Jurnal Universitas Kadiri Kediri
Not a member yet
2692 research outputs found
Sort by
TANGGUNG JAWAB HUKUM SUAMI ISTRI TERHADAP UTANG PERJANJIAN KREDIT YANG TIMBUL SEBELUM PERJANJIAN PISAH HARTA
Get PDFHasil penelitian menunjukkan bahwasannya tanggung jawab hukum terhadap utang yang timbul sebelum perjanjian pisah harta tetap melekat pada kedua belah pihak, kecuali ada perjanjian khusus antara kreditur dan debitur yang membatasi tanggung jawab pada salah satu pihak. Perjanjian pisah harta yang dibuat setelah perjanjian kredit tak secara otomatis membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab utang yang telah ada. Solusi hukum yang ideal ialah dengan menyertakan klausul dalam perjanjian kredit yang memberikan fleksibilitas guna mengakomodasi perubahan status harta debitur, serta melakukan revisi terhadap peraturan terkait guna memberikan kejelasan hukum yang lebih baik dalam hal ini.
Kata Kunci: Perjanjian Pisah Harta, Tanggung Jawab Hukum, Utang Perjanjian Kredit
 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN SALAH TANGKAP OLEH KEPOLISIANDITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban salah tangkap oleh pihak kepolisian, dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Salah tangkap terhadap anak berpotensi melanggar hak-hak dasar mereka, dan dalam konteks ini, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk menghindari dampak negatif terhadap anak tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi dua isu utama, yaitu pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban salah tangkap dari perspektif HAM, dan kedua, bagaimana jaminan ganti kerugian serta rehabilitasi bagi anak korban salah tangkap dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan HAM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perlindungan dalam bentuk hukum, baik melalui konvensi internasional maupun peraturan nasional, pelaksanaan perlindungannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi prosedural maupun implementasi di lapangan. Selain itu, jaminan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi anak korban salah tangkap masih terbatas, memerlukan perhatian lebih dalam rangka memenuhi hak anak yang telah dilanggar.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Salah Tangkap, Hak Asasi Manusia, Ganti Kerugian, Rehabilitasi
REFORMA AGRARIA MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT TINDAK PIDANA MAFIA TANAH DI INDONESIA
Get PDFPenelitian ini menyelidiki fenomena ancaman terhadap kedaulatan panganIndonesia yang disebabkan oleh tindakan mafia berbasis lahan. Mafia tanahadalah kelompok atau jaringan yang mengatur pengelolaan tanah secara ilegaldengan berbagai cara, antara lain dengan memalsukan dokumen kepemilikan,merampas tanah secara paksa, dan melakukan spekulasi tanah. Penelitian inimenggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan penelitian literaturdan analisis dokumen untuk mengidentifikasi pola aktivitas mafia tanah dandampaknya terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Penelitianmenunjukkan bahwa praktik mafia tanah menyebabkan berkurangnya lahanproduktif untuk pertanian, konflik agraria, dan menghambat akses petani terhadaplahan pertanian. Hal ini berimplikasi serius terhadap produksi pangan nasionaldan mengancam upaya Indonesia menuju kedaulatan pangan. Studi inimerekomendasikan peraturan pertanahan yang lebih kuat, penegakan hukum yanglebih ketat, dan reformasi kebijakan pertanian untuk melindungi lahan pertaniandan memberi petani akses terhadap sumber daya produktif. 
TINJAUAN REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA ATAS PELANGGARAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS PADA KASUS PELECEHAN SEKSUAL
Get PDFPenyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan dalam mengakseskeadilan, khususnya ketika mereka menjadi pelaku tindak pidana sepertipelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan kasuspelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam perspektifhukum pidana di Indonesia, serta mengeksplorasi gagasan rekonstruksi hukumyang lebih berkeadilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif danpendekatan kasus, penelitian ini menganalisis dua kasus pelecehan seksual yangmelibatkan pelaku penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan urgensiuntuk merekonstruksi hukum pidana agar lebih responsif dan akomodatif terhadapkebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan tetap menjunjung akuntabilitasdan kepentingan korban. Penelitian ini menawarkan gagasan rekonstruksi hukumpidana yang holistik, meliputi aspek regulasi, penegakan hukum, dan pemidanaanyang lebih rehabilitatif. 
Karakterisasi Mortar Geopolimer terhadap Penambahan Kapur Berbasis Abu Terbang dan ASP dengan NaOH 10 Molar
Get PDFCement which is the main material for making concrete has a negative impact on environmental, namely producing carbon emissions. One alternative to overcome this, is the use of fly ash and rice husk ash as a cement substitute. The addition of lime, which is a form of CaO, functions to increase the reactive properties of class C fly ash. The concrete curing process is carried out at room temperature, because the properties of lime itself speed up the hardening process. This research aims to determine the best ratio for adding lime in terms of compressive strength, porosity and setting time. Lime was added with several variations, namely 1%, 2.5%, 5%, 7.5%, and 0% as a control. The results of this research on the addition of lime to geopolymer mortar are reducing the compressive strength value, increase porosity, and extends setting time. Mortar with 7.5% lime compared to 1% lime, has lower compressive strength (1.12 MPa: 7.70 MPa), higher porosity (32.91%: 18.72%), and longer setting time (270 minute: 240 minute). However, if mortar with 1% lime compared to normal gepolymer without lime, has better results. Higher compressive strength (7.70 MPa: 5.63 MPa), lower porosity (18.72%: 22.93%), and fast setting time (240 minute: 495 minute). So the results of this research, a slight change in the lime portion can make a significant difference, excessive additions will disrupt the geopolymer reaction
PENYITAAN ASET OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI)
Get PDFPenelitian ini membahas urgensi pengaturan penyitaan aset tanpa pemidanaan (Non Conviction Based/NCB Asset Forfeiture) oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Meskipun sistem hukum di Indonesia telah memiliki dasar pelaksanaan perampasan aset, mekanisme yang ada dinilai belum memadai untuk menjawab kompleksitas kejahatan korupsi modern. Penelitian ini menyoroti perlunya pembaruan hukum melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi guna mengadopsi pendekatan "follow the money" yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran Penyidik Polri dalam menjalankan penyitaan aset berdasarkan ketentuan hukum dan pedoman internal agar proses berjalan prosedural dan profesional. Hasil penelitian merekomendasikan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta penguatan kebijakan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset negara. Dengan demikian, konsep NCB Asset Forfeiture diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kata Kunci: penyitaan aset; Non Conviction Based Forfeiture; korupsi; pengembalian kerugian negara; RUU Perampasan Ase
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PARA PELANGGARAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK
Get PDFPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah pola interaksi masyarakat, termasuk dalam hal transaksi elektronik. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi elektronik, potensi pelanggaran hukum juga semakin besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum pidana terhadap pelanggaran hukum transaksi elektronik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur secara komprehensif mengenai tindak pidana di bidang transaksi elektronik. Namun, penerapan UU ITE dalam praktiknya masih menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terlihat dalam kasus-kasus yang dianalisis dalam penelitian ini. Diperlukan pemahaman dan penafsiran yang baik dari aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan UU ITE agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
Kata Kunci : Hukum Pidana, Pelanggaran, Transaksi Elektronik, UU ITE
TINJAUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS TANTANGAN ERA MODERN DI INDONESIA
Get PDFDinamika perkembangan masyarakat Indonesia di era modern menuntut transformasi fundamental dalam konseptualisasi dan implementasi hukum pidana, khususnya terkait konsep perbuatan melawan hukum. Penelitian ini mengkaji secara mendalam evolusi konsep perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada kompleksitas tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan struktur sosial ekonomi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis konseptual, kajian ini mengeksplorasi urgensi reformulasi kerangka hukum yang lebih adaptif, integratif, dan responsif terhadap dinamika perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan pergeseran nilai-nilai masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perlunya paradigma holistik yang tidak hanya menekankan aspek represif, namun juga melibatkan strategi pencegahan, mekanisme penegakan hukum modern, serta konstruksi hukum yang fleksibel dan berbasis keadilan substantif.
Kata Kunci : Hukum, Hukum Pidana, Kejahatan Modern, Keadilan Substantif, Tinjauan Hukum
IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015
Get PDFPerjanjian Perkawinan masih sering menjadi issue yang cukup tabudalam ranah perkawinan di Indonesia, padahal keberadaannya cukup eksisdalam regulasi Indonesia. Perjanjian Perkawinan diatur dalam Undang-UndangPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta dapat pula ditemukan dalamKUHPerdata/ BW. Dalam kedua pengaturan ini, Perjanjian Perkawinan dibuat sebelum di langsungkannya perkawinan oleh pasangan suami istri.Hingga pada tahun 2015, karena adanya pengajuan materi terhadap Pasal 29UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Konstitusi memutusdalam Amar Putusannya bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum,setelah, dan selama perkawinan dilangsungkan. Hal ini tentu menuai pro dankontra mengingat banyaknya pergeseran yang timbul, misalnya sajainkonsistensi hukum, potensi penyelundupan hukum, dan kerugian bagipihak-pihak yang terkait didalamnya.Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Analisi
The Effect of Endorsement Korean, Brand Trust, and Social Media Marketing on Consumer Trust in Scarlett Products: The Moderating Role of Online Buying Experience
Get PDFThis study aims to determine how online shopping experience affects the relationship between Korean endorsement, brand trust, and social media marketing with consumer trust in scarlett products. This study uses an online survey method with a sample of 200 respondents who have purchased scarlett products online. The results of the study indicate that online shopping experience moderates the relationship between Korean endorsement, brand trust, and social media marketing with consumer trust in scarlett products. This study also found that Korean endorsement, brand trust, and social media marketing have a positive influence on consumer trust in scarlett products. The independent variables studied are Korean Endorsement, Brand Trust, Brand Trust, and the moderating variable is Online Shopping Experience, while the dependent variable is Consumer Trust. Data analysis was carried out with the help of Smart PLS software with a purposive sampling technique. The results of this study can be used as a reference for companies in increasing consumer trust in scarlett products through effective marketing strategies