Jurnal Online Universitas Galuh
Not a member yet
8739 research outputs found
Sort by
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament Berbantuan Media Question Card Untuk Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik SMK Negeri 3 Sukoharjo Tahun 2024/2025
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peningkatan minat belajar peserta didik setelah menerapkan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament berbantuan media question card untuk meningkatkan minat belajar peserta didik SMK Negeri 3 Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI Pemasaran A SMK Negeri 3 Sukoharjo berjumlah 35 peserta didik, 2 peserta didik laki laki dan 33 peserta didik perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan analisis dokumen
Faktor-Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia di Penajam Paser Utara
Get PDFPenajam Paser Utara Regency, which has been designated as the location of the Indonesian Capital City (IKN), faces problems in increasing the Human Development Index (HDI). This study aims to determine the influence of health, education, and welfare dimension indicators directly and indirectly on HDI and economic growth. The method used is the "MICMAC" Matrix of Cross Impact Multiplications Applied to a Classification analysis with a sample of 115 respondents aged 15 years and over in Penajam Paser Utara Regency. The results of the analysis group the indicators into four quadrants: (1) Determinant variables include access to health services, health facilities, number of schools, education curriculum, and workforce participation have a direct influence and low dependence on HDI; (2) Relay variables include nutritional status, health information, school fees, school facilities, access to basic services, and income have a high influence and high dependence; (3) Dependent variables include BOS funds and minimum wages, with low influence but high dependence; and (4) Autonomous variables include environmental quality and inflation, with low influence and dependence. Judging from the order of variables, namely nutritional status, access to health services, and health information occupy the three largest variables that have a strong influence directly and indirectly. This finding provides strategic guidance for local governments to prioritize policies that support determinant variables as the main drivers of increasing the HDI in Penajam Paser Utara Regency.Penajam Paser Utara Regency, which has been designated as the location of the Indonesian Capital City (IKN), faces problems in increasing the Human Development Index (HDI). This study aims to determine the influence of health, education, and welfare dimension indicators directly and indirectly on HDI and economic growth. The method used is the "MICMAC" Matrix of Cross Impact Multiplications Applied to a Classification analysis with a sample of 118 respondents aged 15 years and over in Penajam Paser Utara Regency. The results of the analysis group the indicators into four quadrants: (1) Determinant variables include access to health services, health facilities, number of schools, education curriculum, and workforce participation have a direct influence and low dependence on HDI; (2) Relay variables include nutritional status, health information, school fees, school facilities, access to basic services, and income have a high influence and high dependence; (3) Dependent variables include BOS funds and minimum wages, with low influence but high dependence; and (4) Autonomous variables include environmental quality and inflation, with low influence and dependence. Judging from the order of variables, namely nutritional status, access to health services, and health information occupy the three largest variables that have a strong influence directly and indirectly. This finding provides strategic guidance for local governments to prioritize policies that support determinant variables as the main drivers of increasing the HDI in Penajam Paser Utara Regency
IMPLIKASI KEBERADAAN AUTOGATE TERHADAP KUALITAS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA : MENGATASI ATAU MENGAMPUTASI?
Get PDFTransformasi digital dalam pelayanan publik telah menjadi tuntutan strategis dalam konteks birokrasi modern, termasuk dalam sektor keimigrasian. Salah satu bentuk implementasi konkret adalah penggunaan sistem autogate, yakni layanan pemeriksaan imigrasi otomatis berbasis biometrik yang menggantikan interaksi langsung antara pengguna dan petugas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi keberadaan autogate terhadap kualitas manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan keimigrasian Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data, ditemukan bahwa autogate memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi pelayanan serta penguatan keamanan perbatasan. Namun demikian, penerapan teknologi ini juga memunculkan tantangan struktural terhadap peran dan kompetensi aparat birokrasi, yang berisiko mengalami technological displacement. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan autogate tidak semata ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga sangat bergantung pada strategi penguatan SDM yang adaptif, pelatihan berkelanjutan, dan reposisi peran yang relevan dalam ekosistem digital. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik dalam merespon disrupsi teknologi agar transformasi digital menjadi peluang penguatan kapasitas birokrai, bukan menjadi ancaman terhadap eksistensi aparatur. Kata Kunci : Autogate, digitalisasi, manajemen sumber daya manusia, birokrasi, pelayanan publik
DIGITAL GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA VUCA: EVALUASI KESIAPAN DAN TANTANGAN DAERAH PEMEKARAN BARU DI INDONESIA
Get PDFEra VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) telah mengubah lanskap tata kelola pemerintahan, menuntut kapasitas adaptasi dan inovasi yang lebih tinggi, khususnya di daerah otonomi baru (DOB) yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan evaluasi implementasi digital governance dalam memperkuat kinerja pemerintahan DOB, sekaligus mengidentifikasi strategi kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika ketidakpastian. Menggunakan pendekatan mixed methods, penelitian ini menggabungkan survei kuantitatif terhadap 250 responden aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat daerah, serta wawancara mendalam dengan 20 pemangku kepentingan kunci di tiga DOB di Indonesia bagian timur. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antara kapasitas digital, kualitas layanan publik, dan kepercayaan masyarakat, serta analisis tematik untuk mengidentifikasi pola narasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi digital governance berpengaruh signifikan terhadap efisiensi layanan dan transparansi, namun efektivitasnya terhambat oleh rendahnya literasi digital, ketimpangan infrastruktur TIK, dan resistensi birokrasi. Analisis kualitatif mengungkap perlunya model tata kelola adaptif berbasis kolaborasi multiaktor, serta kebijakan yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur digital dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini memperkuat urgensi reformulasi strategi kebijakan publik di DOB untuk mengatasi risiko era VUCA melalui inovasi tata kelola yang inklusif, responsif, dan berbasis teknologi. Studi ini memberikan kontribusi pada literatur kebijakan publik dan tata kelola digital di negara berkembang, serta menawarkan implikasi praktis bagi perumus kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Kata kunci: Daerah Otonomi Baru, Era VUCA, Digital Governance, Kebijakan Publik, Reformulasi Strateg
Faktor Pemberdayaan Sosial Masyarakat terhadap Konflik Sosial Masyarakat dengan Perusahaan Agribisnis PT Huma Indah Mekar Kabupaten Tulang Bawang Barat
Get PDFThe unavailability of sufficient land for the community to carry out various agricultural activities makes the community experience socio-economic problems that continue to occur. The lack of implementation of existing social empowerment from a company makes people feel that there is a lack of company commitment to providing social activities to the community. The non-implementation of social empowerment or CSR makes people not have a good relationship with companies which makes social conflict problems always occur. This study aims to determine the extent of CSR implementation or social empowerment that exists and the relationship between social empowerment and conflicts that occur between communities and companies. This study used descriptive analysis, with informants of as many as 18 people from parties within the company and community as well as related stakeholders. The study was conducted from March to July 2023. The results showed that the company did not implement social empowerment in the community properly. The company's empowerment programs are no longer running back. Companies can currently only carry out activities in the form of assistance or social compensation, even if the activities are at certain times. The implementation of empowerment that is not well carried out is what makes social conflict factors arise in the community and company
Resiliensi Sosial Eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Menghadapi Tantangan Degenerasi Petani
Get PDFFarmer degeneration becomes a challenge for the integration of the farming community in Tanjakan Village, Krangkeng District, Indramayu Regency due to the high migration activity of young people to improve their economic and social status. This article aims to analyze in more depth the social resilience of former Indonesian Migrant Workers (PMI) in facing the challenges of farmer degeneration. The concept of social resilience is used to explore the social actions of former PMI in maintaining the integration of their social system. This study uses a qualitative method with a case study approach. The results of the study show that: First, farmer degeneration poses challenges to the social system such as the composition of the non-ideal social class structure, the fading of mutual cooperation values, and the scarcity of farmer labor. Second, the social actions of former PMI have an impact on the social system such as the existence of the middle class, strengthening of patron-client relationships, and alternative livelihood capital for the community. Third, analytically, the social actions of former PMI are a pattern of adaptation to the challenges of farmer degeneration so that social reintegration continues to occur even though the status quo of the previous system has begun to fade
Analisis Keberlanjutan Usaha Peternakan Ayam Broiler yang Bermitra pada PT Indojaya Agrinusa di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Get PDFTapung Subdistrict is one of the subdistricts with the largest broiler population and the largest number of partnered broiler farmers in Kampar Regency. With the increasing market demand for broiler chickens, business opportunities in broiler farming are automatically getting better. The main problems of broiler farming are related to large capital, fluctuations in the prices of farm inputs and outputs, and risks during cultivation. This condition makes farmers have to cooperate with companies to ensure the sustainability of their broiler farming business. This study aims to analyze the level of sustainability of broiler farming and find out what sensitive attributes affect the sustainability of broiler farming in partnership patterns. The research method used is a survey method with a sample size of 5 respondents taken using the purposive sampling method. Data analysis was conducted using Multidimensional Scaling (MDS) through the RAPFISH approach and leverage analysis to determine the most influential attributes. The results showed that overall the broiler farming business partnering with PT Indojaya Agrinusa in Tapung District, Kampar Regency, has a fairly sustainable status. The results of the leverage analysis show that there are 16 sensitive attributes that can affect the sustainability of the 32 attributes used
Nilai Tukar Petani dan Pola Pengeluaran Pangan pada Rumah Tangga Petani Padi di Desa Ramban Wetan
Get PDFFarmers' Terms of Trade (NTP) and food expenditure share are critical indicators in measuring the economic welfare of farming households. NTP depicts farmers' purchasing power through the comparison of received (It) and paid (Ib) prices, while food expenditure share measures the proportion of income allocated to food and non-food needs. This study aims to analyze Farmers' Terms of Trade (NTP) and food expenditure share among rice farming households in Ramban Wetan Village, Cermee Subdistrict, Bondowoso Regency. The research employed a quantitative method using descriptive-analytic approach. A sample of 86 farmers was selected using stratified random sampling method. Research findings revealed that rice NTP was in a deficit condition at 83.84%, indicating low farmer welfare. The study of household expenditure share showed 64.98% was allocated to non-food needs, with an average of IDR 3,293,799 per planting season, categorizing these households as "Food Insecure"
Analisis Performansi Rantai Pasok Bawang Goreng Pada Industri Rumahan Azka Kabupaten Probolinggo
Get PDFShallots are the largest agricultural production in Probolinggo Regency. Azka Home Industry processes red onions into fried onions to develop its business. However, there are several problems such as unstable prices and unstable supply of shallots. The objectives of this research are 1) to determine the product flow, money flow, and information flow in the fried onion supply chain flow at the Azka Home Industry. 2) to analyze the performance of the fried onion supply chain at the Azka Home Industry. Sampling used the "snowball sampling" method. Performance level analysis uses the "delivery performance" method with SOCR (Scheduled Order to Customer Request) calculations. The results of this research show 1) the product flow in the Azka Home Industry fried onion supply chain flows from upstream to downstream or from farmers to consumers, the flow of money is inversely proportional to the product flow, the money flow in the Azka Home Industry fried onion supply chain starts from consumers to farmers, the flow of information in the fried onion supply chain runs in two directions. 2) partner performance in the fried bang supply chain has very good criteria based on SOCR (Scheduled Order to Customer Request) calculations, the Dringu middleman got a score of 91.14%, the Tegalsiwalan middleman got a score of 86.89%, the Bali distributor's assessment of the Azka Home Industry was 89.41% and the Malang distributor's assessment of the Azka Home Industry was 91.11
Analisis Willingness to Pay Keripik Singkong di Kabupaten Langkat dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya
Get PDFCassava chips are one of the popular processed cassava products with significant development potential. Langkat Regency, located in North Sumatra Province, is one of the regions with the largest agricultural potential in Indonesia, particularly in cassava production. In addition, the micro, small, and medium enterprise (MSMEs) sector in this region is also growing, especially in processing agricultural products into consumable foods such as cassava chips. This study has two main objectives: to estimate the willingness to pay (WTP) for cassava chips in Langkat Regenc and to analyze the factors that influence the level of WTP for cassava chips in the region. The analysis of willingness to pay for cassava chips uses the Contingent Valution Method (CVM), and the relationship between factors influencing the WTP value is analyzed using multiple linear regression. The average WTP of respondents for cassava chips is IDR 37,920 per kilogram. This average value is higher than market price of cassava chips in Langkat Regency, which is IDR 35,000 per kilogram. The variables of gender, income, and product image have a significant influence on the willingness to pay for cassava chips.Cassava chips are one of the popular processed cassava products with significant development potential. Langkat Regency, located in North Sumatra Province, is one of the regions with the largest agricultural potential in Indonesia, particularly in cassava production. In addition, the micro, small, and medium enterprise (MSMEs) sector in this region is also growing, especially in processing agricultural products into consumable foods such as cassava chips. This study has two main objectives: to estimate the willingness to pay (WTP) for cassava chips in Langkat Regenc and to analyze the factors that influence the level of WTP for cassava chips in the region. The analysis of willingness to pay for cassava chips uses the Contingent Valution Method (CVM), and the relationship between factors influencing the WTP value is analyzed using multiple linear regression. The average WTP of respondents for cassava chips is IDR 37,920 per kilogram. This average value is higher than market price of cassava chips in Langkat Regency, which is IDR 35,000 per kilogram. The variables of gender, income, and product image have a significant influence on the willingness to pay for cassava chips