Jurnal Universitas Kadiri Kediri
Not a member yet
2692 research outputs found
Sort by
MENGGALI POTENSI DESA MANGUNREJO, KECAMATAN NGADILUWIH, DI KABUPATEN KEDIRI DALAM PERENCANAAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
Full text linkProgram Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan utama mitra meliputi kebingungan dalam mengidentifikasi potensi desa serta kurangnya promosi hasil desa kepada masyarakat luas. Kegiatan dilaksanakan melalui koordinasi, diskusi, pendampingan, serta pelatihan yang berfokus pada pemanfaatan media sosial untuk promosi potensi desa. Hasil kegiatan menunjukkan identifikasi potensi di sektor pertanian, kerajinan, dan pariwisata, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelatihan pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas kerajinan, serta kewirausahaan berbasis digital marketing. Selain itu, terdapat usulan peningkatan infrastruktur dan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, serta pihak universitas. Kegiatan ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, promosi potensi desa, serta peluang pengembangan ekonomi lokal. Ke depan, diperlukan penguatan strategi pemasaran, pelatihan lanjutan, dan kerjasama dengan berbagai institusi eksternal agar pemberdayaan masyarakat Desa Mangunrejo semakin berkelanjutan
Landslide Mechanisms in the Cisumdawu Toll Road through a Geoforensics Approach to Increase Slope Stability
Full text linkLandslides are a significant threat to infrastructure in tropical regions like Indonesia, especially in projects that cross volcanic slopes. A significant case occurred on the Cisumdawu Toll Road Section 2, triggered by high rainfall and water-saturated young volcanic soil. Given the complexity of such failures, comprehensive investigations are crucial. This study aims to analyze the causes and mechanisms of landslides in the Ciherang Village, specifically at STA 19 KM 65 using a geoforensics approach. This approach involves field investigations to collect geotechnical and geophysical data such as boring logs, SPT, pressure meters, inclinometers, and geoelectric resistivity testing. These were used to reconstruct subsurface conditions before failure. Numerical modeling was then performed with variations in groundwater level (GWL) and K₀ to simulate slope stability and identify failure triggers. The results show that landslides was translational, occurring in the transition zone between sandy silt (tuff) and weathered tuff breccia layers at depths of 30–35 meters, where differences in permeability made the zone vulnerable. The decrease in GWL significantly improved slope stability, increasing the safety factor to 1.435, while K₀ variation had a lesser impact. A combination of bored piles, ground anchors, soil nailing, and slope regrading effectively stabilized the slopes. These findings contribute to a better understanding of the mechanisms and causes of landslides so that mitigation strategies can be more targeted to increase slope stability
KEMITRAAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT MENGELOLA HASIL PERIKANAN PESISIR KENJERAN: STUDI PADA PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN DI KECAMATAN BULAK, KELURAHAN KEDUNG COWEK
Full text linkKemitraan adalah kerja sama formal antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pertanian, dan perikanan, yang dalam penelitian ini dimaksudkan terkait dengan kemitraan antara pemerintah dan UMKM Pesisir Kenjeran dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan atau UMKM di sektor perikanan yang ada di wilayah pesisir Kenjeran, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa adanya suatu kerjasama antara Pemerintah dan UMKM dalam suatu pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan (Studi Pada Pengolahan Hasil Perikanan di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya). Analisa dalam penelitian ini menggunakan teori kemitraan yang divisualisasikan melalui 3 variabel dan 6 indikator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan pemerintah bersama UMKM Pesisir Kenjeran dalam mengelola hasil perikanan pesisir kenjeran sudah berjalan baik, tetapi belum optimal, hal tersebut dilihat dari beberapa indikator kemitraan yang sudah dijalankan namun belum bisa maksimal
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI SUBJEK POLIGAMI
Full text linkPerkawinan merupakan hubungan dalam suatu ikatan yang terjadi dan sah antara dua individu yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang telah bersepakat untuk membentuk suatu keluarga dan menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri yang bahagia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai penyandang disabilitas mental sebagai alasan poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kajian terhadap peraturan yang relevan terkait dengan penyandang disabilitas mental sebagai subjek poligami. Ketidakjelasan dalam regulasi memberikan celah bagi potensi penyalahgunaan dalam poligami yang melibatkan perempuan dengan disabilitas mental. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih inklusif dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk dapat memastikan bahwa hak para penyandang disabilitas mental dihormati serta dilindungi. Perempuan penyandang disabilitas mental berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindakan yang dapat merugikan mereka terutama secara fisik, emosional, dan hukum. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas telah terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya pasal 9. Dengan demikian, hukum harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mental tidak dapat dijadikan alasan atau subjek dalam praktik poligami, mengingat ketidakmampuan mereka untuk memberikan persetujuan yang sah.
Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Perempuan Penyandang Disabilitas Menta
PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA YANG TIDAK MELAKSANAKAN EMPLOYEE BRANDING MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Full text linkHubungan industrial dalam pembangunan ekonomi suatu negara antara pekerja dan pengusaha memiliki peran strategis. Di Indonesia , hubungan tersebut diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta menjamin perlindungan hukum dalam proses kerja. Penelitian ini mengkaji konsep employee branding, yaitu suatu strategi perusahaan dalam mambangun citra positif sebagai tempat kerja yang menarik bagi pekerja. Meskipun employee branding secara eksplisit tidak diatur peraturan dalam perundang-undangan, konsep memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan loyalitas pekerja, produktivitas, serta daya saing perusahaan. Namun muncul pertanyaan apakah pelanggaran terhadap kebijakan employee branding dapat dijadikan sebagai dasar yang sah untuk PHK sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang cipta kerja. Kegagalan implementasi employee branding berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan ketenagakerjaan, seperti tingginya perputaran tenaga kerja (turnover), konflik dalam hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Penelitian ini menekankan pentingnya pelaksanaan employee branding yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan pekerja dengan ketentuan sesuai hukum yang berlaku. Pasal 158 UU Ketenagakerjaan bahwa harus dibuktikan kesalahan berat yang berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan, Maka perusahaan harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan tidak melakukan PHK sepihak. Pelanggaran employee branding, perusahaan tidak dapat secara sepihak menetapkan pelanggaran kesalahan berat tersebut yang dapat dijadikan sebagai dasar PHK. Hanya dapat dilakukan PHK dengan alasan kesalahan berat jika pelanggaran yang terjadi harus terbukti menimbulkan kerugian nyata bagi perusahaan atau merusak citra perusahaan secara signifikan. Tanpa bukti yang cukup alasan PHK berbasis pelanggaran employee branding dapat dianggap tidak sah dan tidak dapat dipertahankan di hadapan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya pembuktian yang kuat dan proses hukum yang sesuai dalam setiap keputusan PHK, termasuk yang didasarkan pada kebijakan employee branding. Hal ini memastikan bahwa untuk terlindungi hak-hak pekerja dan perusahaan tetap mematuhi ketentuan hukum hukum yang berlaku. Maka dengan demikian, perusahaan perlu menerapkan kebijakan employee branding dengan hati-hati sebagai dasar PHK untuk menghindari potensi sengketa hukum dan menjaga hubungan industrial.
Kata Kunci: Hak Pekerja, Employee Branding, Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum
ANALISIS MAKNA FRASA "PENYIKSAAN SEKSUAL" DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Full text linkIndonesia sebagai negara hukum mempunyai peran krusial menegakan keadilan dan keteraturan, Serta menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya ketimpangan sosial dan perbedaan gender berdasarkan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) perlu dilakukan suatu penelitian lebih dalam, dengan tujuan untuk membantu melawan kejahatan seksual. Salah satunya pada jenis kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada huruf f yaitu “Penyiksaan Seksual”. Penelitian ini membahas kajian yang lebih dalam tentang Penyiksaan seksual sebagai jenis kekerasan seksual dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk menjawab makna frasa “Penyiksaan seksual” karena tidak adanya penjelasan lebih pada undang-undang tersebut. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-undang yang berkaitan dengan Kekerasan seksual lainnya. Hasil dari pembahasan penelitian ini terdapat dua yang pertama yaitu memberikan kejelasan makna atau definisi terkait penyiksaan seksual yang ada pada Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat digunakan oleh negara untuk melindungi korban penyiksaan seksual dengan melakukan perbandingan Peraturan Perundang-undangan dengan Konvensi Internasional.
Kata kunci: Penyiksaan seksual, Tindak Kekerasan seksual, Hak Asasi Manusia, Perlindungan hukum
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kreditbank serta perlindungan hukum bagi debitur dari perspektif yuridis. Permasalahanutama yang dibahas adalah ketimpangan posisi antara kreditur dan debitur,penggunaan klausul baku yang merugikan, kurangnya transparansi informasi, sertaimplementasi perlindungan hukum yang masih belum optimal. Penelitian inimenggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangandan studi kasus putusan pengadilan yang relevan, seperti Putusan Mahkamah AgungNo. 2471 K/Pdt/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.314/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kreditbank sering kali disusun secara sepihak oleh bank tanpa memperhatikan prinsipkeadilan dan kesetaraan, yang melanggar ketentuan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pelaksanaan eksekusi agunan yang tidakmempertimbangkan kondisi debitur bertentangan dengan asas proporsionalitas yangdiatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pengawasan dari OJKterhadap praktik perjanjian kredit juga belum maksimal, sementara rendahnya literasihukum dan keuangan di kalangan debitur memperparah kondisi ini. Penelitian inimerekomendasikan perlunya penguatan pengawasan dari OJK, penerapan regulasiyang lebih tegas terhadap klausul baku dan kewajiban transparansi informasi, sertapeningkatan edukasi literasi hukum dan keuangan bagi debitur. Dengan langkahtersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi debitur dapat berjalan optimal danpraktik perjanjian kredit bank dapat lebih adil dan transparan. 
Kajian Kinerja Kombinasi Filler Tanah Putih dan Abu Sekam Padi pada Campuran Aspal AC-WC
Full text linkThe high cost and limited availability of conventional fillers in several regions necessitate the exploration of local alternative materials. This study investigates the potential use of white soil (limestone) and rice husk ash (RHA) as alternative fillers in Asphalt Concrete–Wearing Course (AC-WC) mixtures. The experimental research was conducted at the Kupang State Polytechnic Laboratory. White soil was sourced from East Penfui, while rice husk ash was collected from Oesao. Filler variations of 0%, 0.5%, 1%, 1.5%, and 2% were tested on 63 specimens in accordance with Bina Marga 2018 specifications. Marshall tests were performed to evaluate stability, VIM, VMA, VFA, flow, and MQ parameters. The results show that white soil filler optimally increased density and achieved desirable VIMand VMA values up to 1.5%, while rice husk ash enhanced flexibility but tended to increase voids at higher percentages. The optimum combination of both fillers was found at 0.75% total filler content, fulfilling all Marshall parameter standards specified by Bina Marga 2018. This study concludes that a carefully optimized combination of white soil and RHA is a viable, economical, and sustainable alternative filler for AC-WC pavement layers
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
No full textPasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 mengenai perubahan serta penambahan bunyi Pasal 43 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada perubahan besar yang baru terhadaphukum keluarga di Indonesia tersebut, di mana perubahan yang terkait dengankedudukan anak luar kawin yang dapat diangkat menjadi anak sah. Di dalam PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 menyatakan serta mengesahkanbahwa anak luar kawin kini dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahbiologisnya layaknya anak sah, bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja,apa bila hal tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ataualat bukti hukum lainnya. Mengenai pembuktian yang akurasinya tinggi, dapatdigunakan pembuktian dengan teknologi, yaitu berupa tes Deoxribo Nucleic Acid,atau yang lebih dikenal dengan sebutan tes DNA. 
Hubungan Status Ekonomi Dan Paparan Informasi Oleh Tenaga Kesehatan Tentang Deteksi Dini Kanker Servik Dengan Keikutsertaan Pemeriksaan Iva (Inspeksi Visual Asam Asetat) Di Puskesmas Balowerti Kota Kediri Tahun 2024
Full text linkPemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) merupakan pemeriksaan untuk mendeteksi secara dini keberadaan Human Papilloma Virus (HPV) pada leher rahim. Masalah dalam penelitian ini yaitu Wanita usia subur yang tidak melakukan pemeriksaan Iva. Menurut hasil data survey yang tidak melakukan deteksi dini kanker leher rahim dengan pemeriksaan IVA, yaitu pada bulan Maret yang sebanyak 145 ( 97%) WUS. Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hubungan status ekonomi dan paparan informasi oleh tenaga kesehatan tentang deteksi dini ca servik dengan keikutsertaan pemeriksaan IVA di puskesmas Balowerti Kecamatan Kota Kediri Tahun 2024. Konsep pada penelitian ini adalah status ekonomi, paparan informasi dan pemeriksaan iva.
Rancangan dalam penelitian ini adalah inferensial, lapangan, cross sectional, survey, expost facto, analitik korelasional dan primer. Populasi dalam penelitian ini wanita usia subur yang masuk kriteria inklusi. Besar Sampelnya 56 Responden menggunakan teknik purposive sampling. Uji analisis menggunakan korelasi dari spearrman.
Hasil analisa menunjukkan Status ekonomi di Puskesmas Balowerti Kota Kediri Tahun 2024 hampir sebagian besar status ekonomi Bawah (50,0%), Paparan Informasi Oleh Nakes di Puskesmas Balowerti Kota Kediri Tahun 2024 sebagian besar Tidak Mendapatkan Informasi (60,7%),Keikutsertaan Pemeriksaan Iva di puskesmas Balowerti kota kediri hampir sebagian besar tidak mengikuti pemeriksaan Iva (71,4%),Usaha yang dilakukan adalah memberi informasi tentang deteksi dini ca servik secara menyeluruh meliputi penyuluhan kesehatan yang baik dan penyuluhan pentingnya kesadaran di dalam lingkungan keluarga untuk melakukan pemeriksaan Inspeksi visual asas asetat secara dini