UM-Tapsel Press : Institusional Publisher
Not a member yet
8277 research outputs found
Sort by
PELATIHAN PEER EDUCATOR UNTUK PENCEGAHAN DAMPAK KESEHATAN KAWIN ANAK DI SMAN 13 PUCAK, TOMPOBULU MAROS
Perkawinan anak menjadi salah satu permasalahan sosial yang pelik di Indonesia. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, diperoleh data tingginya angka perkawinan di usia anak di Kabupaten Maros pada tahun 2021. Pernikahan dini di Kabupaten Maros kerap terjadi di daerah pelosok, seperti di Desa Majannang, desa Pucak, dan beberapa desa lain di Kabupaten Maros sulawesi Selatan. Tim pengusul ingin membantu mengatasi permasalahan kawin anak di Desa Pucak dengan melaksanakan pelatihan Peer Educator di SMAN 13 Pucak, Tompobulu Kab. Maros dengan tujuan mengurangi angka perkawinan anak di Kab. Maros dan mencegah dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh perilaku kawin usia anak. Hasil akhir kegiatan program pengabdian IbM ini diharapkan terbentuk peer educator yang mampu mengedukasi teman sebayanya di sekolah agar tidak melakukan praktik kawin di usia anak.Metode yang dilakukan berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, role play dan simulasi. Yang didahului pre test dan evaluasi melalui post test, serta evaluasi kemampuan peer edukasi kepada teman sebaya melalui realisasi Rencana Tindak Lanjut
FASILITASI UMKM EKSPOR PRODUK LOKAL MELALUI KEGIATAN KLINIK EKSPOR DI DINAS PERDAGANGAN BALIKPAPAN
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan berkontribusi secara signifikan. Namun, mereka sering menghadapi hambatan untuk menjual barangnya ke pasar luar negeri, seperti kurangnya informasi tentang proses ekspor dan peraturan yang rumit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan menyelenggarakan kegiatan klinik ekspor untuk membantu UMKM dalam proses ekspor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Klinik Ekspor telah berhasil memberikan perspektif baru kepada UMKM tentang ekspor dan membantu mereka dalam memahami persyaratan dan prosedur
SOSIALISASI PEMANFAATAN PROBIOTIK UNTUK KESEHATAN SALURAN PENCERNAAN KUCING PELIHARAAN DI SURABAYA
Menjaga kesehatan saluran pencernaan kucing merupakan hal yang penting untuk dilakukan sebab dengan adanya pencernaan yang sehat dapat membuat hewan tersebut terhindar dari berbagai macam penyakit. Pemberian suplemen tambahan sangat diperlukan untuk menunjang kesehatan saluran pencernaan hewan kesayangan tersebut. Dalam hal ini, probiotik dapat digunakan karena diketahui mampu meningkatkan kesehatan mikrobiota usus. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat umum yang memiliki kucing mengenai manfaat probiotik dalam meningkatkan kesehatan saluran pencernaan kucing peliharaan di Surabaya. Kegiatan yang telah diikuti oleh 27 peserta ini terdiri dari sosialisasi mengenai manfaat probiotik dan pelatihan dalam penggunaannya pada kucing. Setiap peserta yang hadir mendapatkan produk probiotik untuk hewan, yaitu BioMC4 Pet pada akhir kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan wawasan kepada para pemilik kucing mengenai manfaat probiotik dan pentingnya menjaga kesehatan saluran pencernaan hewan tersebut
PEMANFAATAN PLATFORM BUDI (BUKU DIGITAL) KEMDIKBUD SEBAGAI UPAYA PENGUATAN GERAKAN LITERASI
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan literasi anak-anak di Desa Rindu Hati dengan memanfaatkan platform BUDI (Buku Digital) Kemdikbud. Metode yang digunakan adalah pendampingan untuk membentuk komunitas literasi di desa tersebut, dengan tahapan kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa anak-anak Desa Rindu Hati mampu memahami dan menjawab pertanyaan dari cerita yang diambil dari platform BUDI, menunjukkan peningkatan kemampuan literasi dan berpikir kritis. Kegiatan ini mendapat dukungan positif dari perangkat desa dan antusiasme tinggi dari anak-anak, yang sangat terlibat dalam setiap sesi. Warga desa juga berharap kegiatan serupa dapat sering dilakukan di masa mendatang untuk terus mendorong minat baca dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Kesimpulannya, pemanfaatan platform BUDI Kemdikbud berhasil meningkatkan literasi anak-anak Desa Rindu Hati dan memberikan dampak positif jangka panjang. Disarankan untuk meningkatkan frekuensi kegiatan, melibatkan lebih banyak pihak, mengembangkan konten yang lebih bervariasi, dan meningkatkan aksesibilitas terhadap teknologi untuk memperkuat gerakan literasi di masa mendatang
Tantangan dan Implementasi Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia
Di Indonesia, penyelesaian sengketa medis seringkali dilakukan melalui litigasi, yang merupakan proses yang panjang dan sulit dan dapat mengakibatkan reputasi buruk bagi tenaga medis dan rumah sakit. Dalam banyak kasus sengketa medis, pasien, tenaga medis, dan rumah sakit tidak selalu memiliki pilihan lain selain melakukan litigasi di pengadilan. Arbitrase, sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tidak hanya bersifat rahasia tetapi juga sangat efektif. Namun, untuk menerapkan arbitrase dalam sengketa medis di Indonesia, masih ada banyak masalah dan hambatan. Ini termasuk kurangnya pemahaman publik dan tenaga medis, kurangnya regulasi, dan sedikit ahli arbitrase yang kompeten, terutama di bidang medis. Dalam konteks hukum kesehatan Indonesia, masalah dan peluang implementasi arbitrase dibahas dalam artikel ini
ASPEK HUKUM KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DAN HAK WARISNYA ATAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DITINGGALKAN OLEH ORANGTUA ANGKAT YANG TIDAK MEMILIKI ANAK KANDUNG
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata, serta mempelajari dan menganalisis status hukum dan hak anak angkat dalam pembagian harta warisan. hukum Islam dan hukum perdata.Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (library Research) dimana mereka melakukan penelitian untuk memperoleh bahan hukum sekunder. Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang diperoleh melalui kajian buku, peraturan perundang-undangan, karya berhak cipta, dan data penelitian di internet dan media lainnya. Bahan hukum yang diperoleh dalam penyidikan ini akan diinterpretasikan dan dianalisis secara dramatis dan analitis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Karawang. Penjelasan hasil penelitian yang disampaikan peneliti adalah sebagai berikut. Pertama, tata cara pengangkatan anak menurut gabungan hukum Islam dan hukum perdata adalah pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di India. mereka. Kedua, menurut kompilasi hukum Islam dan hukum perdata, status hukum pengangkatan anak dalam kaitannya dengan pewarisan ahli waris adalah bahwa anak yang diangkat secara sah berdasarkan putusan pengadilan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung. Pengangkatan seorang anak tunduk pada batasan hukum mengenai hubungan darah, hubungan antara wali, dan warisan dengan orang tua angkat, namun ahli waris tetaplah ahli waris yang sebenarnya. orang tua. Oleh karena itu, anak angkat tidak mewarisi harta warisan dari orang tua angkatnya.Kata Kunci: Pembagian harta warisan, anak angkat, kompilasi hukum islam, hukum perdata
Informed Consent Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis
Hukum Kesehatan mengenal adanya Transaksi Terapeutik yaitu perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter. Wujud dari transaksi terapeutik yaitu sebelum dilakukan suatu tindakan medis dari dokter, maka perlu dilakukan informed consent atau persetujuan tindakan medis. Informed consent merupakan penjelasan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien terkait kondisi penyakit pasien serta tindakan medis yang akan dilakukan, sebagai upaya dokter untuk kesembuhan pasien. Hasil penelitian menunjukan bahwa informed consent memiliki peranan penting dalam hubungan antara dokter dengan pasien, yaitu sebagai bukti perjanjian tertulis antara dokter dengan pasien sebelum dilakukan tindakan medis. Informed consent dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian apakah pasien menerima atau menolak suatu tindakan medis, sehingga hal ini akan memberikan perlindungan kepada dokter. Dokter akan memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tindakan yang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Bagi dokter, informed consent memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis pada pasien, dan bisa dijadikan sebagai alat pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya suatu tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya apabila hasil dari tindakan medis menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh dokter apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam kaitannya dengan tindakan medis yaitu dengan melakukan upaya mediasi terlebih dahulu terhadap pihak pasien. Apabila dalam mediasi tidak menemui itikad baik atau jauh dari kata kesepakatan, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui jalur pengadilan
TANGGUNG JAWAB CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) TERKAIT AKTA HIBAH YANG DIBATALKAN KARENA MENGANDUNG CACAT HUKUM DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM DAN PERATURAN JABATAN PEMBUAT AKTA TANAH
Tanggung jawab Camat selaku PPATS dalam pembatalan Akta Hibah yang dibuatnya karena mengandung cacat hukum sehingga tidak terpenuhi nya asas kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah melalui Hibah. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan metode analisis normatif kualitatif. Bahwa akibat hukum terhadap kedudukan akta hibah yang dibuat oleh camat selaku PPATS yang mengandung cacat hukum adalah tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan dan masyarakat karena melanggar syarat sahnya perjanjian baik secara subjektif yang menyebabkan akta dapat dibatalkan maupun syarat objektif yang berakibat akta batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. PPATS dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta hibah yang cacat hukum dikarenakan kelalaian, ketidakcermatan, maupun kesalahan, terhadap objek tanah yang dialihkan melalui hibah berdasarkan Peraturan Jabatan PPAT adalah berupa tanggung jawab secara administratif maupun perdata
KESETARAAN KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HAL PEWARISAN ADAT BALI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS PATRILINEAL BALI
Sistem pewarisan adat Bali, yang mengesampingkan keberadaan anak perempuan. Anak perempuan tidak dibenarkan ikut campur terhadap harta warisan orang tuanya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan metode analisis normatif kualitatif. Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adat Bali dihubungkan dengan hukum waris patrilineal Bali bahwa ada kemungkinan peningkatan status anak perempuan menjadi ahli waris melalui prosedur adat tertentu Peralihan harta warisan juga bisa dilakukan melalui hibah, namun harus memperhatikan hak ahli waris lainnya dan tidak melebihi sepertiga dari total Kalayaan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk menyelaraskan praktik adat. Perlindungan waris terhadap perempuan dalam hal terjadi gugatan dari pihak saudara misan kepurusa dalam hukum waris adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pada dasarnya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali No. 01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 memberikan hak waris terbatas kepada perempuan, yakni setengah dari hak waris laki-laki setelah dikurangi 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Serta mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang meliputi asas kesatuan, ketergantungan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam menentukan hak waris adalah berupa tanggung jawab secara administratif maupun perdata
REVENGE PORN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SEKSUAL : ANALISIS HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN
Di era modern ini, jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), khususnya Porn Revenge, telah meningkat. Tampaknya penghapusannya UU TPKS telah membantu mencegah, merawat, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian tentang seberapa efektif UU TPKS dalam menangani dan mencegah KBGO di Indonesia harus dilakukan. Dalam penelitian ini, yuridis normatif digunakan dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Studi menunjukkan bahwa undang-undang TPKS membantu menghentikan dan menangani kekerasan seksual di Indonesia. Pemerintah harus membuat peraturan pelaksana agar aparat penegak hukum dapat menerapkan regulasi ini dengan baik