Al-Jami'ah - Journal of Islamic Studies (Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Not a member yet
878 research outputs found
Sort by
Salahuddin Wahid and the Defence of Minority Rights in Contemporary Indonesia
Get PDFThis paper discussed the role and authority of Salahuddin Wahid, a prominent muslim scholar, who actively promotes the minority rights in modern-day Indonesia. His credentials as a traditional ulama coming from the tradition of a pesantren allow him to become an authority in Islamic matters. Salahuddin’s recognition as muslim scholar is in some ways observable from his responses to religious questions posed by the people, either directly or through social media. A general observation of Salahuddin’s Twitter account will allows us to realize that he also represent an authority in “cyber-Islam”. He felt the growing importance of social media, as well as the necessity to promote inclusive religiosity and the respect of minority rights through social media, accordingly he actively promotes his ideas through social media most particularly Twitter. Some issues have been discussed to overview Salahuddin’s ideas to best promote minority rights. His activism can be felt most notably in the following issues: ethnic minorities, women’s rights, religious minorities, diminishing the violence against the Ahmadiyya, and the marriage of religious minorities.[Paper ini membincangkan peran dan otoritas Salahuddin Wahid, seorang intelektual muslim terkemuka yang aktif mempromosikan hak-hak kelompok minoritas di Indonesia. Karisma yang dimilikinya sebagai seorang ulama yang berasal dari kalangan pesantren tradisional memberinya sebuah otoritas dalam berbagai aspek ajaran Islam. Keulamaannya dalam batas tertentu dapat ditelusuri lewat respons yang diberikan atas pertanyaan masyarakat yang diajukan kepadanya, baik secara langsung maupun lewat sosial media. Pengamatan umum terhadap akun Twitter Salahuddin Wahid sekaligus menunjukkan otoritasnya di dunia maya. Dia sadar betul pentingnya sosial media sebagaimana pentingnya mempromosikan keberagamaan inklusif dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Karenanya, dia aktif menyuarakan pendapatnya lewat sosial media, khususnya Twitter. Beberapa masalah didiskusikan dalam tulisan ini untuk melihat secara umum pemikiran Salahuddin Wahid terkait dengan hak-hak kelompok minoritas: minoritas etnis, minoritas agama, hak-hak perempuan, kekerasan terhadap Ahmadiyyah, dan pernikahan antar agama.
From Fluid Identities to Sectarian Labels: A Historical Investigation of Indonesia’s Shi‘i Communities
Get PDFSince 2011 Indonesia has experienced a rise in intra-Muslim sectarian violence, with Shi‘a and Ahmadi communities becoming the target of radical Sunni groups. Taking as point of departure the attacks on Shi‘a Muslims and the rapid polarization of Sunni and Shi‘i identities, this article aims at deconstructing the “Shi‘a” category. Identifying examples of how since the early century of the Islamization devotion for the Prophet Muhammad and his progeny (herein referred to as ‘Alid piety) has been incorporated in the archipelago’s “Sunni” religious rituals, and contrasting them to programmatic forms of Shi’ism (adherence to Ja‘fari fiqh) which spread in the socio-political milieu of the 1970s-1990s. This article argues not only that historically there has been much devotional common ground between “Sunni” and “Shi‘a”, but also that in the last decade much polarization has occurred within the “Shi‘a” group between those who value local(ized) forms of ritual and knowledge, and those who seek models of orthopraxy and orthodoxy abroad.[Sejak tahun 2011, kekerasan bernuansa aliran dalam internal muslim di Indonesia mengalami peningkatan, dengan komunitas Syiah dan Ahmadiyah menjadi sasaran kekerasan dari kelompok-kelompok Sunni radikal. Berangkat dari kasus penyerangan terhadap kelompok Syiah dan cepatnya polarisasi identitas Sunni-Syiah, artikel ini berusaha mendekonstruksi kriteria “Syiah” di Indonesia. Beberapa contoh praktik keagamaan menunjukkan bahwa sejak awal proses Islamisasi di nusantara, pengagungan terhadap diri Nabi dan keturunannya (dalam hal ini adalah keluarga ‘Alī ibn Abī Ṭālib) telah menyatu dalam ritual-ritual keagamaan kelompok Sunni. Artikel ini menunjukkan bahwa tidak hanya secara historis terdapat banyak kesamaan antara “Sunni” dan “Syiah” di Indonesia, bahkan juga terjadi polarisasi pada beberapa dekade terakhir di tengah penganut Syiah antara kelompok yang memilih bentuk-bentuk ritual dan pengetahuan local dengan kelompok yang mencari rujukan ortodoksi dan ortopraksi dari luar.
The Dutch Colonial Policy on Islam: Reading the Intellectual Journey of Snouck Hurgronje
Get PDFThis article will explore the intellectual journey of Snouck Hurgonje as a hired scholar for the colonial agenda. His life in Mecca and then the Indies, his knowledge on Islam and the Muslims as revealed in the works he produced, and the way it was transformed into the colonial policies, are the main subjects of the discussion. The way Snouck Hurgronje dealt with Muslims on his tour of duty, for example by collaborating with the penghulu, and working together with the Arab, Said Oesman, will also be explored. It should be stated that, in line with Snouck Hurgonje’s advice, the Dutch policy on Islam was directed (among other things) to draw the native elite --in this particular case the penghulu-- into the colonial orbit.[Artikel ini membahas perjalanan intelektual Snouck Hurgonje, seorang ilmuwan yang bekerja di bawah dan untuk kepentingan colonial Belanda di Indonesia. Kehidupannya di Mekah, kemudian kembali lagi ke Indonesia, pengetahuannya tentang agama dan orang Islam yang tertuang dalam kerya-karyanya, serta proses pengetahuan itu semua dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah kolonial menjadi tema utama diskusi dalam tulisan ini. Selain itu, akan dibahas pula cara-cara Snouck Hurgonje dalam berhubungan dengan orang-orang Islam selama menjalani tugasnya, misalnya ketika bekerjasama dengan para penghulu atau ketika bekerjasama dengan tokoh Arab, Said Oesman. Perlu ditegaskan pula bahwa sejalan dengan saran-saran Snouck Hurgonje, kebijakan pemerintah kolonial Belanda tentang Islam antara lain lebih ditujukan untuk menarik kalangan elit pribumi, dalam hal ini adalah para penghulu, ke lingkaran pemerintah kolonial.
Religion, Science, and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science
Get PDFDiscussing the paradigm of dialogue and integration in the Islamic science of religion is important since the practice of religious education still applies the paradigm of conflict and independence. These paradigms have a great influence on the formation of socio-religious and cultural ways of thinking. The relationship between Islamic religiousc and natural, social, as well as cultural sciences, needs patterns of integrated, interconnected relations and dialogues. Islamic Studies requires a multidisciplinary approach, that is, interdisciplinarity and transdisciplinarity. Scientific linearity, in which science is narrowly defined and mono-disciplinary, will lead to an understanding of religion and religious interpretations that has no contact with and relevance to the context in which it is studied. New types of religious thought that encourage independent discussion and dialogue on the subjective, objective and intersubjective aspects of science and religion will create the emergence of a new type of religiosity in the multicultural era. All of this requires more effort to undertake a serious reconstruction of scientific methodologies and the methodologies of scientific studies of religion.[Penerapan paradigma dialog dan integrasi dalam ilmu-ilmu keislaman masih penting untuk didiskusikan mengingat praktik pendidikan agama masih menerapkan paradigm konflik dan independen. Paradigma-paradigma ini memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan cara pandang keagamaan, baik sosial maupun kultural. Hubungan antara ilmu-ilmu keislaman di satu sisi dengan ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya di sisi lain, memerlukan pola hubungan dan dialog yang terintegrasi-interkoneksi. Studi Islam mensyaratkan pendekatan multi disiplin, baik interdisipliner maupun transdisipliner. Linearitas keilmuan yang membatasi bidang ilmu secara sempit dan mono-disiplin akan menggiring pemahaman agama dan tafsir keagamaan yang tidak terkait dan tidak relevan dengan konteks pengkajian. Model baru pemikiran keagamaan yang mendorong dialog dan diskusi yang independen mengenai aspek-aspek subjektif, objektif, dan intersubjektif ilmu dan agama akan menciptakan munculnya model baru keberagamaan di era multicultural. Semua ini memerlukan lebih banyak upaya serius dalam merekonstruksi metodologi keilmuan dan metode-metode studi agama.
The Political Identity of Ulama in the 2014 Indonesian Presidential Election
Get PDFThe Indonesian presidential election of 2014 was possibly the most exciting, lively, intriguing, emotional, and brutish in the history of presidential elections since reformation in 1998. This paper explores the relationship between the political identities of ulama and their political views in the 2014 Indonesian presidential election. It argues that their political endorsement of presidential candidates is not based on interest but on their political identity. By using constructivist ideas about identity, ulama’s political identities are constantly changing and influenced by factors beyond identity. This idea also emphasizes that identity is created and subjective. Transformation of the political identities of ulama is a way of showing their existence in the period since Indonesian independence in 1945. This paper explores how the political identities expressed by ulama influenced voters in the recent presidential election. How did their political identity affect both the kinds of political measures they took and their support for one of the president candidates? Did the ulama play a substantial political role in election of President Joko Widodo, or were there other factors? Is their political identity the salient factor in their support for either Prabowo Subianto or Joko Widodo? [Pemilu presiden tahun 2014 memang sangat menarik, hidup, penuh emosi, bahkan penuh intrik, jika dibandingkan dengan sebelumnya sejak 1998. Paper ini meneliti hubungan politik identitas yang dibawa oleh ulama dan pandangan politiknya pada pemilihan presiden Indonesia tahun 2014. Paper ini menemukan bahwa pandangan mereka tentang calon presiden tidak sertamerta menyangkut kepentingan politik, tetapi lebih pada politik identitas. Politik identitas para ulama terus berubah dan dipengaruhi oleh banyak hal di luar identitas tersebut. Ini juga menegaskan bahwa identitas itu ciptaan dan sekaligus subjektif. Transformasi politik identitas para ulama merupakan cara mereka menampakkan keberadaannya, bahkan sejak masa kemerdekaan 1945. Paper ini meneliti politik identitas yang ditampakkan para ulama yang mempengaruhi para pemilih dalam pemilu presiden. Bagaimana politik identitas itu berpengaruh pada politik dan pilihan serta dukungan presiden? Apakah ulama memainkan sesuatu dalam proses terpilihnya Presiden Joko Widodo, atau adakah faktor lain? Apakah hanya identitas yang menjadi satu-satunya faktor untuk mendukung Prabowo Subianto atau Joko Widodo?
Ibn Khaldūn’s Social Thought on Bedouin and Ḥaḍar
Get PDFThrough the framework of modern sociological theory equipped with methods of historical and sociological interpretation of the text, this study attempted to explain Ibn Khaldūn’s social thought, especially the Bedouin and ḥaḍar, in ‘ilm al-‘umrān. Ibn Khaldūn’s idea on social importance was about the bedouin and ḥaḍar community along with their social solidarity. Both communities had their respective characteristics. Nomadic society which was identical to the bedouin community had a social structure and specificity as tendency in virtue, warm relationship, and uniformity, while ḥaḍar society had a structure and social peculiarities such as pluralist, pragmatic, and hedonists. In terms of lifestyle, bedouin society looked more dynamic than ḥaḍar. Bedouin way of life was characterized by moving from one place to another, and this made this community smart in formulating the vision, mission, programs, and targets to be achieved in life. Bedouin specificity was reflected in their lives’ readiness and supplies, one thing that was not visible in the community of ḥaḍar. Meanwhile, with their prosperity, ḥaḍar people were busy with urban activity and civil society development. Ibn Khaldūn had sought to understand human being and his existence individually or socially through ‘ilm al-‘umrān. His social methodology reflected his overall views through observation of social reality in a comprehensive manner. The author argued that Ibn Khaldūn’s social methodology that combined data and social facts with religion could be a reference and served as an example of a comprehensive approach. Ibn Khaldūn’s another important idea was on the development of community intelligence which included three stages: tamyīzī, tajrībī, and naẓārī.[Melalui kerangka teori sosiologi modern serta metode penafsiran teks secara historis-sosiologis, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pemikiran sosial Ibn Khaldun tentang masyarakat badui dan ḥaḍar. Ide Ibnu Khaldun tentang masyarakat dapat dilihat pada konsepnya mengenai dua masyarakat ini beserta solidaritas sosial mereka, dengan karakteristik masing-masing. Masyarakat nomaden yang identik dengan masyarakat badui memiliki struktur sosial dan spesifisitas dengan kecenderungan pada kebajikan, ramah, dan keseragaman; sementara masyarakat ḥaḍar memiliki struktur dan kekhasan sosial seperti pluralis, pragmatis, dan hedonis. Dalam hal gaya hidup, masyarakat badui tampak lebih dinamis daripada ḥaḍar. Cara hidup masyarakat badui ditandai dengan terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan ini membuat komunitas ini cerdas dalam merumuskan visi, misi, program, dan sasaran yang ingin dicapai dalam hidup. Spesifisitas badui tercermin dalam kesiap-siagaan mereka, satu hal yang tidak terlihat dalam komunitas ḥaḍar. Sementara itu, dengan kemakmuranya, orang ḥaḍar sibuk dengan aktivitas perkotaan dan pembangunan masyarakat sipil. Ibn Khaldun telah berusaha untuk memahami manusia dan keberadaannya secara individu ataupun sosial melalui ‘ilm al-‘umrān. Metodologi sosialnya mencerminkan pandangannya secara keseluruhan melalui pengamatan realitas sosial secara komprehensif. Penulis berpendapat bahwa metodologi sosial Ibn Khaldun yang menggabungkan data dan fakta sosial dengan agama bisa menjadi referensi dan contoh pendekatan yang komprehensif. Ide penting Ibnu Khaldun lainnya adalah tentang perkembangan kecerdasan masyarakat yang meliputi tiga tahap: tamyīzī, tajrībī, dan naẓārī.
The Representation of Muslims in Rudyard Kipling’s Short Stories: A Postcolonial Perspective
Get PDFThis article studies Rudyard Kipling’s four short stories, “Wee Willie Winkie”, “The Recrudescence of Imray”, “The Story of Muhammad Din”, and “Without Benefit of Clergy”. The purposes of this research are to describe the representation of Muslims in the four short stories and to describe how the representation of Muslims in the four short stories represents British colonization in India. In this paper, I employs textual study methodology using narrative analysis, binary-opposition analysis, and metaphorical iconicity analysis. The conclusion is that the representation of Muslims in the four short stories ranges from perceiving Muslims as bed men living in hills and forest to perceiving Muslims as the slaves of the British. In all the representations, the British is not presented as an oppressor, instead as a benevolent master. It is a metaphor of Kipling’s firm belief that the British were helping to civilize and educate a previously “savage” people. It disregards the fact that British colonization over India had ruined Islamic empire in India under Mogul Court sovereignty and ruined Indian economy and society organization.[Penelitian ini mengkaji empat cerita pendek Rudyard Kipling, “Wee Willie Winkie”, “The Recrudescence of Imray”, “The Story of Muhammad Din”, dan “Without Benefit of Clergy”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan representasi Muslim dalam empat cerita pendek tersebut dan mendeskripsikan bagaimana gambaran tersebut merepresentasikan kolonisasi Inggris atas India. Metode yang digunakan adalah metodologi kajian tekstual dengan analisis naratif, analisis oposisi-biner, dan analisis ikonositas metaforis. Kesimpulannya adalah bahwa representasi Muslim dalam empat cerita pendek tersebut merentang mulai dari muslim sebagai orang-orang jahat yang hidup di gunung dan hutan hingga sebagai budak orang Inggris. Dalam represestasi itu orang Inggris tidak pernah digambarkan sebagai penindas. Representasi ini merupakan metafora kepercayaan Rudyard Kipling bahwa kehadiran Inggris di India adalah untuk mengadabkan dan mendidik orang India yang semula liar. Representasi ini mengabaikan kenyataan bahwa kehadiran Inggris di India telah menghancurkan imperium Islam di India di bawah kedaulatan Istana Mogul dan meruntuhkan ekonomi dan susunan masyarakat India.
Being Woman in the Land of Shari‘a: Politics of the Female Body, Piety, and Resistance in Langsa, Aceh
Get PDFThis study investigates the dynamic of institutionalization of Shari’a in Aceh, which focuses on analysis of the patterns of Langsa women’s resistance against religious leaders and state interpretations of the dress standards in the public space. This matter emerged because the implementation of Shari’a has been supported by local people, but the standard of Islamic dress that should be applied is still debatable among various groups in Aceh that have varied understandings and different religious visions. The regulation of dress code has been an issue for religious leaders, intellectuals, and Moslem activists. The resistance of Langsa women against the politics of body discipline could be open and secret. To analyze the forms of women’s resistance, the researcher applied James C. Scott’s hidden transcripts theory. Inspired by this theoretical framework, the researcher found that Langsa women, intellectuals, and religious leaders expressed their resistance over how women should dress in public space. In collecting the data, the researcher used observation, in-depth interviews, and focus group discussions. Accordingly, the research shows how Langsa women express their resistance towards religious hegemony and state interpretation of Islam.[Tulisan ini membahas dinamika pelembagaan syariat Islam di Aceh dengan fokus resistensi tersembunyi perempuan Langsa terhadap penafsiran elite agama dan pemerintah perihal pembakuan standar pakaian di ruang publik. Meskipun implementasi syariat Islam Aceh mendapat dukungan masyarakat setempat, tetapi ketika sebuah tafsir tertentu tentang pakaian Islami dibakukan dalam regulasi (Qanun), muncul perdebatan dari sebagian muslim yang berpola pemikiran dan visi keagamaan berbeda. Bukan hanya perdebatan di kalangan elite agama, intelektual, maupun aktivis, perempuan di berbagai daerah di Aceh pun mengekspresikan resistensi, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Peneliti menggunakan teori hidden transcripts sebagaimana dikemukakan James C. Scott untuk menganalisa resistensi tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, serta diskusi kelompok terfokus (FGD). Penelitian ini memperlihatkan bagaimana perempuan Langsa mengekspresikan resistensi tersembunyi atas hegemoni elite agama dan pemerintah dalam menafsirkan Islam]
The 2002 Bali Bombing and the New Public Sphere: The Portrayal of Terrorism in Indonesian Online Discussion Forums
Get PDFThis article examines heroic conceptions of terrorists, support, and sympathy for terrorism in Indonesia by undertaking a content analysis of four Indonesian online discussion forums in the aftermath of the 2002 Bali bombing. It is argued that online discussion forums are a particularly appropriate source of data from which to analyse Indonesians’ perceptions of the bombers, as these forums are widely thought to be representative of a new public sphere that allows for political debate and participation. From discussions between July 2008 and January 2009, the article outlines how the bombers were constructed as heroes and anti-heroes by different members of different forums. Drawing on a cultural sociological perspective, the article highlights the importance of understanding the reputation of individual terrorists, and the influence of established heroic types in understanding contemporary conflict in Indonesian society.[Artikel ini membahas konsepsi kepahlawanan teroris, dukungan, dan simpati terhadap terorisme di Indonesia dengan melakukan analisis isi terhadap forum diskusi online terkait dengan peristiwa Bom Bali tahun 2002. Diasumsikan bahwa forum diskusi online merupakan sumber yang memadai untuk melihat persepsi masyarakat Indonesia mengenai pelaku pengeboman, karena forum seperti ini cukup dipercaya sebagai perwakilan ruang publik baru memungkinkan terjadinya keterlibatan dan debat yang bersifat politik. Dari diskusi yang terjadi antara Juli 2008 sampai Januari 2009, tergambar dalam artikel ini bahwa para pelaku pengeboman dikonstruksikan sebagai seorang pahlawan sekaligus sebagai musuh dalam forum yang berbeda. Dengan perspektif sosial-budaya, tulisan ini menggaris-bawahi pentingnya pemahaman terhadap reputasi masing-masing teroris dan pengaruh tipologi kepahlawanan dalam memahami konflik di tengah masyarakat Indonesia saat ini.
The New Role of Ulama in Nigeria: Focus on the Post 1999 Democratic Dispensation
Get PDFNigeria is a country with a centuries’ long tradition of Islamic revivalism and activism. It was the impact of the activities of the 17th century scholars of Nigeria that culminated in the success of the 19th century tajdeed movement that brought about the emergence of the muslim caliphate of Sokoto. British imperialism brought an end to the caliphate in the beginning of the 20th century, the circumstances of which have been consistently challenged mainly by the ulama and their followers ever since. Some contemporary scholars such as Shaikh Abubakar Mahmud Gummi, former Grand Qadi of Northern Nigeria, contributed significantly in the new dimension to the roles of muslim scholars in the government. Since 1999 muslim scholars have taken on new roles in the administration of states, serving as commissioners for newly established ministries for Religious Affairs, as special advisers, or directors of commissions like Hisbah, Hajj, Masjid, Moon Sighting, and other related government bodies, with full salaries and other benefits unlike ever before in the Nigerian system. This new role of ulama and its impacts in the governance of the contemporary Nigeria is what this paper intends to investigate and expound.[Nigeria merupakan sebuah negara dengan tradisi revivalisme dan aktivisme Islam selama berabad-abad. Hal itu terkait dengan upaya para ulama Nigeria abad ke-17 yang berpuncak pada keberhasilan gerakan tajdid pada abad 19 dengan munculnya kekhalifahan muslim dari Sokoto. Imperialisme Inggris mengakhiri kekhalifahan ini pada awal abad ke-20, yang terus dilawan oleh terutama para ulama secara konsisten. Beberapa ulama kontemporer seperti Syaikh Abubakar Mahmud Gummi, mantan Grand Qadi Nigeria Utara, memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk dimensi baru peran ulama dalam pemerintahan Nigeria modern. Sejak tahun 1999 para ulama telah mengambil peran baru dalam pemerintahan, sebagai pegawai Kementerian Agama yang baru didirikan, sebagai penasihat ahli, atau direktur komisi seperti Hisbah, Haji, Masjid, Rukyah Hilal, dan badan-badan pemerintah terkait lainnya, dengan gaji penuh. Peran baru dari ulama dan pengaruhnya dalam pemerintahan Nigeria kontemporer inilah yang menjadi fokus tulisan ini.