Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Not a member yet
5673 research outputs found
Sort by
Putusan Verstek Dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016)
Get PDFAbstract The rapid progress of science, communication technology and infotmatika today has supported the expansion of the space for trade in goods and services which has helped increase the development of the economic sector. The research method used in this research is normative juridical, with secondary legal data, the secondary data includes 3 (Three) types, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials and then accompanied by identification and clarification of legal facts as additional data. This research aims, First, to know and analyze the legal force of the decision of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in Purbalingga. Second, to find out the obstacles faced by the parties in dispute resolution at the Consumer Dispute Resolution Agency in resolving consumer disputes. BPSK decisions that are final, and binding based on the results of conciliation, arbitration, and mediation, have a final meaning meaning that the dispute resolution is over and finished, while the meaning of binding means that it applies forcefully and must be carried out by the parties. BPSK decisions from the results of conciliation, arbitration, and mediation are final and binding and only apply within the scope of settlement at BPSK. Keywords: Consumer, Dispute AbstractPesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan infotmatika saat ini telah mendukung perluasan ruang gerak perdagangan barang dan jasa yang ikut meningkatan perkembangan bidang perekonomian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan data hukum sekunder, data sekunder tersebut mencakup 3 (Tiga) jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier lalu disertai dengan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum sebagai data tambahan. Pada penelitian ini bertujuan, Pertama untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Purbalingga. Kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi para pihak dalam penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen. Putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat berdasarkan hasil konsiliasi, arbitrase, dan mediasi, memiliki makna final berarti penyelesaian sengketa sudah berakhir dan selesai, sedangkan makna mengikat berarti berlaku memaksa dan harus dijalankan para pihak. Putusan BPSK dari hasil konsiliasi, arbitrase, dan mediasi bersifat final dan mengikat hanya berlaku dalam lingkup penyelesaian di BPSK. Keywords: Konsumen, Sengketa
Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigation) Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A
Get PDFAbstractThis study discusses issues related to the implementation of electronic litigation (E-Litigation) based on the 2019 Order No. 1 of the Supreme Court of the Republic of Indonesia on Case Management and Proceedings in Electronic Courts. This study discusses the implementation of electronic litigation (E-Litigation) in the resolution of divorce cases at the Class I-A Purwokerto Religious Court. The purpose of this study is to determine the conduct of electronic court proceedings in the resolution of divorce cases and the conduct of electronic court proceedings without the consent of either party in Purwokerto Class I-A Religious Court. This research uses a normative legal method, which is a method conducted through library research or the study of primary data, namely secondary data, namely laws, and regulations. The completion of this study is not yet effective. According to the Supreme Court of the Republic of Indonesia for 2021, this is also supported by data from the Class I-A Religious Court, Purwokerto. From January to October 2022, 783 divorce cases were registered for E-Court, but only 5 were resolved through e-litigation. The data shows that the introduction of electronic court procedures for resolving cases before the Class I-A Purwokerto Religious Court is still not effective. Keywords: e-litigation, divorce, class I-A Purwokerto religious court AbstrakPenelitian ini membahas permasalahan mengenai penerapan Persidangan Elektronik (E-litigation) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Persidangan Elektronik (E-litigation) Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I-A. Tujuan penelitian ini mengetahui implementasi persidangan elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian dan pelaksanaan persidangan elektronik apabila tidak adanya persetujuan dari salah satu pihak di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I-A. Metode penelitian ini merupakan, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan metode dilakukan melalui studi pustaka (library research) atau menelaah data utama yakni data sekunder yaitu Peraturan Perundang-Undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum efektif. Menurut data laporan Mahkamah Agung RI tahun 2021. Hal ini juga didukung oleh data dari Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I-A. Pada bulan Januari hingga Oktober 2022, ada 783 Perkara Perceraian yang melakukan pendaftaran E-Court, namun hanya 5 yang diselesaikan melalui persidangan elektronik (E-litigation). Data tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan persidangan secara elektronik masih belum efektif untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I-A.Kata kunci: persidangan elektronik, perceraian, pengadilan agama Purwokerto kelas I-
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas)
Get PDFAbstractGovernment Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline which has been replaced by the issuance of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline. The Banyumas Regency Personnel and Human Resources Development Agency has recorded 2 (Two) State Civil Apparatus who are threatened with severe sanctions due to disciplinary violations. Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline which has been replaced by Government Regulation Number 94 of 2021 concerning civil servant discipline Significant differences exist in the sanctions for moderate and severe violations. This article aims to analyze the settlement for indisciplinary civil servants in doing their work and the factors that become obstacles in the settlement of indisciplinary civil servants in Banyumas Regency. The research method used in this research is normative juridical. Research on the settlement of indiscipline imposed by the Banyumas Regency Personnel and Human Resources Development Agency has been carried out based on Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline with evidence that cases of indiscipline violations from 2020 to 2022 can be resolved properly. Factors that become obstacles are due to the lack of supervision and guidance of civil servants on violations of discipline committed by authorized officials, as well as the influence of a bad environment, causing habits of violation of discipline, they consider that these violations can still be tolerated. Keywords: violation, indiscipline, civil servants Abstract Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah diganti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas mencatat 2 (Dua) Aparatur Sipil Negara Yang terancam terkena sanksi berat karena pelanggaran Indisipliner. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah diganti Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil Perbedaan yang signifikan terdapat dalam sanksi hukuman pelanggaran tingkat sedang dan tingkat berat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang penyelesaian bagi para Pegawai Negeri Sipil yang indisipliner dalam melakukan pekerjaannya dan Faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian indisipliner Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Penyelesaian Indisipliner yang di jatuhkan Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas telah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan adanya bukti bahwa kasus pelanggaran Indisipliner yang selama tahun 2020 sampai 2022 dapat di selesaikan dengan baik. Faktor yang menjadi hambatan dikarenakan Pegawai Negeri Sipil tersebut kurang dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang, serta pengaruh lingkungan yang kurang baik, menimbulkan kebiasaan terjadinya pelanggaran disiplin, mereka menganggap bahwa pelanggaran tersebut masih bisa di tolerir. Keywords: pelanggaran, indisipliner, pegawai negeri sipil
Kualitas Hidup Mahasiswa Penghafal Al-Qur'an
Get PDFStudents who memorize the Qur'an and reside in an Islamic boarding school carry significant responsibilities and face considerable burdens due to numerous tasks and duties within the campus and its environment. These challenges can impact their overall well-being. This study aims to depict the quality of life experienced by students who memorize the Qur'an at Darussalam Islamic Boarding School in Dukuhwaluh Purwokerto. Using in-depth interviews based on WHOQoL-BREF criteria, the research explores dimensions such as physical health, psychological well-being, social interactions, and living conditions. Four student participants were involved in this study. Data analysis employed descriptive phenomenological techniques. The findings indicate that memorizing the Qur'an holds profound personal significance for each participant, notably contributing to an enhanced quality of life. This is attributed to their positive self-acceptance across physical, psychological, social, and environmental aspects
Psikoterapi Islam: Media Pendidikan dan Spiritual Healing Bagi Korban dan Pelaku Bullying di Sekolah
Get PDFSekolah menjadi salah satu tempat yang sudah selayaknya ibarat rumah kedua bagi anak. Akan tetapi, sekolah juga bisa menjadi salah satu faktor munculnya berbagai permasalahan anak. Kurangnya pengawasan dari orang tua, hingga berbagai masalah yang di temui oleh anak saat di sekolah seperti bullying, anxiety, dan yang lainnya bisa menjadi permasalahan serius jika tidak mendapat perhatian lebih. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu penanganan untuk menggali, mengatasi, serta mengevaluasi berbagai kemungkinan permasalahan yang di temui oleh anak di lingkungan sekolah, salah satunya yaitu melalui Psikoterapi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi psikoterapi islam di sekolah serta seberapa efektivitasnya penerapan psikoterapi islam dalam menjawab permasalahan-permasalahan anak di sekolah. Adapun, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Adapun, temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur ilmiah serta sumber bacaan
Analisis Penyelesaian Perkara Gugatan Biasa Ekonomi Syariah dengan Upaya Mediasi pada Pengadilan Agama Purbalingga
Get PDFTujuan penelitian ini adalah mengkaji serta menganalisa pelaksanaan penyelesaian perkara gugatan biasa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Purbalingga. Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui prosedur mediasi serta tingkat keberhasilan mediasi khusus perkara gugatan biasa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Purbalingga dalam lima tahun terakhir ini. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang memakai metode kasus dan metode perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini, adalah bahwa tingkat keberhasilan mediasi pada penyelesaian perkara gugatan biasa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Purbalingga masih rendah dikarenakan adanya beberapa hambatan antara lain, pertama faktor ketidakhadiran salah satu pihak berperkara dalam mediasi, kedua faktor biaya mediasi, ketiga faktor waktu mediasi, keempat faktor kondisi psikologis para pihak saat mediasi, kelima faktor oknum pengacara yang mendampingi salah satu atau para pihak, dan keenam faktor sarana dan prasarana mediasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu untuk segera diatasi dengan berbagai strategi atau upaya dari pihak Pengadilan Agama Purbalingga selaku Lembaga Pemberi Layanan kepada Para Pencari Keadilan
Tradisi Rereb Bagi Masyarakat Siremeng: Perpaduan Nilai Budaya Jawa dan Ajaran Agama Islam
Get PDFRereb adalah istilah lain dari tradisi menguburkan ari-ari atau placenta. Namun tradisi Rereb di Desa Siremeeng benanr-benar berbeda dengan tempat lain karena ada nilai budaya dan agama didalamnya. Latar belakang dari penelitian ini dari salah satu aktifitas budaya menguburkan ari-ari (Rereb) dimana didalamnya ada perpaduan budaya Jawa dan ajaran agama Islam dan dilakukan secara harmonis bagi masyarakat Desa Siremeng, Kec. Pulosari, Kab. Pemalang. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan etnografi, dimana peneliti mengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Peneliti menemukan hasil yang menunjukan bahwa secara budaya jawa terdapat nilai yang terkandung dalam tradisi Rereb yaitu orang tua harus memperhatikan aspek a) sandang, pangan, papan seperti kebutuhan dasar manusia, namun ada satu hal yang peneliti temukan yaitu terdapat kebutuhan pendidikan dalam tradisi Rereb. Sedangkan dalam budaya Islam didalamnya terdapat aktifitas a) Pensucian ari-ari, yaitu memandikan dan mewudlukanya, b) Pemberian nasihat (wekas) berupa tidak durhaka kepada Tuhan/Allah (musyrik), kedua orang tua, guru-guru dan kepada sesama muslim. Tradisi Rereb sudah eksis dari sedia kala dan diwariskan lintas generasi, didalamnya mengandung nilai budaya jawa sekaligus ajaran agama Islam
PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH PLASTIK JENIS HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE) TERHADAP KUAT TEKAN PAVING BLOCK
Get PDFPaving block (bata beton) adalah komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen portland, air dan agregat dengan atau tanpa bahan lainya. Pada umumnya paving block dipakai untuk trotoar, perkerasan jalan, perkerasan halaman, lahan parkir, area industri dan pelabuhan. Plastik HDPE (High Density Polyethylene) merupakan polyethylene termoplastik yang terbuat dari minyak bumi. Penelitian ini menggunakan campuran plastik HDPE dikarenakan plastik HDPE memiliki daya tahan terhadap temperature yang tinggi mencapai 120°, HDPE juga lebih keras dan tahan terhadap bahan kimia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kuat tekan dan daya serap air paving block dengan penggantian sebagian pasir menggunakan plastik HDPE. Metode penelitian ini dilakukan secara eksperimen. Variasi campuran yang digunakan adalah 0%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5% dari volume agregat halus, pengujian dilakukan ketika paving block telah berumur 28 hari. Hasil pengujian kuat tekan rata-rata adalah sebagai berikut : kuat tekan variasi 0% adalah13,60 Mpa, kuat tekan variasi 0,2% adalah 8,19 Mpa, kuat tekan variasi 0,3% adalah 5,49 Mpa, kuat tekan variasi 0,4% adalah 5,22 Mpa dan kuat tekan variasi 0,5% adalah 3,15Mpa. Hasil pengujian penyerapan air dengan variasi 0% sebesar 9,62%, variasi 0,2% sebesar 9,66%, variasi 0,3% sebesar 9,73%, variasi 0,4% sebesar 10,74% dan variasi 0,5% sebesar 11,7%. Hasil kuat tekan dengan variasi penambahan plastik HDPE belum memenuhi standar mutu paving block menurut SNI 03-0691-1996 yaitu minimal kuat tekan 10 Mpa. Pengujian penyerapan air yang memenuhi syarat paving block menurut SNI 03-0691-1996 yaitu pada variasi campuran 0%, 0,2%, 0,3%
Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Elektronik kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Banjarnegara
Get PDFE-SAKIP, atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dibangun sebagai respons terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja instansi pemerintah. Dalam era digital saat ini, masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pemerintah merespons tuntutan ini dengan membangun E-SAKIP, sebuah sistem yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah secara elektronik. Dalam rangka pelaksanaan AKIP, dilakukan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah, untuk pemantauan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah dalam rangka mengukur capaian tujuan, sasaran, indikator, target, dan strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah difusi ilmu pengetahuan dan teknologi (DIPT), yaitu suatu proses penyebaran dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melibatkan interaksi antara sumber, saluran, dan penerima. DIPT dilakukan melalui empat tahap, yaitu: (1) penyadaran, (2) penilaian, (3) adopsi, dan (4) penguasaan. Dalam setiap tahap, peserta pelatihan mendapatkan informasi, demonstrasi, latihan, dan bimbingan dari para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kesimpulan dari pelatihan ini adalah bahwa kegiatan pelatihan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Peserta pelatihan merasa mendapatkan manfaat dari pelatihan ini dan berkomitmen untuk menerapkan ilmu dan keterampilan yang didapat di instansi masing-masing. Pelatihan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah
Perancangan dan Implementasi Sistem Pewaktu Digital Pada Lomba Panjat Dinding
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pewaktu digital untuk kompetisi panjat dinding yang sesuai dengan standar International Federation of Sports Climbing (IFSC). Pengukuran waktu dalam kompetisi speed climbing saat ini menggunakan sistem mekanik-listrik yang akurat untuk memastikan akurasi dan keadilan, khususnya untuk menentukan pemenang ketika terjadi seri. Sistem pewaktu digital yang dirancang dalam penelitian ini menggunakan mikrokontroler Arduino Mega 2560 sebagai pusat kendali. Komponen utama termasuk sensor garis TCRT-5000 untuk mendeteksi start dan false start, sensor sentuh sebagai penentu akhir waktu, push button untuk kontrol instruksi, buzzer sebagai indikator suara, dan display dot matrix untuk menampilkan waktu secara digital. Sistem ini juga dirancang untuk mendeteksi false start sesuai regulasi IFSC secara otomatis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini memiliki tingkat akurasi dengan selisih waktu rata-rata sebesar 0,9 detik dan rerata kesalahan sebesar 1,55% dibandingkan dengan pengukuran menggunakan stopwatch. Dengan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan keandalan proses dokumentasi dan penjurian dalam kompetisi panjat dinding