e-Journal IAIN Bukittinggi (Institut Agama Islam Negeri)
Not a member yet
784 research outputs found
Sort by
KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Get PDFKorupsi merupakan tindak kejahatan yang tergolong berat karena ruang lingkup kejahatannya menyangkut kepentingan negara, mengambil uang negara yang semestinya diperuntukan untuk kepentingan rakyat. Korupsi telah dianggap hal biasa, dengan dalih sesuai prosedur. Koruptor tidal lagi merasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demostratif. Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (extraordinary Crime) yang dari segi hukum positif sangat bertentangan begitu pula dengan Hukum Islam, meskipun di dalam Al-Qur’an tidak disinggung mengenai korupsi, namun para ulama telah memutuskan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa yang dampaknya sangat besar terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui korupsi dan dampak hukum Islam dan juga menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam tentang korupsi, bagaiamana hukum Islam memandang dampaknya serta bagaiamana penaganannya dalam pandangan Isla
APLIKASI DEMOKRASI DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SEREMPAK DI PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010
Get PDFReformasi dalam sistem politik dan ketatanegaraan dimulai sejak tahun 1998 yakni ditandai jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto dan diganti dengan Presiden B. J Habibie pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Reformasi yang berlanjut dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dengan demikian terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Reformasi juga ditandai dengan melakukan amandemen UUD 1945 yang menambah struktur kelembagaan Negara. Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius sesudah gagasan reformasi adalah pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Proses pemilukada langsung, sebagai bagian integral dari proses demokratisasi di Indonesia memang tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Upaya pemerintah dalam menyelamatkan pemilukada, mulai dari tingkat lokal hingga implikasinya di tingkat nasional juga terus dilakukan namun lepas dari permasalahan pemilukada, harusnya pelaksanaan pemilu kepala daerah (pemilukada), baik itu Gubernur, Bupati, atau Walikota, sadar akan kehendak pemilukada itu sendiri. Memilih kepala daerah yang berkualitas yang menentukan arah pembangunan berikutnya. Dalam pelaksanaan pemilukada serempak di seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat ini tidak sepenuhnya terlaksana dengan lancar sesuai dengan yang di atur dalam undang-undang banyak terdapat penghalang dalam pelaksanaannya
KONSEP RIBA DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH (Studi Analisis Teks Kompilasi Hukum Ekonomi Syari;ah Indonesia)
No full textEconomic and financial issues such as trade (tijarah), rent (ijarah), mortgage (rahn), accounts payable (mudayanah), wages to pay (ujrah) and others related to the basic norms of economic transactions are arranged all in Islam . Allah has reduced sustenance to this world to be used by humans in a way that has been legalized by Allah SWT and is clean of all acts that contain usury. Usury is an additional requirement in a business transaction without the existence of iwadh (equivalent) which is justified by the shari'ah for the addition. Broadly speaking, usury is classified into two; usury of debt and usury debt buying and selling. Usury debt accounts are divided into two, namely; usury qiradh and usury jahiliyah, while usury selling and buying is also divided into two, namely usury fadhal and riba nasi'ah. The rules relating to usury are also widely discussed by the jurists in their books. KHES is the actual form of Islamic law in Indonesia related to Islamic economic activities. So that with the presence of KHES, economic business actors carried out according to shari'ah principles if a dispute occurs, it can be resolved with this KHES reference. KHES has been used as a guideline that replaces Islamic law, namely the Qur'an and hadith. KHES is a syari'ah principle guideline source for Judges in the Religious Court and also for the Syari'ah Arbitration Agency in terms of resolving sharia economic disputes. The problem is that none of the KHES articles deal with usury. The word "usury" is only a few that can be found in this book of KHES. This is due, among others; First, KHES discusses the contracts in mu'amalah. While usury is not a contract. Second, KHES adopts some of the books of Majallah al Ahkam al ‘Adliyyah of the Ottoman Turks so also there is no discussion regarding usury or interest. Third, avoiding usury is the principle of transactions / contracts in the Shari'ah. The position of usury is parallel with gharar, maisir and dharar which must also be avoided. Fourth, that in the treasury of Islamic law or fiqh it has been discussed / discussed in depth and wide, so that it is felt that there is no need to be raised (specifically discussed) in KHES
KONSEP IMPLEMENTASI MASHLAHAH MENURUT Al-GHAZALI, ASY-SYATIBI DAN NAJMUDDIN AT-THUFI (Studi Komparatif Analitis Pemikiran Hukum Islam)
No full textSecara filosofis, pemikiran hukum Islam yang pernah dan sedang berkembang saat ini menampakkan kecenderungan pola pemikiran yang kedua. Diantara beberapa tokoh pemikir hukum Islam penganut teori adabtabilitas antara lain Hasby Ash-Shiddieqiey, Munawir Sadzali, Sahal Mahfudz, Ali Yafi, Masdar F Mas’udi, Al Ghozali, Asy-Syathibi dan Najmuddin ath-Thufi. Dalam catatan sejarah, eksistensi maslahah sebagai pendekatan atau metode istinbath hukum telah membentuk polarisasi tersendiri, yang secara simplistik mengarah pada histories hirarki perumusan konsep yang khas dan berbeda, terkait peran akal di dalamnya. Corak maslahah Najmuddin ath-Thufi berbeda dengan al-Ghazali dan Asy-Syatibi. Perbedaan corak maslahah para pemikir hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kapasitas rasional, kondisi sosio-kultural, dimensi ruang dan waktu yang melingkupinya. Tulisan ini memfokuskan pembahasan kepada tiga pemikiran tentang mashlahah oleh al-Thufi, al-Syathibiy, dan al-Gazaliy dengan metode desktiptif analitis menggunakan pendekatan studi komparatif
DINAMIKA FORMULASI AKAD TERHADAP PENGELOLAAN DANA HAJI DI INDONESIA
Get PDFThe development of a hajj fund that is so great has the potential to be used in supporting the implementation of a better quality Hajj through effective, efficient, transparent, accountable, and in accordance with the provisions of legislation. The strategy that has been taken by the Ministry of Religion to optimize the management of the Hajj fund so that its benefits can be used to improve the quality of Hajj implementation is by developing these funds through investment. But in fact, the dynamics that occur are in the BPIH deposit. When the funds are managed which constitute funds deposited by prospective pilgrims to the government (Ministry of Religion or BPKH) to finance the implementation of their pilgrimage, problems arise regarding the appropriate contract formulation to be used, whether wakalah contract, mudlarabah (profit sharing), or altogether no longer need a contract, because the government acts as a statutory power for prospective pilgrims, as consideration of the decision of the Constitutional Court (MK)
ISLAMIZATION, PIETY, FUNDAMENTALISM: RELIGIOUS MOVEMENT IN CAMPUS
Get PDFReligion is based on the perspective of attitudes and attention to the doctrines that apply in everyday life. On its journey, diversity is often a symbol and goal of achieving certain interests. However, sometimes he often raises conflicts within the structure of society. Power and religion sometimes cannot be united, which results in friction between the authorities and their people. In this regard, the existence of this study wants to highlight the dynamics of intellectual diversity in public space. They want to fight for religious rights that have been ruled out by the government. So that with the metamorphosed Tarbiyah movement being campus preaching, they have directed a non-confrontational movement that fights Islam in the public space by taking mosque settings as the foundation of religious idealism in the modern era. The rise of campus preaching in various universities throughout Indonesia originated from the concerns of Islamic activists on the impartiality of the authorities in a system based on religious guidance. Especially in the era of the 70s when the New Order replaced the Old Order, many actions were contrary to Islamic norms. The further development of the preaching of this campus is growing rapidly, as a result there is a new Islamic model conducted by students who try to instill an ethical system to the community. This study uses a qualitative method that combines literature sources with a phenomenological approach that refers to field data. Therefore the final result of this study presents the religious aspirations of young intellectuals in their relations with the political interests of the ruler who display modern piety attitudes that process into contemporary Islamic models in the public sphere. Keberagamaan didasarkan pada perspektif sikap dan atensi atas doktrin yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Pada perjalanannya, keberagamaan seringkali menjadi simbol dan tujuan mencapai kepentingan tertentu. Namun, adakalanya ia kerap memunculkan pertentangan di dalam struktur masyarakat. Kekuasaan dan agama terkadang tidak bisa disatukan, yang berakibat pada gesekan antara penguasa dengan rakyatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, adanya penelitian ini ingin menyoroti dinamika keberagamaan kaum intelektual di ruang publik. Mereka ingin memperjuangkan keberagamaan yang selama ini dikesampingkan penguasa. Sehingga dengan gerakan Tarbiyah yang bermetamorfosa menjadi dakwah kampus, mereka telah mengarahkan pada suatu gerakan non-konfrontatif yang memperjuangkan Islam di ruang publik dengan mengambil setting masjid sebagai landasan idealisme keberagamaan di era modern. Maraknya dakwah kampus di berbagai universitas di seluruh Indonesia berawal dari keprihatinan para aktivis Islam terhadap keberpihakan penguasa pada liberalisasi nilai dan moral. Terlebih di era 70-an saat Orde Baru menggantikan Orde Lama, banyak sekali tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma Islam. Perkembangan selanjutnya, dakwah kampus ini berkembang dengan pesat, akibatnya terjadi model keislaman baru yang dilakukan oleh mahasiswa yang mencoba menanamkan sistem etika kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memadukan sumber-sumber pustaka dengan pendekatan fenomenologis yang mengacu dari data lapangan. Oleh karena itu, hasil akhir penelitian ini menyuguhkan aspirasi keberagamaan kaum intelektual muda dalam persinggungannya dengan kepentingan politik penguasa yang menampilkan sikap-sikap kesalehan modern yang berproses menjadi model Islamisasi kontemporer di ruang publik
POLA JARINGAN GURU MURID SYEIKH HAJI ALI IMRAN HASAN PONDOK PESANTREN NURUL YAQIN RINGAN – RINGAN DARI 1970-2010
Get PDFDalam sejarah pendidikan Pondok Pesantren, nama Syekh Ali Imran termasuk sebagai salah seorang tokoh yang mempelopori berkembangnya pendidikan Pondok Pesantren di Sumatera Barat yang berawal dari sebuah Surau tempat beibadahnya orang muslim. Syekh Ali Imran lahir pada hari rabu tanggal 30 Juni 1926 dalam kondisi Indonesia belum merdeka, sumbangsinya terhadap sejarah pendidikan Islam terutama pendidikan pondok pesatren di Sumatera Barat sangat banyak, terutama di pondok pesantren yang beliau dirikan yaitu Pondok Pesantren Nurul Yaqin ringan-ringan yang terletak di Ringan-ringan Pakandangan, padang pariaman Sumatera Barat. Sejarah perlu mencatat bagaimana corak, pola, dan jaringan guru murid Syekh Ali Imran di Pondok Pesantren Nurul Yaqin sehingga mampu berkembnag dan bertahan sampai saat ini dan hal ini merupakan salah satu bukti kontribusinya terhadap sejarah pendidkian Islam di Sumatera Barat dan Indonesia terutama di pondok pesantren
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MAKE A MATCH PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS IV DI SDN 11 OKU
No full textThe problem of this study is the low student learning outcome and not yet applied learning model make a match in the subject of IPS. This research is a classroom action research.The technique of data collection is by observation and test. To analyze the data of student learning outcome used t test technique, t obtained is 2,776 while at t level 5 % =2,05, so t obtained >t table or mathematically 2,05 is than t table. That is, Ho rejected an ha accepted because t count>t table. Thus, the hypothesis put forward that therte is a siginificant increase in learning outcomes between after and before taught by using the model make a match acceptable the right. Keywords: outcome,make a match, IP
MANAJEMEN LABA RIIL DAN RELEVANSI NILAI PERUSAHAAN SETELAH KONVERGENSI IFRS DI INDONESIA
No full textPenelitian ini menguji pengaruh manajemen laba riil terhadap relevansi nilai. Penelitian ini diperluas dengan dengan menambahkan variabel kepemilikan keluarga sebagai pemoderasi hubungan antara manajemen laba riil dan relevansi nilai. Hal ini disebabkan karena terdapat dua teori yang dikemukakan Wang (2006) yaitu entrenchment effect and alignment effect. Sampel pada penelitian ini ialah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2012 s.d 2015. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan manajemen laba riil berpengaruh negatif terhadap relevansi atas informasi akuntansi perusahaan. Pada pengujian variabel moderasi diperoleh hasil bahwa kepemilikan keluarga dalam perusahaan terbukti dapat memperlemah hubungan antara manajemen laba riil dengan relevansi atas informasi akuntansi yang dipublikasi perusahaan
Analisis Kemudahan Penggunaan, Efisiensi dan Keamanan Terhadap Minat Nasabah Bertransaksi Menggunakan BSM Mobile Banking Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Payakumbuh
Get PDFThis study aims to determine the effect of ease of use, efficiency and security on the interest in transactions using BSM Mobile Banking. To conduct discussions and research, using primary data directly obtained from the object of research through a structured list of statements or questionnaires that have been answered by respondents, this study uses the help of SPSS version 15, and data testing techniques use binary logistic regression analysis. The results of the analysis show that ease of use, efficiency and security have a positive and significant influence on the interest in transacting using BSM Mobile Banking, both partially and simultaneously. The most dominant variable influencing the interest in transacting using BSM Mobile Banking is efficiency