Al-Jami'ah - Journal of Islamic Studies (Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Not a member yet
878 research outputs found
Sort by
Paving the Way for Interreligious Dialogue, Tolerance, and Harmony: Following Mukti Ali’s Path
A known Indonesian Muslim scholar Mukti Ali (1923-2004) was very much concerned with dialogue, tolerance, and harmony among the people of different traditions, cultures, and religions. In his many academic works, he stressesed the importance of promoting, strengthening, and maintaining intercultural and interreligious dialogue, tolerance, and harmony. Not only did he produce various academic works, but also made efforts in putting his intercultural and interreligious ideas into practice. Both as a scholar and expert in the comparative study of religions and as Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia (1971-1978), Mukti Ali endlessly promoted intercultural and interreligiuos diologue, tolerance, and harmony. Realizing that Indonesia is a pluralistic society, Mukti Ali adopted an approach called ‘agree in disagreement’ in the effort of creating and supporting tolerance, harmony, and security among people of different religious traditions. This paper will highlight the principles and values which Mukti Ali struggled for during his long administrative and academic careers.[Mukti Ali (1923-2004) adalah salah seorang intelektual Muslim ternama di Indonesia. Dia dedikasikan hidupnya untuk menyemai dialog, toleransi dan kehidupan harmonis antar tradisi, budaya dan agama yang beragam. Dalam berbagai karya akademiknya, Mukti Ali selalu menekankan pentingnya kehidupan harmonis dan toleransi antar pemeluk agama dan budaya. Lebih dari itu, dia melampaui hanya sekedar batas pemikiran dengan mengimplementasikan gagasan-gagasannya tersebut. Sebagai seorang ilmuwan dengan keahlian perbandingan agama dan sebagai Menteri Agama RI (1971-1978), Mukti Ali dengan kukuh memperjuangkan dialog, toleransi dan kehidupan harmonis antar agama dan budaya. Mukti Ali sadar, Indonesia adalah negara yang plural, karena itu dia menawarkan pendekatan “agree in disagreement” untuk menciptakan harmoni dan toleransi tersebut. Tulisan ini mengulas prinsip dan nilai yang diperjuangkan Mukti Ali selama karir akademiknya dan sebagai Menteri Agama.
Mafhūm al-Tasāmuḥ ‘inda Ibn Ḥazm al-Andalūsi
Ibn Hazm al-Andalusi (w. 1064) merupakan salah satu ilmuwan Islam terbesar pada era pertengahan. Dia merupakan seorang ahli fiqh, filosof, sejarawan, dan ahli tentang studi agama-agama dan aliran-aliran teologis dalam Islam. Ibn Hazm menjadi sosok fenomenal karena metode dan materi kajian-kajian yang ia geluti memiliki kekhasan yang membedakan dengan kajian-kajian keilmuan pada umumnya. Kekhasan ini kemudian menjadi daya tarik para ilmuwan modern untuk menelaah pemikiran Ibn Hazm. Namun, karena metodologi yang digunakan kebanyakan filologi, ada asumsi seolah-oleh Ibn Hazm jauh dari dimensi humanistik seperti toleransi dalam kajian-kajiannya terutama tentang studi agama-agama. Makalah ini berusaha membuktikan sebaliknya. Ibn Hazm merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya toleransi baik dari sisi agama maupun kemanusiaan. Hal itu dibuktikan dari penelurusan atas realitas social dimana ia hidup, sejarah perkembangan kepribadian, dan bahkan ambisi politik Ibn Hazm yang mengharuskan dia untuk melangkah dan berfikir dalam nilai-nilai tolerans
Sundanese Sufi Literature and Local Islamic Identity: A Contribution of Haji Hasan Mustapa’s Dangding
In many scholarly discussions, the network of Malay-Indonesian ulama has gained important attention as it is maintained as the major element contributing to the process of Islamization in Sunda region (West Java), whereas the articulation of Islam in the lights of the indigenization efforts of Islam is often neglected. The article discusses dangding as one of Sundanese metrical verses by a renown Sundanese poet, Haji Hasan Mustapa (1852-1930). It is argued that dangding of Mustapa demonstrates a type of dialogue between sufism and Sundanese culture. Through his dangding, Mustapa successfully brought Islamic mysticism into Sundanese minds. The main focus of this study is to emphasize the significances of the position of Mustapa’s dangding in the light of network of Islamic scholars in the archipelago and of the contribution of Sundanese mystical dangding to the local literacy traditions and to the making of Sundanese-Islamic identity.[Pendekatan jaringan ulama Melayu-Indonesia selalu mendominasi banyak kajian Islamisasi di wilayah Sunda (Jawa Barat), sementara artikulasi Islam dalam artian pribumisasi Islam di wilayah tersebut kerap kali dikesampingkang. Artikel ini membahas dangding sebagai salah satu bentuk sastra Sunda, khususnya yang ditulis oleh Haji Hasan Mustapa (1852-1930). Penulis berpendapat bahwa dangding tersebut merupakan salah satu ekspresi budaya yang mengakulturasikan tasawuf dalam konteks masyarakat Sunda. Artikel ini mengulas signifikansi dangding yang dikreasi oleh Haji Hasan Mustapa dalam konteks jaringan kesarjanaan muslim di Indonesia dan kontribusi dangding dalam pembentukan identitas Islam Sunda.
Piety, Politics, and Post-Islamism: Dhikr Akbar in Indonesia
Dhikr akbar has developed into a performance that provides the opportunity for the sharing of political ideas, thus helping to constitute and negotiate a new public sphere. It is one of the most remarkable developments in the public visibility of Islam in post-Suharto Indonesia. Involving reflexive actions which are significant in the construction of personal and social identity, the dhikr akbar has the ability to silently invoke relations, actions, symbols, meanings and codes, and also to bind in one symbolic package changing roles, statues, social structures and ethical and legal rules. An active religiosity which takes the form of peaceful, esoteric expressions, the dhikr akbar represents a new sense of piety. To some extent, it can be conceptualized as an alternative to religious fundamentalism, an outward-oriented activism tempted to change the society or existing system with one based on religion. Normally performed in a cultural space which attracts public esteem, it serves as a concentrated moment of communality and expression of a community’s faith and, at the same time, a means of empowering political, social and economic networks.[Dhikr Akbar berkembang menjadi ‘panggung’ di mana gagasan politik dapat disemai, karena itu berperan dalam mengokohkan dan menegosiasi ruang publik baru. Dhikr Akbar adalah salah satu bentuk ritual Islam di ruang publik yang berkembang pasca Orde Baru. Melalui aktifitas reflektif yang berperan dalam pembentukan identitas personal dan sosial, dhikr akbar mampu memunculkan relasi, aksi, simbol, makna, dan kode, sekaligus untuk mempertemukan kesemuanya dalam satu bentuk simbol peran yang berubah, status, struktur sosial, dan etika serta aturan hukum. Sebagai satu bentuk religiusitas aktif yang berbentuk corak Islam yang tenang dan berorientasi pada dimensi dalam-esoteris, dhikr akbar dapat disebut pula sebagai satu bentuk kesalehan baru. Bentuk kesalehan dapat juga merupakan bentuk keagamaan yang berbeda dengan fundamentalisme, yang berorientasi pada aktifisme dimensi luar dengan tujuan merubah masyarakat atau sistem yang berlaku dengan sistem yang dianggap Islami. Dhikr akbar yang biasanya diselenggarakan di ruang budaya menarik perhatian masyarakat. Kegiatan ini menjadi aktifitas yang mampu menyatukan komunalitas dan ekspresi agama serta pada saat yang sama, mempertemukan jaringan politik, sosial, dan ekonomi
Editorial: Religiosity, Spirituality, and Ideology
The current edition of Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies throws light on various themes related to contemporary development of Islamic religiosity with its multiple contexts. Indeed, Islam has become inspirations for many who uphold its dogma. Muslims, like any other who embrace other faiths, have participated in the creation of various traditions along human history. The first article, penned by Octavia with the title “Islamism and Democracy: a Gender Analysis on PKS’s Application of Democratic Principles and Values,” focuses on the internal dynamic within the Prosperous Justice Party (Partai Keadilan Sejahtera/PKS) with regard to the way in which the group has dealt with gender issues. The author detects the internal development of the PKS in which its activists responded to the gender issues in two ways. The first group remains conservative in line with Islamist ideology. The second group seems to start looking at the issue in a rather progressive way. Whereas the conservative wing displays their ideological stance, the progressive wing exhibits pragmatic step in response to the demand of the current context. After all, this shows ambiguity in the party’s position pertaining to gender issues
Islam and the Changing Meaning of Spiritualitas and Spiritual in Contemporary Indonesia
Spiritualitas, an Indonesian term derived from English word’s spirituality, and spiritual from English’s spiritual, are now commonly used in Indonesian discourses. This paper traces earliest usages of the term spiritualitas and spiritual and then explores their changing meaning in contemporary Indonesia. Unlike in the past, where Indonesian government broadly used the terms to refer indigenous mystical legacies of the Aliran Kepercayaan or Kebatinan designing them as not religion but merely cultural legacy (adat, budaya spiritual), the current usage of the terms indicates a growing trend of Indonesian world religions, mainly Islam, in absorbing and acquiring the terms as kind of religious expressions. This trend is quite different from that happen in the West; while the growing of spirituality is correlated to the declining of Western affiliation and participation in religion, mainly Christianity; in Indonesia, world religions, especially Islam, seem to be the sponsor of spirituality. Thus, instead of spirituality will silently take over religion as predicted by Jaremy Carrette and Richard King (2005), the mainstream religious groups seem to take over spirituality.[Istilah spiritual dan spiritulitas akhir-akhir ini banyak digunakan di Indonesia, merujuk tidak hanya pada ekspresi spiritual di luar agama, namun juga yang ada dalam tradsi keagaamaan. Tulisan ini menelaah awal mula penggunaan istilah spiritual dan spiritualitas dalam khazanah literatur pasca kemerdekaan serta fase-fase perubahan makna dari istilah tersebut pada masa-masa sesudahnya. Pada fase awal, pemerintah Indonesia secara massif menggunakan istilah spiritual untuk menunjuk tradisi keberagamaan di luar agama-agama resmi yang berbasis pada mistisisme agama-agama lokal seperti Aliran Kepercayaan dan Kebatinan. Hal ini mengisyaratkan bahwa istilah spiritual tersebut digunakan untuk menekankan bahwa tradisi beragamaan lokal tersebut bukan agama, hanya warisan budaya atau adat istiadat. Namun, kecenderangan baru sejak akhir 1990an hingga saat ini menunjukkan bahwa agama-agama resmi, terutama Islam, secara massif telah menggunakan istilah spiritual maupun spiritualitas sebagai padanan dari ekspresi batin keberagamaan (inner religious expression). Trend semacam ini cukup unik bila dibandingkan dengan yang terjadi di Barat, sebab tumbuh suburnya gerakan spiritual di Barat terjadi pada saat menurunnya tingkat afiliasi publik terhadap agama-agama besar, terutama Kristen; sedangkan di Indonesia agama-agama besar dunia, terutama Islam, menjadi sponsor utama populernya istilah spiritual dan spiritualitas serta munculnya gerakan-gerakan spiritual berbasis agama. Oleh karena itu, prediksi Jaremy Carrete dan Richard King yang menyatakan “pengambil alihan peran agama oleh spiritualitas” sebagaimana yang terjadi di dunia Barat, tidak terjadi di Indonesia. Sebaliknya, yang terjadi di Indonesia adalah agama-agama besar dunia telah mengambil alih peran dan fungsi spiritualitas.
Wahhabism, Identity, and Secular Ritual: Graduation at an Indonesian High School
This paper concerns the social and ritual construction of social identities at Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah (PPMWI), a theologically Wahhabi oriented pesantren (traditional Islamic school) in Central Java, Indonesia. We focus on the inter-play of religious and secular symbols in the school’s graduation ceremonies (wisuda) for secondary school students and the ways it contributes to the construction of individual and social identities. Our analysis builds on Turner’s studies of the processual logic of rites of passage, Moore and Meyerhoff’s distinction between religious and secular ritual and Tambiah’s application of the Piercian concept of indexical symbols to the analysis of ritual. Theoretically we will be concerned with ritual, cognitive and social processes involved in the construction of religious identities. Empirically, we critique the common assumption that Salafi, and more specifically, Wahhabi, religious teachings contribute to the construction of exclusivist identities, social conflict and violence. In the case we are concerned with, religious tolerance and non-violence are among the defining features of Wahhabi identity.[Tulisan membahas konstruksi identitas ritual dan sosial pada sebuah pesantren yang berorientasi teologi Wahhabi, yaitu Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah (PPMWI). Diskusi akan difokuskan pada saling silang simbol-simbol agama dan sekuler dalam peringatan wisuda siswa menengah pertama serta signifikansinya dalam konstruksi identitas sosial dan individual. Analisis tulisan ini berdasarkan studi Turner mengenai logika proses dalam daur ritus (the processual logic of rites of passage), pembagian ritual agama dan sekuler oleh Moore dan Meyerhoff serta konsep Piercian mengenai indek simbolis dalam ritual oleh Tambiah. Secara teoritis, artikel ini akan mendiskusikan ritual, kognisi, dan proses sosial yang menjadi bagian dalam konstruksi identitas agama. Selain itu, penulis juga melakukan kritik terhadap pandangan umum mengenai Wahhabi yang dituduh sebagai identitas ekslusif, biang-kerok konflik sosial dan kekerasan. Penulis menemukan sebaliknya, bahwa toleransi antar agama dan anti-kekerasan adalah salah satu ciri identitas Wahhabi.
Islamism & Democracy: A Gender Analysis on PKS’s Application of Democratic Principles and Values
The increasing popular support for Islamist parties in democratic countries incites public suspicion concerning whether the Islamists’ participation in procedural democracy guarantees their commitment for substantial democracy, which in principle requires equality of rights among citizens regardless of their religion and gender. Indeed, gender politics often appears at the centre of the lslamist agenda, as they seek to construct a new moral order based on a conservative gender perspective. A greater concern arises on whether the Islamists will eventually lead society towards democracy or, conversely, towards theocracy. In Indonesia, the Prosperous Justice Party (Partai Keadilan Sejahtera/PKS) shows a remarkable development and significant electoral achievement. Some observers viewed that PKS is opportunistically using democratic means to “hijack” it for their Islamist agenda waiting for when political power is in their hands. Others believe PKS’s involvement in real politics will, in the end, lead to a “gradual secularisation” of their Islamist agenda. Based on a gender analysis, this paper examines whether PKS’s fulfillment of the formalist criteria of democracy is compatible with their application of democratic principles and values.[Semakin menguatnya dukungan terhadap partai Islam memincu kecurigaan publik yang mempertanyakan apakah partisipasi kalangan islamis dalam demokrasi prosedural menjamin komitmen mereka bagi tegaknya demokrasi substansial, demokrasi yang mensyaratkan kesetaraan bagi semua orang tanpa terkecuali. Sebenarnya, agenda politik gender yang didengungkan oleh kalangan islamis tidak bisa dilepaskan dari perspektif konservatif mereka mengenai relasi gender. Pertanyaannya kemudian, apakah yang mereka agendakan akan berlabuh pada pemantapan demokrasi atau --sebaliknya‑‑ menuju teokrasi. Di Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah satu-satunya partai Islam di Indonesia yang berhasil berkembang pesat dan mampu mendulang suara secara signifikan. Bagi beberapa pengamat, PKS merepresentasikan partai Islamis yang berhasil “menunggangi” demokrasi untuk memperjuangkan agenda islamis mereka. Ini akan tampak jelas jika PKS berhasil menjadi partai penguasa. Kendati demikian, beberapa kalangan lainnya berkeyakinan bahwa keterlibatan PKS dalam politik demokratis akan “mensekulerkan” agenda islamis mereka. Dengan analisis gender, tulisan ini hendak menjawab apakah kriteria formal mengenai nilai dan prinsip demokrasi yang melekat pada PKS sejalan dengan apa yang mereka praktekkan.
Al-Zawāj bayna’l-Adyān wa-Ahammiyat Taqnīnih fī Indonesia
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur kasus perkawinan antar agama secara jelas dan pasti. Ketiadaan pasal yang mengatur masalah tersebut memaksa pasangan berbeda agama yang akan menikah untuk berpindah ke agama salah satu calon, apakah itu agama yang dipeluk oleh suami atau istri. Ini cukup aneh jika kita melihat prinsip kebebasan beragama yang dipandang sebagai hak asasi dan dijamin melalui UUD. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ini menegaskan bahwa perkawinan dipandang sah bila dilaksanakan berdasarkan agama dam keyakinan calon mempelai. Oleh karena itu, semestinya juga ada undang-undang yang mengatur model perkawinan beda agama demi kepastian hukum dalam konteks masyarakat Indonesia yang secara agama sangat majemuk. Tinjauan hukum tentang problematika dan solusi terkait dengan masalah perkawinan beda agama dibahas dalam artikel ini dengan pendekatan multi aspek
Islamic Schools and Social Justice in Indonesia: A Student Perspective
The study explores how students of two different Islamic Senior Secondary Schools in Palangkaraya, Indonesia experience school practices in regards to social justice. Employing a qualitative approach, the researcher conducted ethnographic observations of the schools’ practices and events, and interviewed more than fifty students of the two schools individually and in groups to understand their feelings and perspectives about how the schools promote social justice among them. The findings suggest that several school structures including the subject stream selection, student groupings, the emergence of the model or international classroom were found to have been sources for social injustice. Students of the Social Sciences and Language groups, of low academic performance and economically disadvantaged admitted the feeling of unfair treatment because of this structuration. Confirming the theory of social reproduction, the schools failed to provide distributive, cultural and associational justices, and reasserted further inequalities among members of society.[Artikel ini menjelaskan bagaimana siswa pada dua Sekolah Menengah Atas di Palangkaraya, Indonesia merasakan praktik pendidikan di sekolah mereka, khususnya terkait dengan masalah keadilan sosial. Melalui studi kualitatif, penulis melakukan observasi etnografis terhadap praktik pendidikan dan kegiatan sekolah serta melakukan wawancara dengan lebih dari lima puluh orang siswa, baik secara individual maupun dalam kelompok, untuk mengetahui pandangan mereka mengenai bagaimana sekolah mereka mendorong pelaksanaan prinsip keadilan sosial. Artikel ini menemukan bahwa struktur pendidikan di sekolah tersebut, seperti pengelompokan kelas berdasarkan konsentrasi jurusan, pola keberkelompokan siswa, dan munculnya kelas-kelas internasional, menyebabkan ketidakadilan sosial di dalam institusi pendidikan. Siswa kelas Ilmu Sosial dan Bahasa cenderung minim dalam pencapaian akademik, dan secara ekonomi berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mereka merasakan bahwa sistem pengelompokan kelas yang berlaku melanggengkan ketidakadilan sosial. Selaras dengan teori reproduksi sosial, sekolah tersebut telah gagal mengimplementasikan keadilan distributif, kultural dan asosiasional, dan bahkan telah melanggengkan ketidakadilan sosial.