Jurnal Universitas Kadiri Kediri
Not a member yet
2692 research outputs found
Sort by
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG BERBASIS MANIPULASI PSIKOLOGIS
Full text linkBSTRAKKekerasan seksual, yang dapat diartikan sebagai segala perbuatan yangmemenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang mencakupberbagai jenis tindakan yang merugikan, antara lain termasuk siulan yang merendahkan,bermain mata dengan intensi buruk, memberikan ucapan yang mengandung nuansaseksual yang cabul, memperlihatkan konten pornografi, serta mengekspresikan keinginanseksual secara tidak pantas. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimanaperlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang berbasis manipulasi psikologis.Korban mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan karena bentuk kekerasanseksual ini tidak tampak secara fisik, minimnya pemahaman aparat penegak hukum, sertakuatnya stigma sosial yang membuat korban enggan melapor. Metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Penelitian yuridis normatif mengkaji pokokpermasalahan berdasarkan kaidah hukum dan norma hukum yang ada di dalam hukumpositif, khususnya dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana KekerasanSeksual selanjutnya disebut sebagai UU TPKS. Hasil dari penelitian ini menunjukkanbahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 67UU TPKS, yang membahas hak-hak korban. Hak-hak ini mencakup hak untukmendapatkan penanganan, hak atas perlindungan, serta hak untuk pemulihan. Namundemikian perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang berbasis manipulasipsikologis tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang tersebut. Sehingga jikaterjadi tindak pidana kekerasan seksual berbasis manipulasi psikologis makaperlindungan hukum menggunakan Pasal 67 UU TPKS. Berbagai hambatan dalampelaksanaan hak-hak bagi korban sering kali disebabkan oleh ketidakcukupan sumberdaya yang tersedia, kurangnya persepsi di kalangan masyarakat dan penegak hukumperihal kompleksitas kekerasan seksual, serta stigma sosial yang melekat pada parakorban. Upaya preventif yang dilakukan dalam konteks ini sangat penting untukmengurangi incidence kekerasan seksual, terutama pada perempuan dan anak-anak.Berbagai kegiatan perlindungan, edukasi, serta pendampingan diarahkan kepadakelompok rentan ini melalui serangkaian inisiatif yang mengedukasi sertamemberdayakan masyarakat.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan Seksual, ManipulasiPsikologi
Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Institusi dan Asing terhadap Kualitas Laba dengan Variabel Moderasi Manajemen Laba
Full text linkThis descriptive quantitative study aims to examine the effects of accounting conservatism, institutional ownership, and foreign ownership on the earnings quality of manufacturing companies. From the population of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019–2023 period, 51 companies were selected as samples through purposive sampling. The results of multiple linear regression analysis show that accounting conservatism and institutional ownership have positive effects on earnings quality, and earnings management strengthens the effect of institutional ownership on earnings quality. However, this study does not find any positive effect of foreign ownership on earnings quality, nor evidence that earnings management strengthens the effect of foreign ownership on earnings quality. Based on these findings, this study suggests that manufacturing companies consider applying the principle of accounting conservatism to improve earnings quality
Respon Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Bawang Merah (Allium cepa L.) Terhadap Berbagai Dosis Pupuk NPK dan Jarak Tanam
Full text linkShallot is a key horticultural commodity in Indonesia, with productivity largely determined by cultivation practices, especially fertilization and planting spacing. This study evaluated the effects of different NPK fertilizer rates and planting spacings on shallot growth and yield. The experiment was carried out from April to June 2024 on alluvial paddy-field soil in Mlorah Village, Rejoso District, Nganjuk Regency, using a factorial Randomized Block Design (RBD) with two factors.The first factor was NPK fertilizer rate: 120 (M1), 180 (M2), and 200 (M3) g/m². The second factor was planting spacing: 15×15 cm (J1), 15×20 cm (J2), and 15×25 cm (J3). The two experimental factors generated nine treatment combinations with three replications, resulting in 27 experimental units. The measured variables included plant height, leaf number, tiller number, fresh and dry biomass weight, and consumable bulb weight. Data were subjected to analysis of variance (ANOVA) at the 5% significance level, and when significant differences were observed, the Least Significant Difference (LSD) test at 5% was applied. The results indicated a significant interaction between NPK fertilizer rate and planting spacing on leaf number at 15 days after planting (DAP), with the combination of 200 g/m² NPK and 15 × 25 cm spacing producing the highest leaf count (3.60 leaves). However, no significant interaction was observed for plant height or leaf number at 25 and 35 DAP. The NPK rate of 200 g/ m² independently produced the greatest plant height at 15 DAP (17.58 cm).
Bawang merah (Allium cepa L.) merupakan komoditas hortikultura penting di Indonesia, dengan produktivitas yang sangat dipengaruhi oleh penerapan teknik budidaya, khususnya pemupukan dan pengaturan jarak tanam. Pengaruh variasi dosis pupuk NPK dan pengaturan jarak tanam terhadap pertumbuhan serta produksi bawang merah menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kegiatan penelitian dilakukan Bulan April hingga Juni 2024 di persawahan Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dengan jenis tanah Aluvial. Percobaan disusun menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dua faktor. Faktor pertama berupa dosis pupuk NPK dengan tiga taraf, yaitu 120 g/m² (M1), 180 g/m² (M2), dan 200 g/m² (M3). Faktor kedua adalah jarak tanam yang terdiri atas 15 × 15 cm (J1), 15 × 20 cm (J2), dan 15 × 25 cm (J3). Kombinasi kedua faktor menghasilkan sembilan perlakuan yang diulang tiga kali, sehingga diperoleh 27 unit percobaan. Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah anakan, berat brangkasan basah dan kering, serta bobot umbi konsumsi. Data dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) pada taraf 5%, dan apabila menunjukkan pengaruh nyata, dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf yang sama. Hasil penelitian menunjukkan terdapat interaksi yang signifikan antara dosis NPK dan jarak tanam terhadap jumlah daun pada 15 HST, kombinasi perlakuan 200 gram/m2 dengan jarak tanam 15 x 25 cm menghasilkan jumlah daun tertinggi sebesar 3,60 daun. Sedangkan pada parameter tinggi tanaman dan jumlah daun pada 25 dan 35 HST kombinasi perlakuan tidak terdapat interaksi yang nyata. Dosis NPK 200 gram/m2 secara mandiri meningkatkan tinggi tanaman tertinggi pada umur pengamatan 15 HST sebesar 17,58 cm
Perancangan Mesin Pengaduk Media Tanam Jamur Tiram Dengan Pendekatan Metode NIDA
No full textIndonesia has significant agrarian potential, with oyster mushrooms as a high-value economic and nutritious commodity. Production is supported by 25.1 million farming households and 17.2 million smallholder farmers, yielding 43.36 million kg annually. This study aims to design a log bag production machine capable of producing >38 kg per batch, equipped with a 6.5 HP motor and a 200 L drum, with a total manufacturing cost of <IDR 3,800,000 and a potential profit margin >18%. A quantitative case study methodology was applied to the "Jamur Widodo" enterprise, using NIDA methods and Activity Based Costing (ABC) to identify and allocate production costs. The designed machine, with a capacity of >40 kg per batch, a 5.5–6.5 HP motor, 200 L drum, specialized blades, 4×4 cm hollow frame, and speed reducer, successfully met user requirements (voice of customer). The machine proved efficient, ergonomic, and stable in mixing growing media. A total production cost of IDR 3,701,000 allows a selling price of IDR 4,441,200 with a 20% margin, demonstrating economic feasibility for small-scale production. These findings contribute significantly to improving efficiency, reducing operational costs, and enhancing oyster mushroom production capacity economically
The Efficacy of Type F Fly Ash from Paiton Power Plant on the Compressive Strength of Concrete
Full text linkPortland cement is the primary binder in concrete and plays a crucial role in defining its structural performance. However, its production contributes approximately 7% of global carbon dioxide emissions, necessitating sustainable alternative materials. One potential material is Type F fly ash derived from coal combustion waste in steam power plants. This study aims to evaluate the effectiveness of Type F fly ash from the Paiton Power Plant as a sustainable cement replacement material in concrete based on compressive strength performance. Fly ash was activated using an alkaline solution consisting of NaOH and Na₂SiO₃ with a ratio of 1:2.5, where the NaOH concentration was maintained at 10 M. Two water–cement ratios (W/C) of 0.45 and 0.55 were employed to investigate their influence on workability and compressive strength. Cylindrical specimens were tested at 28 days with fly ash replacement levels of 0%, 80%, 90%, and 100% by weight of cement. The results indicate that increasing fly ash content significantly enhances compressive strength. The optimal performance was achieved with 100% fly ash replacement, yielding a compressive strength of 48.48 MPa or an increase of 102.4% compared to conventional concrete. This performance is attributed to the high silica content of Type F fly ash, which promotes the formation of dense N-A-S-H gel through alkaline activation, resulting in a more compact and less porous microstructure. These findings demonstrate that Type F fly ash from the Paiton Power Plant can effectively function as a primary binder, offering a sustainable alternative for high-performance concrete production
MEKANISME PENANGANAN PERKARA PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEWAKILI BPJS KETENAGAKERJAAN
Full text linkABTRAKPenelitian ini membahas mekanisme penanganan perkara perdata oleh JaksaPengacara Negara (JPN) dalam mewakili BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalahuntuk mengetahui peran, kewenangan, serta prosedur hukum yang dilakukan JPNdalam menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban jaminan sosialtenaga kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif denganmetode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis peraturanperundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwaJPN berwenang bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkanPasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 jo. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentangKejaksaan Republik Indonesia, termasuk dalam menangani sengketa hukum BPJSKetenagakerjaan baik secara litigasi maupun non-litigasi. Keberadaan JPNberperan penting dalam melindungi kepentingan hukum negara serta memastikanterlaksananya program jaminan sosial ketenagakerjaan secara adil dan berkeadilan.Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, BPJS Ketenagakerjaan, Perkara Perdata,Jaminan Sosial
PERLINDUNGAN PELAKU USAHA LOKAL DALAM KASUS SANY GROUP: TANTANGAN DAN REFORMASI REGULASI PERSAINGAN USAHA
Full text linkAbstrakDalam dinamika persaingan bisnis, tidak jarang pelaku usaha melakukan praktikpraktik curang demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kasus SanyGroup menjadi contoh nyata, di mana strategi distribusi internal perusahaan yangdiskriminatif, menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha lokal dalam mengaksespasar secara adil. Perkara No. 18/KPPUL/2024 yang melibatkan Sany Groupmemperlihatkan dinamika yang kompleks antara praktik bisnis global dankebutuhan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal sebagai bagian dari tanggungjawab negara terhadap terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, adil, danberkelanjutan. Beberapa perusahaan yang berada dalam kelompok Sany Groupterbukti melanggar Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mencakup Pasal 14 sertaPasal 19 huruf a, b, dan d, melalui praktik integrasi vertikal dan penguasaan pasar.Kasus Sany Group merefleksikan tantangan ganda: pertama, penegakan hukumpersaingan usaha yang responsif terhadap praktik diskriminatif; kedua, kebutuhanharmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional. RUU Larangan PraktikMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan memperkuat kerangkaregulasi yang ada melalui perluasan norma, peningkatan sanksi, serta penguatanotoritas kelembagaan. Studi ini menegaskan urgensi kebijakan yang tidak hanyarepresif, tetapi juga protektif guna meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal ditengah pasar yang semakin terbuka, kompleks, dan terintegrasi secara global.Kata Kunci: Sany Group, KPPU, Pelaku Usaha Lokal 
IMPLEMENTASI SISTEM REKRUTMEN BADAN AD HOC (PPK DAN PPS) : TANTANGAN DAN HAMBATAN PADA PILKADA TAHUN 2024
Full text linkABSTRAKPenelitian ini menganalisis implementasi sistem rekrutmen badan ad hoc dalampemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi PemilihanUmum (KPU). Badan ad hoc, khususnya yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), keduanya memiliki peran penting dalampenyelenggaraan Pilkada. Implementasi Pembaruan sistem rekrutmen ini bertujuanuntuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, dengan memanfaatkan aplikasi SistemInformasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) untuk pendaftaran dan seleksisecara online. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan,termasuk keterbatasan akses internet, keterlambatan dalam pendaftaran, dan minimnyapartisipasi masyarakat yang dapat memengaruhi kualitas rekrutmen serta kurangnyakomunikasi dan sosialisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metodekualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dan analisis dokumenterkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam sistemrekrutmen, diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan pelatihan untukmeningkatkan partisipasi masyarakat serta memperbaiki kendala teknis yang ada.Dengan demikian, diharapkan proses rekrutmen badan ad hoc dapat berjalan lebihlancar dan menghasilkan penyelenggara pemilu yang berkualitas nantinya.Kata Kunci : Sistem Rekrutmen, Badan Ad hoc, Pilkad
Strategi Marketing Syariah dalam Maintainance Nasabah Loyal pada BPR APS Kediri
Full text linkDi dunia bisnis, konsumen adalah raja yang berhak memilih produk, sehingga peran seorang marketer sangat krusial dalam melakukan persuasi. Marketer yang mengimplementasikan pemasaran sesuai prinsip syariah akan memiliki nilai (value) tinggi, terutama dalam menjaring calon konsumen, sebab konsumen loyal berawal dari kepuasan konsumen baru. Mempertahankan nasabah loyal, khususnya yang memiliki Dana Pihak Ketiga (DPK) besar, merupakan tantangan besar untuk mencegah risiko likuiditas jangka pendek akibat perpindahan nasabah karena kurangnya layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan strategi marketing syariah dalam maintainance (mempertahankan) nasabah loyal pada BPR Artha Pamenang Syariah (APS) Kediri. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan fokus memaparkan strategi marketing Syariah BPR Artha Pamenang Syariah Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPR Artha Pamenang Syariah (APS) Kediri menerapkan strategi marketing syariah untuk maintainance nasabah loyal. Strategi ini melibatkan pengembangan bauran pemasaran (termasuk People, Process, dan Physical Evidence), serta relationship marketing yang kuat. Kunci temuan adalah upaya maintainance nasabah loyal dilakukan dengan memberikan service excellent dan service previllage. Selain itu, BPRS ini juga menjaga kualitas produk sesuai prinsip syariah, memberikan layanan melalui customer service (reaktif dan proaktif), dan melakukan community building
ANALYSIS OF POVERTY CHARACTERISTICS IN TORETE VILLAGE, BUNGKU PESISIR, MOROWALI REGENCY
Full text linkThis study aims to analyze the vulnerability profile and economic resilience strategies of poor households, particularly those dominated by the elderly and those with low education levels, in Torete Village. A mixed-methods approach was used. The quantitative study results indicate that the majority of respondents are aged 61 years and above (64.3%), with a basic education level (78.6% are elementary school graduates), and are predominantly housewives (46.4%) or farmers (39.3%). Household expenditure patterns are very conservative, with the majority of respondents (75.0%) having no transportation expenses and focusing their expenditures entirely on basic food needs. This group\u27s economic resilience is supported by high home ownership (96.4%) and the elimination of rent. Qualitative findings confirm that the biggest obstacles faced by respondents are internal factors such as old age and health conditions that limit their ability to earn a productive living. The main strategy used to cover the deficit in needs is relying on financial support from children. In addition, structural issues such as land access and demands for transparency in the distribution of social assistance are also highlighted as significant obstacles to escaping poverty. This study concludes that social assistance needs to be complemented by empowerment programs that target the productive generation in poor families and adequate social protection guarantees for the elderly