EJurnal UNCEN (Universitas Cenderawasih)
Not a member yet
2607 research outputs found
Sort by
KEADILAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEADILAN DI INDONESIA)
Get PDFThis paper examines the concept of justice from the perspective of sociology of law in Indonesia, emphasizing the importance of understanding justice that goes beyond positive law and integrates social values and community behavior. The introduction explains that justice needs to be viewed from various dimensions, including sociological, to prevent injustice in legal practice. The research method used is doctrinal normative law, with conceptual and statutory approaches to analyze existing regulations. The findings indicate that many legal decisions do not reflect sociological justice, such as in cases of corruption and environmental violations. Ideal justice must be derived from the values that develop within society, rather than solely based on legal texts. The author emphasizes the need for the actualization of justice grounded in the philosophical and sociological values of Pancasila, as well as community participation in the legal process. The conclusion suggests that law enforcement in Indonesia should consider sociological and moral aspects so that justice can be implemented and accepted in community life
Menakar Kemandirian Keuangan Daerah: Studi Kasus Ketergantungan Fiskal Kabupaten Magelang 2020–2024
Get PDFKemandirian suatu daerah dilihat dari kemampuan daerah dalam mengelola anggaran yang dimiliki daerah tersebut dengan pengalokasian tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan lokal daerahnya. Namun, ketergantungan terhadap dana pusat membuat suatu daerah kehilangan cara mengelola pemasukan daerah secara transparansi dan tertata. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemandirian fiskal pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Hal tersebut dapat menggambarkan bagaimana pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah Kabupaten Magelang. Metode penelitian yang digunakan kali ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah rasio ketergantungan Kabupaten Magelang meningkat pada periode 2020-2024. Rasio kemandirian daerah Kabupaten Magelang pun memiliki trend naik pada periode 2020-2024, tetapi pengelolaan potensi daerah masih perlu ditingkatkan agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Magelang juga mengalami kenaikan dari tahun 2020-2024, tetapi besaran kontribusi PAD Kabupaten Magelang terhadap pendapatan daerah masih relatif rendah.
Kata kunci: Desentralisasi fiskal, PAD, ketergantungan daerah, kemandirian daera
Kopi Sebagai Komoditas Ekonomi: Pengaruh Ekspor, Harga Global, Dan Inflasi Terhadap PDB Nasional
Get PDFKopi merupakan komoditas strategis Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ekspor kopi, harga kopi global, dan inflasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, International Coffee Organization (ICO), dan World Bank selama periode 1994–2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB, sedangkan ekspor kopi memberikan dampak positif yang signifikan pada lag ke-2. Sementara itu, harga kopi global tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Model ARDL yang digunakan memenuhi semua uji asumsi klasik dan stabilitas, dengan nilai adjusted R-squared sebesar 72,85%. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengendalian inflasi dan peningkatan ekspor kopi merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan pentingnya strategi stabilisasi harga domestik dan penguatan daya saing kopi di pasar global
Kearifan Lokal Ongko dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan
No full text Secara bahasa, ongko bermakna taro-taro (simpanan) atau klaim kepemilikan atas sesuatu (sumberdaya). Ongko juga biasa disebut dengan pakkorong-korongang, suatu istilah yang bermakna bahwa dengan ongko yang eksis dan sustain, maka asap dapur bisa mengepul. Kearifan lokal ongko merupakan suatu pengetahuan pengelolaan sumberdaya alam berbasis kekerabatan yang secara turun temurun telah digunakan oleh masyarakat pesisir Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di enam kecamatan daratan Kepulauan Selayar. Penelitian ini menggunakan data hasil studi literatur, wawancara, dan observasi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal ongko masih dipraktekkan oleh masyarakat pesisir Kepulauan Selayar serta memiliki persyaratan-persyaratan untuk bisa memenuhi pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan. Hanya saja untuk memaksimalkan upaya pemenuhan tersebut, perlu dilakukan serangkaian langkah, antara lain: memberikan penguatan agar ongko yang merupakan klaim perseorangan ataupun kelompok kekerabatan terbatas, ditingkatkan menjadi klaim pengelolaan bersama serta memperkuat kelembagaan pengelola ongko sehingga ada pengaturan waktu penangkapan dan penggunaan alat tangkap
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
Get PDFThis study aims to analyze the implementation of policies for handling People with Mental Disorders (ODGJ) at Abepura Mental Hospital. The background of this research focuses on the importance of fulfilling human rights for ODGJ, which is regulated in the Law of the Republic of Indonesia. The theoretical study uses George C. Edwards III\u27s policy implementation model, which includes four key variables: communication, resources, executive disposition, and bureaucratic structure. The research method used was qualitative with a phenomenological approach, involving in-depth interviews with key informants from the Social Service, Abepura Hospital, and ODGJ families. The results of the study show that communication between agencies is going well, but human resources and facilities are still limited, hindering optimal service. The attitude of the implementers shows a positive attitude and high commitment in handling ODGJ, despite the challenges in the bureaucratic structure that are not yet fully supportive. The conclusion of this study confirms that the implementation of the policy for handling ODGJ at Abepura Hospital has been running well, but still needs improvement in terms of resources and facilities. The suggestions given include increasing the number of mental health workers, strengthening facilities and infrastructure, and educating the public to reduce stigma against ODGJ. This research is expected to provide recommendations for related parties in improving mental health services in Papua
Penguatan Kapasitas KPM PKH dalam Memanfaatkan Familly Development Session di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura
Get PDFDependence on conditional cash social assistance programs from the government is a classic problem and needs to be avoided by increasing the capacity of beneficiary families. The activity of strengthening the capacity of PKH KPM in utilizing family development sessions aims to improve understanding, knowledge, and skills about financial management and family independent businesses, in Sereh village, Sentani district, Jayapura regency. The implementation method includes brainstorming, counseling, group discussions, documentation and evaluation. The results of the implementation of the activity explain that family capacity focuses on finances and work motivation. Sustainable family financial and business management has minimal information and training, after counseling, families prioritize needs, namely the needs of school children, business capital, family social costs, and savings. However, aspects of family commitment and openness to business management are factors that influence family capacity. Collaboration between academics, PKH assistance, and PKH independent families is needed so that beneficiary families are confident in the commitment of the business being developed so that they avoid the acute poverty zone.
French Interregnum: Periode Kekuasaan Perancis di Hindia Belanda (1806-1811)
Get PDFThis article explores the lesser-known yet historically significant presence of France in Indonesia, particularly during the late 18th and early 19th centuries. The study investigates France’s attempts to establish trade relations in the archipelago through the Compagnie Française des Indes Orientales and its interactions with local powers such as the Sultanate of Banten. The research focuses on the period of French influence between 1806 and 1811, when the Netherlands became a client state of Napoleon\u27s empire and colonial governance in the Dutch East Indies was indirectly controlled by France. Utilizing a historical-descriptive method through literature analysis, the paper analyzes the political, economic, and administrative impacts of French influence in Indonesia, including the role of Governor General Herman Willem Daendels. Although the French presence was short-lived—formally lasting only fifteen months—it left significant infrastructural and bureaucratic legacies, such as the construction of the Great Post Road and early administrative reforms. The article argues that this period, often overlooked in Indonesian historiography, constitutes a form of colonialism, albeit through indirect rule, and had more lasting effects than previously acknowledged. The study contributes to broader discussions on colonial dynamics and the global reach of French imperial ambitions
Internal Faktor Determinan dalam Dinamika Legislasi di Kampung Kayo Batu Kota Jayapura
Get PDFThis study aims to analyze the internal determinants that influence legislative dynamics in Kampung Kayo Batu, an indigenous community in the urban area of Jayapura City, Papua. Using a qualitative descriptive approach through case study methods, data were collected through in-depth interviews with formal and informal actors, participatory observation, and analysis of relevant village regulations. Source and method triangulation techniques were used to ensure data validity and credibility. The results show that village legislation faces various institutional challenges, such as low technical capacity for drafting regulations, weak coordination between village heads and Bamuskam, the dominance of local elites, and a lack of legal literacy among officials and the community. In addition, the dualism of authority between the formal government structure and traditional leaders creates legal ambiguity that often hinders policy implementation. A paternalistic and informal institutional culture also weakens substantive participation, especially for women and youth. However, there is an opportunity for reform through the application of a hybrid legislative model based on local wisdom, such as the deliberative “three-stove” framework that integrates the roles of government, customs, and society. Thus, it is important to strengthen institutional capacity, improve legal literacy, and harmonize customary norms and state law in order to create inclusive, legally valid, and sustainable village regulations in the context of urban indigenous communities
Struktur dan Sebaran Vegetasi Pakan Burung Cenderawasih di Hutan Tablasupa
Get PDFPenelitian ini mengkaji struktur, komposisi, dan sebaran vegetasi pakan alami burung Cenderawasih di Hutan Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode garis berpetak pada tiga transek, masing-masing terdiri atas lima plot berukuran 20×20 m, 10×10 m, 5×5 m, dan 2×2 m. Data tambahan diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara semi terstruktur dengan masyarakat setempat, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vegetasi sumber pakan terdiri atas berbagai spesies pada tingkat semai, pancang, tiang, dan pohon. Vegetasi tingkat pohon memiliki sebaran jenis yang relatif merata, dengan Garcinia sp. sebagai spesies dengan kelimpahan tertinggi (7,51%), sedangkan sebagian besar spesies lainnya berada pada kategori rendah hingga sangat rendah. Pada tingkat pancang, Pometia pinnata menunjukkan kelimpahan tertinggi (10,47%). Secara keseluruhan, struktur komunitas vegetasi menggambarkan kondisi ekologis yang stabil tanpa dominasi satu spesies. Penyebaran vegetasi pakan yang luas di seluruh transek mengindikasikan bahwa Hutan Tablasupa menyediakan habitat yang sesuai bagi burung Cenderawasih. Temuan ini menegaskan pentingnya menjaga kelestarian vegetasi alami untuk mendukung keberlanjutan populasi burung Cenderawasih di wilayah tersebut.
Kata Kunci : Burung Cenderawasih, struktur vegetasi, pakan, kelimpahan, Hutan Tablasup
Pemanfaatan Kulit Ikan Lele Sebagai Bahan Baku Keripik Ikan
Get PDFCatfish is one of the most widely cultivated freshwater fish and serves as an important source of animal protein. Beyond its flesh, catfish skin possesses potential as a raw material for developing nutritious and economically valuable food products such as fish-skin chips. This community service activity involved counseling and hands-on training for local catfish farmers and households. The program introduced techniques for processing catfish skin into chips, focusing on practical demonstrations and participatory learning. The activity revealed a strong interest and willingness among participants, particularly catfish farmers, housewives, and young women, to utilize catfish skin as a processed product. Participants actively engaged in the training sessions. The resulting product was catfish-skin chips with favorable characteristics, including crispiness, savory taste, and preferred seasoning and aroma. The activity successfully enhanced community knowledge, skills, and motivation in diversifying fish-based products. By introducing catfish-skin chips as a value-added product, the program demonstrated an effective way to transform aquaculture by-products into healthy, nutritious, and economically beneficial foods.