IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Manado Open Journal Systems
Not a member yet
878 research outputs found
Sort by
الأغراض البلاغية في التشبيهات النبوية من الأحاديث الصحيحة
No full text مستخلص البحث :ويهدف هذا البحث إلى كشف أغراض التشبيه التي تتضمن في أحاديث النبي ﷺ الصحيحة، مع إظهار فصاحة لسانه، وروعة تعبيره، والكشف عن أسراره. والأحاديث التي هي موضوع البحث مأخوذة من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وهذا البحث يعتبر البحث المكتبي الذي يعتمد على المنهج الوصفي التحليلي.ومن نتائج هذا البحث أن التشبيه في الأحاديث النبوية تحتوي على معظم أغراض التشبيه في علم البلاغة؛ وهي بيان إمكان وجود المشبه، وبيان حاله، وتقرير حاله، وبيان مقداره، وتحسين المشبه وتقبيحه. الكلمات المفتاحية: التشبيه، الحديث, البلاغةAbstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap maksud dan tujuan dari gaya bahasa al-Tasybih (agrad al-Tasybih) yang terkandung didalam hadis-hadis nabi ﷺ yang sahih, serta menonjolkan keindahan bahasa, kefasihannya dan untuk mengetahui rahasia yang terkandung didalam setiap ungkapannya. Hadis-hadis yang menjadi Obyek didalam penelitian ini diambil dari kitab al-Lukluk wa al-Marjan fima ittafaqa ‘alaihi al-Syaikhan.Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (dirasah maktabiyah) dengan pendekatan deskriptif analitis (al-Manhaj al-Washfi al-Tahlili).Hasil dari penelitian ini, bahwa gaya bahasa al-Tasybih didalam hadis-hadis nabi ﷺ mencakup sebagian besar tujuan- tujuan al-Tasybih di dalam ilmu al-Balagah; yaitu pernyataan tentang kemungkinan keberadaan musyabbah, pernyataan tentang keadaan musyabbah, penegasan akan keadaan musyabbah, pernyataan akan jumlahnya, dan pernyataan untuk memperindah musyabbah atau memburukkannya. Kata Kunci: Tasybih, Hadis, Balaga
Raden Syarif Abdullah Assegaff: His Role in the Arab Rebellion in Palembang and His Exile to Minahasa
Get PDFThe emergence of a small Arab community in the interior of Minahasa during the colonial period began with the arrival of an important figure named Raden Syarif Abdullah Assegaf who was involved in an event known as the Arab Revolt in Palembang in 1881. The purpose of this research is to reveal the role of Raden Syarif Abdullah Assegaf in the 1881 Arab uprising in Palembang and his exile in Tondano, Minahasa. This research uses several data sources from the colonial period, travel reports, and interviews with Arab descendants living in Minahasa. This research uses the critical historical method to conduct phased research and detailed analysis. The results of this study are the role of an Arab descent figure named Raden Syarif Abdullah Assegaf in the Arab uprising in Palembang in 1881 as the leader of the rebellion movement, from the event then he was exiled to Minahasa along with his family by the colonial government and when he was in exile Tondano, became a religious leader for the Jaton community by bringing some changes such as Hadrah; and from the aspect of family relations from marriage in Minahasa gave birth to several figures who were quite important in the propagation of Islam in North Sulawesi
The Impact of Disclosure of Islamic Corporate Governance and Islamic Corporate Social Responsibility on Islamicity Performance Index
Get PDFThis study aims to investigate the effects of Islamic Corporate Governance (ICG) and Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) on the financial performance of Islamic Commercial Banks based on the Islamicity Performance Index. The independent variables in this study encompass ICG and ICSR, while the dependent variable is the Islamicity Performance Index, measured by Profit Sharing Ratio (PSR), Zakat Performance Ratio (ZPR), Equitable Distribution Ratio (EDR), and Islamic Income (II). The sampling technique employed is purposive sampling. The sample consists of 60 annual reports from Islamic Commercial Banks during 2017-2022. Hypothesis testing utilizing panel data regression demonstrates that ICG only affects ZPR, while it does not have an impact on PSR, EDR, and II. Additionally, the outcomes indicate that ICSR influences PSR and EDR, but it does not affect ZPR and II. This indicates that the disclosure of ICG influences the Islamicity Performance Index based on the ZPR indicator, while the disclosure of ICSR affects the Islamicity Performance Index based on the PSR and EDR indicators
BUSANA MUSLIMAH DAN DINAMIKANYA DI INDONESIA
No full textAbstract: Muslimah fashion has become a tren and debate in Muslim society. Amid its growing popularity, some Muslims consider jilbab is the Muslimah fashion in accordance with Islamic sharia. Some other Muslims consider jilbab is only an Arab tradition and a cultural issue so that this group considers women not required to wear jilbab. The author focuses on the concept of Muslim fashion, the history of Muslimah dress, the pros and cons of Muslimah fashion and the phenomenon of Muslimah fashion in Indonesia. This research shows that Muslimah fashion in it varieties is a symbol of religiosity for its users. The use of Muslimah clothing is interpreted as one of the observances of Muslim women in practicing their religion, covering their “aurat.” Key Words: Muslimah Clothes, Headscarves, Prohibitions and Coercion in Muslimah ClothingAbstrak: Tren berbusana muslimah merupakan salah satu fenomena dalam masyarakat Muslim. Sebagian muslim menganggap berbusana muslimah harus sesuai syari’at Islam. Sebagian muslim yang lain menganggap persoalan busana muslimah hanyalah tradisi Arab dan merupakan persoalan budaya sehingga kelompok ini menggap wanita tidak wajib mengenakan busana muslimah. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk meneliti tentang konsep busana muslimah, sejarah busana muslimah, pro-kontra busana muslimah dan Fenomena busana muslimah di Indonesia. Penelitian ini menunjukan bahwa busana muslimah merupakan simbol religiusitas bagi penggunanya. Penggunaan busana muslimah dimaknai sebagai salah satu ketaatan muslimah dalam menjalankan agamanya, menutup aurat. Kata Kunci: Busana Muslimah, jilbab, larangan dan paksaan berbusana muslima
Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Milik dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Gto
Get PDFLand is one of the valuable natural resources that is highly beneficial to humans, thus necessitating specific regulation by the government. It serves as the foundation for societal development and is considered an enduring asset for a community with rightful ownership of the land. However, disputes over land have arisen among communities. The existence of land can lead to conflicts over land rights, requiring parties involved to present evidence based on applicable regulations. The objective of this research is to examine and analyze the legal status of the land ownership certificate as evidence in the verdict of the District Court of Gorontalo City No. 2/Pdt.G/2020/PN Gto. This study employs a normative legal method with legislative and conceptual approaches. The research findings indicate that the legal strength, based on legal considerations in the District Court's decision, is related to the certificate of land ownership No. 00561/Desa Moutong. This certificate, held by the claimant, was deemed legally non-binding due to the unlawful possession of the disputed land without the consent and knowledge of the plaintiff and other heirs, as evidenced by a statement issued during a meeting in 1989, attended by local village authorities. Therefore, the defendant was proven to have acted against the law.Keywords: Legal Position; Certificate of Ownership; Land Dispute. ABSTRAKTanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia, maka perlu adanya pengaturan khusus terkait pertanahan oleh pemerintah. Tanah juga merupakan sebuah dasar bagi Pembangunan Masyarakat dalam kehidupan serta memiliki sifat kekal dengan suatu Masyarakat yang memiliki hak atas tanah tersebut. Namun tanah ini juga sudah dianggap sebagai salah satu sumber sengketa antar Masyarakat lainnya. Eksistensi tanah dapat menimbulkan terjadinya sengketa perebutan hak atas sebidang tanah. Sehingga dalam proses pembuktian, para pihak harus mampu menampilkan bukti berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo No. 2/Pdt.G/2020/PN Gto. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum berdasarkan pertimbangan hukum tersebut yakni Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo No. 2/Pdt.G/2020/PN Gto terhadap surat keterangan dalam hal ini surat pernyataan bagi harta pada Tahun 1989 yang dihasilkan dari hasil musyawarah telah ditandatangani dan bersesuaian dengan keterangan saksi hidup serta memenuhi asas pemerintahan yang baik, karena pada saat itu juga dihadiri oleh pemerintah desa setempat, dan menyatakan bahwa sertifikat tanda bukti hak milik nomor 00561/Desa Moutong atas nama pemegang hak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena penguasaan tanah objek sengketa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak penggugat beserta ahli waris lainnya, sehingga tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum
POLA KOMUNIKASI KELUARGA DAN KESEIMBANGAN KERJA-KELUARGA PADA DOSEN PEREMPUAN
Get PDFABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola komunikasi keluarga terhadap keseimbangan kerja-keluarga pada dosen perempuan. Pola komunikasi keluarga diartikan sebagai pola penyampaian pesan yang disengaja dan bermakna di antara individu-individu yang memiliki hubungan biologis, hukum, atau melalui komitmen seperti pernikahan untuk memelihara dan mengendalikan satu sama lain. Keseimbanngan kerja-keluarga adalah kapasitas individu dalam membagi waktu dan perhatiannya antar tugas-tugas dalam peran sebagai pekerja dan tugas-tugas dalam perannya di keluarga dengan perasaan puas dan dengan sedikit atau tanpa konflik peran. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 dosen perempuan yang didapatkan menggunakan teknik purposive sampling. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah Skala Pola Komunikasi Keluarga (18 aitem; α=0.641) dan Skala Keseimbangan Kerja-Keluarga (15 aitem; α=0.654). Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara pola komunikasi keluarga dan keseimbangan kerja-keluarga (R = 0.442, p = 0.004 < 0.05). Semakin positif pola komunikasi keluarga maka semakin tinggi keseimbangan kerja-keluarga dan sebaliknya. Pola komunikasi keluarga memberikan sumbangan efektif sebesar 19,5% dalam memengaruhi keseimbangan kerja-keluarga, sedangkan sisanya 80,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap pada penelitian ini.Kata Kunci: Pola Komunikasi Keluarga, Kesemibangan Kerja-Keluarga, Dosen Perempua
EFEKTIFITAS PERIKSA FAKTA DALAM MENINGKATKAN BERPIKIR KRITIS GEN Z
Get PDFABSTRACTThis research aims to measure the effectiveness of checking facts in improving Gen Z's critical thinking skills. The theory used in the research is digital literacy from Gilster which consists of four aspects, information search, hypertextual content evaluation, and knowledge compilation. The research design uses a pre-experiment, with a one-group pretest post-test design type. Data collection used a purposive sampling technique. The research results showed that there was an increase in pretest and posttest scores after gaining knowledge of fact-checking. Critical thinking as reflective and productive thinking emits the necessary evidence to be skeptical of all information received on the internet.Keywords: Critical Thinking, Fact Checking, Gen Z ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengukur efektifitas periksa fakta dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis Gen Z. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah literasi digital dari Gilster yang terdiri dari empat aspek, pencarian informasi, hypertextual evaluasi konten, dan penyusunan pengetahuan. Desain penelitian menggunakan pre- eksperimen, dengan tipe one group pretest posttest design. Pengambilan data menggunakan metode Teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan nilai pretest dan posttest setelah mendapatkan pengetahuan periksa fakta. Berpikir kritis sebagai berpikir reflektif dan produktif serta mengevaluasi bukti yang ada dibutuhkan agar skeptis terhadap semua informasi yang diterima di internet.Kata Kunci: Berpikir Kritis, Periksa Fakta, Gen
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA MANADO PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ANAK
No full textAbstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Manado. Hasil penelitian menjelaskan : Pertimbangan hakim memutus pemegang hak asuh anak di Pengadilan Agama Manado tidak semata-mata berpedoman pada bunyi Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Sebagaimana dapat dilihat pertimbangan hakim pada perkara No183/Pdt.G/2021/PA.Mdo, dimana anak yang belum mumayyiz dimintai pendapatnya kepada siapa yang bersangkutan ingin diasuh dan anak tersebut menyatakan memilih ayahnya. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa hak asuh sesungguhnya adalah hak anak. Anak mempunyai hak untuk diasuh oleh pihak yang paling kompeten memenuhi kepentingan terbaik dirinya. Pada perkara No 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo, majelis hakim menetapkan anak yang belum mumayyiz dibawah asuhan ibunya, sehingga secara yuridis empirik seorang ibu yang berhak mengasuh anaknya yang masih di bawah umur hingga anaknya mandiri pada usia 12 tahun, berarti diberi tanggung jawab yang berat oleh peraturan perundang-undangan, artinya seorang ibu dilindungi oleh undang-undang, dengan demikian hak pengasuhan anaknya amat kuat. Abstract : This study aims to judge’s make consideration in deciding child custody holders at the Manado Religious Court. The results of the study explain that: The judge's consideration in deciding child custody holders at the Manado Religious Court is not solely based on the sound of Article 105 letter (b) of the Compilation of Islamic Law which confirms that the care of a child who is mumayyiz (12 years old) is left to the child to choose between father or mother as the holder of the right of maintenance. As can be seen in the judge's consideration in case Number 183/Pdt.G/2021/PA.Mdo, where a child who is not yet mumayyiz is asked for his opinion on who the person concerned wants to be raised and the child declares to choose his father. This provision implies that custody is actually the right of the child. Children have the right to be cared for by the most competent party to fulfill their best interests. In case Number 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo, the panel of judges determined that a child who was not yet mumayyiz was under the care of his mother, so that empirically juridical a mother has the right to care for her underage child until her child is independent at the age of 12 years, means being given a heavy responsibility by legislation, meaning that a mother is protected by law, thus the right to care for her child is very strong. Kata Kunci : Gugatan hak asuh anak, perlindungan hukum anak, kepentingan terbaik untuk anak, putusan hakim
The Auxiliary State Organ Authorities in Indonesia: The Constitutional Implications of Law No. 19 of 2019 Concerning KPK
Get PDFThis article examines an auxiliary state organ that has mixed functions in carrying out its duties, namely semi-legislative and regulatory, semi-administrative, and even semi-judicative. The KPK has a relationship with the legislature in terms of selecting its membership apparatus. This research analyzes the KPK authority in Indonesia after Law No. 19 of 2019 concerning the KPK and the constitutional implications of Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Committee. The Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Committee was used as the main source to answer the research questions. The results of this research explain that KPK is an auxiliary state organ whose position is under the independent executive family, free from any interference in carrying out its functions and authority. This is an implication of Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017, which was then used as the basis for the creation of Law No. 19 of 2019 concerning the second amendment to Law No. 30 of 2002 concerning KPK, and the implication of changing the position of the KPK is that the functions and authorities of the KPK also change, thus eroding the functions and authorities of the KPK that existed before, coupled with the existence of a Supervisory Board, which is considered to further weaken its functions and authorities
Unraveling Political Islam in Indonesia: A Comparative Literature Analysis
Get PDFIndonesia’s direct elections has increased engagement of religion in politics since the early 2000s. Moreover, some political parties have used Islam as their ideology. However, people disagree about how far does Islam engage in politics. Some believe Islam is a completed way of life including political life. Other make assertions that Muslims have to choose leaders based on their religions. Other oppose and argue that Islam has been politicized in gaining and maintaining power. Some propose separation of religion and politics. This paper aims at defining features of political Islam. Collected data was conducted by document study to texts of literature. This study reveals the features of politics and Islam are constructed within three dimensions, which are perspectives, ethics, and goals. The analysis reveals the distinction between the correct and incorrect political Islam is centered on whether its’ goals are an increase in submission to God or power in the first place. For example, the correct political Islam does not change its narratives with or without general elections in Indonesia