Al-Jami'ah - Journal of Islamic Studies (Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Not a member yet
878 research outputs found
Sort by
Athār Ta‘āruḍ Manhaj al-Fikr bayna Abū Ḥanīfa wa’l-Shāfi’ī ‘an al-Istiḥsān Ansha’at al-Ḥadarat al-Islāmiyyah
No full textTulisan ini membahas pertentangan pemikiran Abū Ḥanīfah dan al-Shāfi’ī mengenai Istiḥsān dengan menelusuri literatur-literatur terkait. Perbedaan pemikiran ini dapat ditelusur akarnya pada perbedaan pemikiran antara kelompok ahl al-ra’y yang menyandarkan konsepnya pada Ibn Mas‘ud dan kelompok ahl al-ḥadīth yang mengembangkan dasar-dasar pemikirannya berdasarkan konsep Ibn ‘Abbās. Dalam konteks ini, Abū Ḥanīfah dapat dikatakan sebagai penerus ahl al-ra’y sehingga lebih memilih untuk mengembangkan konsep istiḥsān karena menurutnya lebih mendukung kemaslahatan dan keadilan daripada qiyās. Imam Shāfi’ī yang dating belakangan berusaha merumuskan metode uṣūl al-fiqh yang lebih logis dan sistematis, sehingga mendorongnya untuk menolak istiḥsān. Hukum yang dikembangkan berdasarkan istiḥsān tidak mungkin dipertemukan dengan hukum yang didasarkan pada konsep qiyās. Namun demikian, masih ada kemungkinan untuk mendamaikan kedua aliran ini jikalau konsep qiyās al-Shāfi’ī ditinggalkan dan didahulukan teori-teorinya tentang bayān, takhṣīṣ, dan istithnā
Editorial: Local Islam and Current Issues
Get PDFThemes in this edition vary ranging from feminism, literature, films, politics, charitable organization, Sufism, to the relation of Islam and Soviet Union, and the relation of a Jewish group and Islam. To begin with, the paper by Laila Khalid Alfirdaus presents the analysis of the involvement of kyais (religious teachers) in local political affairs in Kebumen Central Java during the reform period. Due to their charisma in Indonesian society, kyais had advantage in entering politics in the period. However, Alfirdaus sees that their involvement in politics does not always lead to the birth of better impact on public policy. In the case of Kebumen, the leadership of a kyai in the governmental body was marked by lessening development in terms of public infrastructure and social services
The Formation of PPME’s Religious Identity
Get PDFThe Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa (PPME, Young Muslim Association in Europe) with its diverse religious backgrounds was established by many Indonesians living in the Netherlands. The organisation takes consideration not only the development of religious practices in Indonesia, but also the prevailing condition in the Netherlands in dealing its religious identity formation. The article focuses on how the organisation’s religious identitiy has been shaped. To deal with this issue, a historical approach is used, combining chronological presentation with analytical approach. This approach is in line with the objective of this research, i.e. to see the ways in which the PPME’s religious identity take shape through reading the bulletins and religious practices. Because of its residence in the Netherlands, the shaping of its religious identity has been dictated by neither political force nor agenda. This led to in acceptance of diverse and plural ideas within the organisation. This has entailed the occurrence of diverse religious identities. Adjustments to the Dutch contexts have been featured by PPME. As a consequence, memories of Indonesia have been adapted to the atmosphere of the Netherlands.[Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa (PPME) dengan keragaman latar belakang orientasi keagamaan anggotanya adalah organisasi yang didirikan oleh orang-orang Islam Indonesia yang tinggal di Belanda. PPME memperhatikan tidak saja keberagamaan ala Indonesia, namun juga kondisi di Belanda, utamanya dalam menegaskan identitas keberagamaan mereka. Artikel ini menjelaskan bagaimana identitas keagamaan PPME tersebut dibentuk. Untuk mendiskusikan tema tersebut, digunakan pendekatan sejarah --pendekatan yang tidak hanya menyajikan hasil penelitian secara kronologis tetapi juga eksplanasi analitis. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penulisan artikel ini, yaitu mengidentifikasi metode pembentukan identitas keagamaan PPME. Hal ini dilakukan dengan mencermati bulletin yang diterbitkan PPME dan aktifitas keagamaan yang dilaksanakan. Karena hidup di Belanda, identitas keberagamaan PPME berjalan dengan alamiah, tanpa intervensi politik. Ini mengakibatkan pada penerimaan PPME terhadap keragaman cara pandang yang hidup dalam PPME. Yang terakhir, PPME berusaha keras untuk menyesuaikan identitas keberagamaan mereka dengan konteks Belanda. Konsekuensinya, memori tentang Indonesia itu akhirnya diadaptasi dengan situasi dan kondisi di Belanda.
Islamic Ethical Investment as Mechanism to Mitigate Agency Conflict: An Empirical Study in Indonesian Stock Exchange
Get PDFThis paper attempts to investigate whether Ethical Investment (EI) could reduce the role of dividend and debt in reducing agency conflict between controlling and public shareholders in Indonesia. I investigate market reaction when EI and Non-EI stocks announce dividend payments, dividend non-payments, and bond issuance. I also investigate the effect of EI and the interaction between EI and dividend and between EI and debt on company’s value. The smaller market reaction shows that EI stocks contain less surprise, since EI stocks are able to reduce information asymmetry, and increase trust among investors. The empirical results show that market reaction for debt issuance is less positive for EI stocks than for Non-EI stocks. Regression analysis shows that EI strengthens the role of debt in increasing company’s value. The role of EI in reducing agency conflict seems to have multi-dimensions. Event studies show that debt could be used as a substitute for debt in reducing agency conflict, but regression result shows that EI complements debt in reducing agency conflicts, and increases company’s value. Overall I conclude that EI provide an important role as mechanisms to reduce agency conflict, and increase company’s value.[Artikel ini menelisik apakah Ethical Investment (EI) dapat mengurangi peran dividen dan bunga dalam menekan konflik perusahaan antara manajer dan pemilik saham publik di Indonesia. Reaksi pasar akan dilihat ketika stok EI dan non-EI mengumumkan dividen dibayarkan, dividen tidak dibayarkan, dan bon pengeluaran. Hal lain yang juga dilihat adalah pengaruh dari EI dan interaksi antara EI dan dividen serta antara EI dan hutang pada nilai perusahaan. Reaksi pasar yang lebih kecil menunjukkan bahwa stok EI tidak banyak mengejutkan, karena stok EI dapat mengurangi ketidaksinkronan informasi sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Analisis lapangan menunjukkan bahwa pengumuman tentang hutang perusahaan memiliki dampak kurang positif pada stok EI daripada non- EI. Sedangkan analisis regresi menunjukkan bahwa EI memperkuat peran hutang dalam meningkatkan nilai perusahaan. Sementara itu, peran EI dalam menekan konflik perusahaan tampak memiliki banyak dimensi. Secara umum dapat disimpulkan pula bahwa EI memiliki peran yang cukup penting dalam mekanisme untuk menekan agency conflict dan meningkatkan nilai perusahaan.
Radio Fatwa: Islamic Tanya-Jawab Programmes on Radio Dakwah
Get PDFThe present article is a study of radio fatwa in Indonesia with special reference to the Tanya-Jawab genres in radio dakwah. The concept of fatwa has changed over time. Such Islamic Tanya-Jawab programmes broadcast on radio dakwah are important to understand how fatwa is disseminated by means of media, since Islamic Tanya-Jawab programmes can be considered as part of fatwa. These programmes give not only information about Islam, but also become a forum in which interpretation of Islam takes place. This can be seen in the discussion on the Islamic ruling on eating “dog meat”, in which interpretation of Islamic law is highly contested.[Artikel ini mendiskusikan radio fatwa di Indonesia, utamanya tentang program tanya-jawab yang disiarkan radio dakwah. Konsep fatwa terus berubah dan program tanya-jawab merupakan salah satu cara bagaimana fatwa disebarluaskan melalui berbagai media. Penulis berpendapat bahwa program Tanya-Jawab dapat disebut sebagai salah satu bentuk fatwa. Ini karena program tersebut tidak saja mengetengahkan informasi mengenai Islam, namun juga interpretasi mengenai Islam. Perdebatan mengenai hukum memakan daging anjing merupakan salah satu contoh isu kontroversial yang akan dijelaskan melalui artikel ini.
The Paradox Between Political Islam and Islamic Political Parties: The Case of West Sumatera Province
Get PDFThe aim of this paper is to explain the apparent paradox between political Islam and Islamic political parties in Indonesia. On one hand, the support for Islamic political parties is in decline, while, on the other religious intolerance and the implementation of local regulations based on the shari’ah laws have increased in many provinces. This paper argues that political Islam and Islamic political parties are not synonymous. Moreover, the aim of achieving an ideal society according to an Islamist’s vision and their religious interpretations does not only by adopt a top-down strategic model through participation in formal politics but also by using bottom-up strategic model by focusing on the societal level. By adopting gradualist approaches, hardliner Islamist ideas disseminate peacefully in Indonesia today. This study will focus on West-Sumatra as a case study, considering West Sumatra is one of the most widely province issued the shari’ah laws in Indonesia. This article will shed light on local and often underestimated dynamics.[Artikel ini menjelaskan paradoks antara Islam politik dan partai politik Islam di Indonesia. Jika pada satu sisi, dukungan terhadap partai politik Islam menurun, namun pada sisi berbeda tingkat intoleransi dan angka peraturan daerah berbasiskan syariah meningkat. Karena itu, artikel ini berargumen bahwa Islam politik dan partai politik Islam tidak selalu sejalan. Selain itu, cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang Islami tidak melulu harus diwujudkan dari atas-ke-bawah melalui partisipasi politik, namun juga dari bawah-ke-atas, yakni menitikberatkan pada level masyarakat. Dengan strategi gradual -perlahan-lahan-, gagasan fundamentalis Islam tanpa sadar telah menginfiltrasi. Artikel ini menjelaskan Sumatra Barat sebagai studi kasus persoalan di atas. Pilihan Sumatra Barat berdasarkan pada realitas bahwa di propinsi inilah, perda shari’ah paling banyak diberlakukan. Artikel ini akan berkontribusi pada diskusi mengenai politik lokal dan dinamikanya.
From Shari‘a ‘Ayniyya to Shari‘a Hududiyya: Shahrour’s Interpretation on Quranic Legal Verses
Get PDFThis article elaborates a new paradigm in the interpretation of Qur’anic legal verses conducted by a Syrian thinker, Mohammad Shahrour. This study shows that, according to Shahrour, Islamic jurisprudence is not “‘ayniyya”, but “hududiyya” since for him, all legal rules carried by the verses represent the limits of Allah which people can behave. Shari‘a hududiyya proves that Shahrour’s approach to the Quranic legal verses can be characterized as an open-ended process of socio-political and moral codes. Still holding on to the tool of textual analysis but combining it with a new perspective, hududiyya, Shahrour manages to be faithful to the text and at the same time, compatible with the ideas and values of modernity and humanism. Elaborated by other theories from other disciplines, especially mathematics and physics, Shahrour provides six types of limits which encapsulate all Shari‘a cases equipped with their characteristics, differentiations and implementations.[Artikel ini menjelaskan paradigma baru dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dalam al-Quran seperti diperkenalkan oleh seorang pemikir berkebangsaan Syria, Mohammad Shahrour. Artikel ini memperlihatkan bahwa, menurut Shahrour, ayat-ayat hukum dalam al-Quran itu tidak bersifat “‘ayniyya”, namun “hududiyya” karena berfungsi untuk membatasi. Shari‘a hududiyya yang diperkenalkan Shahrour menjelaskan bahwa pendekatan terhadap ayat-ayat hukum dalam al-Quran bersifat terbuka. Dengan tetap berpijak pada pendekatan tekstual terhadap al-Quran sembari memperhatikan pandangan baru, hududiyya, Shahrour berhasil mempertemukan teks al-Quran dengan ide-ide dan norma-norma modernitas dan humanisme. Dijelaskan melalui teori-teori yang berkembang di disiplin ilmu lain, utamanya matematika dan fisika, Shahrour memperkenalkan enam tipe batasan Shari‘a.
Al-Ab‘ād al-Ṭā’ifiyyah al-Islāmiyyah fi’l-Thaurah al- Shu‘ubiyyah al-‘Arabiyyah 2010-2011
No full textGerakan rakyat untuk perubahan di negara-negara Arab yang semula cenderung linier, personal, dan spontan pada perkembangannya menjadi amat kompleks akibat semakin banyaknya aktor dengan berbagai kepentingannya yang terlibat, isu yang berkembang, dan dimensi yang terkait. Salah satu dimensi baru dalam gerakan protes ini adalah dimensi sektarian Sunni-Syiah. Tulisan ini berupaya mengeksplorasi dan memberikan ekplanasi terhadap dimensi itu dengan memanfaatkan cara pandang realisme internasional dan tindakan kolektif terutama social movement. Artikel ini menemukan bahwa, pertama, kontestasi, ketegangan, dan konflik pengikut Suni-Syiah dalam konteks revolusi Arab tercermin pada kontestasi wacana, relasi diplomasi, hingga militer. Dimensi itu menurut hasil penelitian ini amat signifikan melampaui persoalan pluralisme kabilah yang pernah diramalkan al-Jabiry akan menjadi penghalang terbesar proyek masa depan Arab. Kedua, penjelasan terhadap realitas itu tidak bisa hanya mengacu kepada perbedaan ideologis antara dua sekte yang memang telah ada sejak lama, namun lebih merupakan konflik untuk mampu bertahan di tengah-tengah perubahan, kepentingan, pengaruh, dan dominasi kelompok di tengah panggung baru bernama ‘Revolusi Arab.’
Taṣawwur al-Dawlah al-Qawmiyyah fī Mīthāq al- Madīnah
No full textArtikel ini membahas konsep negara bangsa dalam Piagam Madinah. Apakah konsep ‘ummah’ dalam Piagam Madinah berkonotasi kebangsaan dalam pengertian yang luas, modern, dan berskala nasional, atau sematamata bersifat eksklusif, yakni terbatas hanya di kalangan muslim saja, meski realitas masyarakat Madinah waktu itu sangatlah heterogen. Berbagai hipotesa telah muncul. Kesemuanya menggarisbawahi signifikansi Piagam Madinah sebagai dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah serupa dengan undangundang. Karena itu, Piagam Madinah mencerminkan sebuah konstitusi berlaku dalam masyarakat Madinah yang terbentuk sebagai kesatuan politik dan diikat oleh kesepakatan bersama. Dengan piagam ini, warga yang bersifat heterogen menjadi satu kesatuan dengan hak dan kewajiban yang sama, saling menghormati walaupun berbeda suku dan agama. Tentu saja, isi Piagam Madinah merupakan suatu pandangan moderen dan merupakan suatu solusi politik dalam mengantisipasi dan mecegah persoalan yang diakibatkan karena keragaman. Ini dilakukan dengan membentuk apa yang dijelaskan dalam Piagam Madinah sebagai ‘ummah
Ibn ‘Arabi and the Transcendental Unity of Religions
Get PDFThis essay describes Ibn ‘Arabi’s comprehensive views, captured in his important Futuhat and Fusus, on the concept of wahdat al-adyan, the discrepancy of beliefs, and the Shari’ah as well as its juncture and its unity. Elaborated explanation in this paper is expected to result in a true understanding of this crucial issue, particularly the concept of religious pluralism in the discourse of Islamic studies. Ibn Arabi’ extensively discusses religion in the sense of the “ideal” versus “historical” or “esoteric” versus “the exoteric”. Ibn ‘Arabi concludes that the absolute unity of religions may only occur within spiritual, ideal, or transcendental realm (or “esoteric”), which is beyond the formal form of religions. Hence, the transcendental unity of religions cannot be found in the formal form of religions nor in the shari’ah.[Artikel ini mengulas pandangan Ibn ‘Arabi’ mengenai wahdat al-adyan seperti dijelaskan dalam dua bukunya; Futuhat dan Fusus, dan perbedaan dan kesamaan antara iman dan shariah. Diharapkan diskusi artikel ini berkontribusi dalam kajian pluralisme, utamanya dalam disiplin studi Islam. Dalam diskusinya, Ibn Arabi’ menjelaskan perbedaan ‘ideal’ dan ‘historikal’ atau antara ‘esoterik’ dan ‘eksoterik’. Ibn ‘Arabi berpendapat bahwa kemanunggalan agama-agama dapat dicapai melalui spiritualitas, ideal, atau dimensi transcendental (esoterik) yang ada di luar tampilan formal agama-agama. Dengan kata lain, kemanunggalan tersebut tidak akan ditemukan pada shari’ah.