UNES Law Review (Universitas Ekasakti Padang)
Not a member yet
2034 research outputs found
Sort by
Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspeftif Hukum Pidana
Get PDFIn Indonesia, the development of internet and social media usage has shown significant growth. In 2024, there are 204.7 million internet users in Indonesia, indicating an increase of approximately 2.1 million users from the previous year. Furthermore, internet penetration has reached 73.7% of the total population, while the number of active social media users stands at 191.4 million or 68.9% of the population, with an annual growth rate of 12.6%. This trend reflects the integration and importance of social media in the daily lives of Indonesian society, as well as the potential for misuse such as cyberbullying. This article focuses on an in-depth analysis of the dynamics of cyberbullying in Indonesia within the context of existing laws, with the primary aim of identifying gaps in current regulations and advocating for stronger legislation. The research method used is normative juridical. The study finds that cyberbullying in Indonesia is a serious issue affecting the mental health and well-being of individuals, particularly children and teenagers. Although regulated by the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), this regulation requires adjustments to be more specific and adaptive to technological developments. A holistic approach involving education, psychological support, and stakeholder collaboration is necessary to create a safe and supportive digital environment
Perlindungan Hukum dalam Equity Crowdfunding: Analisis Terhadap Peran Penerbit, Pemodal, Penyelenggara
Get PDFCrowdfunding services through stock offerings are one of the investment options in the community where this implementation helps companies that need capital to obtain capital for the development of the company and have more funds for the utilization of company productivity through an intermediary called the implementation of crowdfunding services. Risks in every business implementation must be a concern and issues regarding protection for related parties are an important factor in supporting business continuity for trust. To maintain public trust, the protection of consumers in the financial services sector is regulated, which regulates the protection of investor funds, the organizer who manages investor funds and distributes them to issuers has an important role in equity crowdfunding so that the responsibilities are also heavy, this is regulated in OJK regulations.Layanan urun dana melalui penawaran saham menjadi salah satu pilihan investasi dimasyarakat dimana dengan adanya pelaksanaan ini membantu perusahaan yang membutuhkan modal bisa mendapatkan modal untuk perkembangan perusahaan dan memiliki dana lebih untuk pemanfaatan produktifitas perusahaan melaui perantara yang dinamakan penyelenggaraan layanan urun dana. Resiko dalam setiap pelaksanaan bisnis pasti mejadi perhatian dan permasalahan mengenai perlindungan bagi para pihak terkait menjadi faktor penting dalam menunjang keberlangsungan bisnis untuk kepercayaan. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat maka diaturlah perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan yang mengatur mengenai perlindungan dana pemodal, penyelenggara yang menjadi pengelola dana pemodal dan menyalurkan kepada penerbit mempunyai peran penting dalam equity crowdfunding sehingga tanggung jawab yang ada padanya juga berat, hal ini diatur dalam peraturan OJK
Problematika Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif
Get PDFSistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia lebih sesuai menggunakan mekanisme diversi untuk mencapai tujuan hukum, melalui pendekatan sebagai landasan aplikatifnya. Namun, pendekatan ini tidak menjamin anak bebas dari pidana penjara. Jika diversi tidak berhasil, maka perkara akan naik ke pengadilan. Diharapkan, baik kesepakatan diversi yang tidak berhasil, gagal sejak awal ataupun tidak dilaksanakan, semangat dan roh tetap harus tercermin dalam putusan hakim anak agar memenuhi asas dan tujuan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah problematika penerapan diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak? 2) Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum agar penerapan diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dapat mewujudkan keadilan restoratif? Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari kajian penelitian ini adalah: pertama, penyelesaian perkara dengan jalan restorative justice juga mengubah cara pandang aparat penegak hukum dari mempertahankan dan berdiri pada pedoman penegakan hukum dengan harus mempertimbangkan humanisme sesuai dengan hati nurani. Kedua, Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah di Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Get PDFDevelopers can carry out marketing or sales of the houses they build with one of the conditions, namely that the developer has carried out housing construction of at least 20% (twenty percent). However, this is still being violated by the developer, where the developer has done marketing or selling houses using model houses. The problems that can be raised in this thesis are How Legal Protection for Consumers is in the Preliminary Agreement for the Sale and Purchase of Houses in the Siak Hulu District, Kampar Regency, What are the legal consequences for developers who enter into the Preliminary Agreement for the sale and purchase of houses in the Siak Hulu District, Kampar Regency, and what are the forms of supervision? against developers who enter into Preliminary Agreements for Sale and Purchase of Houses in the Siak Hulu District, Kampar Regency. The research method used in this study uses empirical juridical methods, its nature, this research is a descriptive analysis research. The collection method was carried out by field research (interviews) and library research (library research)
Hak Prioritas Terhadap Perolehan Tanah Negara Bekas Hak Eigendom
Get PDFTanah bekas hak barat yang belum atau tidak segera dilakukan konversi akan menimbulkan sengketa kepemilikan tanah seperti dalam Putusan MA Nomor 109 PK/Pdt/2022 tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah bekas hak eigendom yang sampai saat ini belum dilakukan konversi oleh pemegang haknya sehingga akibat hukumnya yaitu Tanah sengketa tersebut berubah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau disebut dengan tanah negara bekas hak eigendom. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis aturantif yang merupakan penelitian yang diarahkan untuk mengkaji implementasi asas-asas atau aturan-aturan dalam hukum aturantif. Tanah Eigendom yang belum dilakukan konversi masih dimungkinkan untuk mendapatkan bukti kepemilikannya melalui pengajuan hak baru pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh kepala kecamatan/kelurahan wilayah setempat
Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Kampus Universitas Negeri Padang di Kabupaten Padang Pariaman
Get PDFTanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dalam bentuk luasnya wilayah kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu selaku anugerah Tuhan, selayaknyalah tanah tersebut digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pandangan sederhana tersebut berangkat dari luasnya wilayah Indonesia yang tersebar dari berbagai pulau-pulau yang ada. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berawal dari adanya rencana pengembangan Kampus UNP yang rencananya akan dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman. Rencana tersebut ditandai dengan surat permohonan dari Rektor UNP kepada Bupati Padang Pariaman melalui surat Nomor: 1784/UN35/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Pendidikan. Sebagaimana dalam pokok surat yang berisi adanya permohonan dari pihak UNP sebagai Institusi Pendidikan yang memerlukan tanah untuk pengambangan Kampus UNP yang berada di luar Kota Padang tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman. Tetapi kemudian muncul permasalahan dalam proses hibah tanahnya, dikarenakan tanah tersebut adalah tanah aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan telah tercatat sebagai aset dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka tentu bagaimana kemudian peralihan terhadap aset daerah tersebut apakah diperlukan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman atau tidak. Serta permasalahan klasik yang sering terjadi yaitu terhadap penaganan dampak sosial kemasyarakatan. Adanya aktifitas pendudukan tanah oleh masyarakat baik secara ilegal maupun legal diatas bidang tanah yang akan dibangun oleh Kampus UNP juga perlu mendapat perhatian khusus, muaranya adalah berupa pendataan dan pemberian ganti kerugian terhadap tanaman maupun objek lain diatas bidang tanah tersebut. Upaya pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat tersebut, tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan oleh pihak Kampus UNP. Ada upaya atau tahapan yang harus dilalui dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemberian ganti kerugian tersebut memiliki dasar hukum yang jelas
Batasan Perbuatan Hukum Orang Dewasa Yang Berada Dalam Pengampuan
Get PDFAdulthood is a phase of life that occurs after entering the adolescent life stage, When someone is in the adult life phase to the elderly, some people can experience a decrease in organ function, with the loss of organ function can result in loss of memory to skills. Skills are very useful for survival, can make a person strong and resilient in living personal and social life. In Indonesia, skills and authority to act are regulated in article 330 and article 1331 BW. Acting is also included in skills and is a general authority to take legal action and skills to act also generally and in principle apply to everyone, in Indonesia skills are included in the category of guardianship
Perjanjian Kawin Dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Terhadap Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Plk)
Get PDFMarriage is a form of permanent relationship, which is carried out by a man and a woman, recognized as legitimate by the community concerned based on the applicable marriage regulations. Before entering into a marriage, the prospective husband and prospective wife can make a marriage agreement, which regulates the assets obtained before marriage, as well as the assets obtained after marriage. The assets obtained after marriage are related to the inheritance rights given to the heirs in the marriage. Indeed, the marriage agreement made must not conflict with the applicable positive law. If the marriage agreement is made not in accordance with the provisions of positive law, then the marriage agreement has no legal force if in the future there is a dispute between the parties related to the marriage
Hakikat Pengembalian Ganti Kerugian Keuangan Negara dan Hak Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi
Get PDFDi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat telah diatur di dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 115 yang pada intinya terhadap pasal tersebut merupakan syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat kepada Narapidana yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yang mana diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yaitu telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni suatu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan. Hak-hak narapidana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Narapidana korupsi tanpa perlu mengganti kerugian keuangan negara yang dilakukannya dikarenakan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 10 yang memberikan hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dengan tanpa terkecuali dengan telah memenuhi syarat yakni berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, dan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 atau paling sedikit 9 bulan dari masa pidana
Perlindungan Hukum Atas Tanah Pusako Kaum dalam Keluarga yang Belum Terdaftar di Kota Pariaman
Get PDFTanah merupakan sumber daya yang sangat penting dan bernilai ekonomi. Pemanfaatan Tanah dalam kegiatan usaha merupakan salah satu upaya pendorong pertumbuhan ekonomi. Pada UUPA memberikan kesempatan bagi orang perorangan ataupun badan usaha untuk memanfaatkan tanah untuk kegiatan usaha dengan diberikannya Hak Guna Usaha diatas Tanah Negara, maupun tanah dengan Hak Pengelolaan. Terhadap Pemanfaatan tanah dengan Hak Guna Usaha memiliki jangka waktu pemanfaatan yang dimana apabila telah berakhir maka tanah tersebut harus dikembalikan ke Negara dan negara akan mengelola kembali terkait pemberian hak kepada pihak yang mengurus baik itu memperpanjang atau memperbaharui hak tersebut. Salah satunya pada HGU No.1 di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang telah dikelola selama 30 tahun dan telah berakhir pada tahun 2018 namun pada tanah bekas HGU masih dikuasai dan dikelola oleh pemegang Hak terdahulu yaitu PT. Inang Sari dan sampai saat ini belum melakukan perpanjangan hak. Sehingga pengusahaan tanah yang telah lewat waktunya ini dapat dikategorikan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan perlu sikap tegas dari Kementerian ATR/BPN dalam pemanfaatan atas tanah negara. Berdasarkan hal ini perlu diteliti apa saja hal yang menyebabkan bekas pemegang hak tidak melakukan perpanjangan hak, bagaimana pengawasan terhadap negara bekas hak, dan bagaimana proses pemberian hak diatas tanah bekas HGU, sehingga untuk menemukan jawaban dari permasalahan ini diperlukan suatu metode penelitian empiris guna melihat permasalahan hukum yang terjadi dilapangan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian Empiris ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif yang akan menggambarkan permasalahan yang terjadi secara rinci dengan penggunakan teori keadilan bagi pihak yang akan memanfaatkan tanah, teori kepastian hukum terkait jaminan dan perlindungan hukum bagi para pemegang hak agar terciptanya suatu rasa aman. pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi lapangan yang akan di analisa secara kualitatif