Al-Jami'ah - Journal of Islamic Studies (Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Not a member yet
878 research outputs found
Sort by
Part One: Debunking Prevailing Scholarly Views Pertaining to the Apostasy of Alleged Descendants of Shaykh Yusuf of Makassar
Get PDFThis article focuses on the controversial issue of apostasy pertaining to the alleged family of Shaykh Yusuf of Makassar, the Indonesian pioneer of Islam in colonial South Africa, after his demise at the Cape in the late 17th century during a period of Dutch occupation of both countries. It is reported in local and international historical and scholarly sources that the second generation grandchildren of this political exile and learned Islamic scholar converted from Islam to Christianity at the Cape and thereafter entered into marriages with Christian spouses. Their mother is alleged to have been the Shaykh’s daughter, Zytie Sara Marouff (alias Care Sale), and their father, the Rajah or King of Tambora (alias Abulbasi Sultan), a fellow exiled countryman. The marriage between the Rajah and Zytie is alleged to have taken place shortly after his arrival at the Cape in 1698 but before the death of Shaykh Yusuf in 1699. The conversions are recorded to have taken place within two decades of the Shaykh’s death and shortly after the death of their father, the Rajah, in 1719; both averted death sentences but died during exile at the Cape. The main aim of this article is to critically analyse these sources, which contain both conflicting information, and whose authors express ambivalent views, in an attempt to unravel the mystery surrounding their conversion and the marriage of their parents. Although some local Muslim religious authorities (ulama) at the Cape are aware of these conversions, many are not. In fact, these conversions were overlooked in a publication on the very topic. Local Muslims have therefore not been fully apprised by them of this aspect of their history because the topic is understandably also a sensitive one. The aim of this article is therefore not to dispute these facts or even that these conversions may have been a voluntary exercise and a consequence of freedom of choice. Although an analysis of some of the policies of the then Dutch colonial government which were enforced at the Cape (for example, those pertaining to interracial and interreligious marriages amidst limited religious freedom) are referred to, this article highlights that socio-economic reasons (poverty) and practical expediency (marriage) may indeed have precipitated such conversions. A detailed critical analysis, including of the Islamic law (Shari’a) pertaining to freedom of religion and apostasy, is unfortunately beyond the scope of this article due to space constraints. [Artikel ini membahas kontroversi pindah agama pada keluarga Syekh Yusus Makassar selepas diasingkan di Afrika Selatan pada masa kolonial Belanda akhir abad 17. Menurut sumber lokal dan tulisan sarjana internasional menyatakan bahwa generasi kedua keturunan Syekh Yusuf telah memeluk Kristen serta menikah dengan pasangan Kristen. Cucu yang dimaksud adalah anak dari putri Syekh Yusuf, Zytie Sara Marouff, yang menikah dengan Raja Tambora yang juga ikut dalam pengasingan di Cape Town. Pernikahan itu diperkirakan terjadi setelah rombongan tiba di Cape Town tahun 1698 dan sebelum wafatnya Syekh Yusuf tahun 1699. Sedangkan konversi agama yang terjadi sekitar dua dekade setelah wafatnya Syekh Yusuf dan selepas wafat ayah mereka Raja Tambora tahun 1719. Fokus utama artikel ini adalah mengkritisi sumber-sumber informasi yang bertentangan dan pandangan-pandangan para penulis yang ambivalen dalam rangka memperjelas misteri mengenai konversi dan pernikahan kedua orang tua mereka. Walaupun ulama lokal di Cape Town menyadari tentang konversi tersebut, namun sebagian besar tidak memperdulikannya. Sayangnya konversi ini dilihat berlebihan dalam berbagai tulisan. Lagipula penduduk muslim setempat tidak menjelaskan informasi hal ini pada catatan sejarah mereka karena dipahami sebagai hal yang sensitif. Oleh karena itu, artikel ini tidak bermaksud untuk memperdebatkan atau bahkan menguji fakta mengenai konversi agama yang memang bagian dari hak kebebasan beragama. Walaupun artikel membahas pelaksanaan kebijakan kolonial Belanda (misal pembatasan pernikahan antar ras dan antar agama ditengah pembatasan kebebasan beragama), artikel ini juga membahas sekilas soal kemiskinan dan praktik kebijaksanaan pernikahan dalam mengendapkan persoalan konversi. Namun karena keterbatasan halaman maka artikel ini tidak membahas persoalan hukum Islam mengenai kebebasan beragama dan pindah agama.
The Intersubjective Type of Religiosity: Theoretical Framework and Methodological Construction for Developing Human Sciences in a Progressive Muslim Perspective
Get PDFAn everlasting and perpetual peace in the life of different religious adherents anywhere is the prime purpose of human beings. This article will discuss the methods and approaches of religious education in a contemporary multicultural society. Three approaches to the study of religion: dogmatic, critical, and ethical will be elaborated simultaneously. One cannot rely solely on one approach and neglects the two others without having their implications and consequences in the life of multi-religious society. In addition to the religious and Islamic studies perspectives, I will elaborate the issues based on philosophical concepts, i.e. subjective, objective, and intersubjective, as well. The subjective perspective is commonly based on ‘ulūm al-din, meanwhile the objective one is on social sciences. The combination between the two is called, in this paper, as an intersubjective pattern of religiosity. One of its distinctive features is its sensitivity towards and its ability to accommodate the presence of other communities whose rights are respected and guaranteed.[Kedamaian yang kekal dan abadi bagi semua pemeluk agama yang berbeda di berbagai aspek kehidupannya merupakan tujuan utama dari kemanusiaan. Artikel ini membahas beberapa metode dan pendekatan pendidikan agama pada masyarakat multikultural dewasa ini. Tiga pendekatan dalam pengkajian agama yang dogmatis, kritis dan etis akan dielaborasi secara simultan. Satu pendekatan tidak bisa berdiri sendiri dan menegasikan dua yang lain karena implikasinya dalam kehidupan masyarakat yang multireligius. Selain dalam perspektif keagamaan dan keislaman, artikel ini akan mengelaborasi persoalan di atas dengan pendekatan filosofis: subjektif, objektif, dan intersubjektif. Pendekatan subjektif umumnya didasarkan pada ulūm ad-dīn, sedangkan pendekatan objektif didasarkan pada ilmu-ilmu sosial. Perpaduan antara keduanya, dalam artikel ini, disebut dengan pola keagamaan yang intersubjektif. Salah satu kekhasan pola yang disebut terakhir ini adalah sensitifitasnya terhadap kehadiran kelompok lain dan kemampuannya mengakomodasi kelompok lain tersebut sebagai pemegang hak-hak yang harus pula dijamin dan dihormati.
Assessing the Rate of Child Maintenance (Financial Support) from a Shariah Perspective: the Case of Malaysia
Get PDFShariah mandates the criteria of kifāyah and ma’rūf in assessing maintenance for wives and children; however, these criteria currently require assesment and evaluation as maintenance is mostly influenced by society’s practices and by socioeconomic status. Consequently, Malaysia’s Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984 presribes that the maintenance assesment for wives and children must be based on the means (ma’rūf) and needs (kifāyah) of the parties. However, this provision is too general and there is no clear explanation of what constitutes these criteria for the parties. This provision has troubled some parties as it leaves the determination of the maintenance rate to a judge’s discretion regarding both criteria. This study, with a methodology of content analysis and in-depth interviews, determines an assessment formula for both criteria in assessing child maintenance. Hukum Islam mensyaratkan dua kriteria dalam pemberian nafkah istri dan anak yaitu kifāyah dan ma’rūf. Namun kriteria tersebut saat ini perlu ditinjau dan evaluasi lagi sesuai dengan praktik masyarakat serta keadaan social ekonomi saat ini. Seperti yang terdapat dalam hukum perundangan keluarga Islam Malaysia tahun 1984 yang menyatakan bahwa ma’rūf dan kifāyah menjadi syarat utama pemberian nafkah istri dan anak. Bagaimanapun penjelasan kriteria tersebut masih terlalu umum dan kurang jelas. Hal ini juga menyisakan beberapa persoalan akibat keputusan pengadilan yang mendasarkan pada kedua kriteria tersebut. Dengan menggunakan pendekatan analisis isi dan wawancara mendalam, kajian ini menguatkan penilaian kedua kriteria tersebut.
Social Media Activities and the 212 Movement: The Indonesian Ulema Council’s Perspective
No full textThis article discusses the perspective of the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia – MUI) regarding social media activities and the 212 Movement, referring to the Aksi Bela Islam (Action to Defend Islam) in Jakarta. MUI’s perspective is of utmost importance as MUI is seen as playing an important role in triggering the 212 Movement, which was carried out as a protest against the perceived religious blasphemy committed by the Jakarta Special Capital Region Governor at the time, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). MUI’s fatwa on Ahok subsequently led to a disagreement in defending religion or defending the state, and it had been openly and unrestrictedly debated among netizens on social media. Social media activities (chiefly Twitter) relating to this case had positioned MUI’s fatwa in numerous discussions that were littered with various expressions of hatred. This article aims to contribute a novel understanding pertaining to the relations between religion, ulema, fatwa, and social media activities. [Artikel ini membahas perspektif MUI terhadap aktifitas social media yang terkait dengan Aksi Bela Islam 212 di Jakarta. Pembahasan ini penting karena MUI dianggap berperan penting dalam memicu gerakan Aksi Bela Islam, yang merupakan protes terhadap Ahok karena dianggap telah melakukan penodaan agama. Fatwa MUI tersebut berakibat pada ketidaksetujuan dalam membela agama atau membela negara dan secara terbuka dan tidak terbatas memunculkan debat netizen di media sosial (utamanya Twitter), serta menjadi bahan diskusi yang mengarah pada ekspresi kebencian. Artikel ini juga menawarkan sebuah pemahaman baru terkait hubungan antara agama, ulama, fatwa dan aktivitas dalam media sosial.]
Reestablishing Indonesian Madhhab: ‘Urf and the Contribution of Intellectualism
Get PDFThe notion of Indonesian madhhab (school of Islamic law) is usually considered to have stopped with Hasbi and Hazairin. On the contrary, The notion of Indonesian madhhab has continued to grow and develop. Even though it has a variety of styles and trends, all of the notions of Indonesian madhhab have the same characteristics that are both contextual and formal. In addition to trying to formulate Islamic law in accordance with the context of Indonesian society, it also seeks to apply the results into statutory regulationswith formal applications. With such characteristics, the Indonesian madhhab places ‘urf (customs and community context) in a very important position as the main consideration in establishing Islamic law. Methodologically, to produce Islamic law in accordance with the Indonesian context, the Qur`anic text and the Hadith of the Prophet dialogue with Indonesian ‘urf. By using a historical approach to Islamic legal thinking, this article discusses the development of the ‘urf concept as put forward by the thinkers of Indonesian madhhab, since its emergence until now, and then discusses the influence of the notion of Indonesian madhhab regarding ‘urf in the legal products related to Islamic law in Indonesia. Following that scheme, this study found that the notion of Indonesian madhhab continues to develop along with the development of scholarly thinking about ‘urf from its thinkers.[Pemikiran tentang mazhab Indonesia biasanya dianggap telah berhenti sampai Hasbi dan Hazairin. Namun sebenarnya, pemikiran mazhab Indonesia tersebut terus mengalami perkembangan sampai dengan sekarang. Walaupun memiliki berbagai macam corak dan kecenderungan, namun semua pemikiran mazhab Indonesia tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu bersifat kontekstual dan formal. Pemikiran mazhab Indonesia disamping berupaya memformulasikan hukum Islam sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia, juga berusaha untuk menjadikan hasil formulasinya tersebut sebagai aturan perundang-undangan yang berlaku secara formal. Dengan karakteristiknya yang semacam itu, mazhab Indonesia menempatkan ‘urf (adat dan konteks masyarakat) pada posisi yang sangat penting sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum Islam. Secara metodologis, untuk menghasilkan hukum Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia, dalam pemikiran mazhab Indonesia, teks Qur`an dan Hadis Nabi didialogkan dengan ‘urf Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan sejarah terhadap pemikiran hukum Islam, artikel ini membahas perkembangan konsep ‘urf yang dikemukakan oleh para pemikir mazhab Indonesia, sejak mulai dicetuskannya hingga saat ini, kemudian dibahas juga pengaruh dari pemikiran mazhab Indonesia tentang ‘urf tersebut dalam produk aturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum Islam di Indonesia. Dengan kajian tersebut, artikel ini menemukan bahwa pemikiran mazhab Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran tentang ‘urf dari para tokohnya.
The Legal Impact of Islamic Law in the Identity and Provisions of Qatari Legal System: Conceptual Frame and Legislative Directions
Get PDFThis article examines the Islamic law situation in Qatari law based on a case study to the main concepts, and some special practical issues in Qatari Law. The paper focuses on a conceptual approach to Qatari law and Islamic law in the light of centrality of Islamic law. Furthermore this paper also focuses on the distinctive characteristics of the law compared to the other such as the concept of human behavior in such a way that it has an impact on the penalty in the legal rule as a distinct component. The analysis also pays an attention to a distinction between the legal rules and other social rules in the matter of giving an influence on structure of human behavior. As a matter of fact, this article also tries to give e light on the centrality of Islamic law on Qatari law, especially on the case of taking back of charity (hibah) as an example. The paper ends with conclusion that for Islamic legislation in Qatari law, Islamic Sharia is considered to be the main source and it is needed to develop a legislative and judicial orientations based on Islamic legal rules that regulate transactions in Qatari law.[Artikel ini membahas situasi hukum Islam di dalam hukum Negara Qatar berdasarkan pada studi kasus atas beberapa konsep kunci dan isu praktis dalam hukum Qatar. Tulisan ini fokus pada pendekatan konseptual hukum Qatar dan Syariah Islam berdasarkan pada sentralitas Syari’ah islam. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang karakter khusus undang-undang dibanding dengan yang lainnya seperti teori prilaku yang mempunyai pengaruh terhadap penerapan hukumannya. Selain itu, pembahasan tersebut juga mempertimbangkan perbedaannya dibandingkan dengan hukum sosial terkait dengan pengaruh terhadap pembentukan prilaku. Artikel ini juga memberikan penekanan kajian atas sentralitas hukum Islam dan pengaruhnya terhadap konsep undang-undang seperti pengaturan tentang hak menarik kembali dana hibah dalam undang-undang di Qatar. Dalam kesimpulan, artikel ini menyatakan bahwa dalam undang-undang Qatar, hukum Islam menempati posisi yang sentral dan menjadi basis utama dalam pengembangan legislatif dan orientasi yuridis yang didasarkan pada aturan legal Islam dalam pengaturan transaksi dalam undang-undang hukum di Qatar.
Gender Glass Ceiling in Indonesia: Manifestation, Roots, and Theological Breakthrough
Get PDFThe Struggle for achieving gender equality has been undertaken in the international and national levels through the commitment of the United Nation (UN) on 30% women quota in politics and public positions. In reality, women are far lag behind due to the so-called ‘gender glass ceiling, a metaphor of ‘invisible barriers refer to ‘glass’ through which women can see higher positions but cannot reach them which is insinuated with ‘ceiling’. The root-causes are deeply rooted in cultural values and social practices whereby patriarchy and religion are dialectically amalgamated. Unless there is a theological breakthrough to a women-friendly interpretations, glass ceiling is unbreakable. This paper aims at examining the extend to which Islamic sholars, especially women in Islamic higher education in Indonesia, contribute to dismatling patriachal biases from religious traditions upholding the glass-ceiling. Before observing the initiatives taken to break the glass ceiling, the paper discusses the phenomenon of manifestation of the existence of the gender glass ceiling and the roots of why the ceiling has been so far upheld. The study reveals that there is a positive correlation between the rising theological discourses voiced by women religious scholars and the vertical mobility of women in public positions as the pathway by then the gender glass ceiling is broken. [Perjuangan kesetaraan gender dilakukan di tingkat internasional maupun nasional dengan komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kuota 30% bagi perempuan dalam politik dan publik. Pada kenyatannya, perempuan masih tertinggal jauh karena rintangan yang disebut ‘atap kaca’, suatu perumpamaan hambatan yang tidak seperti kaca, perempuan dapat melihat posisi lebih tinggi tetapi sulit menembusnya. Akar masalahnya ada pada nilai budaya dan praktik sosial dan teologi berkelindan. Tanpa ada terobosan teologis yang ramah perempuan, fenomena ‘atap kaca’ sulit dipecahkan. Studi ini menganalisis sejauh manakah kontribusi para intelektual Islam, terutama perempuan di perguruan tinggi Islam di Indonesia mampu menggeser bias dalam tradisi agama yang menguatkan ‘atap kaca’. Sebelum mengkaji upaya-upaya yang dilakukan untuk menggeser atau meruntuhkan atap kaca bias jender, tulisan ini mendiskusikan terlebih dahulu bentuk-bentuk manifestasi keberadaan atau berdirinya atap kaca bias jender dan akar atap tersebut. Dalam studi ini ditemukan korelasi positif antara meningkatnya diskursus teologis yang disuarakan perempuan dan meningkatnya mobilitas vertikal perempuan pada posisi publik yang diharapkan dapat memecahkan atap kaca gender tersebut.
Religion and Voting Behavior: Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial Election
Get PDFIn voting behavior studies, the effect of religion on partisan choice relative to psychological factors and political economy has not been conclusively determined. In Indonesian politics, religion has frequently been understood as a typology of Muslim religiosity, i.e. santri versus abangan, or orthodox versus heterodox Muslim. This conception does not significantly predict election outcomes. The effect of religious identity, i.e. Islam versus other religion, on voting is not discernable so far because it has not been systematically tested. The 2017 Jakarta gubernatorial election is a rare instance in which the contestants have different religious identities in an almost homogenous society. This setting is ideal. This essay reports the results of a test from public opinion surveys prior to and an exit poll on election day. The result verified that religion explains very significantly how the Muslim candidate won. Political economy and partisanship, however, save the incumbent from a big loss. These findings have more systematically revised the existing comparative and Indonesian literature on the relationship between religion and voting behavior.[Dalam studi perilaku memilih, perbandingan pengaruh agama, faktor psikologis, maupun ekonomi politik, terhadap pilihan partai atau calon dalam pemilihan umum belum konklusif. Dalam politik Indonesia, agama sering difahami dalam tipologi keberagamaan santri versus abangan, atau Muslim puritan versus Muslim sinkretis. Konsepsi agama ini tidak punya pengaruh signifikan terhadap perilaku memilih dalam pemilihan umum sejauh ini. Sementara itu pengaruh identitas agama, yakni Islam versus agama lainnya, terhadap perilaku memilih sejauh ini juga tidak banyak terlihat karena belum teruji secara sistematik. Pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 adalah contoh kasus langka di Indonesia di mana calon-calon gubernurnya punya identitas agama berbeda sementara pemilihnya hampir homogen dilihat dari identitas agamanya. Keadaan ini ideal untuk menguji pengaruh identitas agama terhadap perilaku memilih. Artikel ini merupakan laporan hasil uji perbandingan pengaruh identitas agama, faktor psikologis, dan ekonomi-politik pada perilaku memilih gubernur, dan bersandar pada data survei opini publik sebelum dan di hari pemilihan. Hasilnya membuktikan bahwa identitas agama sangat mempengaruhi bagimana calon gubernur beragama Islam menang dalam pemilihan tersebut. Namun demikian, pengaruh ekonomi-politik dan identitas kepartaian menolong petahana yang non-Muslim dari kekalahan telak. Temuan-temuan ini merevisi referensi studi politik perbandingan dan Indonesia terkait hubungan agama dan perilaku memilih.
Part Two: Debunking Prevailing Scholarly Views Pertaining to the Apostasy of Alleged Descendants of Shaykh Yusuf of Makassar
Get PDFThis paper is the second part of the two articles that discuss the controversy over the conversion of religion in the family of Shaykh Yusuf of Makassar after being exiled in South Africa during the Dutch colonial period at the end of the seventeenth century. This second part provides a critical and holistic analysis of the historical sources and historians’ initial arguments regarding the two families, Shaykh Yusuf and his in-laws. This paper also tries to review the main arguments of this paper so as not to get caught up in excessive demystification. In addition, it also discusses the implementation of the Dutch colonial policies as well as the issue of poverty and the practice of marriage policies that have contributed to settling this conversion problem.[Tulisan ini adalah bagian kedua dari dua tulisan yang membahas kontroversi pindah agama pada keluarga Syekh Yusus Makassar selepas diasingkan di Afrika Selatan pada masa kolonial Belanda akhir abad 17. Bagian kedua ini menyajikan analisis kritis dan holistik mengenai sumber-sumber sejarah dan argumen-argumen awal para sejarahwan mengenai dua keluarga tersebut. Tulisan ini juga mencoba meninjau kembali argumen utama dari tulisan ini agar tidak terjebak dalam demistikasi yang berlebihan. Selain itu juga membahas pelaksanaan kebijakan kolonial Belanda serta soal kemiskinan dan praktik kebijaksanaan pernikahan yang berkontribusi mengendapkan persoalan konversi ini.
Conflicts and Islah Strategy of Muslim Women Organization: Case Study of ‘Aisyiyah in Intra and Inter-Organizational Divergence
Get PDFIndonesians have witnessed the rise and fall of women organizations, at both micro and macro levels. In 1928, there were at least thirty women’s organizations from various religious and regional backgrounds, and working on various issues, succeeded in holding the first Indonesian Women’s Congress. But a century later there were only three organizations that survived, one of them is ‘Aisyiyah. This current paper aims at exploring factors that contribute to the survival of the organization from a perspective of conflict resolution; it investigates what strategies they use to address intra and inter-organizational conflicts, by employing a qualitative analytical approach by way of the case study. The data were collected through interviews and documentation. From studying several cases of organizational conflicts encountered by ‘Aisyiyah at different times it is found that the organization constantly encounters intra and inter-organizational conflicts. It applies various strategies to deal with them in accordance with the situation and necessity. What is pivotal is ‘Aisyiyah’s willingness to explore possibilities to find win-win solutions, such as silence, inaction, negotiation, mediation to conflict transformation, to find islah ways. However, when foundational values are at stake, ‘Aisyiyah would not be reluctant to contend and use the strategy of threat.[Bangsa Indonesia telah menjadi saksi bermunculan dan berjatuhannya organisasi perempuan, baik tingkat nasional maupun lokal. Di tahun 1928 terdapat kurang lebih 30 organisasi perempuan yang terlibat aktif dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama. Namun seabad kemudian hanya tersisa tiga organisasi yang bertahan, salah satunya 'Aisyiyah. Dengan pendekatan resolusi konflik, artikel ini menjelaskan faktor dan strategi pendukung untuk bertahan menghadapi ketegangan internal dan eksternal organisasi. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi arsip menunjukkan bahwa 'Aisyiyah dalam beberapa periode yang berbeda telah menghadapi persoalan di dalam dan antar organisasi yang mana membutuhkan strategi yang tepat dalam penyelesaiannya. Terpenting bagi 'Aisyiyah adalah usaha mencari solusi yang sama-sama menguntungkan menuju jalan damai seperti mendiamkan, negosiasi, mediasi hingga transformasi konflik. Namun jika nilai-nilai dasar organisasi menjadi taruhan, 'Aisyiyah tentu tak segan mengambil langkah tegas]