Kampung Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Not a member yet
5201 research outputs found
Sort by
Validity Self-Regulated Learning Assessment on Student’s Mathematics Learning: Realibility Study
Get PDFSelf-Regulated Learning is a student's skill in regulating themselves during the learning process, including learning initiatives, goal setting, monitoring progress, and evaluating learning outcomes. The chosen learning strategy must be able to measure the extent of their mastery of the learning material and be able to make students aware of the importance of using learning strategies. This study aims to test the validity and reliability of the student self-regulated learning measurement assessment using SPSS software. The assessment was tested on 34 high school students. Based on the results of the validity test using the Pearson Product Moment technique, from 29 statements, all statements were declared valid. The decision taken was that no statements were made, because all statements were valid and represented all indicators of the self-regulated learning questionnaire. In addition, the Cronbach's Alpha value was obtained at 0.892. Therefore, the self-regulated learning questionnaire submitted was said to be reliabl
Autonomous Learning In Mathematics Statistical Learning Materials For Junior High School Students
Get PDFThis study investigates students' learning autonomy in mathematics education, recognizing its importance in fostering critical thinking, problem-solving, and lifelong learning skills. A descriptive qualitative method was used to explore the level of independence among junior high school students in Cirebon Regency. The research involved 33 students who completed a learning independence questionnaire consisting of 30 items covering 8 indicators, such as initiative, responsibility, self-regulation, and goal-setting. Data were analyzed using a percentage formula to interpret student responses. The findings show that two indicators scored below the minimum sufficient level, indicating a lack of independence in certain aspects of learning. The remaining indicators met the sufficient criteria. Overall, the average percentage of student learning independence was 64.63%, which falls into the "sufficient" category. In terms of individual classification, 3 students demonstrated good independence, 22 were categorized as sufficient, 6 as poor, and 2 as very poor. These results suggest that while most students show a moderate level of autonomy, there remains a significant need for improvement. Teachers should implement learning strategies that promote self-directed learning and internal motivation to enhance students’ autonomy, particularly in mathematics, where independent learning is key to mastering complex concept
PENGEMBANGAN MEDIA MAZE CHASE PADA MATA PELAJARAN PAI DI SEKOLAH DASAR NEGERI RA KARTINI
Get PDFPenelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengevaluasi efektivitas media maze case pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar Negeri RA Kartini. Jenis penelitian ini menggunakan metode Research and Development Melalui metode pengembangan ADDIE adapun untuk langkah pengambilan data melalui: 1) Analisis (Analysis) 2) Desain (Design) 3) Pengembangan (Development) 4) Penerapan (Implementation) 5) Evaluasi (Evaluation). Media maze case yang interaktif dan menarik dikembangkan untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Rata-rata skor yang diberikan oleh siswa berkisar antara 4,45 hingga 4,33 menunjukkan bahwa penilaian mereka berada pada tingkat yang baik. Secara keseluruhan, total persentase respon siswa terhadap penggunaan media Maze Chase dalam pembelajaran yaitu 84% yang dalam hal ini sudah masuk kategori sangat menarik atau memuaskan
Relasi Kiai Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Madura
Get PDFAbstract Indonesia is a country that adheres to legal pluralism in the application of inheritance law. This choice has an impact on the resolution of various inheritance disputes, including those carried out by the majority of people in Madura. This study aims to determine three important points. (1) the factors causing the Madurese people to choose customary inheritance law in the distribution of inheritance assets (2), what are the techniques for resolving inheritance disputes in Madura? And (3) how is the relationship between the kiai in resolving inheritance disputes in Madura? This research is qualitative, by combining field data obtained through a series of interviews, in-depth observations. Then descriptive-analytical is carried out by analyzing the findings of data in the field using a legal sociology approach. The findings of this study are as follows. First, Madurese society in inheritance practices generally uses legal pluralism. Namely Islamic law, positive law, and customary law. However, the majority of Madurese people use customary inheritance law by dividing equally. Second, there are three models of practice in resolving inheritance disputes carried out by Madurese society in general. Namely by means of family deliberation to reach consensus, then mediation involving a kiai as a mediator, and finally taking the legal route. Third, the figure of the kiai in Madura has an important position and role in society, especially acting as a mediator when an inheritance dispute occurs. Such a pattern can create a relationship that is not only limited to patron-client, but also a broader reciprocal relationship between the two that is mutually beneficial. Keywords: Madurese Customary Inheritance Law, Kiai Relations, Inheritance Dispute
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Get PDFABSTRAK Tujuan dari penelitian ini dikemas guna memperjelas alur tujuan dari penulisan ini dengan susunan beberapa poin di antaranya yaitu: Mengkaji pengaturan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan hukum syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pengaturan hak dan kewajiban suami istri antara hukum syariat Islam dan hukum positif Indonesia, Menganalisis dampak perbedaan pengaturan tersebut terhadap kehidupan rumah tangga, serta menyusun strategi integrasi untuk mengharmonisasikan kedua sistem hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. Metodologi penelitian yang sistematis perlu diterapkan guna memecah isu yang kompleks tersebut yang mana tersusun dalam beberapa poin, meliputi : Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis komparatif untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pemikiran Al-'Adl al-Ijtima'i Yusuf al-Qaradawi dan perspektif undang-undang di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan keadilan sosial dalam keluarga serta penerapannya dalam konteks hukum keluarga Islam dan hukum perdata di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang hak dan kewajiban suami istri menurut pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan perspektif undang-undang di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada serta hubungan antara fenomena yang diteliti
PERLINDUNGAN ANAK ANGKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 DALAM PERSPEKTIF HIFDZ AL-NASL AL-GHAZALI
Get PDFABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mengaitkannya pada pemikiran hifdz al-nasl menurut Imam Al-Ghazali. Pengangkatan anak di Indonesia diatur secara hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak anak angkat, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan warisan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi pengangkatan anak, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur yang sah dan adanya pengangkatan anak ilegal. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang perlindungan anak angkat menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesejahteraan anak, meskipun tidak merubah status keturunan mereka. Perlindungan anak angkat menurut Al-Ghazali mencakup aspek fisik, sosial, dan emosional, serta mengedepankan prinsip hifdz al-nasl atau perlindungan terhadap keturunan. Studi ini menyarankan perlunya peningkatan penyuluhan hukum dan akses keadilan yang lebih luas untuk memperbaiki praktik pengangkatan anak di Indonesia, serta mengoptimalkan perlindungan terhadap anak angkat agar dapat tumbuh dengan hak-haknya yang terjamin. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan pemikiran Islam untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan anak angkat di Indonesia
MODERNITAS NUSYUZ; ANTARA POLA PENGAJARAN SUAMI TERHADAP ISTRI ATAU KDRT
Get PDFAbstractCreating a happy and eternal family is a basic concept in building a household. Realizing it is not an easy matter, disharmony between husband-and-wife relations is one of the underlying factors. The attitude of disobedience or neglect of obligations shown by the wife is the cause of the estrangement of relationships in household life, or nusyuz. This phenomenon is still the prima donna in Islamic studies. This article is included in library research using a qualitative study with a descriptive-analytical nature. The results of the study show that the nusyuz conception needs to be reinterpreted according to socio-cultural factors. The act of beating a husband against his wife, which is indicated by nusyuz, should be interpreted as a pattern of educating (educating) the wife, but it can turn into domestic violence if the act of 'beating' indicates physical violence, psychological or emotional violence, sexual violence, or neglect of the household.Keywords: Nusyuz, Husband Education for Wife, Domestic ViolenceAbstrak Mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal merupakan konsep dasar dalam membangun rumah tangga. Merealisasikannya bukan perkara mudah, disharmoni antara relasi suami istri menjadi salah satu faktor yang mendasari. Sikap tidak patuh atau pengabaian kewajiban yang ditunjukkan oleh istri menjadi penyebab renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga atau dinamakan nusyuz. Fenomena ini masih menjadi primadona dalam kajian keislaman. Artikel ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) menggunakan kajian kualitatif dengan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi nusyuz perlu reinterpretasi ulang sesuai sosio-kultural. Tindakan pemukulan suami terhadap istri yang diindikasi nusyuz hendaknya dimaknai sebagai pola pengajaran (mendidik) istri, tetapi dapat beralih menjadi KDRT jika tindakan ‘pemukulan’ tersebut terindikasi adanya kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosional, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kata kunci: Nusyuz, Pengajaran Suami Tehadap Istri, KDR
Studi Komparatif Hak-Hak Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Islam dan UU No.16 Tahun 2019 tentang pernikahan (Studi kasus putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon)
Get PDFPenelitian ini membahas Studi Komparatif Hak-Hak Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Islam dan UU No.16 Tahun 2019 tentang pernikahan (Studi kasus putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon) Latar belakang penelitian ini Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Salah satu dampak utama adalah hak-hak anak yang sering kali terabaikan pasca perceraian. Hak-hak tersebut meliputi pengasuhan (hadhanah), nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak-hak anak pasca perceraian dalam norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia lewat studi kasus putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.CN. Mengevaluasi implementasi pengaturan tersebut di Pengadilan Agama Cirebon. Menelaah peran Pengadilan Agama Cirebon dalam mengintegrasikan prinsip hukum Islam dan hukum positif.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan hukum perbandingan dan analisis dokumen. Hasil penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan menganalisis penerapan hak-hak anak pasca perceraian dalam kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai perlindungan hak anak dalam konteks keluarga dan perceraian
AKURASI POSISI GUNUNG SALAK SEBAGAI ARAH KIBLAT BAGI MASYARAKAT CIGOMBONG BOGOR PERSPEKTIF ILMU FALAK DAN FIKIH
Get PDFMuslims are commanded to worship, including prayer. In performing prayer, there are rules that have been determined and must be fulfilled, namely pillars and conditions. Facing the Qibla is one of the valid requirements in prayer, the Qibla is the closest direction to the Baitullah (Kaaba). For people who live close to the Kaaba, facing the Qibla is not a problem, but sometimes it can be a problem for people who live far from the Kaaba. One of them in Indonesia, precisely in Cigombong District, Bogor Regency, there is a unique phenomenon in the form of local wisdom regarding the direction of the Qibla, the community has a belief in Mount Salak as a benchmark for the direction of the Qibla. The formulation of the problem in this study is "What is the background to the emergence of the community's belief that Mount Salak is a benchmark for the direction of the Qibla" and "How accurate is the position of Mount Salak towards the Kaaba in Cigombong District, Bogor". This research uses a qualitative method, the data collected is through observation, interviews, documentation, and literature studies. And the tools used in this accuracy test measurement are Mizwala & Google Earth software. The results of this study, that the background of the Cigombong community's belief in Mount Salak as a benchmark for the direction of the Qibla are: the position of Mount Salak which is in the west, and the Cigombong community used to understand that if facing the Qibla it was limited to facing the kulon (west) direction which coincides with the position of Mount Salak and secondly because of local wisdom inherited from ancestors to the local community. A belief that was formed before the existence of a compass and other tools that can be used to determine the direction of the Qibla. Then in the accuracy test of Mount Salak: it turned out to be true, that Mount Salak is in the same direction as the Kaaba. However, Mount Salak or any mountain cannot be used as a benchmark in facing the direction of the Qibla. Because basically this mountain is a part of the earth that is towering and large, meaning that with the large body of the mountain, it is very impossible to face exactly the direction of the Qibla (Kaaba), and it is also unknown, that which point on the part of the mountain is exactly facing the direction of the Kaaba
Strategi Wacana Diplomatik Tiongkok dalam Perang Dagang dengan Amerika Serikat: Sebuah Perspektif Pragmatik
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi wacana diplomatik Tiongkok dalam menyikapi perang dagang dengan Amerika Serikat (AS) melalui analisis tindak tutur yang didasarkan pada teori Searle. Fokus analisis adalah pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, pada konferensi pers 8, 10, dan 14 April 2025. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dari transkrip resmi dan dianalisis melalui model interaktif Miles dkk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak tutur asertif paling dominan, diikuti direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Fungsi dan makna tindak tutur asertif digunakan untuk membentuk persepsi global yang menggambarkan AS sebagai pihak irasional. Tindak tutur direktif berfungsi dan bermakna menunjukkan dorongan agar AS menghentikan kebijakan tarif dan memilih dialog. Fungi dan makna tindak tutur komisif untuk menegaskan komitmen Tiongkok dalam membela kepentingan nasional. Tindak tutur ekspresif berfungsi dan bermakna mengungkapkan emosi dan sikap Tiongkok. Fungsi dan makna tindak tutur deklaratif sebagai wujud tindakan langsung yang dilakukan pemerintah Tiongkok, misalnya dengan memberi sanksi berupa pembatasan visa bagi tentara AS. Temuan ini menunjukkan upaya Tiongkok dalam menyampaikan pandangan, membentuk opini global, dan menunjukkan sikap diplomatik melalui tindak tutur. Semua itu berperan penting dalam membangun status dan otoritas dalam wacana politik internasional. Studi ini menekankan bahwa bahasa diplomatik bersifat ideologis dan performatif. Studi ini memperkuat pemahaman bahwa bahasa diplomatik bukanlah cara komunikasi yang netral, tetapi alat yang digunakan oleh negara-negara untuk mengekspresikan sikap ideologis, membangun identitas, dan memengaruhi persepsi publik global. Penelitian selanjutnya disarankan membandingkan wacana dari kedua negara dan mempertimbangkan aspek non-verbal yang dapat memengaruhi pesan diplomatik.China's Diplomatic Discourse Strategy in the Trade War with the United States: A Pragmatic PerspectiveThis study aims to analyze China's diplomatic discourse strategy in responding to the trade war with the United States (US) through speech act analysis based on Searle's theory. The focus of the analysis is the statements of the Chinese Ministry of Foreign Affairs spokesperson, Lin Jian, at press conferences on April 8, 10, and 14, 2025. Using a descriptive qualitative approach, data were collected from official transcripts and analyzed through Miles et al.'s interactive model. The results show that assertive speech acts are the most dominant, followed by directives, commissives, expressives, and declaratives. The function and meaning of assertive speech acts are used to shape global perceptions that portray the US as irrational. Directive speech acts function and meaning to show encouragement for the US to stop tariff policies and choose dialogue. The function and meaning of commissive speech acts are to emphasize China's commitment to defending national interests. Expressive speech acts function and meaning to reveal China's emotions and attitudes. The function and meaning of declarative speech acts are a form of direct action taken by the Chinese government, for example, by imposing sanctions in the form of visa restrictions for US soldiers. These findings demonstrate China's efforts to convey views, shape global opinion, and demonstrate diplomatic attitudes through speech acts. All of these play a crucial role in constructing status and authority in international political discourse. This study emphasizes the ideological and performative nature of diplomatic language. This study reinforces the understanding that diplomatic language is not a neutral means of communication, but rather a tool used by states to express ideological stances, construct identities, and influence global public perception. Future research is recommended to compare the discourses of both countries and consider non-verbal aspects that may influence diplomatic messages