Al-Jami'ah - Journal of Islamic Studies (Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Not a member yet
878 research outputs found
Sort by
Causal Analysis of Religious Violence, a Structural Equation Modeling Approach
The present study tries to investigate the causal model of religious violence using SEM (Structural Equation Modeling) approach. Previous quantitative research in social movements and political violence suggests that there are, at least, three factors, that caused violent collective actions, including religious violence: 1) the more fundamentalist people are, the more likely they justify violence, 2) people with lower trust in government is more likely to justify violence, and 3) opposing the second argument: only people with low trust in government and high political efficacy are more likely to justify violence. Based on the data of 343 respondents, the activists of Front Pembela Islam, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, this study confirms that the more fundamentalist people are, the more likely they are to justify violence regardless of their organizational affiliations. On the contrary, this study does not support the argument for the relationship between trust in government and violence. Similarly, the relationship between violence and the latent interaction of trust and political efficacy is not supported by the data. Therefore, this study suggests that fundamentalism, a type of religiosity, is a salient factor to explain religious violence.[Penelitian ini berusaha mengkaji sebab kekerasan keagamaan dengan menggunakan pendekatan Model Persamaan Struktur (SEM). Penelitian kuantitatif terdahulu dalam bidang gerakan sosial dan kekerasan politik menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga faktor yang diduga kuat menjadi penyebab kekerasan kolektif, seperti kekerasan agama, yaitu: 1) semakin fundamentalis seseorang, maka ia akan semakin cenderung menyetujui pernggunaan cara kekerasan, 2) semakin rendah kepercayaan seseorang terhadap pemerintah, maka ia akan semakin menyetujui penggunaan kekerasan, 3) berbeda dengan pendapat ke-dua, hanya orang yang rendah kepercayaanya kepada pemerintah, namun mempunyai semangat politik tinggi, yang akan menyetujui penggunaan cara-cara kekerasan. Berdasarkan pada data yang diambil dari 343 responden dari para aktivis, Front Pembela Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa semakin fundamentalis seseorang, maka ia akan semakin cenderung menyetujui kekerasan, terlepas dari afiliasi organisasi mereka. Namun demikian, penelitian ini tidak mendukung hubungan antara kepercayaan terhadap pemerintah dan kekerasan. Demikian juga, hubungan antara kekerasan dan interaksi antara kepercayaan pemerintah dan semangat politik tidak dapat dibuktikan dari data dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa fundamentalisme, sebagai salah satu bentuk keagamaan, merupakan faktor yang sangat penting dalam menjelaskan kekerasan keagamaan.
Islam in Indonesia’s Foreign Policy, 1945-1949
Although most policy studies argue there has been no influence of Islam on Indonesia's foreign policy, the foreign relations of the Republic of Indonesia during the revolution for independence provide a counter-example. Because of the greater role for society in conducting, rather than just influencing, foreign relations, Islam was used as a key element in Indonesia's diplomatic efforts in the Arab world between 1945 and 1949. This led to several key, early successes for Indonesia on the world stage, but changing circumstances meant that relations with the Arab world and thus the place of Islam in foreign policy were no longer prominent from 1948.[Meskipun sebagian besar studi mengenai kebijakan luar negeri Indonesia menyatakan tidak adanya pengaruh Islam dalam hal tersebut, kebijakan pada zaman revolusi kemerdekaan memperlihatkan adanya pengaruh itu. Karena adanya peran yang lebih besar bagi masyarakat dalam membentuk dan menjalankan kebijakan pada saat itu, Islam digunakan sebagai sebuah elemen pokok dalam menjalankan hubungan diplomatik Indonesia dengan dunia Arab dari tahun 1945 hingga 1949. Hal ini mengarah ke beberapa keberhasilan awal yang menonjol bagi Indonesia di pentas internasional. Namun, sesuai dengan perubahan keadaan dunia sesudah tahun 1948, hubungan dengan dunia Arab menjadi tidak sepenting sebelumnya serta peranan Islam semakin memudar dan tidak lagi menjadi elemen kebijakan luar negeri.
Academic Study of Indonesian Islam: A Biographical Account, 1970-2014
In the humanities, including religious studies, personal factors often play a role in the selection of topic and methodology of research. This autobiographical sketch gives an overview of a long career in the study of religion in Indonesia, from the selection of the topic for doctoral research, through various jobs and academic projects until some work written in a period of retirement. The author’s background of liberal Catholicism with much interest in non-official popular religiosity, has influenced an approach in Islamic Studies and a selective attention for the boundaries between official and more popular religiosity, for literary and artistic expressions rather than for rigid doctrinal traditions. This history is told from field work to pesantren education in the early 1970s, the variety of Islamic history of Indonesia in the 1980s, until a major work in three volumes on the Catholic traditions of Indonesia in the period 1990-2010.[Dalam ilmu humaniora, termasuk studi keagamaan, faktor-faktor pribadi sering mempengaruhi pemilihan topik dan metodologi penelitian. Uraian biografis ringkas ini menggambarkan perjalanan panjang sebagai peneliti agama di Indonesia, mulai dari pemilihan topik riset disertasi, melewati beragam pekerjaan dan proyek-proyek akademik, sampai dengan beberapa karya yang ditulis sesudah pensiun. Latar belakang penulis sebagai penganut Katolik liberal dan banyak tertarik pada keberagamaan populer non-resmi, mempengaruhi pendekatan dalam pengkajian Islam dan perhatian khusus pada batas-batas antara agama resmi dan agama populer, pada ungkapan-ungkapan sastrawi dan seni daripada tradisi-tradisi doktriner yang kaku. Kisah ini berangkat dari pengalaman penelitian lapangan di lingkungan pendidikan pesantren pada tahun 1970an, kemudian serpihan-serpihan sejarah Indonesia pada tahun 1980an, sampai dengan penulisan tiga jilid buku penting tentang tradisi-tradisi Katolik Indonesia pada tahun 1990-2010.
Religion for Revolution: Shifting Perceptions of Bodily Ritual in the Lebanese Shi‘a Community
This paper applies Cartesian and Weberian theories of rationalization and Leslie Sharp’s concept of bodily commodification to the transition in the observance of Ashura from practices of bodily mortification to blood donation among the Shi‘a community in Lebanon. The author argues that this shift politicizes salvation and sacralises revolution through a process of rationalization, made possible through the invocation of the Karbala Paradigm, in order to facilitate the commodification of blood for political activism. This shift in ritual practice for the commodification of blood has occurred as a result of three key transitions: (i) from body/self-unity to body/self-dualism; (ii) from salvation in the next world to salvation in this world; and (iii) from personal salvation to societal salvation.[Dengan merujuk teori rasionalisasi model Descartes dan Weber serta konsep komodifikasi tubuh dari Leslie Sharp, tulisan ini menelusur pergeseran yang terjadi pada ritual Ashura dari praktik melukai diri menjadi kegiatan donor darah di kalangan Syiah di Lebanon. Proses ini, menurut penulis, telah mengubah konsep penyelamatan dan revolusi sakral melalui proses rasionalisasi. Hal ini terjadi dengan memakai Paradigma Karbala sebagai media komodifikasi darah untuk aktivisme politik. Pergeseran komodifikasi darah dalam praktik ritual ini terjadi melalui tiga transisi utama: (i) dari kesatuan diri menjadi dualisme diri; (ii) dari keselamatan akhirat menjadi keselamatan dunia; dan (iii) dari penyelamatan pribadi menjadi penyelamatan sosial]
Change and Continuity in Indonesian Islamist Ideology and Terrorist Strategies
The “Islamisation” of Indonesia has exerted a transformative force on every aspect of Indonesian society. That process continues today. It has created streams of change and continuity in thoughts, ideologies and practices, of enormous complexity. Strict doctrinal interpretation of Koranic text is not a new phenomenon, contrary to what some reports in the mass media might suggest. Its roots stretch back at least as far as the 1800s with the outbreak of violent conflicts between those urging a stricter, scripturalist application of Islam, and those adhering to traditionalist and colonialist ideologies --culminating in the Padri war of West Sumatra of 1821-38. Indicating an ostensible continuity of ideology, modern extremist ideologues, such as Abu Bakar Bashir, urge their followers toward violent conflict and terrorist actions based on an ideology of strict “Middle Eastern” interpretation of fundamental Islamic tenets. This paper argues that the strategies of those carrying out radical and violent ideologies are undergoing change, as are the strategies of the authorities tasked with combating them. Radical groups have displayed a shift away from large-scale, attacks on symbolic foreign targets towards low-level violence primarily aimed at law enforcement authorities. Authorities, on the other hand, have shown a greater tendency to shoot dead those suspected of involvement with violent radical groups. This paper will examine the changing strategies of violent radical groups and the continuity, and evolution, of the underlying Islamic ideology that provides religious justification for their violent acts. The paper will argue that engaging Indonesia’s politically active youth in an ideological dialogue on Islamism and democracy provides the best prospect for disengagement from, and breaking the cycle of recruitment for, radical violence and terrorism.[Proses panjang Islamisasi di Indonesia telah menghasilkan kekuatan transformatif di seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Proses ini terus berlangsung hingga sekarang serta menciptakan gelombang perubahan berkesinambungan dalam pemikiran, ideologi, dan praktik-praktik dalam kompleksitas yang rumit. Penafsiran kaku atas ayat-ayat Quran sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, berbeda dengan apa yang selama ini diasumsikan di media. Fenomena seperti ini dapat dirunut kembali pada era 1800an, khususnya pada konflik bersenjata yang terjadi antara penganjur penerapan tekstual ajaran Islam dengan para penganut ideologi tradisional dan penjajah, yang berpuncak pada Perang Padri di Sumatra Barat tahun 1821-38. Dengan ideologi serupa, para ideolog modern dari kelompok garis keras, seperti Abu Bakar Bashir, mendorong pengikutnya untuk melakukan aksi kekerasan dan teror dengan mendasarkan diri pada ideologi ala Timur Tengah dengan penafsiran dasar-dasar Islam secara kaku. Tulisan ini mendalilkan bahwa strategi kelompok yang mengusung ideologi radikal dan kekerasan terus mengalami perubahan seiring perubahan strategi penguasa dalam menghadapi mereka. Strategi kelompok radikal telah berubah dari penyerangan berskala besar terhadap simbol-simbol asing bergeser pada kekerasan berskala kecil terutama pada persoalan penerapan hukum. Pemerintah, di sisi lain, cenderung mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang diduga terlibat kekerasan kelompok radikal. Tulisan ini juga melihat perubahan-perubahan dan kesinambungan strategi dari kelompok radikal serta evolusi ideologi Islam yang menjustifikasi aksi-aksi kekerasan. Kesimpulan lainnya adalah bahwa keterlibatan kalangan muda dalam kegiatan dialog mengenai Islam dan demokrasi menjadikan mereka terhindar sekaligus memutus rantai rekrutmen gerakan radikal dan terorisme.
Being a Muslim in Animistic Ways
This paper examines religious practices of Ammatoans professed to be “Islamic” by practitioners, but ethnocentrically understood as “animistic” in Tylorian sense by scholars. Scholars have argued that Ammatoans’ practices are incompatible with Islam. Islam and animism are mutually exclusive. This paper, in contrast, argues that Islam and animism are all encompassing. To build the argument, this paper firstly elaborates scholars’ revisited theory of animism that argues for the (indigenous) notion of personhood as not limited only to human beings, but extended to non-human beings: land, forest, trees, animals and so forth. Secondly, this paper reviews the Quranic verses that explicate the personhood of non-human beings, and finally Ammatoans’ practices –visits to forest, refusal of electricity installation and others– as ethically responsible and mutually beneficial acts that ensure the well-beings of both human and non-human beings (interpersonal relations). These presentations show how Ammatoans exemplify being Muslim in animistic ways.[Artikel ini membahas praktik keagamaan masyarakat Ammatoa, yang menurut pelakunya disebut “Islamic”, tetapi menurut ahli etnografi sering disebut animistik, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam dan animisme saling menafikan. Namun hasil penelitian ini membuktikan lain, Islam and animisme saling terkait dan saling mengisi. Untuk mengawali pembahasan, dipaparkan pandangan para ahli mengenai konsep “baru” anismisme yang memandang konsep dasar tentang diri tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup selain manusia: tanah, hutan, pohon, hewan, dan lain-lain. Ayat-ayat al-Quran juga memperkenalkan adanya konsep diri bagi selain manusia. Baru kemudian dibahas mengenai praktik-praktik masyarakat Amatoa, seperti masuk hutan, menolak instalasi listrik, dan lainnya, yang merupakan tanggung jawab moral serta bermanfaat bagi kehidupan, baik bagi manusia maupun selain manusia dalam konteks hubungan interpersonal. Paparan ini menunjukkan corak khas masyarakat Ammatoa untuk menjadi seorang muslim dalam cara yang animistik.
The Cohesiveness of Muslim Pangestu Members in Salatiga, Central Java
The drying of spirituality and weakening of cohesiveness in the midst of materialistic hedonistic modern world become major challenge for the adherents of official religions in Indonesia. The practice of religions is considered too much focusing on ritual aspects. Therefore, those teachings cannot give the real meaningfulness of religious life. Consequently, some adherents of official religions begin to see other spiritual/mysticism sects. This study describes the social cohesiveness among muslims who become members of Pangestu, a spiritual-mysticism sect widely spreading among Javanese society in Indonesia. This research shows that the Pangestu in Salatiga, Central Java, can fulfill social, economic, and spiritual needs of its members. Among the underlying factors that make Pangestu succeed to meet its members’ needs and expectations are the capability of the members to intensely communicate with each other through meetings and bawaraos (Jv, informal gathering), the great concern between members, good-example of leadership, the defense of Pangestu’s good name, and the satisfaction in experiencing meaningfulness of religious practices.[Kekeringan spiritual dan lemahnya kebersamaan di tengah dunia modern yang serba hedonistik menjadi tantangan utama bagi para pemeluk agama di Indonesia. Praktik-praktik keagamaan terlalu banyak terfokus pada aspek ritual, sehingga ajaran agama tidak mampu menghadirkan praktek-praktek keagamaan yang benar-benar bermakna. Hal ini mendorong sebagian pemeluk agama untuk melirik aliran kepercayaan dan kebatinan. Artikel ini mendeskripsikan keguyuban sosial di antara orang-orang Islam yang menjadi anggota Pangestu, sebuah aliran kepercayaan di Indonesia yang banyak menyebar terutama di kalangan masyarakat Jawa. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pangestu di Salatiga, Jawa Tegah, mampu memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan spiritual para anggotanya. Di antara faktor yang menentukan keberhasilan Pangestu dalam memenuhi harapan para anggotanya adalah adanya komunikasi intensif antar anggota melalui pertemuan dan bawaraos (Jv, kumpul-kumpul), perhatian yang besar terhadap anggota lainnya, teladan kepemimpinan yang bagus, pembelaan terhadap nama baik paguyuban Pangestu, dan kepuasan dalam menyelami kebermaknaan praktik-praktik keagamaan.
Editorial: From Radicalism to Minority Issues
This edition presents contemporary themes around Islam and Muslims in Indonesia from the issues of radicalism, online media, a Dutch scholar during colonial era, women’s resistance to shariatization, local practice of Islamic sufism, minority group, to broader theme of the relation of religion and science. To begin with, James Adam Fenton sheds light on the way in which Indonesian society has responded to radical ideology. He argues that dialogue in open society with democratic spirit helps the society to disengage from radicalism
The Apprehensions of Traditional Ulama towards Women’s Participation in Politics in Nigeria
Throughout the political history of Islam, women played significant political roles in the affairs of muslim states. This, however, has not been the situation in Nigeria where muslim women are skeptical about their involvement in politics, seeing it as an exclusively male domain. This has been so probably because of the voice of ulama against women’s participation in politics or the general belief that politics is a dirty game which is not meant for women. The big question then is why do Nigerian ulama resist women’s involvement in politics? Further, would muslims not stand the risk of losing their political potentiality should they remain indifferent to political participation by women? And, how do female muslim elites who have a flair for politics feel about their lack of political voice: would this not affect their spiritual or religious interests in the long run? This paper explores Islamic political history for the purpose of discovering the extent of muslim women’s involvement in politics, and the reasons for the non-involvement of muslim women in the nation’s politics from the viewpoint of the traditional ulama in the country. [Sepanjang sejarah Islam, wanita memainkan peran penting dalam politik di banyak negara muslim. Namun, hal ini tidak terjadi di Nigeria, karena wanitanya ragu terhadap peran mereka di kancah politik yang memang didominasi oleh para lelaki. Ini terjadi karena ulama menentang keterlibatan wanita di politik serta pandangan bahwa politik itu kotor dan tidak sesuai untuk wanita. Pertanyaannya kenapa para ulama menentang wanita berpolitik? Lalu, apakah mereka tidak rugi secara politis jika tidak peduli dengan partisipasi wanita? Bagaimana juga para wanita muslim itu tidak merasa kurang bersuara dalam politik: apakah ini tidak mempengaruhi spiritualitas dan kepentingan jangka panjang? Paper ini meneliti sejarah politik Islam terkait dengan peran wanita di politik, juga alasan kenapa mereka tidak terlibat menurut kaum ulama tradisional di Nigeria.
Progressive Salafism in Online Fatwa
This paper deals with the construction of progressive Salafism in online fatwa, particularly in the site of Islam Online. This website is established by Yūsuf al-Qarāḍāwī and his colleagues within the European Council for Fatwa and Research, which has been influenced by reformist-salafists, such as al-Shawkānī, al-Afghānī, ‘Abduh, and Riḍā, who underline the role of text and modernity. The site’s approach is progressive-substantialist (combining teks and reality), which is built on the principles of Islamic law on minorities (fiqh al-aqalliyyāt), like taysīr (facilitation), wasaṭiyyah (moderation), and i’tidāl (equilibrium), that are seen as universal values contributing to the creation of a global-pluralist society. Because of its moderate nature, the language used by the site tends to emphasize not on prohibiting and labelling “heretic”, but on a solution to the problems people encounter. In relation to socio-political language, the concept of ummah is understood in an inclusive way. Ummah is built and based on the principles of belief (īmān) and Islam, and tied by the solidarity of the Quranic messages about Islamic monotheism (tawḥīd) and divine justice (‘adl). The concept of ummah refers to the Quranic concepts such as ummah wasaṭ or ummah muqtaṣidah, which means “moderate community”.[Artikel ini membahas tentang konstruksi Salafisme progresif dalam fatwa online, terutama situs Islam Online. Website ini didorong oleh Yūsuf al-Qarāḍāwī dan para koleganya dalam European Council for Fatwa and Research, yang dipengaruhi oleh salafi-reformis, seperti al-Shawkānī, al-Afghānī, ‘Abduh, dan Riḍā, yang menghargai teks dan modernitas. Pendekatan situs ini adalah progresif-substansialis (menggabungkan teks dan realitas), yang dibangun pada prinsip-prinsip fikih minoritas (fiqh al-aqalliyyāt), seperti taysīr (memberikan kemudahan), wasaṭiyyah (moderat), dan i’tidāl (keseimbangan),yang dilihat sebagai nilai-nilai universal yang memberikan kontribusi bagi penciptaan masyarakat global yang pluralis. Karena watak modernnya, bahasa yang digunakan oleh situs ini cenderung tidak menekankan pada pengharaman dan pelabelan “bidah”, namun menekankan pada solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Terkait dengan bahasa sosial-politik, konsep umat dipahami dalam cara yang inklusif. Umat didasari pada prinsip iman dan Islam, dan diikat oleh solidaritas pesan Alquran tentang monoteisme Islam (tawḥīd) dan keadilan (‘adl). Konsep umat mengarah kepada konsep Alquran seperti ummah wasaṭ atau ummah muqtaṣidah, yang berarti “komunitas yang moderat”.