EJurnal UNCEN (Universitas Cenderawasih)
Not a member yet
2607 research outputs found
Sort by
Effect Of Budget Deficit, Government expenditure and Foreign Direct Investment on Evonomics Growth ASEAN
No full textThis study aims to analyze the effect of budget deficit, government spending and foreign direct investment on ASEAN economic growth in 2012-2021. The data used in this research is secondary data in the form of panel data from 2012-2021, sourced from the World Bank and Countryeconomy. In this study using a quantitative approach to panel data regression analysis. The results of this study indicate that the budget deficit variable has a positive but not significant effect on economic growth, the government expenditure variable has a significant positive effect on economic growth and foreign direct investment has a significant positive effect on economic growth in ASEAN countries in 2012-2021.Keywords: Budget Deficit, Government Expenditure, Foreign Direct Investmen
EFEKTIVITAS TEORI KEYNESIAN DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL DI TENGAH RESESI DUNIA 2024 MELALUI KEBIJAKAN FISKAL: STUDI PADA NEGARA BERKEMBANG
Full text linkPenurunan aktivitas perekonomian di berbagai sektor suatu negara menjadi tanda awal terjadinya resesi. Diperkirakan resesi ini akan terjadi secara global. Dalam konteks global, permasalahan ekonomi yang muncul semakin kompleks, tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang semakin beragam. Resisi global tahun 2024 telah membawa dampak signifikan bagi perekonomian dunia. Resi tersebut ditandai dengan kontraksi output, pendapatan, lapangan kerja, dan perdagangan, biasanya disertai dengan penurunan aktivitas bisnis secara umum dan penurunan belanja konsumen. Selama resesi, ketika aktivitas ekonomi menurun, pembuat kebijakan sering kali beralih ke kebijakan fiskal sebagai alat untuk meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal mempunyai peranan krusial dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Teori Keynesian menjadi sangat relevan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Teori efektivitas Keynesian pada negara berkembang, Tiongkok, Nigeria dan Eropa dapat efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dunia tengah resesif, namun harus tetap diterapkan sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial pada negara tersebut
ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH RI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN JAYAPURA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan belanja daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (literature review), dengan menganalisis berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Aspek komunikasi yang kurang efektif antarunit di BPKAD dapat menghambat pemahaman dan koordinasi dalam penggunaan SIPD; (2) Sumber daya manusia yang terbatas dalam hal keterampilan teknis dan pelatihan menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian SIPD; (3) Sikap pelaksana yang kurang proaktif dan resistensi terhadap perubahan menjadi kendala dalam adopsi SIPD; dan (4) Struktur birokrasi yang kaku memperlambat proses pengambilan keputusan dan penerapan SIPD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD di BPKAD Kabupaten Jayapura sangat bergantung pada perbaikan dalam komunikasi antarunit, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan disposisi pelaksana, dan reformasi struktur birokrasi untuk mendukung fleksibilitas dan efisiensi
Impact of Underground Gold Mining on Soil Chemistry and Biology: Indigenous Microbe-Driven Rehabilitation?
Full text linkGold mining boosts Indonesia\u27s GDP and exports. However, gold mining changes soil chemical and biological qualities, and therefore harming the environment. Thus, rehabilitating post mining land using environmentally friendly and chap method are essential for soil and ecosystem health. Nitrogen (N), and phosphorus (P) are the most limiting factors in degraded mining area. Azotobacter sp. and Rhizobium sp. are well-known in assisting plant by providing N. Paraserianthes falcataria is well-known as a fast-growing tree species that have good symbiosis with Rhizobium sp. This study examines the chemical and biological effects of underground gold mining on soil and the ability of indigenous Azotobacter sp. and Rhizobium sp., to improve the soil of post gold mining under greenhouse condition. Soils were sampled from natural forest (NF), tailing (T), and 3 different ages of rehabilitated area: 1 year old, 2 year old, and 5 year old. According to this study, gold mining negatively effect on soil organic carbon and nitrogen levels. One Rhizobium sp. isolate and 12 Azotobacter spp. isolates were found in post mining soil. All Azotobacter spp. isolates fixed nitrogen by NFB test and produced IAA. All Azotobacter spp. was determined as gram negative bacteria. A greenhouse study found that Azotobacter sp. inoculation with 10% compost improved the soil quality by increasing soil organic carbon, soil N, soil available P, and exchangeable K. Therefore, this improvement on soil condition increased seedlings height, diameter, and biomass growing in gold tailings soil. These findings highlight the necessity of employing indigenous microorganisms and organic materials to improve soil quality and plant growth on former gold mining areas
Anteseden dan Konsekuensi Pengelolaan Keuangan UMKM di Kota Jayapura
Full text linkThis research is a quantitative study which aims to examine the Antecedents and Consequences of MSME Financial Management in Jayapura City. This research used a sample of 99 respondents who were MSMEs in Jayapura City. The data analysis technique used in this research is analysis with the Structural Equation Modeling (SEM) model that will be used in this research is Partial Least Square (PLS) which consists of 2 stages of testing the PLS Measurement Model, namely the Structural Model and the Measurement Model. The tools used are SmartPLS 4.0 and SPSS programs. The test results obtained in this research are: (1) financial inclusion has a significant and positive effect on the financial management of MSMEs in Jayapura City; (2) financial literacy has a significant and positive effect on the financial management of MSMEs in Jayapura City; (3) financial management has a significant effect on the performance of MSMEs in Jayapura City; (4) financial inclusion has a significant and positive effect on the performance of MSMEs through financial management in Jayapura City; (5) financial literacy has a significant and positive effect on the performance of MSMEs through financial management in Jayapura City.Keywords: financial inclusion, financial literacy, msme performance, financial managemen
DEVELOPMENT OF CHEMISTRY MODULE OF ACID-BASE SOLUTION MATERIALS BASED ON PROBLEM-BASED LEARNING
Full text linkModules are very important developed in chemistry learning. Modules as teaching materials are very minimal so that they become obstacles in chemistry learning, especially acid-base solution materials. Therefore, this study aims to develop and validate the feasibility of chemical modules on acid-base solution materials through a problem-based learning approach, as well as to examine the responses of students and teachers to the developed products. The method in this study uses research and development (R&D) methods and ADDIE is a development model applied as a methodology. The sample in this study was 25 students. The sampling technique is saturated samples. The module is validated by the material and media validators then validated by the teacher and asked for feedback from students. The data was processed using SPPS acid-base solution as the subject of this study. The module was developed because it is very feasible to be applied in chemistry learning to acid-base solution materials, based on the results of data analysis. The material validator gave an average score of 92% (very decent), the media validator 95% (very decent), the teacher\u27s response to 96% (very good) and the students\u27 response to the developed module was 98% (very good) and the average was 94% (very decent)
Kelayakan Finansial Usaha Penangkapan Teripang Pasir (Holothuria scabra): Analisis R/C Ratio di Desa Linsowu
Full text linkKegiatan penangkapan teripang merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi masyarakat pesisir, termasuk di Desa Linsowu, kabupaten Buton Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio pendapatan (revenue ratio) dari kegiatan penangkapan teripang dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas kegiatan ekonomi masyarakat pesisir ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis rasio pendapatan melalui perbandingan antara total pendapatan dan total biaya penangkapan, dengan data yang dikumpulkan dari wawancara terstruktur dengan responden dan data primer yang didapatkan di lapangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata rasio pendapatan terhadap biaya selama periode pengamatan. Artinya, secara keseluruhan, untuk setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan, rata-rata pendapatan yang diperoleh adalah Rp1,55. Nilai ini menunjukkan bahwa usaha penangkapan teripang yang dilakukan oleh nelayan di Desa Linsowu Kabupaten Buton Utara dapat dikategorikan sebagai layak sebagai sumber penghidupan
Revitalisasi Kawasan Pesisir Papua Melalui Intelligence Tourism and Aquaculture System (ITAS) Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif Masyarakat Lokal
Full text linkKawasan pesisir Papua memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pariwisata, namun pemanfaatannya masih terkendala oleh masalah aksesibilitas, keterbatasan teknologi, serta kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengembangan berbasis teknologi melalui platform digital Pigi Papua yang mengintegrasikan sektor perikanan dan pariwisata. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan data sekunder, serta melibatkan lima alat analisis utama, yaitu 4A, PESTEL, Porter’s Five Forces, stakeholder mapping, dan AIDA. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor penghambat utama terletak pada infrastruktur, regulasi, dan distribusi peran dalam ekosistem pembangunan lokal. Berdasarkan temuan tersebut, dirancang sistem Intelligence Tourism and Aquaculture System (ITAS) sebagai kerangka digital untuk penguatan koordinasi, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan optimalisasi promosi sektor pariwisata serta perikanan. Platform Pigi Papua dikembangkan dalam bentuk website dan aplikasi mobile dengan dua fitur utama, yaitu Pigi Traveling untuk layanan wisata dan Pigi Fish untuk perdagangan hasil perikanan dan dukungan nelayan. Evaluasi awal menggunakan pendekatan AIDA menunjukkan potensi peningkatan produktivitas, adopsi teknologi, keterlibatan pengguna, serta kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan. Inovasi ini diharapkan menjadi solusi integratif yang memperkuat sinergi antar sektor, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 14 (Ekosistem Laut)
PERAN PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Full text linkThis research discusses the role of Pancasila as a philosophy of law in the formation of legislation in Indonesia. As a rule of law state, Indonesia recognizes Pancasila as the Grundnorm that underlies all legislation. Pancasila functions not only as a fundamental norm but also as a source of values that reflect the character of the Indonesian nation. This study employs a qualitative approach to explore the meanings and in-depth understanding of the application of Pancasila in the legal context. Through document analysis and literature review, this research identifies how the values of Pancasila are integrated into the formation of laws and their impact on society. The findings indicate that Pancasila plays a crucial role in producing laws that are just, socially equitable, and responsive to the needs of the community. Thus, Pancasila as a philosophy of law should serve as a guideline in every legislative process to achieve the state\u27s goals based on justice and welfare for all Indonesian people.Penggunaan sistem noken dalam pemilu hingga saat ini belum ada kajian mendalam mengenai siapa pencetus ide atau konsep mengenai penggunaan noken dalam pemilu, juga suku bangsa mana yang pertama kali memulainya dan pada tahun berapa digunakan, tempat pemungutan suara (TPS) mana saja yang menggunakan sistem ini dan penyelenggara pemilu mana saja yang menyetujui penggunaan noken dalam pemilu. Namun berdasarkan informasi yang beredar di kalangan masyarakat adat, penggunaan noken dalam pemilu berawal dari spontanitas dan inisiatif beberapa orang yang hadir dalam acara bakar batu, berdiskusi dan menyepakati, bagaimana jika surat suara diisi dalam noken.Kegiatan bakar batu merupakan adat dan tradisi suku Dani yang cukup besar di Papua. Masyarakat Lani menyebutnya dengan “lago lakwi”. Dalam tradisi bakar batu terdapat makna ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, simbol kebersamaan dan solidaritas yang kuat. Bakar batu merupakan ritual memasak bersama yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada sang pemberi kehidupan, yaitu Sang Pencipta. Selain itu juga sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara, menyambut datangnya kabar gembira, atau mengumpulkan pasukan sebagai persiapan berperang melawan musuh dan atau setelah pertempuran yang telah dilakukan. Bahkan, kegiatan ini menjadi media perdamaian antar kelompok yang bertikai.Ide ini kemudian diterima oleh semua yang hadir dalam pesta tersebut, kemudian dibahas lebih lanjut dan disosialisasikan secara lisan ke beberapa wilayah di Kabupaten Pegunungan Tengah. Akhirnya para kepala suku, tokoh adat dan tokoh masyarakat sepakat untuk melaksanakan Pemilu dengan menggunakan noken. Oleh karena itu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di beberapa Kabupaten Pegunungan Tengah Papua dilaksanakan dengan menggunakan noken. Itulah sedikit informasi tentang asal muasal proses Pemilu dengan menggunakan noken yang dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah Pegunungan Tengah Provinsi Papua.Pemilu dengan menggunakan noken menjadi trending topik karena belum diatur secara tegas, legal dan de jure dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Meskipun belum diatur, namun Pemilu dengan menggunakan noken sudah dilaksanakan sejak lama untuk semua kategori atau jenjang Pemilu seperti Pemilu Legislatif dan pemilihan kepala daerah sebagaimana telah diuraikan di atas. Penggunaan sistem noken dalam pemilu telah dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah pegunungan Papua sejak tahun 1971, artinya sebelum dikeluarkannya peraturan mengenai pemilu, masyarakat di wilayah pegunungan Papua sudah melaksanakan pemilu menurut hukum adat dan hal tersebut dinilai baik dan adil bagi masyarakat adat.Hal tersebut juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan tidak mempermasalahkan sistem pemungutan suara yang digunakan oleh masyarakat adat Papua karena hakikat dari proses Pemilu adalah setiap orang dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, bebas, dan rahasia. Hal tersebut juga disampaikan oleh Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., M.H. yang menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memahami dan menghargai nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat Papua yang memiliki kekhasan dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara dan sistem ‘kesepakatan warga’ atau ‘aklamasi’, karena apabila dipaksakan menggunakan tata cara pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikhawatirkan akan timbul konflik antar kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat agar mereka tidak terlibat atau terbawa ke dalam sistem persaingan dan perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu kerukunan yang selama ini telah mereka jalani.Masih banyak kelompok masyarakat yang tidak puas karena keputusan yang diambil, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, atas dasar sistem Pemilihan Noken ini. Sistem Pemilihan Noken membuat kepala daerah di Papua tidak serius dalam membangun daerahnya, karena mereka akan dengan mudah terpilih kembali melalui segelintir orang yang memberikan suaranya pada surat suara yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah pemilih sebenarnya. Terlebih lagi ketika jumlah pemilih fiktif tersebut dialihkan ke formulir resmi dan ditandatangani oleh penyelenggara pemilu di daerah. Ketika terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi, formulir tersebut menjadi alat bukti yang tidak terbantahkan.Perlu adanya pemahaman untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemilu dengan baik, sehingga penyelenggaraan Pemilu yang berkarakter daerah dapat dibakukan sesuai dengan sistem yang berlaku secara nasional. Selain beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemilu, misalnya faktor adaptasi geografis, sosiologis, dan kultural. Terkait hal tersebut, akan diberikan penjelasan mengenai mekanisme Pemilu Noken, Pengaruh Elit Lokal dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Noken, serta Makna Pemilu Noken dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PROSES DELIBERASI: MEWUJUDKAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG PARTISIPATIF
Full text linkThe simultaneous Regional Head Elections play a crucial role in creating participatory public policies. Active community participation in policy-making, supported by the values of deliberative democracy, ensures that decisions reflect the needs of the people. This research aims to understand and provide arguments for community involvement in the Regional Head Elections and its implications for the formation of public policy. This study employs a normative research method with a literature review approach and a legislative approach. The research findings indicate that the simultaneous Regional Head Elections have a crucial role in realizing participatory public policies. This political agenda not only focuses on the nomination and inauguration processes but also serves as a momentum to align national development with regional needs. Through the regional head elections, principles such as local accountability, political equality, and responsiveness can be realized, all of which contribute to strengthening democracy at the local level. Community participation in public policy formulation is an important foundation for the establishment of a democratic government. By actively involving the community, the decision-making process becomes more transparent and aligned with the aspirations and needs of the people. Various methods, such as discussion forums, public consultations, and digital platforms, enable the community to express opinions and provide input