudah disediakan oleh PSSI yaitu Arbitrase PSSI dan Komite Status Atlet. Perlindungan hukum bagi atlet sepak bola mencakup lex sportiva, hukum nasional, statuta PSSI, serta statuta FIFA
Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (Nomor:2651/Pid.B/2022/PN Mdn)
Get PDFKasus pengeroyokan di jalan RPH, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli pada 15 juni 2022 melibatkan terdakwa Rabani als Bani, Hendra als Mardon, dan Wahyu, yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban. Hasil visum dari Rumah Sakit Wulan Windi menunjukkan adanya luka fisik pada korban, menjadi dasar kuat untuk penegakan hukum berdasarkan pasal 170 dan 351 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode normatf untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku pengeroyokan, yang diatur dalam barbagai pasal KUHP terkait penganiayaan. Bukti materil, keterangan saksi, hasil visum et revertum, motif, pengakuan terdakwa, rekam jejak, dan kondisi psikologis terdakwa merupakan faktor penting dalam putusan ini. Hakim memutuskan terdakwa Rabani als Bani di hukum 1 tahun 6 bulan penjara, sesuai asas legalitas yang melidungi hak asasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Asas legalitas menegaskan bahwa seseorang hanya dapat di hukum jika tindakannya telah di tetapkan sebagai tindakan pidana dalam undang-undang. Putusan ini menekankan perlunya peningkatan pemahaman hukum, pencegahan tindakan main hakim sendiri, dan penegakan hukum yang adil untuk menjaga ketertiban masyarakat
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PAJAK DAERAH
Get PDFThis study aims to examine the authority of the Bali Provincial Government in managing Local Own-Source Revenue (PAD) from the tourism sector based on Regional Regulation (Perda) Number 9 of 2019 concerning Regional Taxes. This research uses a qualitative descriptive approach by collecting data through literature studies, interviews, and analysis of related documents. The findings show that the regulation grants significant authority to the local government in regulating and collecting taxes from various tourism activities, which greatly contribute to PAD. However, the implementation of this regulation faces several challenges, such as the need for effective coordination between local governments and tourism businesses as well as the enhancement of tax management capacities
Akibat Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang dipergunakan Untuk Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Get PDFDuring activities, mining entrepreneurs often rent heavy equipment in the form of excavators from other entrepreneurs. It often happens that rented items are used to commit crimes, which leads to the confiscation of rented items as evidence. Therefore, renting entrepreneurs will suffer economic losses. This raises the legal question of how to protect tenants in this case. To answer this question, we need to do a study. This study is a normative legal study, which raises three (three) legal issues, namely (1) examining the reasons for the confiscated heavy equipment by law enforcement departments; (2) examining the legal consequences of confiscated on third parties renting heavy equipment; and (3) examining the forms of legal protection for third parties renting heavy equipment. The study shows that, first of all, the reason for the confiscation is to let investigators have evidence of the crime. Secondly, the legal consequence of confiscation on third parties is the inability to use their heavy equipment to earn income, resulting in delayed payment of credit for the purchase of confiscated goods. Third, the third party is protected by the laws of Article 206, Article 227-228 R.Bg and Article 195 (6) HIR. The third party has the right to make resistance efforts (derden verzet) before the case is adjudicated
Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi
Get PDFPenelitian ini mengaji serta komprehensif dan mendalam terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Pinjaman Online. Fokus pembahasan penelitian ini adalah Perlindungan Nasabah dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dalam konteks menjamin hak-hak privasi nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi di sektor fintech. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian terperinci mengenai implementasi putusan tersebut dalam memperkuat pengawasan dan sanksi terhadap penyelenggara layanan fintech, yang sering kali lalai dalam menjaga data pribadi nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasinya masih belum optimal, terutama terkait pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Putusan Mahkamah Agung ini memberikan ‘resep ampuh’ berupa pedoman dalam pelindungan data pribadi nasabah peminjam serta mempertegas tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara layanan untuk melindungi data pribadi nasabah secara lebih efektif
Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Terhadap Perselisihan Suara Pada Pilkades di Desa Simangambat Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan PTUN No.43/G/2023/PTUN.MDN)
Get PDFDalam proses pemilihan kepala desa (pilkades) tidak lepas dari permasalahan yang sering terjadi yakni perselisihan pada jumlah suara masing-masing calon kepala desa. Tujuannya untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan peradilan tata usaha negara nomor 43/G/2023/PTUN.MDN serta ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni meneliti dan menganalisis secara langsung sebagai sumber data primer serta menganalisis buku, jurnal, artikel ilmiah, berita, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang ada sebagai sumber data skunder. Pada saat penghitungan suara panitia pemilihan kepala desa simangambat tidak memperlihatkan surat suara yang dinyatakan batal kepada para saksi yang ternyata tercoblos pada empat titik secara vertikal dan seharusnya sah sehingga atas tindakan ini telah melanggar kostitusi. Dapat disimpukan atas penjelasan tersebut bahwa surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan terkait pengangkatan kepala desa didesa simangambat berdasarkan putusan PTUN nomor 43/G/2023/PTUN.MDN dinyatakan batal dan dicabut karena tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Adapun perspektif siyasah dusturiyah terkait lembaga PTUN dan al-mazhalim mempunyai kedudukan yang sama. Tetapi keputusan Bupati Tapanli Selatan dinilai tidak sejalan dengan prinsip dan asas-asas yang ada dalam fiqih siyasah yaitu asas amanah dan asas keadilan
Eliminasi Teori Pembagian Kekuasaan dan Lahirnya Hak Veto Pasca Amandemn Undang-Undang Dasar 1945
Get PDFIf we glance at the theory Montesqeuie Trias Politica, the Act established powers that be in the hands of the legislature. Delivery is based on fhilosophy that the legislature is an institution in which representatives of the people of Oran is a collection of those options that carry out the mandate of the people who choose it. While eksekutuf as the executor of what the will of the people under the law of products made by legislatures. Power to form the Law in Indonesia after the 1945 amandemn reflect Montesqeuie theory but not entirely in the hands of the legislature can be said even with the power between the parliament and the president which, according to opinion of the writer is still to be debated again in the future
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Pemenuhan Hak Konsumen Festival Musik yang Dibatalkan oleh Panitia Penyelenggara
Get PDFA music festival is a public music celebration that is held directly at a specified location and a large number of spectators or visitors are held in an arranged manner. In its implementation, there are still some non-fulfillment of consumer rights that are violated by business actors, causing losses to consumers who have purchased festival tickets. The implementation of music festivals does not always run smoothly and well so that there are often deficiencies that result in dissatisfaction or non-fulfillment of the rights of event visitors as consumers of music festival events. The purpose of this study is to find out about legal arrangements for fulfilling consumer rights in organizing music festivals. The type of research used is normative juridical research. Primary and secondary sources of data and legal materials were obtained from legislation related to legal issues, namely Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, publications with the theme of consumer protection, as well as journals that discuss consumer protection for non-fulfillment of rights by business actors