Jurnal Universitas Kadiri Kediri
Not a member yet
2692 research outputs found
Sort by
IMPELEMNTASI KEBIJAKAN STANDAR SATUAN HARGA REGIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN NGANJUK
Get PDFTujuan penelitian ini adalah pertama Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Kedua, Mendeskripsikan dan menganalisis faktor Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Implementasi Peraturan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk berjalan cukup baik
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN
Get PDFSetiap orang merasa tidak nyaman dan khawatir dengan maraknya tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Merasa aman dan tenteram di lingkungan sekitar menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, hukum harus lebih melindungi anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak kekerasan seksual atau yang menyaksikan tindak pidana tersebut. Penegakan hukum dan bantuan psikologis yang lebih ketat diperlukan untuk menjamin bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang sesuai selama menjalani proses hukum. Akses terhadap informasi, rehabilitasi sosial dan medis, serta perlindungan dari perlakuan buruk merupakan hak anak yang harus dijunjung tinggi di semua tingkat peradilan. Semua ini harus sejalan dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No. 11 Tahun 2012. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konteks, dan pendekatan kasus merupakan metodologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis berkesimpulan bahwa hak-hak anak, baik sebagai saksi maupun korban, belum terlindungi secara memadai. Rehabilitasi medis dan sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga, serta kemudahan akses informasi perkembangan kasus juga merupakan bagian dari hak tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 dan 90 UU SPPA.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencabulan, Perlindungan Huku
GREEN VILLAGE DAN CIRCULAR ECONOMY : OPTIMALISASI EKONOMI LOKAL MELALUI EDUWISATA DAN INOVASI KEWIRAUSAHAAN HIJAU DI DESA SIMPANG, KABUPATEN TASIKMALAYA
Get PDFThis community engagement program aimed to develop sustainable tourism in Simpang Village, Bantar Kalong District, Tasikmalaya Regency, by enhancing human resource capacity through the establishment of a Tourism Awareness Group (Pokdarwis). Based on field observations, Cibeureum Dam was identified as a potential tourist destination that had not been optimally utilized due to legal disputes and lack of structured management. The program included activities such as stakeholder meetings, environmental clean-up, Pokdarwis formation, tourism training, digital promotional content creation, and the launching of a camping ground tourism concept. These initiatives encouraged local participation and built community awareness on managing tourism sustainably. Despite challenges such as limited public enthusiasm and unresolved land ownership, the program successfully laid the foundation for inclusive, environmentally conscious tourism development rooted in local potentia
PRINSIP KEPATUTAN DAN KEWAJARAN DALAM MELAKSANAKAN CSR DI INDONESIA TERHADAP KEMANFAATAN LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT
Get PDFCorporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia seringkali hanya dilakukan sebagai formalitas tanpa pedoman jelas terkait Prinsip Kepatutan dan Kewajaran. Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip tersebut dalam pelaksanaan CSR untuk memastikan keseimbangan antara tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012. Teori Keadilan dan Kemanfaatan serta studi kasus penerapan CSR di Indonesia menjadi kerangka analisis utama. Hasil pembahasan menunjukkan adanya celah regulasi dalam menetapkan parameter kepatutan dan kewajaran, sehingga pelaksanaan CSR sering terbatas pada pemenuhan administratif. Kesimpulan menyarankan perlunya harmonisasi regulasi, pedoman teknis yang lebih jelas, dan peningkatan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan CSR yang transparan, berkelanjutan, dan sesuai prinsip kepatutan dan kewajaran
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR); Kepatutan; Kewajaran
TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA PADA SEBIDANG TANAH (Studi di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan)
Get PDF
ABSTRAK
Di sektor pertanahan, tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional mencakup memberikan kejelasan dan perlindungan hukum kepada pemilik tanah sehingga mereka dapat dengan mudah menunjukkan kepemilikan mereka atas hak-hak yang kuat seperti sertifikat. Badan Pertanahan Nasional, yang memiliki wewenang untuk menangani masalah ini, harus mengatasi masalah yang muncul dalam kepemilikan sertifikat tanah ini, seperti adanya beberapa sertifikat pada satu bidang tanah. Bagaimana tugas atau tanggung jawab BPN Medan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sertifikat ganda ini merupakan rumusan masalah yang dipaparkan dalam jurnal magang ini. Tujuan jurnal magang ini di buat yaitu untuk menegtahui bagaimana cara BPN kota Medan dalam menangani kasus mengenai sertifikat ganda. Sebagian sumber data yang diperoleh melalui wawancara oleh salah satu karyawan yang bekerja di Kantor Pertanahan Nasional Medan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa rapat koordinasi, gelar perkara, dan proses mediasi - di mana BPN Medan bertindak sebagai mediator - merupakan cara-cara yang digunakan BPN Medan untuk menyelesaikan sengketa sertifikat ganda. Fungsi BPN sebagai mediator adalah untuk menengahi konflik di antara para pihak dalam upaya untuk mencapai kesepakatan.
Kata Kunci: Tanggung jawab, Sertifikat ganda, Penerbita
HUBUNGAN KEPADATAN HUNIAN DAN KEBIASAAN MEROKOK DALAM RUMAH DENGAN KEJADIAN ISPA PADA BALITA DI DESA PASREPAN KABUPATEN PASURUAN
Get PDFAcute Respiratory Infection (ARIs) is one of the causes of death in children. The incidence of ARI in toddlers can occur due to several risk factors such as home occupancy density, home ventilation, and smoking habits of family members. This research aimed to determine the relationship between occupancy density and smoking habits in the house with the incidence of ARI in toddlers in Pasrepan Village, Pasuruan Regency. This study employed a quantitative approach with a cross-sectional design. The sample consisted of 35 respondents selected using a total sampling technique. Instruments of occupancy density, smoking habits, and ARI incidence were studied using questionnaires and chi-square statistical tests. The results showed that more than half of the respondents (57.1%) lived in overcrowded homes, and a similar proportion (57.1%) had smoking habits in the house. The incidence of ARI was reported in more than half of the respondents (54.3%). The results showed that more than half of the residential density did not meet the requirements, with as many as 20 respondents (57.1%). Having a smoking habit in the house, more than half as many as 20 respondents (57.1%). The incidence of ARI, more than half as many with 26 respondents (54.3%) experiencing ARI. The results of the chi-square test found that there was a relationship between occupancy density (p-value = 0.0001) and smoking habits in the house (p-value = 0.025) with the incidence of ARI in toddlers in Pasrepan Village, Pasuruan Regency. Nurses are expected to further increase socialisation to provide education related to a qualified environment and the dangers of smoking in the house to mothers who have toddlers
SELF-ACCEPTANCE AND SOCIAL ANXIETY IN ADOLESCENTS: A CORRELATIONAL STUDY
Get PDFSocial anxiety is a psychological disorder commonly experienced by adolescents, especially during the transition to adulthood. Self-acceptance is believed to influence the level of social anxiety in adolescents. This study aims to identify the relationship between self-acceptance and social anxiety in seventh-grade students at SMP Negeri 2 Plemahan. The type of research is a quantitative approach with a descriptive-analytic design and a cross-sectional approach was used. The sample consisted of 69 students selected through purposive sampling. The instruments used included the Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A) and Berger’s Self-Acceptance Scale. Data were analyzed using Chi-Square tests. The results showed that the majority of respondents were female and aged 13. Most respondents exhibited moderate levels of both social anxiety and self-acceptance. A significant relationship was found between self-acceptance and social anxiety with a moderate relationship strength. Conclusion and suggestions in this research is increasing self-acceptance can be an effective strategy to reduce social anxiety in adolescents. It is recommended that schools develop counseling programs to support the enhancement of students\u27 self-acceptance
TINJAUAN HUKUM PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH SECARA ELEKTRONIK PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Get PDFPerkembangan pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, membuat pemerintah Indonesia meluncurkan inovasi baru yaitu penerbitan sertipikat tanah secara elektronik (e-certificates) untuk meningkatkan keefesienan , transparansi, dan kemudahan akses dalam tata cara pendaftaran tanah menyederhanakan proses registrasi tanah dan mencegah praktik-praktik koruptif dalam administrasi pertanahan serta mengurangi penumpukan sertipikat konvensional di Kantor Pertanahan . peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, Pasal 2 ayat 4: Sebagaimana Penerapan pendaftaran tanah secara komputerisasi dilakukan bertahap, yang ditetapkan oleh Menteri secara normatif komputerisasi dilakukan secara bertahap. Pendekatan doktrinal normatif atau Kajian-Kajian hukum yang dilakukan secara yuridis merupakan salah satu bentuk menggunakan data primer dari peraturan perundang-undangan terkait, berkaitan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Menteri ATR/BPN., peneliti terdahulu, jurnal ilmiah dari literatur yang terkait. Dengan tujuan mengembangkan serta menguji fakta suatu pengetahuan.Sertipikat ini dapat diakses kapanpun oleh pemegang hak milik, penyimpanan sertipikat yang efesien dan aman dari bencana alam maupun pencurian, selain itu, dokumen sulit dipalsukan dan potensi terjadinya sengketa pertanahan dapat berkurang.
Kata kunci : sertipikat tanah elektronilk,tinjauan hukum,penerbita
MASA JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
Get PDFMenganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan masa jabatan Kepala serta Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tidak diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN tidak mencantumkan batasan periodesasi jabatan bagi kedua posisi tersebut, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum di Indonesia, termasuk prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya periodesasi jabatan bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN berpotensi menimbulkan inkonsistensi dengan konsepsi demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia. Diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk merevisi peraturan terkait, guna memastikan terciptanya mekanisme pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Kata Kunci: Masa jabatan, Kepala Otorita, IKN, demokrasi, akuntabilitas, periodesasi
PERKEMBANGAN HUKUM PENYANDANG AUTISME DI INDONESIA
Get PDFPertanggungjawaban pidana bagi penyandang autisme adalah isu penting dalam hukum pidana, terkait dengan kemampuan individu untuk memahami tindakan dan konsekuensinya, yang dipengaruhi oleh kondisi medis dan psikologis mereka. Autisme, sebagai gangguan perkembangan saraf, mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku, sehingga mempengaruhi pemahaman mereka terhadap norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep pertanggungjawaban pidana bagi penyandang autisme di Indonesia, dengan menganalisis peraturan hukum, prinsip dasar hukum pidana, dan praktik peradilan. Pasal 38 dan Pada KUHP baru memberikan pengecualian bagi individu yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa, namun penerapannya pada penyandang autisme seringkali menimbulkan kesulitan dalam menentukan kapasitas pemahaman mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya penilaian medis dan psikologis yang tepat untuk memastikan keputusan pengadilan mempertimbangkan kondisi spesifik terdakwa. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan perubahan dalam prosedur hukum agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang autisme, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan mekanisme rehabilitasi yang lebih mendukung, maka sistem peradilan pidana perlu mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dan adil, serta melindungi hak penyandang autisme dan individu lainnya.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyandang Autisme, Hukum Pidan