UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Quo Vadis Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Pemenuhan Keadilan Terhadap Korban
Get PDFTindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang semakin marak dan kompleks dan sulit untuk dibuktikan terkait kepemilikan aset dari tindak pidana tersebut. Bahkan pada tindak pidana pencucian uang, dimungkinkan terdapat aset milik korban yang mungkin tidak menyadari posisinya sebagai korban dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana pada contoh kasus Indra Kenz. Sebagai negara hukum, pemerintah haruslah mampu dalam menjunjung tinggi upaya hukum yang difokuskan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban tindak pidana. Oleh sebabnya artikel ini berfokus pada bagaimana upaya pemenuhan keadilan terhadap korban tindak pidana pencucian uang melalui pengembalian aset milik pelaku yang telah dirampas. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan berfokus pada penalaran dan telaah atas peraturan perundang-undangan dan didasari pada studi kepustakaan dan pendekatan analisis. Sehingga pada akhirnya didapatkan jawaban pembaharuan substansial pasal rancangan undang-undang perampasan aset untuk lebih menitikberatkan keadilan kepada korban melalui mekanisme pembuktian terhadap aset milik pelaku tindak pidana pencucian uang yang telah dirampas
Analisis Terhadap Masalah Tindak Lanjut Laporan Akhir Pemeriksaan (LAHP)/Rekomendasi Ombudsman
Get PDFThis research is motivated by the fact that there are still many LAHP and/or Ombudsman Recommendations that are not implemented, while the implementation is a necessity for the realization of good, clean and efficient public service delivery and to prevent and eliminate abuse of authority as specified in the laws and regulations. This research was conducted using secondary data, which is sourced from the 2021 Annual Report of the Ombudsman RI, Laws and Regulations on the Ombudsman and on Public Services. From the research conducted, it is known that the factors causing the LAHP and / or Ombudsman Recommendations not to be implemented are due to: First, the legal material factor which still contains legal loopholes, intertwined with the Second factor, namely Law Enforcement, where not all Officials who have the authority to enforce the law oversee the implementation of LAHP and / or Recommendations, as well as impose administrative sanctions on the Reported Party who does not implement LAHP and / or Recommendations, and Third, the factor of those affected by the rule of law, where there is still an assumption of some Reported Party, that LAHP and / or Recommendations are only suggestions, not as something that must be implemented
Tinjauan Yuridis Terhadap Penanaman Modal Asing di Sektor Perikanan Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Get PDFIndonesia is a maritime country because the lands in Indonesia are surrounded by oceans, so it has the potential that can be developed through the fisheries sector. The fisheries sector can be well developed by investing both foreign and domestic investors. The government has opened the widest possible opportunities for investors since the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, so that the fisheries sector in Indonesia can get more attention for foreign investors, because foreign investment can advance the economy in order to realize national development. Therefore, it is hoped that this change in regulations for the fisheries sector can produce maximum results for Indonesia\u27s economic progress through new procedures implemented and supervision by the government itself
Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia Terkait Penyelewengan Wewenang Pejabat Kepolisian
Get PDFThe state has the right to govern its territory and citizens, but this cannot be done without the assistance of state institutions. One such institution that helps in the administration of governance is the Indonesian National Police, whose duties are regulated by Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. In carrying out their duties, the Indonesian National Police have a code of ethics as a guide for their members to reflect the comprehensive character of a police officer. However, as time progresses, changes occur in the ethics and morality of police members, which led to the establishment of Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Violations of this code, particularly by high-ranking officials, such as the case of Teddy Minahasa, a former high-ranking police officer, hinder the enforcement of law. Therefore, it is crucial for the Indonesian National Police to follow and practice ethics in their duties, such as state ethics, institutional ethics, community ethics, and personal ethics. By adhering to these ethics, it is hoped that police members can carry out their duties with commitment, honesty, and high responsibility, for the safety, welfare, and unity of the nation. However, to address these violations, it is necessary to enforce the law firmly and to continuously prevent and cultivate police members to understand and internalize these ethics in every aspect of their life and duties
Implications of Digital Technology for Criminal Law Enforcement: Challenges and Opportunities in the Age of Digitalization
Get PDFThis research aims to investigate the impact of technology and innovation on justice in law enforcement in the digital age. In the ever-evolving digital age, technological developments such as big data analytics, artificial intelligence, and digital forensics have transformed the landscape of law enforcement operations. This research outlines the positive and negative impacts of such technologies on justice in the legal system. The findings of the literature review indicate that the utilisation of technology in law enforcement has the potential to enhance the efficiency of investigations, evidence analysis, and detainee monitoring. However, there are also concerns related to the protection of privacy and the security of data that warrant consideration. Moreover, the unequal access to technology and data can pose a threat to the principles of justice. This research will enable the relevant stakeholders in law enforcement and public policy to comprehend the implications of technology and innovation for justice. Furthermore, it provides a foundation for future researchers to conduct more in-depth empirical research on these issues
Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dan Upaya Penanggulangan oleh Ditreskrim Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Get PDFTingkat kriminalitas terkait pencurian kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2019, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mencapai 23.476 kasus. Peningkatan ini sejalan dengan semakin beratnya beban ekonomi serta tingginya tingkat pengangguran. Pelaku tindak pidana tersebut sering kali terlibat dalam permasalahan modernisasi di mana mereka tidak mampu berkompetisi dalam dunia kerja, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kurangnya profesionalisme. Meskipun tersedia banyak lapangan pekerjaan, mereka tidak memiliki keterampilan profesional yang memadai, sementara di sisi lain mereka memerlukan penghidupan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor serta upaya penanggulangannya. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan mengenai faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk menekan tindak pidana tersebut di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk mengkaji permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi lapangan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berasal dari faktor internal dan eksternal. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana ini dilakukan melalui penerapan manajemen dalam kegiatan penyidikan yang dilaksanakan oleh kepolisian, serta penerapan upaya preventif dan represif sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Kesimpulannya, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mungkin akan terus terjadi, namun dengan berbagai upaya pencegahan yang efektif, frekuensinya dapat ditekan atau dikurangi
Konsep Cyber Notary Dalam Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik
Get PDFOrganizing a GMS via electronic media can be carried out as regulated in Article 77 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, but its implementation has only been realized since the Covid-19 pandemic. Therefore, it is necessary to carry out an in-depth study regarding the obstacles that prevent GMS via electronic media from being widely implemented since the enactment of the Limited Liability Company Law and and regarding the current development of implementing GMS via electronic media. This research aims to determine the development of the implementation of the GMS via electronic media. In this research, a normative legal research method was used using a statutory regulation approach and a conceptual approach, then analyzed using a qualitative descriptive analysis method. The results of the research concluded that the obstacles to proving that the GMS via electronic media was actually held meant that its implementation had not been carried out much since 2007. However, after the ratification of POJK Number 16 of 2020 makes it common to carry out GMS via electronic media because it has explained in more detail the procedures for its implementation compared to Article 77 of the Limited Liability Company Law.Penyelenggaran RUPS melaui media elektronik dapat dilakukan dan telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT, namun penerapannya baru terealisasi sejak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai kendala yang membuat RUPS melalui media elektronik tidak banyak diterapkan sejak disahkannya UUPT dan mengenai perkembangan pelaksanaan RUPS melalui media elektronik saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan RUPS melalui media elektronik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kendala dalam membuktikan RUPS melalui media elektronik benar-benar diselenggarakan menyebabkan pelaksanaannya tidak banyak dilakukan sejak tahun 2007. Tetapi setelah disahkannya POJK No. 16 Tahun 2020 membuat pelaksanaan RUPS melalui media elektronik banyak dilakukan karena telah dijabarkan lebih detail mengenai tata cara pelaksanaannya dibandingkan dalam Pasal 77 UUPT
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability
Get PDFForest and land fires have widespread and serious impacts. Environmentally, these fires cause ecosystem damage, loss of biodiversity, and contribute to climate change through high carbon emissions. In terms of health, the smoke produced from forest fires can cause respiratory problems and other diseases in local communities. Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) regulates the principle of strict liability which is limited to cases involving the use and management of Hazardous and Toxic Substances (B3). Article 88 of the UUPPLH states that every person whose actions pose a serious threat to the environment as a result of the use or management of B3 waste is absolutely responsible for the losses incurred without the need for proof of fault. The explanation of Article 88 also emphasizes that this principle is applied in the context of civil lawsuits, not criminal ones. In the Meulaboh District Court Decision Number 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, PT. Surya Panen Subur (SPS) was charged with Article 108 Jo Article 69 paragraph (1) letter h Jo Article 116 paragraph (1) letter a UUPPLH Jo. Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. The judge decided that PT. SPS is criminally responsible based on the principle of strict liability due to the burning of land managed by the company. However, this approach shows a lack of rigor and inconsistency in legal considerations
Perlindungan Hukum Eksistensi Masyarakat Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagai Upayan Mewujudkan Keadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS)
Get PDFHak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat, sehingga tidak heran dan tidak jarang ketika terjadi pencabutan hak atas tanah adat untuk kepentingan umum atau kepentingan swasta, timbul sengketa pertanahan antara masyarakat adat dengan negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah hakim sudah mempertimbangkan asas keadilan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS? Bagaimana perlindungan hukum eksistensi masyarakat adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai upaya mewujudkan keadilan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa asas keadilan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS tidak terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memberikan putusan hanya mempertimbangkan dalam segi yuridis, yaitu wajib terpenuhinya Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terkait dengan wajib terpenuhinya pengukuhan keberadaan Masyarakat Adat sifatnya deklaratif, yaitu keberadaan Masyarakat Hukum Adat Saumolewa tersebut diakui dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memberikan putusan juga wajib mempertimbangkan unsur sosiologis, yaitu fakta bahwa keberadaan Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa telah diakui dengan dibuktikannya Surat Keterangan Lurah Todombulu Nomor 593.2/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 dan diketahui oleh Camat Sampolawa Kabupaten Buton Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Saumolewa adalah merupakan komunitas Masyarakat Hukum Adat
Perjanjian Distributor dengan Pedagang Kelontong (Studi Kasus Perjanjian Distributor Pemasok Snack ke Pedagang Kelontong di Pasar Cipete Utara Jakarta Selatan)
Get PDFPerjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sebuah perikatan dapat menjadi undang-undang bagi para pihak yang melakukan perikatan tersebut apabila ada kata sepakat (Pasal 1338 KUHPer). Konsinyasi merupakan jenis pendistribusian produk maupun barang yang dikirim dari pihak pengirim atau produsen oleh supplier untuk dititip kepada pedagang yang memiliki outlet. Perjanjian konsinyasi disebut perjanjian tidak bernama (innominaat) yang merupakan perjanjian yang dikenal secara umum karena perjanjian ini tidak mempunyai nama secara khusus dalam KUHPer maupun KUHD. Perjanjian konsinyasi berlandaskan asas konsensualisme, pacta sunt servanda, serta itikad baik. Dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dalam perjanjian harus didasari dari substansi perjanjian yang mereka sepakati. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memecahkan masalah terkait Pengaturan hukum yang mengatur perjanjian terkait hak dan kewajiban antara pemasok snack dan pedagang kelontong dalam perjanjian distributor di Pasar Cipete Utara serta Pertanggungjawaban Hukumnya. Kerangka teori yang dugubakan dalam penelitian ini berlandaskan pada teori dan konsep perjanjian, seperti teori kesepakatan, hukum perjanjian, serta unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Social legal research yang memiliki sifat penelitian yang eksplanatoris dan bersumber pada yuridis normatif. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa dalam melakukan perjanjian distributor, para pihak secara yuridis memiliki hak dan kewajiban mereka dalam memenuhi perjanjian yang diperjanjikan, serta para pihak bertanggungjawab penuh demi hukum dan perjanjian atas kesepakatan yang telah mereka buat dengan pemberian sanksi berupa denda atau ganti kerugian