UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Kedudukan Stateless Person dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Bekerja di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional
Get PDFKedatangan Stateless Person ke beberapa negara Kawasan Asia Tenggara salah-satunya adalah Indonesia, menimbulkan permasalahan baru baik pada individu Stateless Person itu sendiri maupun Indonesia sebagai negara Transit. Permasalahan terkait dengan pemenuhan hak dasar, terutama permasalahan hak bekerja sebagai sumber penghidupan mereka yang seharusnya didapatkan oleh Stateless Person nyatanya tidak mereka dapatkan selama mereka singgah. Ditambah Indonesia sendiri yang belum meratifikasi perjanjian Hukum Internasional terkait yang menjadikan penanganan Stateless Person di Indonesia kurang berjalan dengan baik. Maka dari itu, Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Stateless Person berdasarkan Hukum Internasional dan bagaimana upaya negara transit dalam menangani permasalahan hak bekerja untuk Stateless Person. Penelitan ini menggunakan metode Normatif Empiris, didukung dengan sumber data primer dan sekunder. Dan dapat diketahui bahwasannya selama di negara transit, Stateless Person tidak mendapatkan hak bekerja dan hanya bergantung pada bantuan United Nations High Commisioner of Refugees (UNHCR) dan International Organitation for Migration (IMO) sebagai sumber penghasilan mereka. Namun, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya seperti mengadakan pemberdayaan ekonomi untuk membantu pemasukan finansial Stateless Person. Diharapkan, pemerintah dapat mengatasi permasalahan pengangguran terlebih dahulu agar nantinya permasalahan hak bekerja bagi Stateless Person terselesaikan
The Influence of Civil Law on the Quality of Community Life: Case Studies in Big Indonesian Cities
Get PDFThis research project aims to examine the influence of civil law on the quality of life of people in big cities through a comprehensive literature review. The role of civil law in maintaining the equilibrium between the rights and obligations of individuals in a complex urban society is of great consequence. This research identifies the ways in which the application of civil law in the areas of property rights, contracts, family, and land affects various aspects of people\u27s lives, including social stability, the economy, and individual welfare. From the literature review, it was found that legal certainty and effective access to civil justice contribute significantly to improving the quality of life of people in big cities. Conversely, ineffective civil law enforcement can lead to uncertainty, conflict, and inequality that negatively affect people\u27s welfare
Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana: Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Get PDFPenelitian ini mengkaji keberadaan hukum adat sebagai representasi sistem hukum asli Indonesia serta kesesuaiannya dengan reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hukum adat dipandang sebagai pilar yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, sekaligus diakui secara konstitusional sebagai bagian penting dari kerangka hukum nasional. Penelitian ini juga membahas upaya modernisasi hukum pidana yang tetap mengakomodasi nilai-nilai hukum asli bangsa, termasuk prinsip-prinsip hukum adat, nilai agama, dan tradisi lokal, guna menciptakan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hukum adat dalam konteks hukum nasional dan tantangan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum pidana modern, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman budaya Indonesia
Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Atas Tindakan Pemalsuan Akta Yang Diperintahkan Oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg)
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan minimnya perlindungan hukum bagi karyawan notaris. Persoalan tersebut mulai dari kekosongan hukum perlindungan karyawan notaris hingga pemidanaan karyawan notaris yang dipandang mempunyai kewenangan seperti notaris. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah Putusan No.773/Pid.B/2021/PN.Smg. Permasalahan yang dikaji yaitu, pertama, bagaimana hubungan hukum antara karyawan notaris dengan notaris dalam pembuatan akta? Kedua, bagaimana perlindungan hukum karyawan notaris atas tindakan pemalsuan akta yang diperintahkan notaris? Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjalin antara karyawan notaris dengan notaris ialah hubungan kerja yang bersifat subordinasi dan di dalamnya terdapat unsur “perintah”. Perlindungan hukum terhadap karyawan notaris atas tindakan pemalsuan akta atas perintah notaris dalam Putusan No.773/Pid.B/2021/PN.Smg dilakukan dengan cara: (i) menegaskan kedudukan dan hubungan hukum antara notaris dan karyawan notaris; (ii) mempertimbangkan unsur “perintah” dalam menjatuhkan sanksi bagi karyawan notaris yang disuruh melakukan pemalsuan akta oleh notaris; (iii) dan melibatkan LPSK
Akibat Hukum Terhadap Warisan Yang dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 107/PDT.G/2019/PN. PLK)
Get PDFPenelitian ini mengkaji akibat hukum peralihan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam Putusan Penelitian Nomor: 107/Pdt.G/2019/Pn. Tolong. Didalami juga tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam tata cara ini, dan sistem pewarisan di Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum peralihan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris, serta kewajiban PPAT (pejabat yang berwenang melakukan peralihan harta) sehubungan dengan akta yang dibuat, dan sistem pewarisan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai akibat hukum dan tanggung jawab PPAT, serta memberikan pemahaman mengenai sistem pewarisan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, mengandalkan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan dan wawancara. Kesimpulan menunjukkan bahwa pengalihan warisan tanpa persetujuan semua ahli waris adalah tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pengadilan, dengan PPAT memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan legalitas proses peralihan hak. Saran diberikan agar semua pihak memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum untuk melindungi hak ahli waris dan mencegah sengketa hukum
Situational Crime Prevention dalam Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kampung Baru Jakarta Selatan
Get PDFStudi ini berfokus pada teori Pencegahan Kejahatan Situasional (Stuational Crime Prevention) untuk menyelidiki kejadian pencurian motor di wilayah Kampung Baru, Jakarta Selatan. Pencurian kendaraan bermotor adalah masalah besar yang membahayakan keamanan dan kemakmuran masyarakat. Studi ini melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan ini dan metode pencegahan yang efektif. Ini dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk memberikan gambaran lengkap tentang kondisi ini, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat untuk menerapkan strategi pencegahan, seperti pengawasan yang lebih baik, area parkir yang lebih aman, dan pendidikan masyarakat tentang keamanan kendaraan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu membuat kebijakan publik yang lebih baik untuk mengurangi jumlah pencurian motor di Indonesia
Kajian Hukum Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran
Get PDFMaraknya tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai tindak pidana yang memerlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat otonom, mandiri, dan bebas dari pengaruh pihak luar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berwenang melakukan supervisi terhadap lembaga penyidik kepolisian dan kejaksaan. Lembaga ini bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi tidak selalu mengedepankan tindakan represif akan tetapi dapat dilakukan pencegahan melalui politik anggaran atau kebijakan anggaran baik dalam penyusunan anggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Selain kebijakan anggaran juga pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi sangat dituntut penyelenggara Negara dan penegak hukum memiliki kemauan politik keberanian dan komitmen dalam memberantas korupsi.Penelitian Hukum Normatif dengan studikepustakaan ini memiliki tujuan untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi yang sering terjadi di lingkungan kekuasaan legistaif, eksekutif dan yudikatif bahkan lebih cenderung terjadi di lingkungan kekuasaan eksekutif.Pencegahan tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan secara tindakan preventif, tindakan preventif ini dapat didukung dengan sistem pengawasan di setiap jenjang penyelenggaraan Negara atau dalam internal institusi-institusi penyelenggara Negara. Pencegahan tindak pidana melalui prefentif ini sangat dituntut melalui pengawasan internal di setiap institusi penyelenggara Negara
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyedia Air Bersih Terhadap Konsumen Yang Telat Bayar
Get PDFBuying and selling is part of the community’s activites to meet their needs as living beings. The need for clean water is the main source for humans to sustain their life. Nowadays, there are still many needs for clean water that do not have legal certainty within the scope of the regulations in force in Indonesia. Many consumers and clean water service providers still suffer losses. The purpose of this study is to analyze the legal protection for clean water service providers against consumers who are late in making payment. The research method used in this study is an empirical normative approach, which combines normative legal approaches with the addition of various empirical elements
Lagu yang Digunakan Tanpa Izin pada Fitur Reels Instagram untuk Kepentingan Komersil
Get PDFDalam era digital saat ini, platform-platform media terus berkembang, tidak hanya sebagai media sosial pribadi, saat ini platform media sosial seringkali digunakan sebagai media jual beli melalui konten kreatif. Salah satu platform media sosial yang digunakan yaitu Instagram. Platform Instagram awalnya dirancang sebagai media sosial pribadi yang membagikan foto dan video. Namun saat ini Instagram juga digunakan sebagai alat pemasaran yang efektif bagi pelaku bisnis. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di platform tersebut, salah satunya fitur Reels. penggunaan fitur Reels pada Instagram sebagai platform promosi komersial, yang seringkali melibatkan penggunaan lagu tanpa izin dari pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memperoleh data dari studi kepustakaan yang meliputi undang-undang hak cipta, literatur hukum, serta analisis kasus-kasus terkait. Dari hasil penelitian terlihat bahwa platform Instagram sudah menerapkan ketentuan hukum dalam hak cipta, namun penerapan asas fair use dalam penggunaan lagu pada Reels Instagram untuk kepentingan komersial sangat terbatas. Rata-rata penggunaan lagu dalam konteks ini tidak memenuhi kriteria fair use, seperti tujuan dan karakter penggunaan, sifat karya yang digunakan, jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan, serta dampak penggunaan terhadap pasar potensial atau nilai karya berhak cipta. Dari sudut pandang hukum hak cipta, penggunaan tanpa izin lagu pada Reels Instagram untuk kepentingan komersial merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenakan sanksi hukum. Disarankan agar pengguna platform ini memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan izin atau lisensi dari pemegang hak cipta untuk menghindari konsekuensi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam menggunakan karya berhak cipta di media sosial untuk tujuan komersial
Literature Review Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam
Get PDFIn principle, abortion is prohibited in all forms of law, whether it be positive law or Islamic law, as it is considered premeditated murder of the life of an unborn individual. However, there are certain situations that provide exceptions to perform abortion, such as in cases of rape or when there is a serious threat to the life of the mother. In this context, there is an ongoing debate regarding these exceptions, making it important to conduct thorough research on this issue