Hasanuddin University Graduate School: Open Journal Systems
Not a member yet
907 research outputs found
Sort by
Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu sebagai Pelaksanaan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Get PDFDalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar merupakan satu-satunya acuan bagi pemerintah dan masyarakat sebagai landasan gerak kehidupan. Pengabaian terhadap ketentuan dan aturan Konstitusi khususnya bagi pemerintah akan berimplikasi munculnya gugatan pelanggaran hukum paling serius yang menyebabkan pemakzulan. Oleh karena itu, tidak boleh ada satupun dari janji konstitusi yang dapat dilanggar pemerintah apalagi hal tersebut terkait dengan kewajiban penegakan hukum dalam kerangka negara hukum dan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang salah satunya adalah tentang hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif yang secara jelas dinyatakan tegas dalam Konstitusi RI. Sejak pemerintahan orde baru yang didalamnya banyak terjadi peristiwa pelanggaran berat HAM, berakhir, tidak satupun pemerintahan sesudahnya menjalankan kewajiban dan prinsip tersebut secara benar dan patut. Akibatnya tidak hanya Konstitusi yang dilanggar, akan tetapi berbagai persoalan masa lalu menggumpal menyumpal lancarnya gerak bangsa ini menuju masa depan
Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Get PDFDalam upaya untuk mencapai tujuan negara, pembangunan nasional dilakukan oleh semua komponen bangsa. Pembangunan nasional dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah melalui suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam, peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan dan penataan ruang menjadi aspek penting sebagai landasan hukum, di mana materi muatan serta tujuan peraturan tersebut tidak hanya bersumber dari ilmu hukum, namun juga bersumber dari ilmu-ilmu pengetahuan bidang lingkungan dan tata ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Ruang lingkup penelitian yuridis normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap inventarisasi hukum positif dan penelitian terhadap sistematika hukum. Permasalahan pengaturan dalam bidang lingkungan dan tata ruang di Indonesia dalam rangka pembangunan berkelanjutan pada awalnya bersumber pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal materi muatan yang diatur memiliki kecenderungan tidak lagi bersumber pada ilmuilmu pengetahuan yang melandasi undang-undang bidang lingkungan dan tata ruang. Konsep pembaruan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan dan tata ruang di Indonesia dalam rangka pembangunan berkelanjutan harus dikaji dari segi keilmuan dengan pendekatan utuh menyeluruh, inter dan multidisipliner serta lintas sektoral dengan mengharmoniskan ilmu terkait lingkungan dan tata ruang dengan asas, teori dan filsafat dalam ilmu hukum
Penguatan Kelembagaan MPR dalam Sistem Ketatanegaran Negara Republik Indonesia
Get PDFPerubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam sidang-sidang MPR 1999-2000 telah merombak sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk menyangkut kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga negara. MPR sebagai salah satu lembaga negara yang walau masih dipertahankan sampai saat ini, namun termasuk yang mengalami banyak perubahan. Di antara perubahan tersebut adalah terkait dengan kedudukannya yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden yang biasa dilakukan setiap 5 tahun sekali. MPR juga tidak lagi diberi kekuasaan untuk menetapkan GBHN, dan lain-lain. Tulisan ini mengkaji tentang upaya penguatan MPR tersebut sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan RI. Metode yang digunakan dalam menganalisis isu tesebut adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan konsep (conceptual aproach). Dari pengkajian disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kelembagaan MPR dalam Sistem Ketatanegara Republik Indonesia antara lain adalah: (1) Merekonstruksi (meluruskan) pemahaman (persepsi) tentang kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan RI; (2) MPR hendaknya berhak untuk meminta dan menilai kinerja lembaga-lembaga negara; (3) MPR juga hendaknya diberi kewenangan untuk menilai produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang melaksanakan UUD apakah sesuai dengan kemauan UUD; (4) MPR hendaknya diberikan kewenangan untuk membuat GBHN
The Development of New Clinical Legal Education Courses at the Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar- Indonesia: Challenges and Prospects
Get PDFClinical subjects are a new model in Faculty of Law Hasanuddin University’s curriculum. It currently is implementing four legal clinics: (1) a civil law clinic; (2) a criminal law clinic; (3) an anti-corruption law clinic; and (4) an environmental law clinic. All of these clinics have been adopted in FH-UNHAS’s curriculum. This paper will focus on those subjects as new clinics and the students as new clinicians. It also discusses many challenges we face in managing the clinics and ensuring that all clinic students are able to engage in quality programming while working with our partners (local civil society organizations [CSOs] and formal justice institutions, such as District Courts and Provincial Prosecutor Offices)
Urgensi Kejaksaan Diatur oleh Konstitusi
Get PDFEksistensi kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi yang dilematis selama ini. Di satu sisi, kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang menjalankan kekuasaan penuntutan secara independen, sedangkan di sisi lain adalah bagian dari lembaga pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan selama ini dirasakan menyebabkan independensi kejaksaan tidak optimal sehingga muncul stigma bahwa kejaksaan hanyalah sebagai alat kekuasaan dari yang memerintah. Selain itu, ditinjau dari segi pengaturan yang hanya berdasarkan undang-undang, kejaksaan tidak mempunyai legal standing sebagai organ konstitusi yang mempunyai kewenangan konstitusional sehingga kedudukannya saat ini tidak merefleksikan urgensitas tugas dan fungsi yang dimilikinya. Dalam upaya menata institusi kejaksaan ke depan sebaiknya diatur langsung oleh konstitusi. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan kejaksaan sebagai bagian dari main state organ yang mempunyai legal standing sama seperti lembaga penegak hukum lainya, yaitu Kepolisian dan Pengadilan (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi). Selain itu, untuk memerkuat dan memerjelas kedudukan sebagai lembaga negara, memusatkan kewenangan penuntutan berada di kejaksaan sebagai central of authority, membenahi hubungan kelembagaan antar sesama penegak hukum maupun lembaga terkait dan memperkuat independensi kejaksaan dalam menjalankan fungsi penuntutan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia
Strengthening Pela-Gandong Alliance Based on John Rawls’ Theory of Justice
Get PDFPela-Gandong could be seen as an alliance among two or more villages in Central Maluku territory. Pela-Gandong, besides as brotherhood and friendship among them,this alliance also shared common purpose of cooperation and collective security. Conflict in the beginning of 1999 draws up public attention to the effectiveness of the principles which contains in pela-gandong alliance. Important question come forward because of the plurality condition among current Indonesian society. Should pela-gandong principles nowadays, still playing role to develope social, economy and cultural life of Maluku traditional society? The purpose of this writings is to find out the weaknesses of pela-gandong alliance(s). Based on this, it should offers some suggestion how to strengthening the principles of pela-gandong alliance into the state and the social life in Indonesia
Extracting Apis dorsata Binghamii Honey using Incision Technique
Get PDFAt the time of the flowering season arrives, honey bee colonies will actively fill the nest with honey, pollen and puppies. Along with the honey gatherers are also actively seeking to take the honey bee hive. Honeycomb (Apis dorsata Binghami) which has a hanging nest in trees was often taken by humans in an unproductive ways causing many young bees and hive contents besides honey, often wasted for the next harvest. The purpose of this study was to determine the slicing method honeycomb Apis dorsata Binghami in nature, which can speed up the next process in honey harvesting cycle. The sample consisted of eight observations of bee hive of Apis dorsata Binghami with four treatments and two replicates. Treatment P1 was slicing across the honeycomb, whereas nP2 treatment was the slicing/take part contains the honey hive, and treatment P3 used slicing whole beehive and later taped the sliced nest. P4 treatment had the honey extracted from the honey productive parts and then taped back the ex- slices from the middle of the nest. The results showed that the fastest time of bee colonies Apis dorsata Binghami back to the original nest is P4 treatment for it only took 0.000439 days while P2 took 0.000590 days. On the other hand P1 and P3 treatments took more than 80 days. Extracting just the honey from its nest will accelerate the bee colony reoccupation of their nest, compared with the whole slicing of the beehive. The faster the bee colony occupied the nest will result in quicker repair activities of the hive. The honey will be filled much faster for the next harvest revisits
An Early Detection of Latent Infection of Ralstonia solanacearum on Potato Tubers
Get PDFRalstonia solanacearum is not only a soil-borne pathogen but also a seedborne bacterial pathogen. National Seed Agency require that seed-source (G0) must free from bacterial wilt infection (0%) in potato seed certification process. This study aimed to determine an early and accurately detection of Ralstonia solanacearum in potato seedsource production (G0) on aeroponics cultivation system, which previously treated with microbial antagonists and artificialy infected with Ralstonia solanacearum. Seed potatoes were obtained from the previous study. Antagonist isolates NS01, S04, G06, and NG02 were applied separately in aeroponic system in nutrient solution, then artificially infected with R. solanacearum. These four isolates is quite effective inhibite R. solanacearum infection in potato aeroponic system with the intensity attach of 5, 7, 9 and 21% respectively, compared to 100% in control. Although the symptoms of wilt disease were appeared in plants, but the seeds did not show typical symptoms. In the positive control that inoculated with R. solanacearum without antagonists, revealing immediately wilt and death of plants, 14 days after inoculation. The result of polymerace chain reaction (PCR) using OLI1 and Y2 primers on tubers without antagonist with 100% disease incidence showed, that all of the tuber have positive results indicated by the appearance of DNA bands in the size of 287 bp. From visually healthy seeds sample resulted from antagonist treatment, only few of them have positive result and mostly other tubers showed negative result. This means that the role of antagonists on suppression of wilt disease, cannot totally guarantee the tubers free from latent infection of R. solanacearum
Price Behavior and Market Integration of Shallot in Java Indonesia
Get PDFIn Indonesia, shallot is a main seasonal vegetable crop that is always needed by society. This condition leads to price fluctuation in producers and consumers level. The purpose of the paper is to examine price behavior, market integration, and leading market of shallot in Indonesia. This study uses producers and consumers monthly prices data at two producer’s markets (Cirebon, Brebes and Nganjuk district in java) and consumer’s market in Kramatjati Central Market, Jakarta ( KCMJ) during 2009-2013. Shallot price behavior is analyzed by Coefficient of Variation (CV). Market integration is analyzed by Engle and Granger model of co-integration. Granger causality test is used to identify the leading market. Result from the study show that monthly price behavior of shallot during 2009-2013 in producers and consumers market area have the same pattern. Shallot price in producers market is relatively more volatile than that of consumers market. Shallot price in Brebes relatively more volatile than that of in Cirebon and Nganjuk. As much as 50% shallot market integration in Indonesia is strong. In relationship of Nganjuk-KCMJ more integrated than of Brebes-KCMJ.In relationship of Cirebon-KCMJ also integrated despite weak. It takes six months to make adjustment if there is imbalance in the short-term relationship between Nganjuk-KCMJ and seven months for Brebes-KCMJ. The producer’s markets in Cirebon, Brebes and Nganjuk influence consumer’s market in KCMJ in determination shallot price. Two-way relationship accur between Cirebon-KCMJ, Brebes-KCMJ and Nganjuk-KCMJ in determination of shallot price, but in the difference lag. If price fluctuation occurred in fact, the government might not carry out intervention, because market mechanism was able to customized it
Legal Guarantees and Inconsistency of State Recognition to the Right of Religion/Belief in Indonesia
Get PDFThe right to freedom of religion/belief has been guaranteed by law in Indonesia, but there are still going on some violations of the right to freedom of religion/belief in the various regions. The purpose of this study was to determine the form of the legal guarantee of the right to freedom of religion/belief in Indonesia, shape inconsistencies state recognition of the right to religion/belief in Indonesia, and efforts to improve the rights of religion/belief in Indonesia. This paper uses a normative study. It was found that there are some rules that apply in Indonesia, which may hinder the implementation of the right of religion/belief, thus causing the occurrence of cases of rights violations religion/belief in some areas, should therefore rules should be immediately revoked. The conclusions of this paper are contained inconsistent state recognition of the right to religion/ belief in Indonesia