UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Akibat Penolakan Ahli Waris Penjual yang Menimbulkan Wanprestasi Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan No.648/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr)
Get PDFSale and purchase agreements are one form of agreement that often occurs in society. An agreement will be valid if it has fulfilled the conditions stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The sale and purchase binding deed is a preliminary agreement that binds the parties to the sale and purchase and has the right and obligation to fulfill the performance as agreed upon in the sale and purchase agreement. The research method used is normative juridical research. The nature of this research is descriptive analytical. The source of legal material used is secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research technique used is library research with a case approach to this research. The results of this study indicate that defaults caused by heirs who are reluctant to pay land and building tax and seller\u27s tax from the late seller / heir in the deed of binding of sale and purchase even though the buyer has carried out his performance so as to obtain legal protection, he filed a lawsuit with the court in accordance with preventive legal protection.Perjanjian jual beli menjadi salah satu bentuk perjanjian yang sering terjadi dalam masyarakat. Suatu perjanjian akan sah apabila telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akta pengikatan jual beli ialah perjanjian pendahuluan yang mengikat para pihak dalam jual beli dan mempunyai hak atas kewajiban untuk memenuhi prestasi sesuai yang disepakati dalam perjanjian jual beli. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini ialah deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kasus pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa wanprestasi yang diakibat ahli waris yang enggan membayar pajak bumi dan bangunan dan pajak penjual dari almarhum penjual/pewaris dalam akta pengikatan jual beli padahal pembeli telah melaksanakan prestasinya sehingga untuk mendapatkan perlindungan hukum, ia mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan perlindungan hukum preventif
Kajian Hukum Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Kriminologi
Get PDFChildren are basically the buds, potential, and future generations of the nation\u27s aspirations. In the juvenile justice system, a child in conflict with the law is a child who is aged 12 years or older but has not yet reached 18 years of age and is suspected of committing a crime. It is not uncommon to find children committing a crime; fundamentally, there are so many different forms of crimes that can be committed by children, one of which is gambling crime.Research uses the type of normative juridical research through an empirical approach. In this research, it employs the statutory approach (statute approach) and the case approach (case approach). The data sources used are secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection is conducted through library research and interviews, which are then processed and analyzed using qualitative analysis methods.Sanctioning minors involves two dimensions: Diversi and Restorative Justice as stipulated in Articles 1 paragraph 6 and 7 of Law No. 11 Year 2012 concerning the Juvenile Justice System. Factors underlying juvenile gambling offenses include internal factors such as religious factors and factors of curiosity or desire to try, and external factors such as economic factors, environmental factors, and family factors. The judge\u27s consideration in imposing sanctions on juvenile gambling offenders must be based on the principle of the best interests of the child as mandated in Law No. 11 Year 2012 concerning the Juvenile Justice System. From a criminological perspective, it is important to prevent minors from being labeled as gambling offenders, which can affect their life development.Anak pada dasarnya adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Dalam sistem peradilan anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Tidak jarang ditemukan anak yang melakukan tindak pidana, pada dasarnya banyak sekali bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anak, salah satunya adalah tindak pidana perjudian. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan empiris. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pemberian sanksi terhadap anak di bawah umur melibatkan dua dimensi: Diversi dan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor-faktor yang mendasari anak melakukan tindak pidana perjudian antara lain faktor internal seperti faktor agama dan faktor rasa ingin tahu atau ingin mencoba, dan faktor eksternal seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian anak harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari perspektif kriminologis, penting untuk mencegah anak di bawah umur dicap sebagai pelaku tindak pidana perjudian yang dapat mempengaruhi perkembangan hidupnya
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba
Get PDFThe Law No. 35 of 2009 in Indonesia regulates and monitors the circulation of drugs. Drugs are a very dangerous drug when many layers of society abuse them. So not only the individuals who abuse the goods, but also the society as a whole is experiencing the consequences of the abuse. In implementing it, the government does not seem to be doing its best to prevent the spread of illicit drugs. As a result, not only adults but also children have become couriers in the distribution union. This research uses a legal approach. The aim of this study is to find out the legal responsibility for criminal offences as well as the legal consequences that will be received by a child who works as a drug courier.The results of this study are expected to be able to raise public awareness of the dangers of drug offenders, as well as to advise the authorities to work even harder in dealing with drug abuse in Indonesia
Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan
Get PDFParkir merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat, terlebih parkir sangat dibutuhkan oleh masyarakat utamanya dalam hal trasportasi atau berkendara. Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan serta menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah kota medan. Pada beberapa kasus, oknum lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan berupa keuntungan. oknum pengendara juga sering menyalahgunakan lahan kosong sebagai tempat parkir dengan beberapa alasan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik library search yang dimana adalah mencari bahan-bahan hukum berupa, peraturan perundang-undangan dan kajian terdahulu berupa jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama, jika pengguna kendaraan kedapatan melanggar sesuai ketentuan yang berlaku, maka Oknum pelaku pengendara yang melakukan parkir liar akan dikenakan sanksi seperti yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor Medan Nomor 70 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan, Penguncian, Dan Penggembosan/Pengempesan Roda Kendaraan yang menjadi Peraturan pelaksana dari pasal 120 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016. Kedua, Apabila pungutan liar itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau paksa, maka oknum tersebut dapat dijerat dengan pasal pemerasan dan ancaman yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar, kurangnya lahan atau fasilitas parkir, rendahnya kesadaran, mahalnya biaya parkir dan kebijakan. Dengan demikian hendaknya aparat penegak hukum yang bertugas dapat lebih tegas dalam mengefektifkan penerapan larangan parkir liar di kawasan kota medan. Masyarakat pengguna jalan hendaknya menaati terhadap peraturan yang berlaku
Pertanggungjawaban Tentang Streamer Game Yang Mempromosikan Situs Slot Judi Online Saat Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Pidana
Get PDFThis research was motivated by game streamers who promoted online gambling slot sites during live streaming regarding saweran acceptance. This is because technology is increasingly advanced, especially social media, which not only has positive impacts, but negative impacts as well. This research uses a normative juridical method which uses the main source of secondary data through reviewing library materials including primary, secondary and tertiary legal materials. The data obtained was analyzed descriptively qualitatively. From the results of the discussion it can be concluded that Indonesia has gambling criminal regulations, such as the old Criminal Code Articles 303 and Article 542 which were later passed by Law Number 7 of 1974 changing the punishment in Article 303 and changing the mention of Article 542 to 303 bis, as well as Government Regulation Number 9 1981 concerning the implementation of gambling control and in Article 426, Article 427 of the new Criminal Code which will come into effect in 2026. Online gambling is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and its amendments. In terms of disseminating information, broadcast content is prohibited from containing gambling as stated in Article 27 of the ITE Law via internet-based electronic media. With the provisions, game streamers who are proven to be promoting online gambling and ordering their viewers to take part in gambling games in accordance with Article 55 of the Criminal Code can be held accountable with criminal sanctions in Article 45 paragraph (3) of the second amendment to the ITE Law with a heavier criminal threat than the previous provisions
Efektifitas OJK Dalam Penanganan Kasus Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex)
Get PDFIn this case, Doni Salmanan was reported for the Quotex platform trading fraud case on february 3 2022. Doni Salmanan was reported to the Police Criminal Investigation Unit on suspicion of fraudulent investments. The report on Doni Salmanan is registered in the police report (LP) number LP: B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI. LP was made on February 3 2022 by the reporter with the initials RA. The research uses a normative method which focuses on the study of legal principles. We focus on how the OJK institution monitors the implementation of P2P lending in Indonesia and analyzes legal problems, with the emergence of illegal P2P lending practices which are legally detrimental to consumers. From the analysis above, it can be concluded that the OJK\u27s role in handling fraudulent investment cases in Indonesia has a significant influence, but there are several factors that can influence its effectiveness. The Quotex fraudulent investment case carried out by Doni Salmanan shows that state institutions that have the authority to supervise do not carry out their functions thoroughly, which has led to many fraudulent investment cases occurring in Indonesia. OJK must be able to carry out its role as a preventive measure for the many cases of fraudulent investment in Indonesia
Analisis Pelaksanaan KPBU Skala Kecil Dengan Perspektif Manajemen Perubahan Sektor Publik
Get PDFPenelitian ini menganalisis pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Skala Kecil dalam perspektif manajemen perubahan sektor publik di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada efektivitas KPBU Skala Kecil sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam pembangunan infrastruktur, yang mendukung desentralisasi dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas layanan publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPBU Skala Kecil, melalui model BOT, BOO, DBFOM, dan leasing, dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur. Studi kasus proyek Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Madiun menunjukkan keberhasilan konsep ini meskipun masih terdapat tantangan seperti regulasi yang rumit, pembagian risiko, dan kapasitas manajerial yang terbatas. Kesimpulannya, KPBU Skala Kecil merupakan inovasi manajemen publik yang efektif, tetapi memerlukan simplifikasi regulasi, pembagian risiko yang adil, dan peningkatan kapasitas manajerial untuk mencapai manfaat optimal
Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Timpag
Get PDFThis research aims to explore the level of community participation in the development of Timpag Tourism Village. Data collection was conducted through qualitative methods with in-depth interviews and participatory observation. The results show that community participation in the development of Timpag Tourism Village is at a fairly high level, characterized by active involvement in various development activities and tourism management. Factors that encourage participation include awareness of the economic, social and cultural benefits derived from tourism activities. However, there are several barriers such as limited human resources and support from the government that still need to be improved. Recommendations include increasing community capacity through training and increasing cooperation between the community and the government and the private sector.Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Timpag. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Timpag berada pada level yang cukup tinggi, ditandai dengan keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pengelolaan wisata. Faktor-faktor yang mendorong partisipasi meliputi kesadaran akan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang diperoleh dari kegiatan wisata. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan dari pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah serta pihak swasta
Partisipasi Politik Pemilih Pemula dan Preferensi Pilihannya dalam Menonton Tayangan Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Parakansalak Perspektif Siyasah Dusturiyah
Get PDFElections are a democratic party because every individual has the right to determine his choice of candidates who he thinks are worthy of being President and Vice President. The debate on presidential and vice presidential candidates is one of the stages in the election, the debate is also a basis for first-time voters to determine their preferences. Siyasah dusturiyah also discusses the criteria for leaders. This research will answer the political participation of novice voters and their preferences in watching debate broadcasts by presidential and vice presidential candidates, which are then reviewed from a siyasah dusturiyah perspective. This type of research is included in the qualitative category using a descriptive analysis method whose data collection technique is through a multistage random sampling method, namely taking samples in stages and then each stage is carried out using a simple random sampling method. The political participation of novice voters in watching presidential and vice presidential debate broadcasts is quite good but not yet optimal due to inadequate socialization and minimal political education. then the preferences of novice voters for their chosen leaders include a clear vision and mission, courage and firmness, being able to act fairly, and broad insight. Of the seven criteria for potential leaders according to Al-Mawardi, six of them are still strong foundations that are very relevant to the preferences of young voters today in order to create state leaders who can bring prosperity to their people
Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas melalui Sistem AHU Online
Get PDFThe role of a Notary in the process of establishing a Limited Liability Company Legal Entity through the Online Legal Entity Administration System includes creating a deed of Establishment. Because making the deed is an act of a Notary in holding office, he or she must obey and submit to the Notary\u27s Code of Ethics. The purpose of this research is to analyze and find out 1) What are the roles and responsibilities of a notary in establishing a limited liability company (PT) legal entity at the notary office Wahyu Analista, SH., M.Kn. The method used is juridical-empirical, relying on primary data from interviews and secondary data from literature. This research adopts a legislative approach by examining applicable legal regulations, including Law no. 2 of 2014 concerning Notary Positions and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The results of the research are: 1) The role and responsibilities of a notary include inputting data, making a deed of establishment, informing NPWP, domicile instructions, announcements in the State Gazette of the Republic of Indonesia, payment of PNBP, and inputting data for Ministerial Decrees. If there is a data error, the notary must compensate for the loss, correct the data, and make a deed of amendment in accordance with Article 1365 of the Civil Code