e-Journal IAIN Bukittinggi (Institut Agama Islam Negeri)
Not a member yet
784 research outputs found
Sort by
Praktik Martuppak Martahi di Desa Sibargot Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Utang Piutang
Get PDFThe factors underlying the writer in discussing this title see the Sibargot Village community doing Martuppak Martahi practices in the Walimah program. Then there is a repayment of money that has been given in Walimah, furthermore it is not known included in the payment of accounts payable or only limited to giving. Whereas in Islam, the loan receivables contract must be clear, both in terms of payment time and in terms of the amount of money that must be paid. The purpose of this research is to find out the practice of Martuppak Martahi in the Walimah event in Sibargot Village in terms of Debt Debt Perspectives. The method used is field research using interview techniques. Then the data is analyzed using qualitative descriptive analysis methods. From the results of the analysis conducted by the author on these data it can be concluded that according to the perspective of accounts receivable debt, Martuppak Martahi practices are not accounts receivable debt, but are included in the giving off and this is permissible.Faktor yang melatarbelakangi penulis dalam membahas judul ini melihat masyarakat Desa Sibargot melakukan praktik Martuppak Martahi dalam acara walimah. Kemudian adanya pembayaran kembali uang yang telah diberikan di walimah, selanjutnya hal itu tidak diketahui termasuk dalam pembayaran utang piutang atau hanya sebatas pemberian semata. Sedangkan dalam Islam, akad utang piutang yang dilakukan harus jelas, baik dari segi waktu pembayaran maupun dari segi jumlah uang yang harus dibayarakan. Adapun tujuan dalam penelitian untuk mengetahui praktik Martuppak Martahi dalam acara walimah di Desa Sibargot ditinjau dari perspektif utang piutang. Metode yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis yang penulis lakukan terhadap data tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif utang piutang praktik Martuppak Martahi bukanlah merupakan utang piutang tapi termasuk kepada pemberian lepas dan praktik tersebut boleh dilakukan
Esensi Tenggang Waktu Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bukittinggi
Get PDFThis research is motivated by the decree in article 70 of Law act. 7 of 1989 regarding of the Religious Courts which regulates a grace period of 6 (six) months for witnessing a divorce pledge trial at the Religious Court. of setting this rule. The purpose of this study is to determine the implementation of the talak pledge trial at the Bukittinggi Religious Court as well as to know the wisdom of determining the 6 (six) month grace period for pronouncing the divorce vows by the husband against the wife in front of the Religious Court. This paper uses descriptive field research methods within the framework of qualitative analysis from data sources of observation, interviews and literature. The results of research and analysis found that the implementation of the pledge trial at the Bukittinggi Religious Court was carried out after the decision on the divorce divorce case had permanent legal force (inkracht), that is, if there was no ordinary legal remedy against the verdict. The time limit given to carry out the divorce pledge at the trial after the verdict with incraht is six months after the date of the divorce pledge trial is determined. The wisdom from determining a grace period of 6 (six) months for the husband to pledge his divorce is; First, to give the husband the opportunity to think about reviewing the decision to divorce his wife. Second, protection of the rights of women (wives). In this case, the husband is given the opportunity within this grace period to fulfill the rights of the wife who is demanded in court and decided by the panel of judges.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketentuan dalam Pasal 70 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk penyaksian sidang ikrar talak di Pengadilan Agama. Aturan ini sejatinya tidak ditemukan di dalam kajian fiqh, namun secara fungsi belum terungkap kegunaan dari penetapan aturan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Bukittinggi sekaligus mengetahui hikmah dari penetapan tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk pengucapan ikrar talak oleh suami terhadap isteri dihadapan sidang Pengadilan Agama. Tulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dalam kerangka analisis kualitatif dari sumber data observasi, wawancara dan literatur. Hasil penelitian dan analisa ditemukan bahwa pelaksanaan sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Bukittinggi dilakukan setelah keputusan perkara cerai talak mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), yaitu apabila terhadap putusan tersebut tidak adalagi upaya hukum biasa. Tenggang waktu yang diberikan untuk melaksanakan ikrar talak di Persidangan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) adalah enam bulan sejak penetapan hari sidang ikrar talak. Hikmah dari penetapan tenggang waktu 6 (enam) bulan bagi suami untuk mengikrarkan talaknya adalah; Pertama, untuk memberikan kesempatan berpikir kepada suami guna mengkaji ulang keputusan menceraikan isterinya. Kedua, Perlindungan terhadap hak-hak perempuan (isteri). Dalam hal ini, suami diberi kesempatan dalam tenggang waktu tersebut, untuk memenuhi hak-hak isteri yang dituntut di persidangan dan diputuskan oleh majelis hakim. Tujuan utama dari ketentuan tenggang waktu untuk ikrar talak adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian dan kemaslahatan terhadap suami (pemohon) dan isteri (termohon)
Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia
Get PDFNational Sharia council fatwa is a reference by every sharia financial institution in Indonesia in carrying out its operations. To implement sharia compliance by sharia financial institutions as formed as an extension of the DSN to oversee every financial institution to be in line with sharia principles. A problem that often arises in Islamic financial institutions is that the fatwa issued by DSN requires studies and opinions from DPS in operational techniques in Islamic financial institutions. the existing fatwas have not yet been represented in technical transactions at financial institutions. This research is a sociological juridical study, which examines the existence of MUI fatwas and the development of sharia economy and how the legal relationship between the MUI fatwa and the implementation of sharia economy in Indonesia with applicable laws and regulations. The results of this study see that the position of the fatwa in the perspective of banking law in Indonesia as a juridical reason for the legislature to set in the legislation. Besides that, the DSN fatwa as a technical basis for supervision is regulated in the laws and regulations on Islamic banking. From the data obtained that the position of fatwa in sharia banking has become a reference in every transaction for the future, each DPS in sharia financial institution is expected to not only be an independent board that is complementary but has a special position and staff in charge of each transaction carried out in the hope of implementing Sharia principles are maximally implemented. Fatwa dewan syariah nasional merupakan rujukan oleh setiap lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam menjalankan opersionalnnya. Untuk menjalankan kepatuhan syariah oleh lembaga keuangan syariah maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk mengawasi setiap lembaga keuangan untuk sejalan dengan prinsip syariah. Problem yang sering muncul di lembaga keuangan syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN membutuhkan kajian dan opini dari DPS dalam teknis operasional di lembaga keuangan syariah. Fatwa yang sudah ada belum semuannya terwakili dalam teknis transaksi pada lembaga keuangan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis sosiologis, yaitu meneliti tentang keberadaan Fatwa-fatwa MUI dan perkembangan ekonomi syariah dan bagaimana hubungan hukum antara fatwa MUI dan pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini melihat bahwa kedudukan fatwa dalam prespektif hukum perbankan di Indonesia sebagai alasan yuridis bagi lembaga legislasi untuk menetapkan dalam aturan perundang-undangan. Disamping itu juga fatwa DSN sebagai dasar teknis pengawasan yang diatur dalam aturan perundang-undangan tentang perbankan syariah. Dari data yang diperoleh bahwa kedudukan fatwa pada perbankan syariah sudah menjadi rujukan dalam setiap transaksi untuk kedepannya setiap DPS yang ada dilembaga keuangan syariah diharapkan tidak hanya sebagai dewan independen yang besifat sebagai pelengkap tetapi memiliki kedudukan dan staf khusus yang membidangi setiap transaksi yang dijalankan dengan harapan pelaksanaan prinsip syariah maksimal dilaksanakan
Glocal Radicalism: The Phenomenon of Local Islamic Radicalism in the Structure of Global Radicalism
No full textThis article aims to reveal the dynamic factors of glocal radicalism, the tendency of superiority in the global structure, and the strategies to address the problem of glocal radicalism. Tracing the local and global context in analyzing the phenomenon of radicalism in Islam is important because both are the main variables so that this phenomenon can be comprehensively understood. This writing is qualitative research focuses on analyzing written sources about the facts of radicalism in global and local structures using analysis-interpretive methods and digital data analysis techniques. In this way, it is found that the dynamic factors of local radicalism are indirectly part of the structure of global radicalism, born of or as an implication of the systematic propaganda of that structure, namely structural violence in the dynamics and dialectics of global forces that influence social, political, and economical processes of Islamic countries. There is a tendency for superior that is reflected in the Islamophobia phenomenon and global political reflection. In this case, the moral-based multiculturalism educational approach and the virtual approach have a strategic role to address this problem Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor dinamis radikalisme glokal, kecenderungan superioritas dalam struktur global, serta strategi untuk menyikapi problem radikalisme glokal. Penelusuran konteks lokal dan global dalam menganalisis fakta radikalisme dalam Islam menjadi penting sebab keduanya merupakan variabel utama sehingga fakta tersebut dapat dipahami secara komprehensif. Tulisan merupakan penelitian kualitatif yang memokuskan pada telaah sumber tertulis tentang fakta radikalisme dalam struktur global dan lokal dengan metode analisis-interpretatif dan teknik analisis data digital. Dengan cara demikian, ditemukan bahwa faktor dinamis radikalisme lokal secara tidak langsung menjadi bagian dari struktur radikalisme global, lahir dari atau sebagai implikasi dari propaganda sistematis dari struktur tersebut, yaitu kekerasan struktural dalam dinamika dan dialektika kekuatan-kekuatan global yang memengaruhi proses sosial, politik, dan ekonomi negara-negara Islam. Terdapat kecenderungan superiorisme yang tercermin dalam fenomena islamofobia dan refleksi politik global. Dalam hal ini, pendekatan pendidikan multikulturalisme berbasis moral serta pendekatan virtual memiliki peran strategis untuk menyikapi problem ini
Reading Indonesian and Malaysian Young Adult Novels: Capturing the Image of Young Muslim Women in Indonesia and Malaysia
Get PDFA number of novel remaja, which mean young adult novels, written by women writers from Indonesia and Malaysia have been published. Writing competitions held by book publishers and language centers have also encouraged the production of the novels. However, since they address youth as their readers and tend to consider the characters, issues, language, and values that appeal to the modern young adult; therefore, some critics say that the novels only respond to the demands of the reader market and they are less creative and lack of quality. In this paper I demonstrate the value of Indonesian and Malaysian novel remaja by examining four novels which are Siti Zaleha M. Hashim’s Biarkan Kupu-Kupu Terbang (“Let the Butterfly Fly”), Rumah Cinta Kelana (“The Love House of Kelana”), written by Sofie Dewayani, Nisah Haron’s Mencari Locus Standi (“Finding the Defense Locus”), and Jadilah Purnamaku Ning written by Khilma Anis. I argue that those novels do not only explore young adults’ feelings, including romance, fear, sadness, happiness, and challenges, but they also describe important themes which may inspire young readers, such as how young Muslim women deal with their identity formation, living in a single mother family, and polygamy. Novel-novel remaja karya penulis perempuan banyak diterbitkan di Indonesia dan Malaysia. Lomba menulis yang diadakan oleh penerbit buku dan pusat bahasa juga mendorong banyaknya produksi novel-novel tersebut. Namun, karena novel remaja menyasar remaja sebagai pembacanya, novel tersebut ditulis dengan mempertimbangkan karakter, isu, bahasa, dan nilai-nilai yang menarik bagi remaja modern. Sehingga, beberapa kritikus mengatakan bahwa novel remaja hanya menjawab tuntutan pasar pembaca dan kurang kreatif serta berkualitas. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan nilai positif novel remaja yang terbit di Indonesia dan Malaysia dengan menelaah empat novel. Yaitu, Biarkan Kupu-Kupu Terbang karya Siti Zaleha M. Hashim, Rumah Cinta Kelana yang ditulis oleh Sofie Dewayani, Mencari Locus Standi karya Nisah Haron, dan Jadilah Purnamaku Ning yang ditulis oleh Khilma Anis. Saya berpendapat bahwa novel-novel tersebut tidak hanya mengeksplorasi perasaan remaja, termasuk percintaan, ketakutan, kesedihan, kebahagiaan, dan tantangan hidup, tetapi juga menggambarkan tema-tema penting yang dapat menginspirasi pembaca remaja. Misalnya, tema tentang bagaimana remaja Muslim perempuan menjalani proses pembentukan jati diri, hidup bersama keluarga dengan ibu tunggal, dan poligami, bahkan juga mengkritisi ketimpangan posisi perempuan di dalam masyarakat
Tipologi Hak-Hak Anak Perempuan dalam Islam: Studi Tematik Hadis-Hadis Keperempuanan
Get PDFThis paper seeks to reveal how the rights of girls as family members as far as the hadith Nabi. In addition to providing a benchmark that Islam has equalized the rights of girls with the rights of boys, also to eradicate the ignorance system which has discriminated against girls by only siding with boys. Because the description of the discussion links a theme in the hadith Nabi, the method used refers to the thematic framework. As for understanding the content of the Hadith Nabi traditions that are related, this paper specifically examines ma’ani al-hadith with an intertextuality approach. Thus, the results of the discussion of thematization of the hadith indicate that: girls have the right to live, get love from parents, get good treatment, get formal education, and also non-formal. Of course, all the rights of girls recorded by the hadith Nabi are also entitled to be obtained by boys.Tulisan ini berusaha mengungkap bagaimana hak-hak anak perempuan sebagai anggota keluarga sejauh yang dipandang hadis Nabi. Selain untuk memberi patokan bahwa Islam telah menyetarakan hak anak perempuan dengan hak anak laki-laki, juga untuk memberantas sistem Jahiliah yang telah mendiskriminasi anak perempuan dengan hanya berpihak kepada anak laki-laki. Karena pembahasannya merujuk pada tema yang termuat dalam hadis Nabi, maka metode yang dipakai adalah tematik. Sementara untuk memahami kandungan hadis Nabi yang berkaitan, tulisan ini spesifik mengkaji secara ma’ani al-hadis dengan pendekatan intertekstualitas. Dengan demikian, hasil pembahasan secara tematisasi hadis mengindikasikan bahwa: anak perempuan memiliki hak untuk hidup, mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat perlakuan baik, mendapatkan pendidikan formal, dan juga pendidikan non-formal. Tentu saja, semua hak anak perempuan yang direkam hadis Nabi ini juga berhak didapatkan oleh anak laki-laki
Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi dalam Hubungan Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Struktur Modal Bank Umum Syariah
Get PDFThe research aims to examine the effect of profitability and liquidity on capital structure of Islamic Commercial Banks with the firm size as a moderation variable. The population of this research is Islamic Commercial Banks, which was registered in the Financial Services Authority (OJK) in period 2015-2018. Sample of research was a purposive sampling covering eights units of Islamic Commercial Banks in Indonesia. The data analysis technique used was the panel data regression method (pooled data) and processing by using Eviews10 software. The result of the analysis showed that Profitability (ROE) and Liquidity (FDR) did not affect the capital structure (CAR) simultaneously. Then firm size proved unable to moderate the relationship between profitability (ROE) on capital structure. On the other hand, the firm size was able to moderate the relationship between liquidity (FDR) and capital structure in Islamic commercial banks. This study has confirmed the previous findings that did not elaborate in detail the relationship.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan profitabilitas dan likuiditas terhadap struktur modal dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan (OJK) periode tahun 2015-2018. Sampel penelitian diambil dengan cara purposive sampling, sehingga diperoleh sampel 8 BUS yang ada di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode regresi data panel (pooled data) yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series dengan menggunakan Software Eviews 10. Hasil analisis menunjukkan Profitabilitas (ROE) dan Likuiditas (FDR) secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap struktur modal (CAR). Kemudian ukuran perusahaan terbukti tidak mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas (ROE) terhadap struktur modal, namun sebaliknya ukuran perusahaan mampu sebagai pemoderasi hubungan antara Likuiditas (FDR) terhadap struktur modal pada bank umum syariah. Studi ini mempertegas temuan terdahulu yang tidak mengelaborasi dengan detail terkait hubungan tersebut
Perlawanan dan Pembebasan Kolonialisme pada Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah (1888-1903)
No full textThis paper explains and describes how tarekat and Sufi political resistance as agents of change and liberation from colonialism in the Qadiriyah wa Naqsyabandiyah order. A Sufi is not a person who only dwells on spirituality, but also with social and political problems, such as resistance and rebellion against colonial rule. In carrying out this resistance, it cannot be separated from the encouragement of the Qadiriyah wa Naqsyabandiyah order. It was the tarekat that played an active role in defending colonialism, which criticized society and the oppression that had been perpetrated by colonialism. In carrying out his defense action, the Sufi order of the Qadiriyah wa Naqsyabandiyah order taught knowledge to his students to fight against colonialism. Fighting colonialism was not easy to go through. It even claimed many lives. Seeing this reality did not diminish the spirit of the tarekat in carrying out their actions as defenders of society in colonialism over colonialism. In this discussion, the authors use the library method by using various related sources in books, journals, and articles. Thus this paper attempts to unravel the problems of Sufism and political resistance and Sufi roles in liberation from colonialism pioneered by the Qadiriyah wa Naqsyabandiyah tarekat. Tulisan ini menjelaskan dan menguraikan tentang bagaimana peran tarekat dalam perlawanan politik, sufi sebagai agen perubahan dan pembebasan dari kolonialisme dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Seorang sufi bukanlah orang yang hanya berkutat pada spiritualitas, tetapi juga dengan persoalan sosial dan politik, seperti perlawanan dan pemberontakan terhadap penjajahan kolonial. Dalam melakukan perlawanan tersebut tidak bisa terelepas dari dorongan para tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Tarekatlah yang sangat berperan aktif dalam melakukan pembelaan dari penjajahan kolonialisme yang mengecam masyarakat dan ketertindasan yang telah dilakukan oleh para kolonialisme. Dalam menjalankan asksi pembelaannya, sufi tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah mengajarkan ilmu kepada muridnya untuk berjihad melawan penjajahan. Dalam melawan kolonialisme tidak mudah untuk dilalui, bahkan banyak memakan korban jiwa. Melihat realitas tersebut tidak memudarkan semangat para tarekat dalam menjalankan aksinya sebagai pembela masyarakat dalam penjajahan atas kolonialisme. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber yang terkait berupa buku, jurnal serta artikel. Dengan begitu tulisan ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana tasawuf dan perlawanan politik, serta sufi berperan dalam pembebasan dari kolonialisme yang dipelopori oleh tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah
Studi Al-Qur'an Sebagai Pemicu-Pemacu Peradaban: Telaah Sosio-Historis
Get PDFVarious studies have been expressed about the progress of Islamic civilization which is strongly influenced by contact with outside traditions, both Greek, Persian, Indian, and so forth. But the important thing that also needs to be underlined is that Islam itself has the values and teachings of the Qur'an which is the main driver of the birth of Islamic civilization. The Qur'an has a very vital and respected position in Muslim communities throughout the world. Aside from being a source of law, moral guidance, guidance of worship and doctrine of the faith, the Qur'an is also a historical and universal source of civilization. This paper will further explore how the embodiment of Islam as a civilization and the historicity of the Qur'an as a trigger for civilizatio
Praktik Pemberian Salinan Akta Oleh Notaris Yang Minuta Aktanya Belum Ditanda Tangani Secara Lengkap
Get PDFIn the routine inspection of the Padang Notary Regional Supervisory Council in 2019, according to his authority in Article 70 letter b UUJN 5 (five) findings of violations were found in the routine inspection of the Notary protocol where there was a violation in the form of incomplete signature of the notary deed. The formulation of this research is why in practice there was a giving of a copy of an act by a notary whose minutes of the deed had not been signed entirely and how the legal consequences of granting a copy of the deed by a notary whose minutes of the act had not been approved in full. This research is analytical descriptive research. Notary Deed has perfect proof of strength in a civil lawsuit, but if it violates specific provisions, the value of the evidence will be degraded to the strength of evidence as a deed under the hand. A notary who is proven to have made a mistake resulting in the act he made only has the power of proof as a deed under the side or even the deed is null and void by law, it will cause harm to the parties