Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Not a member yet
5673 research outputs found
Sort by
Terapi Lintah Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap MaqᾹṣid Al-Syarī’ah
No full textThis study aims to determine the leech therapy perspective of Islamic law and its relevance to Maqāṣid al-Syarī'ah. This research uses the library research method with historical and juridical-normative approaches. The results of this study indicate that treatment with leech therapy from the perspective of Islamic law and Maqāṣid al-Syarī'ah is permissible. Characteristics of this animal (leech) can be found on land and in water so that the scholars have different opinions regarding its legal status, there are those who allow it but some who forbid it. This treatment is part of the efforts of Maqāṣid al-syarī'ah as a guide in achieving benefit in human life. The application of maqāṣid al-syarī'ah as a whole in every aspect of people's daily lives, will have an impact on ensuring the welfare of the people as a result of maintaining important aspects of life. The implications of this research when adopting leech therapy as a form of treatment that can treat various types of diseases must be based on expert advice to obtain maximum results
The Relationship Between Insomnia And Fitness Level In Medical Faculty Students Of Universitas Muhammadiyah Purwokerto
No full textPhysical fitness is a condition in which a person can carry out daily activities in a healthy and fit condition without quickly experiencing fatigue. Several factors can affect fitness level, such as a decrease in the hormone melatonin caused by insomnia. It will affect circadian rhythms and reduce a person's physical activity, thus affecting fitness level. To observe the relationship between insomnia and fitness level in Medical Faculty students of Universitas Muhammadiyah Purwokerto. This study used a cross-sectional analytic observational study design. Primary data was obtained from the results of the Harvard Step Test and the Insomnia Severity Index (ISI) questionnaire. The subjects were selected through a non-probability sampling technique by purposive sampling. The statistical tests used were Fisher’s test and logistic regression. The result is 42 male students were selected from all Medical Faculty students of Universitas Muhammadiyah Purwokerto. The bivariate analysis showed that the percentage of non-insomnia respondents with poor fitness level was 73.9% and those with good fitness level was 26.1%. While the percentage of insomnia respondents with poor fitness level is 84.2% and those with good fitness level is 15.8%. Fisher’s analysis results showed a p-value 0.477 (p>0.05). There is no relationship between insomnia and fitness level in Medical Faculty students of Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Meningkatkan Semangat Belajar Siswa Sekolah Dasar Melalui Pemberian Penguatan
Get PDFSemangat belajar ialah suatu dorongan ataupun antusias yang diperlihatkan siswa melalui keterlibatannya dalam pembelajaran untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan. Semangat belajar bisa mempengaruhi hasil belajar yang siswa raih. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan mengenai pentingnya pemberian penguatan dalam meningkatkan semangat belajar siswa sekolah dasar. Metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dengan jenis penelitian kajian literatur. Data-data yang relevan dengan penelitian dikumpulkan dan diperoleh melalui jurnal-jurnal ilmiah. Kajian literatur ialah penelusuran dan penelitian kepustakaan melalui membaca beragam jurnal, buku, serta tulisan lain yang mempunyai kaitan terhadap masalah penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pemberian penguatan dapat meningkatkan semangat belajar siswa sekolah dasar
Upaya Peningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar IPA Melalui Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning
Get PDFPenelitian Tindakan Kelas meneliti IPA dan bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik. Penelitian dilakukan pada dua siklus pada 27 peserta didik kelas V SD Negeri Dukuhbenda 01. Masing-masing siklus terdiri dari kegiatan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini menggunakan tes, observasi, dan angket sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar IPA peserta didik dalam siklus I termasuk kriteria baik, dengan rata-rata skor 2,80. Pada siklus II, motivasi belajar peserta didik meningkat menjadi 3,20, dengan kriteria baik sekali. Penelitian ini juga menunjukan peningkatan pada prestasi belajar peserta didik, dimana pada siklus I persentase ketuntasan berada pada 68,85% dengan kriteria baik dan mengalami peningkatan yang signifikan pada siklus II persentase ketuntasan menjadi 94,37% dengan kriteria baik sekali. Hasil tersebut membuktikan bahwa model pembelajaran Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik pada pelajaran IPA
The Influence of Entrepreneurship Learning on Family Business Success of UPI Tasikmalaya Campus Students
Get PDFFamily businesses have a significant contribution to the Indonesian economy, so maintaining the sustainability of family businesses is important. Entrepreneurship learning in higher education is one of the important factors to foster and develop student knowledge in order to utilize the knowledge gained to support the sustainability of their family business. This study aims to determine and analyze the effect of entrepreneurship learning on the success of the family business of UPI Tasikmalaya campus students. This research uses quantitative method with quantitative descriptive approach. This data is obtained from the results of distributing questionnaires to UPI Tasikmalaya Campus students who have family businesses. The statistical analysis used in this study using simple regression analysis aims to test and analyze the effect of entrepreneurship learning on the success of the family business of UPI Tasikmalaya Campus students. The results of this study indicate that entrepreneurship learning has a significant influence on the success of the family business of UPI Tasikmalaya campus students.. The implication of this research is the more successful family business owned by UPI Tasikmalaya campus students in maintaining the sustainability of the family business through its contribution from entrepreneurship learning
Pelaksanaan Digitalisasi Dalam Pencatatan Kelahiran Secara Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap
Get PDFAbstractEvery birth in Indonesia must be reported by residents to the local implementing agency no later than 60 days after birth. Birth certificates are very important because with these birth certificates, a child has legal proof of his status as a legitimate child in the eyes of the law, and obtains a definite position as an Indonesian citizen. The formulation of the problem in this study is how to implement digitization in online birth registration and what are the obstacles to implementing digitization in online birth registration. This study aims to identify and analyze the implementation of digitization in online birth registration and the obstacles to implementing digitization in online birth registration. The research method used is normative juridical method. The data collection technique uses literature study and is complemented by identification and clarification of legal facts. Based on the results of the research, it shows that the implementation of digitization in birth registration at the Population and Civil Registration Office of the Cilacap Regency has been going well, but there are still obstacles in its implementation, namely the socialization is not comprehensive because not all people have cellphones and understand technology.Keywords: birth certificate, population and civil registration office of Cilacap regency, digitalization AbstrakSetiap kelahiran di Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Akta Kelahiran menjadi sangat penting karena dengan Akta Kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran secara online dan bagaimana hambatan dari pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran secara online dan hambatan dari pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dilengkapi dengan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada hambatan dalam pelaksanaannya yaitu sosialisasi kurang menyeluruh dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki handphone dan memahami teknologi. Kata kunci: akta kelahiran, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Cilacap, digitalisas
Pengelolaan Limbah Cair Perusahaan Tempe Kedelai di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah
Get PDFAbstractOne of them is the soybean processing industry in Banyumas Regency, especially in Pliken Village, Kembaran District, namely tempe processing. Tempe liquid waste contains high organic matter and high levels of Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), which if directly discharged into water bodies, will clearly reduce the carrying capacity of the environment. Moreover, the factory does not have a liquid waste disposal permit, so it can be subject to administrative sanctions or laws and regulations regulated in Article 39 paragraphs (2) and (3) of Banyumas Regency Regional Regulation Number 8 of 2018. This research approach method uses normative juridical research. The data collection method is carried out to obtain data in a study using the library research method. The data obtained is analyzed using a qualitative method. Based on the results of research and discussion related to liquid waste management has not gone well, this is because entrepreneurs do not have a liquid waste disposal permit. Factors that become obstacles to the management of liquid waste in the tempeh industry, namely a). ignorance factor of the entrepreneurs themselves; b). education level factor; c). economic factors of entrepreneurs; d). government participation and law enforcement factors; e). community participation factors. Keywords: Management, Liquid Waste, Tempe Industry AbstrakSalah satunya adalah industri pengolahan kedelai yang ada di Kabupaten Banyumas khususnya di Desa Pliken Kecamatan Kembaran yaitu pengolahan tempe. Limbah cair tempe mengandung bahan organik tinggi dan kadar Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) yang cukup tinggi pula, jika langsung dibuang ke badan air, jelas sekali akan menurunkan daya dukung lingkungan. Terlebih lagi pabrik tersebut tidak mengantongi izin pembuangan limbah cair, maka dapat dikenakan sanksi administratif atau peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2018. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian dengan metode kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dianalisa dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pengelolaan limbah cair belum berjalan dengan baik, hal ini para pengusaha tidak memiliki izin pembuangan limbah cair. Faktor-faktor yang menjadi kendala pengelolaan limbah cair industri tempe yaitu a). faktor ketidaktahuan dari pengusaha itu sendiri; b). faktor tingkat pendidikan; c). faktor ekonomi pengusaha; d). faktor partisipasi pemerintah dan penegakan hukum; e). faktor peran serta masyarakat..Kata kunci: Pengelolaan, Limbah Cair, Industri Temp
Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap)
Get PDFAbstractThe granting of remission is one of the rights of all prisoners in the Penitentiary including prisoners of corruption. All Correctional Institutions in Indonesia have implemented the granting of remission for convicted criminals of corruption, one of which is the Class IIB Cilacap Correctional Institution. This article aims to analyze the implementation of the granting of remission for corruption crimes in correctional institutions and the effectiveness of current legislation in granting remission to prisoners of corruption cases. The research method used in this research is normative juridical. The research shows that the implementation of remission for corruption convicts at the Cilacap Class IIB Penitentiary is in accordance with the current legislation, namely Article 14 paragraph (1) letter i of Law Number 12 of 1995 and PERMENKUMHAM Number 7 of 2022 concerning the terms and procedures for granting remission, assimilation, leave to visit family, parole, pre-release leave, and conditional leave for all correctional prisoners and the current legislation is still not effective. Keywords: remission, corruption crime, correctional institution AbstrakPemberian remisi merupakan salah satu hak seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan termasuk narapidana tindak pidana korupsi. Seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah menerapkan pemberian remisi bagi terpidana tindak pidana korupsi salah satunya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang pelaksanaan pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan dan efektifitas peraturan perundang-undangan saat ini dalam pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini,yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat,cuti menjelang bebas,dan cuti bersyarat bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih belum efektif.Kata kunci: remisi, tindak pidana korupsi, lembaga pemasyarakatan
Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt)
Get PDFAbstractAn application must be filed with the appropriate local court in order for the marriage to be formally dissolved and deemed invalid. Marriages may be dissolved if the people involved are unsuitable, the prerequisites for consummating the union are not met, or there are other circumstances that would allow for the dissolution of the union. The purpose of this study is to discover and evaluate if marriages have ever been dissolved as a result of identity deception. The study's methodology, which involves conducting library research or analyzing primary material to produce secondary data, is the normative juridical method. As it is nationwide in scope, the KUA will verify the information of the prospective bride and groom to the Population and Civil Registry Service. Identity verification of the bride and groom's Identity Less Card is used as the major guideline for correcting the data of the bride and groom. Decision 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt is in accordance with Notonegoro's philosophy of justice since it has been modified to comply with the law in accordance with article 22 of Law Number 1 1974 after taking into account the opinions of many judges and the evidence listed. Keywords: marriage annulment, identity forgery, decision AbstrakPembatalan perkawinan merupakan suatu perbuatan dalam mengajukan permohonan agar perkawinan dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah melalui pengadilan setempat yang mempunyai wewenang. Apabila pihak-pihak yang sudah melakukan perkawinan tidak sesuai dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi dalam pelaksanaan perkawinan atau ada kondisi dimana perkawinan tersebut dapat dibatalkan, maka suatu perkawinan dapat dibatalkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis adanya pernikahan yang batal karena pemalsuan identitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang dilakukan melalui studi pustaka (library research) atau melakukan analisis data utama yaitu data sekunder. Verifikasi identitas calon pengantin Kartu Tanpa Penduduk dijadikan pedoman utama untuk penyesuaian data calon pengantin karena sifatnya sudah nasional, KUA akan melakukan verifikasi data calon pengantin ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Putusan nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt telah sesuai dengan teori keadilan menurut Notonegoro karena putusan tersebut dengan beberapa pertimbangan hakim dan bukti-bukti yang tertera, sudah disesuaikan dengan hukum yang berlaku yang berdasar pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Kata Kunci: pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas, putusa
Pelaksanaan Digitalisasi Peradilan Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga
Get PDFAbstractDigitalization is currently penetrating into all aspects of life, including in the process of the judicial system in the District Court. The Supreme Court through Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trial in Court Electronically which replaces PERMA Number 3 of 2018 concerning Case Administration in Court Electronically, issued an E-Court system or electronic case administration. However, in practice at the Purbalingga District Court there are still obstacles experienced in the process of digitizing this court. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation and obstacles of judicial digitization in civil lawsuits at the Purbalingga District Court. The method used in this research is normative juridical method. The data collection method used to collect secondary data in this research is library research. The result of the research shows that the implementation of digitization in the District Court there are obstacles experienced in the form of internal factors, namely the existence of limited human resources in the form of clerks as e-court administrators, minimal e-court desk services, IT facilities and infrastructure and lack of budget as well as its mandatory nature, but requires approval from the plaintiff and defendant, relatively closed proceedings because access is only owned by both parties. and not for the public and the evidentiary process that is not maximized and externally in the form of human resources of the parties or e-court service users who litigate. Keywords: digitalization, e-court, constraints AbstrakDigitalisasi saat ini merambah ke segala sendi kehidupan termasuk dalam proses sistem peradilan di Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang menggantikan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, mengeluarkan sistem E-Court atau administrasi perkara secara elektronik. Namun dalam praktiknya pada Pengadilan Negeri Purbalingga masih terdapat kendala-kendala yang dialami dalam proses digitalisasi perdilan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan serta kendala digitalisasi peradilan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan digitalisasi di Pengadilan Negeri terdapat kendala yang dialami berupa faktor internal yaitu adanya keterbatasan SDM berupa panitera sebagai administrator e-court, pelayanan meja e-court yang minim, sarana dan prasarana IT dan kurangnya anggaran serta sifatnya yang mandatory, melainkan memerlukan persetujuan dari penggugat dan tergugat, perisadangan relatif tertutup karena akses hanya dimiliki oleh kedua belah pihak dan tidak untuk umum dan proses pembuktian yang tidak maksimal dan eksternal yaitu berupa SDM para pihak atau pengguna jasa pelayanan e-court yang berperkara. Kata kunci: digitalisasi, e-court, kendala