UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/G/2023/PTUN.MDN tentang Pembatalan Serta Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Get PDFThis study examines the decision of the Medan State Administrative Court (PTUN) Number 96/G/2023/PTUN.MDN regarding the cancellation of the North Sumatra Governor\u27s decision on the dismissal of high-ranking officials. Using a qualitative method with a descriptive-analytical (normative-juridical) approach, this research aims to analyze the judges\u27 considerations and review the decision from the perspective of Fiqh Siyasah (Qadha’iyyah). The results show that the Medan PTUN annulled the Governor\u27s decision as it was deemed to violate the principles of good governance. From the viewpoint of Fiqh Siyasah, this decision aligns with the principles of justice (al-\u27adl), legal certainty (al-yaqin), and public interest (maslahah) in Islamic governmental administration. This study concludes the importance of applying Fiqh Siyasah principles in administrative decision-making to ensure justice and public benefit
Optimalisasi Mekanisme Kontrol pada Sertipikat Elektronik Sebagai Upaya Yuridis Meningkatkan Kepastian Hukum dalam Jaminan Kredit
Get PDFPenelitian bertujuan untuk menjawab urgensi mekanisme kontrol terhadap Sertipikat Tanah Elektronik sebagai upaya yuridis meningkatkan kepastian hukum dalam jaminan kredit; dan bentuk optimalisasi mekanisme kontrol pada Sertipikat Tanah Elektronik sebagai upaya yuridis meningkatkan kepastian hukum dalam jaminan kredit. Perubahan kebijakan transisi sertipikat tanah konvensional menjadi sertipikat elektronik membutuhkan mekanisme kontrol. Hal ini bertujuan menjaga kepastian hukum dari sertipikat tanah dalam proses konversi maupun implikasinya dalam jaminan kredit. Penelitian ini normatif menggunakan pendekatan kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan komparatif yang selanjutnya dianalisis dengan cara berpikir induktif. Hasil penelitian, yaitu urgensi diperlukan mekanisme kontrol terhadap Sertipikat Tanah Elektronik sebagai upaya yuridis meningkatkan kepastian hukum dalam jaminan kredit disebabkan konversi sertipikat tanah elektronik, belum tersedianya mekanisme pengawasan, sosialisasi dan pendampingan penggunaan sertipikat elektronik dalam jaminan kredit. Sedangkan, bentuk optimalisasi mekanisme kontrol pada Sertipikat Tanah Elektronik sebagai upaya yuridis meningkatkan kepastian hukum dalam jaminan kredit meliputi optimalisasi mekanisme kontrol melalui formulasi petunjuk teknis konversi sertipikat elektronik, optimalisasi melalui pemberdayaan mutu dan kompetensi pelaksana serta optimalisasi melalui sosialisasi dan pendampingan secara komperehensif
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 274 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian
Get PDFThis research aims to examine the rules and sanctions in Islamic criminal law concerning Article 274 of Law No. 1 of 2023 on the organization of parties or festivities. The study was conducted using qualitative research methods, specifically normative juridical research, supplemented with literature review. Based on the research findings, it is evident that the use of road functions beyond their intended purposes is regulated under Article 1, number 9 of Perkapolri 10/2012. Personal use of these roads is also addressed in Article 16, paragraph 2 of Perkapolri 10/2012, Article 127, paragraph 3 of the Traffic and Road Transportation Law (UU LLAJ), and Article 15, paragraph 2 of Perkapolri 10/2012. If the use of the road for personal purposes results in road closure, permission must be obtained if alternative routes are available, as stipulated in Article 128, paragraph 1 of UU LLAJ and Article 15, paragraph 3 of Perkapolri 10/2012. Such changes must be accompanied by emergency traffic signs in accordance with Article 128, paragraph 2 of UU LLAJ and Article 15, paragraph 4 of Perkapolri 10/2012. Additionally, individuals who use road functions beyond their intended purposes for personal gain may be subject to sanctions under the applicable provisions of the Criminal Code (KUHP).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan dan sanksi dalam Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 274 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pesta atau keramaian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan disertai dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengguna fungsi jalan di luar fungsinya telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Perkapolri 10/2012. Penggunaan tersebut yang bersifat pribadi juga diatur dalam Pasal 16 ayat 2 Perkapolri 10/2012, Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), dan Pasal 15 ayat 2 Perkapolri 10/2012. Apabila pemanfaatan jalan tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga memicu tertutupnya jalan, maka wajib meminta izin jika terdapat jalan alternatif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 128 ayat 1 UU LLAJ dan Pasal 15 ayat 3 Perkapolri 10/2012. Pengubahan tersebut wajib disertai dengan pemasangan rambu lalu lintas darurat sesuai Pasal 128 ayat 2 UU LLAJ dan Pasal 15 ayat 4 Perkapolri 10/2012. Kemudian, pengguna fungsi jalan yang dilakukan di luar fungsinya untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan sanksi berdasarkan aturan KUHP yang telah ditentukan
Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta Gono Gini dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB)
Get PDFPenelitian ini membahas pengakuan royalti lagu sebagai harta bersama dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada kasus perceraian Inara Rusli dan Virgoun Teguh Putra di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kasus ini menyoroti isu hak kekayaan intelektual yang jarang dibahas dalam konteks perceraian, khususnya mengenai royalti dari lagu-lagu yang diciptakan selama masa perkawinan. Penelitian ini mengkaji bagaimana royalti diakui sebagai bagian dari harta gono-gini menurut hukum Islam dan meneliti dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam keputusan tersebut. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum dan prinsip-prinsip Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, royalti yang didapatkan selama masa perkawinan dapat dianggap sebagai harta bersama karena mencerminkan kontribusi kolektif dalam rumah tangga. Putusan hakim yang membagi 50% dari pendapatan bersih royalti sebagai harta bersama mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta, serta penyesuaian hukum Islam terhadap dinamika modern. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang hak kekayaan intelektual dalam konteks perceraian, penyempurnaan regulasi terkait, serta penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak keputusan pengadilan terhadap kasus serupa di masa depan
Perlindungan Hukum Atas Tanah Pusako Kaum dalam Keluarga yang Belum Terdaftar di Kota Pariaman
Get PDFHarta warisan atas tanah yang belum disertipikatkan, cara hukum dalam melindungi hak atas tanah tersebut salah satunya yaitu dengan mengakui alat bukti berupa keterangan saksi maupun surat dibawah tangan. Meskipun pengakuan terhadap 2 alat bukti tersebut tidak menjadikannya sebagai alat bukti yang sempurna jika dibandingkan dengan akta otentik. Oleh karena itu, untuk menguatkan hak kepemilikan atas tanah tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara pendaftaran tanah. Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 1) Mengapa tanah pusako kaum dalam keluarga di Kota Pariaman masih banyak belum terdaftar di Kantor Pertanahan? 2) Bagaimana pewarisan tanah pusako kaum dalam keluarga pada masyarakat Kota Pariaman? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar di Kota Pariaman? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil temuan penulis yaitu Penyebab tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar, yaitu adanya anggapan bahwa sertipikat hak atas tanah tidak penting, sulitnya mendapatkan persetujuan seluruh anggota keluarga, sulitnya mendapatkan persetujuan dari Ketua KAN, tanah pusako kaum yang didaftarkan cenderung dibebankan pajak, adanya anggapan bahwa tanah pusako kaum yang didaftarkan cenderung menjadi konflik dan sengketa dalam keluarga. Pewarisan tanah pusako kaum dalam keluarga yang tidak terdaftar terjadi dengan sendirinya tanpa melakukan proses administrasi, yaitu ahli waris secara langsung dapat melakukan penguasaan fisik bidang tanah pusako kaum tersebut. Proses administrasi dalam pemerintahan terjadi ketika pewarisan atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang tidak terdaftar, akan didaftarkan oleh ahli waris ke kantor pertanahan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, dalam hal ini pemerintah kepada ahli waris atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar, diberikan 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu pertama perlindungan hukum secara preventif dalam bentuk melakukan pendaftaran dan kedua perlindungan hukum secara represif dalam bentuk mengajukan keberatan dan gugatan ke pengadilan
Achieving Inclusive Development: Bridging Gender Equality and Social Inclusion (GESI) in Indonesia’s Rural and Urban Communities
Get PDFThis article explores the challenges and strategies for achieving inclusive development in Indonesia, focusing on the integration of Gender Equality and Social Inclusion (GESI) principles in rural and urban areas. It examines the disparity in development indicators across regions and the effectiveness of policies like the Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) program. The study highlights the role of government and community in fostering equitable growth and addresses the impact of gender stereotypes and social exclusion on development efforts. By analyzing current policies and their implementation, the article provides insights into improving GESI integration for sustainable and inclusive development in Indonesia
Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi
Get PDFCorruption can occur anywhere, not only in government bureaucracy or in the judicial environment known as judicial corruption, but also in companies, foundations, political parties, hospitals, and even in religious institutions. Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture or confiscation of assets resulting from criminal acts with a mechanism without punishment. This mechanism allows the confiscation of assets resulting from criminal acts in rem (against assets) not against the perpetrators of corruption. Land rights consist of primary rights and secondary rights, which are obtained through an agreement between the landowner and the prospective holder of secondary rights. Thus, the Non-Conviction Based Asset Forfeiture mechanism is an effective way to make the crime unprofitable because the perpetrators will think again about the consequences that will arise later. The concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture has become a legal necessity in Indonesia because the Non-Conviction Based Asset Forfeiture mechanism is an alternative to recover state assets lost due to criminal acts related to the country\u27s economy by perpetrators of crimes to hide their assets. The implementation of a restorative justice concept also prioritizes the fulfillment of human rights in asset confiscation efforts, because the asset confiscation analyzed is a civil asset confiscation, so that the pursuit is not on the perpetrator but on the frozen assets
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kepolisian Resor Pasaman Barat
Get PDFDalam kenyataannya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang ada di Kabupaten Pasaman Barat semakin banyak terjadi. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara sudah jelas melarang kegitan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Kegiatan dari para penambangan yang tidak memiliki izin ini sudah menjadi perkerjaan utama/ tetap. Dalam hal tertangkap tangan, maka yang dijerat adalah para pekerja saja tanpa menangkap pemilik modal yang selalu lepas dari jerat hukum. Kompleksitas masalah PETI merupakan masalah belum dapat di tuntaskan pada saat ini, penegakan hukum oleh Pihak Kepolisaan Resor Pasaman Barat sangat diperlukan dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan hidup dan memberi efek jera. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis emapiris maka penelitin ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Pasaman Barat. Dari hasil penelitian dapat diketahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Pasaman Barat adalah tindakan atau usaha negara berdasarkan perangkatnya yang dimulai dari. 1) Pengaturan hukum yang megatur tentang pertambangan emas tanpa izin dan aturan pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin. 2) Struktur hukum dalam penegakan hukum agar pelaksanaan penegakan hukum dapat terlaksana mulai dari penyelidikan sampai adanya putusan yang memberikan hukuman yang harus dijalani oleh pelaku pertambangan emas tanpa izin. 3) Serta pandangan masyakat terhadap penegakan hukum oleh dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan tanpa izin, dan masyarakat juga ikut serta dalam melakukan pencegahan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut dengan cara melaporkan apabila mengetahui terjadinya kegiatan pertambangan emas tanpa izin kepada pihak penegak hukum
Efektivitas Putusan Erga Omnes dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Tata Usaha Negara
Get PDFPelanggaran hukum tata usaha negara merupakan isu krusial dalam sistem hukum Indonesia yang mempengaruhi keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas putusan erga omnes dalam mengatasi pelanggaran tersebut dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi peran putusan erga omnes dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran oleh pejabat publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan erga omnes memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem hukum dan melindungi hak-hak masyarakat, implementasinya seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan birokrasi yang lamban. Implikasi penelitian ini mengindikasikan perlunya peningkatan pemahaman hukum, penguatan regulasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk memastikan efektivitas putusan erga omnes dalam hukum tata usaha negara
Daerah Otorita Ibu Kota Negara: Koherensi Status Daerah Pada Ibu Kota Negara Nusantara Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia
Get PDFThe dynamics of the discourse on relocating the national capital have been rolling after the Dutch colonization of Indonesia. This idea is not without reason, considering that the Indonesian government regime from the beginning had a long blue print in managing the government of the Republic of Indonesia and one of them was moving the capital city so that the Indonesian people had the authority to manage their territory while leaving the legacy of Dutch colonialization. Furthermore, Article 5 of Law number 3 of 2022 describes the specificity and position of the archipelago\u27s capital city as an authoritative region. This has become a complex debate in academic discourse, especially in the field of constitutional law, considering that this law is substantially incoherent with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia article 18. Therefore, this article will further explain in more detail about the coherence of the status of “region” in the National Capital of the archipelago (IKN Nusantara). This article\u27s research is based on normative legal research methodology or can also be referred to as doctrinal research. Normative research itself is one of the methods to find and determine what the law should be (ought to be) by analyzing various provisions of laws and regulations by presenting theories in legal science literature. Therefore, departing from the discourse on the relocation of the capital city and its implementation in Law number 3 of 2022, it is necessary to conduct a more specific study of the special regional status that is inline with the legislation that preceded it such as Law number 23 of 2014 as well as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia