Journal of IAIN Sultan Amai Gorontalo
Not a member yet
2582 research outputs found
Sort by
TIPOLOGI UMAT ISLAM DI BUMI NGAPAK: TIPOLOGI UMAT ISLAM DI BUMI NGAPAK (Kajian Fenomenologi Umat Islam di Purwokerto)
No full textPurwokerto is known as a city with a distinct cultural identity. Nicknamed the “Ngapak City,” it is characterized by the straightforward and unpretentious dialect of its people, reflecting an open and egalitarian social character. The acculturation between Islam and local culture in this region has given rise to a unique expression of religiosity. Islam did not arrive as a dominating force seeking to replace existing traditions but rather merged harmoniously with long-standing local values. This study aims to explore the dynamics of Islam in Purwokerto using a phenomenological approach to understand religious practices in a deep and holistic manner. The findings reveal that Islam has become an integral part of daily life, evolving through a process of acculturation that fosters diverse yet respectful expressions of faith. At least five typologies of Islamic expression can be identified: Kejawen Islam, Kampung Islam, Sufi Islam (Tarekat), Moderate Islam, and Puritan Islam. This diversity reflects a dynamic and pluralistic face of Islam, yet one that remains harmonious. These typologies represent a contextualized, grounded, and culturally rooted form of Islam in the Ngapak City.Purwokerto merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki keunikan dalam dialek bahasa sehari-hari. Walaupun masih dalam wilayah Jawa, namun dialek percakapan sehari-hari justru berbeda dengan daerah yang dianggap sebagai pusat bahasa Jawa, seperti Solo atau Yogyakarta. Bila bahasa Jawa di Solo atau Yogyakarta disuarakan dengan dialek yang terkesan lembut dan halus, maka berbanding terbalik dengan dialek masyaarkat Purwokerto yang terlihat sangat tebal, seakan kasar dan jauh dari kesan halus atau lembut. DIalek inilah yang sering disebut “ngapak” bagi masyarakat Purwokerto dan sekitarnya. Di samping bahasa yang sangat unik, Purwokerto juga memiliki banyak tradisi-tradisi lokal yang tetap bertahan hingga saat ini.
Perkembangan Islam di Purwokerto terus berjalan di tengah kuatnya budaya dan tradisi lokal yang juga tetap bertahan. Keunikan dan kuarnya tersebut menyebabkan terjadinya akulturasi antara Islam dan budaya setempat. Tuliasan ini mengungkapkan bagaimana perkenbangan dan kondisi Islam di Purwokerto yang sarat dengan budaya lokal yang kuat. Islam dan budaya mengalami pergeseran, di mana saling mengisi hingga membentuk budaya baru. Dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini akan mengemukakan gambaran dan pemahaman secara komprehensif holistik secara deskriptif terhadap diinamika, perkembanan dan perubahan umat Islam di Purwokerto.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam dan budaya di Purwokerto saling bersinergi dan saling mengisi dalam kehidupan masyarakat. Hasil dari akulturasi membentuk tipologi umat Islam di Purwokerto terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu: a) Islam Kejawen, b) Islam Kampung, c) Islam Tarekat, d) Islam Moderat, e) Islam Puritan
a DIPLOMASI MODERNISASI DAN KEAMANAN REGIONAL: ANALISIS TERHADAP RELEVANSINYA BAGI NEGARA-NEGARA ISLAM: Negara-negara Islam
No full textIslamic countries are currently facing two major strategic issues: modernization and regional security. This study aims to examine the relevance of diplomacy in supporting the modernization agenda and maintaining regional security in Islamic countries. The method used is a literature study with a descriptive-analytical methodology and utilizing a critical approach theoretical framework to examine issues such as diplomatic modernization and regional security. The results of the study show that Modernization and regional security are two interrelated and crucial concepts in the development of Islamic countries. Effective modernization encourages regional stability, while regional security is a prerequisite for poverty development. Diplomatic modernization focuses on access to technology, investment, and resources to accelerate economic transformation, while regional security diplomacy builds cooperation in facing threats such as terrorism and conflict. Islamic countries face challenges such as political tensions and technological change, but through this strategic diplomacy, they can turn challenges into development opportunities. Case studies in the United Arab Emirates, Turkey, Saudi Arabia, and Qatar show the effectiveness of the approach in encouraging sustainable development and maintaining regional stability.Abstract: Negara-negara Islam kini fokus pada dua isu penting: modernisasi dan keamanan regional. Modernisasi melibatkan upaya meningkatkan infrastruktur dan industri untuk bersaing global, sambil mempertahankan nilai-nilai keislaman. Keamanan regional diutamakan untuk menjaga stabilitas politik dan mengatasi tantangan seperti konflik bersenjata dan terorisme. Diplomasi dimainkan dalam kedua bidang ini, memperkuat kerja sama internasional dan regional untuk akses teknologi, investasi, serta membangun kemitraan keamanan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menyelidiki relevansi yang dimiliki oleh diplomasi modernisasi dan keamanan regional dalam konteks negara-negara Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi literatur. Teknik studi literatur ini melibatkan analisis yang cermat terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, makalah konferensi, laporan pemerintah, dan sumber-sumber online lainnya yang terkait dengan diplomasi modernisasi dan keamanan regional, serta konteks negara-negara Islam. Modernisasi dan keamanan regional adalah dua konsep krusial yang saling terkait dalam pembangunan negara-negara Islam dan wilayah mereka. Modernisasi mencakup transformasi menuju kondisi modern dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara keamanan regional menyangkut pemeliharaan stabilitas wilayah. Diplomasi modernisasi dan keamanan regional memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan menjaga stabilitas. Negara-negara Islam dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks dalam mencapai modernisasi ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga keamanan regional, yang dapat diatasi melalui diplomasi ini. Beberapa negara Islam seperti Uni Emirat Arab, Turki, Arab Saudi, dan Qatar telah berhasil menggunakan diplomasi ini untuk mencapai tujuan- tujuan pembangunan mereka dan menjaga stabilitas wilayah
The Positivism of the Indonesian Ulema Council’s Fatwa on Dui Menre in Bugis Society: The Perspective of the Qur’an
No full textThis study aims to examine the legal positivization of the Indonesian Council of Ulama’s (MUI) Fatwa No. 2 of 2022 and to explore its potential as a foundation for formal regulation. Employing a descriptive qualitative method with a case study approach, data were collected through document analysis, Islamic legal literature, and interviews with MUI figures and local communities. The findings demonstrate that the fatwa reflects Qur’anic principles of justice, public interest (maṣlaḥah), and equality, while simultaneously affirming the legal status of fatwas as normative products with potential for positivization or legalization into valid written regulations, at least in the form of local bylaws (Perda). The fatwa thus functions as a normative bridge connecting Islamic law, customary norms, and state law. The study recommends synergy between MUI, local government, and traditional leaders to advance the transformation of fatwas into contextual and equitable regulationsKajian ini bertujuan menelaah positivisasi hukum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2022 dan mengeksplorasi potensinya sebagai dasar regulasi formal. Dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui telaah dokumen, literatur keislaman, wawancara dengan tokoh MUI dan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa fatwa tersebut merefleksikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan dalam al-Qur’an, sekaligus menegaskan kedudukan fatwa sebagai produk hukum memiliki potensi untuk dipositivisasi atau dilegalisasi sebagai peraturan tertulis yang sah, minimal regulasi formal seperti Peraturan Daerah (Perda). Fatwa ini berperan sebagai jembatan normatif antara hukum Islam, adat, dan hukum negara. Kajian merekomendasikan sinergi MUI, pemerintah daerah, dan tokoh adat untuk mendorong transformasi fatwa menjadi regulasi kontekstual dan berkeadilan
Kontroversi Putusan Hukum Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama
Get PDFThe controversy over legal decisions regarding song copyright royalties as joint property in Indonesia can generally be termed joint ownership of individual rights. This paradigm assesses the status of joint property based on the time of acquisition, the spouse\u27s contribution, or the character of the asset. Joint property in Indonesian marital law is all property acquired during the marriage period unless there is a property separation agreement agreed upon before marriage. Inherited assets, inheritance, or grants remain the personal property of each spouse unless otherwise agreed. This issue arises because royalties have both a personal nature and long-term economic potential. This article analyses the controversy using a qualitative approach with a case study method, exploring the forms of controversy, causal factors, and implications. Data were obtained from a qualitative case study conducted by reviewing decision No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB and interviewing 3 judges and 2 advocates. The main findings show that controversy arose in three aspects: royalty division, copyright status, and asset division. Contributing factors include the misalignment between the personal nature of copyright and the communal concept of property, legal uncertainty, and the difficulty of economic valuation of song copyrights. The implications of this controversy include shifting social norms, uncertainty for creators, and increased complexity in asset division. This research underscores the need for comprehensive legal reform to accommodate the complexity of copyright royalty issues in the context of common property, as well as the development of more accurate valuation methods. This study contributes to a deeper understanding of the interaction between intellectual property law and family law in Indonesia.Kontroversi putusan hukum mengenai royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama di Indonesia secara umum dapat disebut kepemilikan bersama hak individu. Paradigma ini menilai status harta bersama berdasarkan waktu perolehan, kontribusi pasangan, atau karakter aset. Harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali ada perjanjian pisah harta yang disepakati sebelum menikah. Harta bawaan, warisan, atau hibah tetap menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, kecuali disepakati lain. Masalah ini muncul karena royalti memiliki sifat pribadi sekaligus potensi ekonomi jangka panjang. Artikel ini menganalisis kontroversi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengeksplorasi bentuk-bentuk kontroversi, faktor-faktor penyebab, dan implikasinya. Data diperoleh dari studi kasus kualitatif dilakukan dengan mengkaji putusan No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dan mewawancarai 3 hakim serta 2 advokat. Temuan utama menunjukkan bahwa kontroversi muncul dalam tiga aspek: pembagian royalti, status hak cipta, dan pembagian aset. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi ketidakselarasan antara sifat personal hak cipta dan konsep komunal harta bersama, ketidakpastian hukum, serta kesulitan valuasi ekonomi hak cipta lagu. Implikasi dari kontroversi ini mencakup pergeseran norma sosial, ketidakpastian bagi kreator, dan meningkatnya kompleksitas dalam pembagian harta. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya reformasi hukum komprehensif untuk mengakomodasi kompleksitas isu royalti hak cipta dalam konteks harta bersama, serta pengembangan metode penilaian yang lebih akurat. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara hukum hak kekayaan intelektual dan hukum keluarga di Indonesi
Dampak Pemanfaatan Harta Pekerja Migran Indonesia Terhadap Hubungan Keluarga: Studi Kasus Di Desa Tanjung Mas Jaya
Get PDFThis study aims to determine and analyse the utilisation of assets earned by Indonesian migrant workers (PMI) and its impact on their relationships in Tanjung Mas Jaya Village, East Mesuji Subdistrict, Mesuji Regency. The method used was a descriptive qualitative approach with field research in the form of case studies. Informants were selected purposively based on certain criteria, including migrant workers, their spouses, parents-in-law, and neighbours who had relevant experience, particularly related to the misuse of migrant workers\u27 earnings. Data collection techniques included primary data in the form of interviews and documentation, as well as a literature study from secondary sources. The results of the study show that (1) the assets earned by migrant workers are often used by their spouses without prior agreement, contrary to the intended purpose of sending funds, such as for children\u27s education, home renovations, or business capital. The causes include a lack of communication, the absence of a written agreement, and the influence of social pressure and the consumptive lifestyle of spouses in their home country; (2) the impact of this misuse on family relationships, namely the emergence of domestic disharmony, divorce, and psychological effects on children
Analisis Hukum tentang Urgensi Pembuatan Akta Notaris Secara Online
Get PDFThis research aims to examine and analyse the urgency of making notarial deeds online. This research uses normative legal research methods, with a qualitative approach. The data sources comprise legislation and references in the form of books, journal articles, and research results relevant to the theme of this research. The results show that the urgency of making notarial deeds online has not been fully addressed in Law Number 30 of 2004, as amended by Law Number 2 of 2014, related to the office of notary. This is due to the obligation for notaries to read out the deed in the presence of the confronters, witnessed by witnesses, so that the legal position of notarial deeds made online must be carried out by authorised officials as specified in the laws and regulations. Deeds made online by notaries are categorised as authentic deeds and can be valid, perfect, and have binding evidentiary power for the parties
TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM LINGKUP DIMENSI SOSIO-KULTURAL DI PONDOK PESANTREN DAARUL HUDA CIAMIS
Get PDFThis study examines the transformation of Islamic education within the socio-cultural dimension at Daarul Huda Islamic Boarding School in Ciamis. The transformation includes curriculum changes, teaching methods, and the integration of socio-cultural and multicultural values into education. Using a qualitative approach and case study design, the study finds that Daarul Huda Islamic Boarding School successfully integrates religious knowledge with general science and technology without neglecting traditional values and local culture. The kyai plays a pivotal role in leading this transformation, balancing tradition and modernity. However, resistance to change among certain pesantren circles poses significant challenges. The findings demonstrate that Daarul Huda Islamic Boarding School has created an inclusive education system, relevant to contemporary developments while maintaining strong local and religious values. These results contribute to the development of Islamic education that adapts to socio-cultural changes.Penelitian ini mengkaji transformasi pendidikan Islam dalam dimensi sosio-kultural di Pondok Pesantren Daarul Huda Ciamis. Transformasi tersebut mencakup perubahan kurikulum, metode pembelajaran, serta integrasi nilai-nilai sosio-kultural dan multikulturalisme dalam pendidikan. Dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa Pondok Pesantren Daarul Huda berhasil mengintegrasikan ilmu agama dengan pengetahuan umum dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional serta budaya lokal. Peran kyai sangat penting dalam memimpin perubahan ini, menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Namun, resistensi terhadap perubahan dari sebagian kalangan pesantren menjadi tantangan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Daarul Huda berhasil menciptakan pendidikan yang inklusif, relevan dengan perkembangan zaman, dan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal serta keagamaan yang kuat. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan pendidikan Islam yang adaptif terhadap perubahan sosio-kultural
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MERIT DALAM PENGEMBANGAN KARIR JABATAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SINJAI
Get PDFThis study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the merit system in the career development of State Civil Apparatus (ASN) in Sinjai Regency, identify structural and cultural barriers, and formulate strategic recommendations. Using a descriptive-interpretive qualitative approach, data were collected through semistructured interviews with echelon III-IV structural officials, participatory observation, and analysis of policy documents and performance reports. The results of the study show that the merit system in Sinjai has been implemented based on three pillars of qualifications, competence, and performance but is still partial. Only 2.3% of the 4,561 ASN (especially echelon II) have their competencies validated, while echelon IV and functional positions have not been touched by the assessment due to the absence of local assessment centers and the limited number of certified assessors. The main challenges include low budget allocation (5% for training), disparities in understanding of the merit system among employees, and lack of transparency in promotion decision-making. However, this system managed to reduce 40% of nepotism complaints (2021–2023) and increase the public health service satisfaction index by 15%. The discussion underlined the urgency of strengthening structural policies, such as the Sinjai Regent Regulation No. X/2023 for standardization of promotion criteria, collaboration with universities in the preparation of assessment instruments, and the use of realistic simulation-based assessment centers. Recommendations include budget increases, multilevel socialization, and the formation of an independent oversight team. These findings confirm that the success of the merit system at the district level requires integration between political leadership, supporting infrastructure, and merit-based work culture change. This research contributes to the literature on regional civil service governance by highlighting the unique dynamics of meritocracy implementation in the local context
English
No full textBackground: This study stems from the limited understanding of the al-Kalimah concept, which divides Arabic words into ism (noun), fi‘l (verb), and harf (particle) as the basis of Nahwu (Arabic grammar). It also highlights the need for innovative teaching methods that suit pesantren students\u27 learning styles and keep pace with modern educational developments.
Aims: This study aimed to examine the effectiveness of the singing method combined with Pop-Up Book media in improving students\u27 comprehension of the al-Kalimah concept in Nahwu, as well as to explore students\u27 responses and levels of engagement during the learning process.
Methods: This study employed a mixed-method approach using an Embedded Design, with quantitative data as the primary source and qualitative data as supplementary. Fifty Grade VII students at Ummul Ayman Islamic Boarding School were divided into an experimental class taught using the singing method with Pop-Up Book media and a control class taught using conventional methods. Data collection involved pre-test and post-test multiple-choice assessments to measure grammar comprehension, as well as post-instruction interviews to capture student perceptions. Quantitative data were analysed using N-Gain and paired sample t-tests, while qualitative data were coded thematically to support interpretation.
Results: The results showed an increase in the control group\u27s average score from 37.2 to 58.2, while the experimental group improved from 37.4 to 73.2. The N-Gain analysis confirmed a higher improvement in the experimental group. Additionally, qualitative data from observation and interviews indicated positive responses from students, particularly in terms of attention, engagement, and self-confidence.
Implications: The results suggest that integrating the singing method with Pop-Up Book media is effective in enhancing students\u27 understanding of Nahwu, particularly the al-Kalimah concept. This approach can serve as an alternative instructional method suitable for Islamic educational contexts
Negotiating space through names: A linguistic landscape perspective on toponymic practices in Shah Alam, Selangor: Konsep penamaan ruang publik di Malaysia: Studi Lanskap Linguistik
No full textBackground: Language plays a vital role in human interaction and has evolved beyond direct communication to convey messages through public spaces, known as the Linguistic Landscape (LL). The presence of LL varies across regions, from being highly visible to nearly absent.
Aims: This study aims to analyse the conceptual and functional aspects of public space naming in Shah Alam, Selangor, using a linguistic landscape approach to understand how language shapes identity and social function in urban settings, employing a landscape linguistics perspective.
Methods: This study used a qualitative descriptive method, where researchers directly describe the concept of naming in public space in Shah Alam city, Selangor, Malaysia, using the theoretical framework of Linguistic Landscape. The data were collected through direct field observation without involving interviews or informants. The analysis process involved data reduction, categorisation, contextual interpretation, and inductive drawing of conclusions. Visual triangulation and comparative site observation were employed to enhance the validity of the data.
Results: The findings in this research reveal that the naming of public spaces can be classified based on informational functions. Symbolically, street naming reflects dynamics of power, cultural relationships, and language policy; office signage indicates aspects of language policy and status, while public signs expose elements of linguistic imperialism. The collected data include diverse types of linguistic signage: three instances of street naming, one city motto, two public information boards, two examples of office naming, two prohibition signs in public transport, and two signs designated for specific user groups.
Implications: The implications of this research are twofold. Theoretically, these findings enrich the study of Linguistic Landscape. Practically, they offer insights into language planning and naming policies in multilingual public spaces.Latar belakangBahasa memainkan peran penting dalam interaksi manusia dan telah berkembang melampaui komunikasi langsung untuk menyampaikan pesan melalui ruang publik, yang dikenal dengan Linguistic Landscape (LL). Kehadiran LL bervariasi antar wilayah, mulai dari yang sangat terlihat hingga hampir tidak adaTujuanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek konseptual dan fungsional penamaan ruang publik di Shah Alam, Selangor, dengan menggunakan pendekatan lanskap linguistik untuk memahami bagaimana bahasa membentuk identitas dan fungsi sosial di perkotaan, menggunakan perspektif linguistik lanskap. MetodePenelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan langsung konsep penamaan pada ruang publik di Kota Syah Alam, Selangor, dengan menggunakan kerangka teori Linguistic Landscape. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan tanpa melibatkan wawancara atau informan. Proses analisisnya meliputi reduksi data, kategorisasi, interpretasi kontekstual, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Triangulasi visual dan observasi lokasi komparatif digunakan untuk meningkatkan validitas data.
HasilTemuan penelitian ini mengungkapkan bahwa penamaan ruang publik dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi informasinya. Secara simbolis, penamaan jalan mencerminkan dinamika kekuasaan, hubungan budaya, dan kebijakan bahasa; Papan tanda kantor menunjukkan aspek kebijakan dan status bahasa, sedangkan tanda umum memperlihatkan unsur imperialisme linguistik. Data yang dikumpulkan mencakup beragam jenis rambu linguistik: tiga contoh penamaan jalan, satu semboyan kota, dua papan informasi publik, dua contoh penamaan kantor, dua rambu larangan di angkutan umum, dan dua rambu yang diperuntukkan bagi kelompok pengguna tertentu. ImplikasiImplikasi dari penelitian ini ada dua. Secara teoritis, temuan ini memperkaya kajian Lanskap Linguistik. Praktisnya, mereka menawarkan wawasan mengenai perencanaan bahasa dan kebijakan penamaan di ruang publik multibahasa