EJurnal UNCEN (Universitas Cenderawasih)
Not a member yet
2607 research outputs found
Sort by
Makrozoobentos sebagai Indikator Biologis dalam Menentukan Kualitas Air Sungai Hubai/ Kali Jembatan Dua Kabupaten Jayapura
Get PDFSungai Hubai/ Kali Jembatan Dua adalah salah satu Sungai yang bermuara di Danau Sentani. Informasi keanekaragaman makrozoobentos sebagai bioindikator kualitas air Sungai ini masih sangat minim bahkan belum ada. Penilaian status kualitas air di Sungai Hubai adalah langkah krusial dalam menjaga dan memelihara kesehatan lingkungan, serta pengelolaan ekosistemnya, demi kesejahteraan masyarakat setempat terutama sungai ini bermuara pada Danau Sentani. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah jenis makrozoobenthos yang terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas Gastropoda (1 genus) dan Insecta (2 genus). Kelimpahan di semua stasiun adalah sama, yaitu 1 ind/m2. Indeks keanekaragaman (H\u27) memiliki indeks keanekaragaman dalam kategori keanekaragaman rendah. Indeks keseragaman (E\u27) memiliki indeks keseragaman dengan kategori keseragaman komunitas rendah. Indeks dominasi (D) tidak memiliki dominasi yang bervariasi. Nilai status kualitas air berdasarkan tiga stasiun penelitian menunjukkan bahwa perairan Sungai Jembatan, Kota Jayapura termasuk dalam kategori tercemar berat dan beberapa parameter kualitas air yang diamati dalam penelitian telah melebihi batas standar kualitas yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Sungai Jembatan Dua, Kota Jayapura, telah tercemar berat akibat limbah penambangan emas. Indikator kualitas air, termasuk makrozoobenthos, menunjukkan keanekaragaman dan keseragaman komunitas yang rendah. Beberapa parameter kualitas air juga melebihi standar kualitas, mengkonfirmasi kondisi polusi yang serius
PEMURNIAN MINYAK IKAN SARDIN (Sardinella sp.) HASIL SAMPING PENEPUNGAN DARI BALI
Get PDFIkan sardin atau lemuru adalah kelompok dari ikan pelagis yang banyak dijumpai di perairan Selat Bali. Ikan ini dimanfaatkan dalam industri pengalengan maupun industri penepungan, dimana hasil samping pengolahan tersebut menghasilkan limbah berupa minyak ikan. Minyak ikan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali, namun memiliki kualitas yang rendah dikarenakan banyaknya komponen pengotor (asam lemak bebas, bilangan peroksida dan sebagainya), sehingga perlu dilakukan pemurnian. Tahapan pemurnian yang dilakukan meliputi degguming, netralisasi, dan bleaching. Tahapan degumming dilakukan untuk menghilangkan senyawa berlendir atau fosfatida dengan menggunakan asam sitrat, tahapan netralisasi untuk menghilangkan asam lemak bebas yang direaksikan dengan NaOH, tahapan bleaching untuk memperbaiki warna dan menghilangkan komponen pengotor yang tidak hilang saat tahapan netralisasi menggunakan magnesol XL. Pengujian parameter oksidasi yang dilakukan meliputi pengujian kadar asam lemak bebas (FFA), bilangan peroksida (PV), bilangan asam (AV), nilai anisidin (AnV), dan total oksidasi (Totox). Hasil menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai parameter oksidasi setelah dilakukan pemurnian yaitu FFA 0,17%; PV 3,99 meq/kg; AV 0,38 mg KOH/g; AnV 8,54 meq/kg; Totox 16,52 meq/kg. Dengan demikian, disimpulkan bahwa serangkaian teknik pemurnian dapat menurunkan nilai parameter oksidasi minyak ikan kasar sehingga memenuhi International Fish Oil Standard (IFOS)
Estimasi Kandungan Karbon dan Biomassa Hutan Mangrove Teluk Youtefa Kota Jayapura
Get PDFEkosistem mangrove memiliki fungsi ekologis sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Mangrove menyerap CO2 pada saat proses fotosintesis, kemudian mengubahnya menjadi karbohidrat dengan menyimpannya dalam bentuk biomassa pada akar ,pohon, serta daun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui total above ground biomass, belowground biomass, simpanan karbon atas, simpanan karbon bawah, dan karbon organik pada sedimen dasar di Hutan Mangrove Demta. Sampling dilakukan dengan metodepurposive sampling dengan dasar pertimbangan berupa jenis, kerapatan serta diameter pohon mangrove. Estimasi biomassa digunakan metode tanpa pemanenan dengan mengukurdiameter at breast height (DBH, 1.3 m) mangrove. Berdasarkan hasil penelitian mangrove secara lansung di lapangan, diperoleh Kerapatan mangrove, Biomassa Mangrove, Stok Karbon Mangrove, Cadangan Karbon Organik Tanah dan Total Karbon mangrove di Teluk Youtefa bervariasi. Mangrove di Teluk Youtefa terdiri dari dua tipe vegetasi yaitu vegetasi primer dan sekunder, adapun hasil penelitian dapat dilakukan pada vegetasi primer. Kondisi ekoekosistem mangrove disekitarnya merupakan mangrove tua dengan kondisi tegakan yang didominasi oleh strata pohon, adapun dari hasil survei lapangan diketahi mangrove tersebut memiliki potensi ekonomi terutama kepentingan parawisata dan pemukiman masyarakat Kampung Naffri, Engggros dan Tobati. Hasil analisis karbon organic tanah pada lokasi penelitian berberda pada kedua stasiun, hasil penelitian ditemukan pada stasiun 1 berkisar antara 1.025 – 1.029 ton/m², total karbon diperoleh 3.079 ton/m² dan rata-rata 1.026 ton/m². Stasiun berkisar antara 1.936-1.941 ton/m², total karbon 5.819 ton/m² dan rata-rata 1.940 ton/m² 
PENERAPAN MODEL DISCOVERY LEARNING BERBANTUAN SIMULASI PHET UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATERI USAHA DAN ENERGI PADA PESERTA DIDIK KELAS XI SMA MUHAMMADIYAH JAYAPURA
No full textThis study aims to determine the effect of the application of the PhET simulation-assisted Discovery Learning model on improving business and energy learning outcomes in class XI students of SMA Muhamadiah Jayapura. This type of research is a quantitative research with experimental methods, Pre-Experimental design with the type of One Group Pre-Test Post-Test Design. The population in this study were all students of class XI SMA Muhamadiah Jayapura. The sampling technique used is Cluster Random Sampling. Thus, the sample set was class XI.1 as the control class as many as 34 students, XI.2 as the experimental class as many as 31 students and class XI.3 as many as 28 students as the instrument testing class as many as 28 students. The research instrument used was a multiple choice instrument consisting of 20 questions. The results of research and data processing in the experimental class RPP I, RPP.II, combined RPP, respectively, the average value of Pre-Test 28.71 < Post-Test 77.74, Pre-Test 32.90 < Post-Test 82.26, Pre-Test 31.12 < Post-Test 80. Nilan N-Gain in experimental class and control class RPP I, RPP II and combined RPP respectively obtained experimental N-Gain 0.70 > N-Gain control 0.57, experimental N-Gain 0.74 > N-Gain control 0.61 , Experimental N-Gain 0.72 > Control N-Gain 0.58. The results of the different tests on RPP I, RPP.II, combined RPP obtained the same value, namely Sig (2-Tailed) 0.000. The results of the data processing indicate that there is an increase and difference in student learning outcomes in the matter of effort and energy after using the PhET simulation-assisted Discovery Learning model
OPTIMALISASI PENGENDALIAN BANJIR DI KABUPATEN KEEROM PROPINSI PAPUA
Get PDFThe river as a system is an ecological system that is very vulnerable to environmental changes. With environmental changes in a river system, the morphology of the river will also change, following the dynamics of ecosystem changes that occur. Flooding often causes damage to residential areas and infrastructure surrounding river basins. Some of the problems that cause flooding in Keerom district include the silting of the bottom and the many river bends that result in high sedimentation, especially in the Mur River in East Arso and the Tami River in West Arso. Therefore, it is necessary to plan a flood control design in Keerom Regency, which will serve as a technical guideline for the implementation of physical work later. From the results of the analysis using topographic data analysis methods, hydrological analysis, and flood discharge analysis on the Mur and Tami rivers, it can be concluded that the optimization of flood management that occurs in the East Arso Mur River and the West Arso Tami River is to build earthen embankments and install gabions in several transes, which are the overflow points of the Mur River and Tami River.The river as a system is an ecological system that is very vulnerable to environmental changes. With environmental changes in a river system, the morphology of the river will also change, following the dynamics of ecosystem changes that occur. Flooding often causes damage to residential areas and infrastructure surrounding river basins. Some of the problems that cause flooding in Keerom district include the silting of the bottom and the many river bends that result in high sedimentation, especially in the Mur River in East Arso and the Tami River in West Arso. Therefore, it is necessary to plan a flood control design in Keerom Regency, which will serve as a technical guideline for the implementation of physical work later. From the results of the analysis using topographic data analysis methods, hydrological analysis, and flood discharge analysis on the Mur and Tami rivers, it can be concluded that the optimization of flood management that occurs in the East Arso Mur River and the West Arso Tami River is to build earthen embankments and install gabions in several transes, which are the overflow points of the Mur River and Tami River
PEMETAAN PERMASALAHAN BANJIR DAN GENANGAN PADA DRAINASE PERKOTAAN BERBASIS GIS DI KOTA JAYAPURA
Get PDFThe improvement in quality and normalization of drainage throughout the Jayapura City area has already beenincluded in the flood control system plan, starting from enhancing and optimizing the primary, secondary, andtertiary drainage network systems. However, suboptimal drainage conditions are still found under existingconditions, indicating that the drainage network system in Jayapura City has not yet been well optimized. Thisresearch aims to determine the strategies for managing and maintaining the drainage system in the city ofJayapura. The analysis used in this research is qualitative descriptive analysis and spatial analysis. The resultsobtained for creating flood-prone area analysis as information included in the Jayapura City Spatial Plan (RTRW),providing socialization to the community, conducting outreach to the community, and implementing spatialplanning for flood prevention.The improvement in quality and normalization of drainage throughout the Jayapura City area has already beenincluded in the flood control system plan, starting from enhancing and optimizing the primary, secondary, andtertiary drainage network systems. However, suboptimal drainage conditions are still found under existingconditions, indicating that the drainage network system in Jayapura City has not yet been well optimized. Thisresearch aims to determine the strategies for managing and maintaining the drainage system in the city ofJayapura. The analysis used in this research is qualitative descriptive analysis and spatial analysis. The resultsobtained for creating flood-prone area analysis as information included in the Jayapura City Spatial Plan (RTRW),providing socialization to the community, conducting outreach to the community, and implementing spatialplanning for flood prevention
KAJIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH BERDASARKAN RISIKO BENCANA GEMPA BUMI DI KOTA JAYAPURA
Get PDFA study has been conducted on the typology of earthquake disaster-prone areas in the city of Jayapura and the suitability of Regional Spatial Planning (RTRW) for land use capacity in the city of Jayapura. The study onearthquake disaster-prone area typology aims to determine the distribution of stability levels of the area againstthe risk of earthquakes. This study employs a weighting matrix method for area stability based on the Minister ofPublic Works Regulation No. 21 of 2007 concerning Guidelines for Spatial Planning of Volcanic Eruption andEarthquake-Prone Areas (Department of Public Works, 2007). The research results indicate that the final score forthe city of Jayapura is between 30 - 45, which falls into all stability categories: stable and less stable. Thepercentage of area for each category is 97.81% for Stable Type A, 1.91% for Stable Type B, and 0.28% for LessStable Type C. The typology of earthquake disaster-prone areas in Jayapura based on stability scores falls intocategories A, B, and C. The study on the suitability of the Regional Spatial Planning (RTRW) for 2013-2033 with the land usecapacity in Jayapura was assessed by scoring data on land capacity and land use, followed by an overlay analysis.This resulted in a land capacity suitable for development of 57,039.39 hectares, or about 60.48% of the study area,while approximately 37,272.96 hectares, or around 39.52%, were deemed unsuitable.A study has been conducted on the typology of earthquake disaster-prone areas in the city of Jayapura and the suitability of Regional Spatial Planning (RTRW) for land use capacity in the city of Jayapura. The study onearthquake disaster-prone area typology aims to determine the distribution of stability levels of the area againstthe risk of earthquakes. This study employs a weighting matrix method for area stability based on the Minister ofPublic Works Regulation No. 21 of 2007 concerning Guidelines for Spatial Planning of Volcanic Eruption andEarthquake-Prone Areas (Department of Public Works, 2007). The research results indicate that the final score forthe city of Jayapura is between 30 - 45, which falls into all stability categories: stable and less stable. Thepercentage of area for each category is 97.81% for Stable Type A, 1.91% for Stable Type B, and 0.28% for LessStable Type C. The typology of earthquake disaster-prone areas in Jayapura based on stability scores falls intocategories A, B, and C. The study on the suitability of the Regional Spatial Planning (RTRW) for 2013-2033 with the land usecapacity in Jayapura was assessed by scoring data on land capacity and land use, followed by an overlay analysis.This resulted in a land capacity suitable for development of 57,039.39 hectares, or about 60.48% of the study area,while approximately 37,272.96 hectares, or around 39.52%, were deemed unsuitable
Dramatic Shifts: Interpreting Morocco’s Diplomatic Alteration towards Israel through the Eyes of Defensive Realism
Get PDFAbraham Accord, which took place in December 2020, marks a dramatic shift in the Middle East and North Africa region. Several Arab states, such as Morocco, the UAE, Bahrain, and Sudan, got involved in the pacification process to establish diplomatic relations with Israel. America supported this accord as the ally of Israel in the region. This is because the Arab states that got involved in the accord persistently resisted Israel and supported Palestine to be free. One of the countries that is involved is Morocco. Located in the Northern-Western part of Africa, Morocco faces many external and internal challenges. This, in fact, puts Morocco\u27s position in constant danger. Not confined to problems related to water scarcity, climate change, and underdeveloped agricultural sectors, Morocco also faces the growing threat of Algeria. In addition, Morocco\u27s relations with France also deteriorate due to the scandals of using espionage software. This, in turn, left Morocco with the difficult decision which led to its eventual participation in the accord. In the paper, I analyze why Morocco normalized its diplomatic relations with Israel using the defensive-realist arguments provided by Mearsheimer. Mearsheimer argues that countries utilize power for the sake of their survival. Hence, I hold a view that Morocco\u27s participation in the accord is to neutralize the threats it is facing for the sake of its survival. This paper uses the qualitative method.
Keywords: Abraham Accord, Morocco, Defensive-Realism, Dramatic Shift, Diplomatic Relation
Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi
Get PDFAbstract
To supervise the management and responsibility of state/regional finances, BPK audits the financial statements of the central and regional governments every year. After that, BPK prepares an Audit Report (LHP), submitted to the House of Representatives, the Regional Representative Council, and the Regional House of Representatives by their respective authorities. The audit results were also submitted to the government and the leaders of the inspected agencies to follow up on the results. This collaborative process ensures the audit results are improved under the BPK\u27s suggestions/recommendations. This study is quantitative descriptive research with a survey approach. The data collection technique uses a questionnaire. Data processing is carried out using the SPSS 21 application. The number of samples in this study is 30 respondents. The study results show that the performance assessment and quality of BPK recommendations significantly affect completing the follow-up of BPK recommendations.
Keywords: Performance Assessment, Quality of BPK Recommendations, and Process for Completing Follow-up of BPK Recommendations.
Abstrak
Untuk mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara/daerah, setiap tahun, BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Setelah itu, BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hasil pemeriksaan juga disampaikan kepada pemerintah dan pimpinan instansi yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan agar dapat diperbaiki sesuai dengan saran/rekomendasi BPK. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan jenis pendekatan survey. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 21. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 30 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa penilaian kinerja dan kualitas rekomendasi BPK berpengaruh singnifikan terhadap proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.
Kata Kunci: Penilaian Kinerja, Kualitas Rekomendasi BPK dan Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Walal Distrik Salawati Kabupaten Sorong
Get PDFAbstract
Based on Government Regulation Number 43 of 2014, the Village Fund Allocation (ADD) comes from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and is channeled through the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of the district or city to support the needs of the village. This fund is used to fund government administration, the implementation of development, community development, and community empowerment. The Village Fund Allocation is a tangible manifestation of village autonomy, which aims to encourage villages to grow and develop based on diversity, participation, democracy, and community empowerment. This fund also aims to assist village government programs by involving community participation in the implementation of government activities and community empowerment (Rachmawati, W. C., & Indudewi, 2024). This study aims to evaluate the level of accountability, transparency, and supervision of the Sorong Regency Inspectorate in the management of village funds in Kampung Walal, Salawati District. This study uses a qualitative descriptive approach with primary and secondary data. Data was collected through direct interviews using the purposive sampling method and analyzed through a triangulation approach. The study results show that the management of village funds in Kampung Walal has complied with the principles of accountability, transparency, and participation. Planning based on the Government Work Plan (RKP) involves the Village Activity Implementation Team (TPKD), the Village Consultative Body (BPD), and the community through deliberation. Transparency is realized through the open presentation of information, such as APBK billboards, budget realization reports, and social media. The Sorong Regency Inspectorate also conducts periodic supervision to ensure compliance with regulations. However, several obstacles, such as determining the priority scale and technical problems in planning and reporting, hindered the smooth disbursement of funds.
Keywords: Accountability, Transparency, Inspectorate Supervision and Village Fund Management
Abstrak
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota untuk mendukung kebutuhan desa. Dana ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan wujud nyata otonomi desa, yang bertujuan untuk mendorong desa tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini juga bertujuan membantu program pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Rachmawati, W. C., & Indudewi, 2024). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sorong dalam pengelolaan dana desa di Kampung Walal, Distrik Salawati. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung menggunakan metode purposive sampling, serta dianalisis melalui pendekatan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kampung Walal telah mematuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Perencanaan berbasis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat melalui musyawarah. Transparansi diwujudkan melalui penyajian informasi secara terbuka, seperti baliho APBK, laporan realisasi anggaran, dan media sosial. Inspektorat Kabupaten Sorong juga melakukan pengawasan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, beberapa kendala, seperti menentukan skala prioritas dan permasalahan teknis dalam perencanaan serta pelaporan, menghambat kelancaran pencairan dana.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Inspektorat dan Pengelolaan Dana Des