E-Jurnal UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddin Makassar
Not a member yet
19582 research outputs found
Sort by
PEMETAAN WILAYAH DAN KARAKTERISTIK KAJIAN FILSAFAT ISLAM MODERN (SUNNI DAN SYIAH)
Get PDFThis study aims to find out the history of the birth of Sunni and Shia and how the area and characteristics of the region and the study of Islamic philosophy according to Sunni and Shia. This study uses a qualitative approach to describe and elaborate on regional mapping and characteristics of modern Islamic philosophy (Sunni and Shia) study. The way to describe the data is through several expert opinions.. The data collection technique used in this study is library research (Library Research) where library research is the activity of collecting research-related materials from scientific journals, literature, and authors. This literature study was conducted to obtain theoretical information so that researchers have a strong theoretical basis for a scientific result. The author that the origins of the birth of Shia, and Sunni, have different backgrounds, in their respective different leadership developments, and have fundamental differences in understanding, especially in matters of thought, and have a unique development in which each is very interesting . for further study and research. In this regard, of course, the results of the discussion in this paper are not final, so it is suggested that further in-depth discussions and studies are highly expected.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah lahirnya Sunni dan Syiah serta bagaimana pemetaan wilayah dan karakteristik kajian filsafat Islam menurut Sunni dan Syiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan mengelaborasi pemetaan wilayah dan karakteristik kajian filsafat Islam modern (Sunni dan Syiah). Cara mendeskripsikan data adalah melalui beberapa pendapat ahli. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dimana penelitian kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian dari jurnal ilmiah, literatur, dan penulis. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh informasi teoritis agar peneliti memiliki landasan teori yang kuat untuk sebuah hasil ilmiah. Kesipulan penulis bahwa asal muasal lahirnya Syiah, dan Sunni, memiliki latar belakang yang berbeda, dalam perkembangan kepemimpinannya masing-masing berbeda, dan memiliki perbedaan pemahaman yang mendasar terutama dalam masalah pemikiran, serta memiliki perkembangan yang unik dimana masing-masing sangat menarik. untuk studi dan penelitian lebih lanjut. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya hasil pembahasan dalam makalah ini belum final, sehingga sangat diharapkan adanya pembahasan dan kajian lebih mendalam
INTEGRASI WAHYU DAN AKAL UNTUK MEMBANGUN ARGUMENT YANG KOKOH BIDANG ILMU KALAM
Get PDFThis article discusses the importance of integrating revelation and reason in building a solid theological argument in the science of Kalam. Revelation as a source of absolute truth and reason as a rational instrument of human beings cannot be separated in the process of formulating and defending Islamic creed. Through a historical approach and analysis of the thoughts of classical and contemporary figures, this article shows how both complement each other in answering the challenges of science and da'wah. The results of this study confirm that the integration of revelation and reason is a crucial epistemological approach in the development of rational, contextual, and transformative Islamic thought, especially in education and da'wah.Artikel ini membahas pentingnya integrasi antara wahyu dan akal dalam membangun argumen teologis yang kokoh dalam ilmu Kalam. Wahyu sebagai sumber kebenaran absolut dan akal sebagai instrumen rasional manusia tidak dapat dipisahkan dalam proses perumusan dan pembelaan akidah Islam. Melalui pendekatan historis dan analisis pemikiran tokoh-tokoh klasik dan kontemporer, artikel ini menunjukkan bagaimana keduanya saling melengkapi dalam menjawab tantangan keilmuan dan dakwah. Hasil kajian ini menegaskan bahwa integrasi wahyu dan akal merupakan pendekatan epistemologis yang krusial dalam pengembangan pemikiran keislaman yang rasional, kontekstual, dan transformatif, khususnya dalam pendidikan dan dakwah
Komunikasi Politik Penyelenggara dalam Mewujudkan Ramah Dis-abilitas Pada Pemilu 2024 di Kota Kendari
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari dalam mewujudkan pemilu yang ramah disabilitas pada Pemilu 2024. Fokus kajian ini mencakup pesan politik yang disampaikan kepada pemilih disabilitas guna mendorong partisipasi mereka dalam menggunakan hak pilih, serta penyediaan fasilitas yang menunjang aksesibilitas, termasuk sarana prasarana dan pendidikan politik melalui sosialisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta analisis data melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Kendari telah melakukan dua kali sosialisasi kepada pemilih disabilitas di Kecamatan Nambo dan Kecamatan Poasia. Namun, jangkauan sosialisasi masih terbatas, dan beberapa informan mengaku tidak pernah menerima sosialisasi pada periode Pemilu 2024. Selain itu, sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum sepenuhnya menyediakan fasilitas ramah disabilitas, seperti kursi roda dan surat suara braille. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek komunikasi politik dan penyediaan aksesibilitas guna mendukung pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari dalam mewujudkan pemilu yang ramah disabilitas pada Pemilu 2024. Fokus kajian ini mencakup pesan politik yang disampaikan kepada pemilih disabilitas guna mendorong partisipasi mereka dalam menggunakan hak pilih, serta penyediaan fasilitas yang menunjang aksesibilitas, termasuk sarana prasarana dan pendidikan politik melalui sosialisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta analisis data melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Kendari telah melakukan dua kali sosialisasi kepada pemilih disabilitas di Kecamatan Nambo dan Kecamatan Poasia. Namun, jangkauan sosialisasi masih terbatas, dan beberapa informan mengaku tidak pernah menerima sosialisasi pada periode Pemilu 2024. Selain itu, sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum sepenuhnya menyediakan fasilitas ramah disabilitas, seperti kursi roda dan surat suara braille. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek komunikasi politik dan penyediaan aksesibilitas guna mendukung pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas
Global Trends of Islam and Science Research: A Bibliometric Analysis from 2014 to 2023 and the Integration in Learning
Get PDFIslam and science have had a long history and a relationship that often supports and influences each other. This research aims to study global trends in publications related to Islam and science from 2013 to 2024, which can be considered in implementing learning. Islamic and scientific research uses Biblioshiny and Vosviewer analysis to understand global trends thoroughly. Documents were taken from Scopus data with a total of 2685 which were then filtered into 323 documents using the prism method. The results of Biblioshiny's analysis show the distribution of articles per year, journal sources that publish a lot, affiliations and countries that write a lot. The results of the Vosviewer analysis in the overlay visualization show that topics related to systematic reviews, meta-analysis, and integration are the current topics carried out by researchers. Meanwhile, the topics of Islam, science, religion, and roles are often researched, while topics related to systematic reviews, meta-analysis, and integration, apart from being current topics, are also research topics that people rarely do, so they have the potential to continue to be developedThe topic of integration, which has not been widely discussed, can inspire teachers and lecturers to combine Islam and science in their classroom lessons. This approach can help students recognize that Islam sees science as a way to understand the signs of God's greatness in the universe
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN UPAH TENAGA KERJA PADA CV. MUARA KITA DI KOTA MAKASSAR
Get PDFAbstrak
Islam adalah sistem kehidupan universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Dalam muamalah prinsip tolong-menolong dapat mencakup berbagai hal salah satunya ialah kerja sama antar manusia. Dalam sebuah kerja sama juga harus ada yang namanya toleransi antar sesama, salah satunya pada penggantian jumlah upah pekerja. Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Upah Tenaga Kerja Pada CV. Muara Kita dii Kota Makassar, yang dibagi menjadi: 1) Bagaimana sistem pembagian upah tenaga kerja pada CV. Muara Kita; 2) Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap sistem pembagian upah. tenaga kerja pada CV. Muara Kita. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan (field research). Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Sistem penetapan upah yang ditetapkan oleh perusahaan CV. Muara Kita kepada pekerja dibagi menjadi 2, yaitu sistem pembayaran upah bulanan yang diberikan kepada Manajer Marketing, Finance Manajer, Purchasing, administrasi, dan pegawai tetap. Dan Menurut hukum Islam tentang aplikasi pemberian upah pada tenaga kerja dii CV. Muara Kita, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dari segi keadilan dalam pemberian upah. Di dalam perjanjian awal (akad) seharusnya dijelaskan secara mendetail mengenai penentuan jumlah upah dan ketetapan waktu pemberian upah. Hendaknya perusahaan tersebut dapat mengembangkan usaha agar ketetapan upah untuk pekerja tetap dan tidak tetap dapat sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan upah yang berlaku pada suatu wilayah.
Kata Kunci : Hukum Islam, Upah, Tenaga Kerja.
Abstract
Islam is a universal life system that regulates all aspects of human life including faith, worship, morals and muamalah. In muamalah the principle of mutual help can cover a variety of things, one of which is cooperation between humans. In a cooperation there must also be tolerance between people, one of which is the replacement of the amount of workers' wages. The main problem that will be studied in this study is how the Islamic Economic Review of Labor Wages at CV. Muara Kita in Makassar City, which is divided into: 1) What is the wage distribution system for CV. Our Estuary; 2) What are the provisions of Islamic law regarding the wage distribution system. workforce at CV. Our Estuary. The type of research that will be used is descriptive qualitative field research. The process of collecting data is done through observation, interviews, and documentation. Based on the results of the research conducted, it shows that the wage setting system set by the company CV. Muara Kita to workers is divided into 2, namely the monthly wage payment system given to Marketing Managers, Finance Managers, Purchasing, administration, and permanent employees. And according to Islamic law regarding the application of wages to workers in CV. Muara Kita, has complied with the provisions of Islamic law in terms of fairness in the provision of wages. In the initial agreement (akad) it should be explained in detail regarding the determination of the amount of wages and the stipulation of the time for giving wages. The company should be able to develop a business so that the determination of wages for permanent and non-permanent workers can comply with the provisions of Islamic law and the wage provisions that apply in an area.
Keywords: Islamic Law, Wages, Labor.Islam adalah sistem kehidupan universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Dalam muamalah prinsip tolong-menolong dapat mencakup berbagai hal salah satunya ialah kerja sama antar manusia. Dalam sebuah kerja sama juga harus ada yang namanya toleransi antar sesama, salah satunya pada penggantian jumlah upah pekerja. Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Upah Tenaga Kerja Pada CV. Muara Kita dii Kota Makassar, yang dibagi menjadi: 1) Bagaimana sistem pembagian upah tenaga kerja pada CV. Muara Kita; 2) Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap sistem pembagian upah. tenaga kerja pada CV. Muara Kita. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan (field research). Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Sistem penetapan upah yang ditetapkan oleh perusahaan CV. Muara Kita kepada pekerja dibagi menjadi 2, yaitu sistem pembayaran upah bulanan yang diberikan kepada Manajer Marketing, Finance Manajer, Purchasing, administrasi, dan pegawai tetap. Dan Menurut hukum Islam tentang aplikasi pemberian upah pada tenaga kerja dii CV. Muara Kita, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dari segi keadilan dalam pemberian upah. Di dalam perjanjian awal (akad) seharusnya dijelaskan secara mendetail mengenai penentuan jumlah upah dan ketetapan waktu pemberian upah. Hendaknya perusahaan tersebut dapat mengembangkan usaha agar ketetapan upah untuk pekerja tetap dan tidak tetap dapat sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan upah yang berlaku pada suatu wilayah.
Kata Kunci : Hukum Islam, Upah, Tenaga Kerja
PERAN BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN: STUDI KASUS DI KOTA BESAR
Get PDFAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam penyelesaian sengketa konsumen di kota-kota besar di Indonesia. Fokus studi diarahkan pada efektivitas, mekanisme, dan kendala yang dihadapi oleh BPKN dalam menjalankan fungsinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Jakarta dan Surabaya. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak BPKN, pelaku usaha, dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPKN cukup signifikan sebagai lembaga advokasi dan rekomendasi kebijakan, namun keterbatasan kewenangan eksekutorial dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi BPKN menjadi hambatan utama dalam penyelesaian sengketa konsumen secara efektif.
Kata Kunci: BPKN, sengketa konsumen, perlindungan hukum, kota besar, penyelesaian sengketa
Abstract
This study aims to analyze the role of the National Consumer Protection Agency (BPKN) in resolving consumer disputes in major cities in Indonesia. The research focuses on the effectiveness, mechanisms, and challenges faced by BPKN in carrying out its functions. A qualitative approach was employed using a case study method conducted in Jakarta and Surabaya. Data were collected through in-depth interviews with BPKN representatives, business actors, and consumers. The findings indicate that BPKN plays a significant role as an advocacy and policy advisory institution. However, the lack of executive authority and the limited public understanding of BPKN's functions are key obstacles to effective consumer dispute resolution.
Keywords: BPKN, consumer disputes, legal protection, major cities, dispute resolutio
DINAMIKA PEMBENTUKAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU 2024
Get PDFAbstrak
Penelitian ini membahas dinamika pembentukan koalisi partai politik dalam pemilu 2024 di Indonesia yang ditandai dengan munculnya tiga koalisi besar untuk mendukung calon presiden dan calon wakil presiden. Koalisi ini terbentuk sebagai tanggapan terhadap sistem presidensial multipartai yang memerlukan kolaborasi partai-partai politik untuk menciptakan pemerintahan yang stabil. Studi ini berfokus pada dua aspek utama yakni apakah pembentukan koalisi lebih mengarah pada konsolidasi kekuasaan atau kemitraan demokratis, dan apa implikasi koalisi besar terhadap kualitas demokrasi khususnya terkait mekanisme check and balances. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan data sekunder dari dokumen dan media terkait. Hasilnya mennjukkan bahwa koalisi dalam pemilu 2024 cenderung didorong oleh pragmatisme politik dan kalkulasi elektoral, sementara kesamaan ideologi menjadi kurang dominan yang mana dapat melemahkan sistem check and balance serta memperkuat oligarki meskipun terdapat upaya membangun konsensus program antar partai, langkah ini masih belum kuat untuk menyeimbangkan konsolidasi kekuasaan.
Kata Kunci : Koalisi Partai Politik, dan Pemilu 2024
Abstract
This research discusses the dynamics of political party coalition formation in the 2024 elections in Indonesia, which is characterized by the emergence of three major coalitions to support presidential and vice presidential candidates. These coalitions were formed in response to a multiparty presidential system that requires the collaboration of political parties to create a stable government. This study focuses on two main aspects, namely whether the formation of coalitions leads to power consolidation or democratic partnerships, and what are the implications of grand coalitions for the quality of democracy, especially related to the mechanism of checks and balances. This research uses a qualitative-descriptive approach with secondary data from relevant documents and media. The results show that coalitions in the 2024 elections tend to be driven by political pragmatism and electoral calculations, while ideological similarities become less dominant, which can weaken the check and balance system and strengthen the oligarchy. Although there are efforts to build consensus programs between parties, this step is still not strong enough to balance power consolidation.
Keywords : Political Party Coalition, and 2024 Electio
Penolakan Harta Warisan Oleh Ahli Waris Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata
No full textThis research discusses the legal implications of the rejection of inherited property in the perspective of Islamic law and the Indonesian civil law system (Civil Code). In Islamic law, the rejection of inherited property is understood as the resignation of an heir or several heirs from their right to receive a share of the inheritance, provided that it can be accompanied by the provision of compensation either from the inherited property itself or from other heirs, as stipulated in Article 183 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Meanwhile, in the Civil Code Article 1057-1058, the refusal is made expressly through an official statement before the Registrar of the District Court in the jurisdiction where the inheritance is open. This research uses a normative juridical method with a comparative approach to analyze the doctrines of classical Islamic inheritance law and the provisions of positive Indonesian legislation. The results show that in Islamic law, rejection does not erase the status of heirs, but only serves as a voluntary relinquishment of rights. In contrast, in the civil law system, rejection causes a person to be considered never to be an heir so that all rights and obligations, including the obligation to pay off the testator's debt, are canceled. This difference indicates a difference in legal philosophy: Islamic law emphasizes family management and balance of justice between heirs, while civil law emphasizes procedural certainty and protection of third parties, especially creditors. This study emphasizes the importance of harmonizing the principles of the two legal systems within the framework of Indonesia's pluralistic inheritance law to prevent inheritance disputes.Artikel ini berisi tentang konsep, perbedaan, dan persamaan penolakan harta warisan oleh ahli waris dalam hukum Islam dan KUH Perdata. Hasil menunjukkan bahwa penolakan harta warisan dalam hukum Islam bermakna pengunduran diri seseorang atau sebagian orang dari menjadi ahli waris dalam menerima bagian warisannya, namun diberikan imbalan baik berupa dari harta warisan itu sendiri ataupun imbalan dari ahli waris lainnya (Pasal 183 KHI). Sedangkan dalam KUH Perdata Pasal 1057-1058, penolakan harta warisan dilakukan secara tegas dengan memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Selain itu, sikap penolakan harta warisan oleh ahli waris akan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sehingga haknya dalam menerima harta warisan dan kewajibannya akan gugur termasuk dalam melunasi hutang-hutang pewaris
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER TERHADAP TRANSAKSI VALUTA ASING : A Comparative Study of International Civil Law and Contemporary Islamic Law
No full textForeign currency transactions in Indonesia are regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2011 concerning Currency, which makes the Rupiah the only legal tender in Indonesia, with exceptions for certain transactions such as international trade and foreign exchange transactions conducted through banks authorized by Bank Indonesia. This study was a normative juridical with a comparative approach that intended to compare two views of private international law and contemporary Islamic law through secondary data sources. The results of the study indicated that in private international law, foreign exchange transactions were regulated by freedom of contract, which limited the application of international legal norms. On the other hand, in Islamic Law, foreign exchange transactions must be carried out with the principle of justice and avoid practices involving usury, maysir (speculation), and gharar (uncertainty). Islamic law recommends that transactions be carried out in cash (spot), which is in accordance with sharia provisions to avoid prohibited speculative elements. Although these two legal systems have different approaches, both aim to ensure fair transactions by applicable provisions. Therefore, in practice, foreign exchange transactions must meet the principles of transparency, fairness, and compliance with existing regulations, both in the national legal system and Islamic law, to avoid practices that are detrimental and inconsistent with applicable laws.Transaksi jual beli mata uang asing di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menjadikan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, dengan pengecualian untuk transaksi tertentu seperti perdagangan internasional dan transaksi valuta asing yang dilakukan melalui bank yang terotorisasi oleh Bank Indonesia. Penelitian berjenis yuridis normative dengan pendekatan perbandingan yang bermaksud membandingkan dua pandangan hukum perdata Internasional dan hukum Islam kontemporer melalui sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Perdata Internasional, transaksi valuta asing diatur dengan kebebasan berkontrak yang membatasi penerapan norma-norma hukum internasional. Di sisi lain, dalam Hukum Islam, transaksi valuta asing harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan menghindari praktik yang melibatkan riba, maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Hukum Islam menganjurkan transaksi dilakukan secara tunai (spot), yang sesuai dengan ketentuan syariah untuk menghindari unsur spekulasi yang dilarang. Meskipun kedua sistem hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya bertujuan untuk memastikan transaksi yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam praktiknya, transaksi valuta asing harus memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada, baik dalam sistem hukum nasional maupun hukum Islam, untuk menghindari praktik yang merugikan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku
TINJAUAN MASHALIH AL-MURSALAH TERHADAP IDAH SUAMI MENURUT SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021
Get PDFThis study discusses the concept of 'iddah for men (syibh al-iddah) based on the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance (Dirjen Bimas Islam) No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning Marriage During a Woman's 'Iddah Period. The research is analyzed through the maslahah al-mursalah approach, which explores aspects of benefit (maslahah), ease, and the prevention of harm (dharar). The concept of 'iddah for men is not explicitly regulated by definitive (qath’i) scriptural texts, making the istislahi method relevant for legal reasoning (istinbath al-hukm). The objective of this study is to examine how maslahah al-mursalah views 'iddah for men, based on the aforementioned circular. This research is qualitative in nature, using a library research approach with a descriptive-analytical method. The findings indicate that 'iddah for men provides benefits to both former husbands and wives, even though there is no explicit (qath’i) command in the Qur'an or the Hadith of the Prophet (peace be upon him) regarding it. Thus, the study concludes that the implementation of 'iddah for men, as outlined in the circular, is obligatory based on maslahah considerations, in order to prevent potential harm (dharar).Penelitian ini membahas tentang idah suami (syibh al-iddah) berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri. Penelitian ini dianalisis melalui pendekatan mashalih al-mursalah, yaitu suatu pendekatan dengan menggali aspek kemaslahatan, kemudahan, dan hilangnya bahaya (dharar). Idah suami/syibh al-iddah tidak diatur secara qath’i oleh nash, sehingga metode istishlahi relevan digunakan dalam istinbath hukumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan mashalih al-mursalah terhadap idah suami berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research dengan metode penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa idah suami memberikan kemaslahatan kepada bekas suami dan istri meski secara lafdziyah tidak ditemukan perintah idah bagi suami secara qath’i dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi saw. Dengan demikian ditemukan bahwa idah suami sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 berdasarkan pertimbangan mashalih-nya wajib dilaksanakan oleh setiap bekas suami dalam masa idah istrinya untuk menghindari dharar