Jurnal Pengembangan Kota
Not a member yet
208 research outputs found
Sort by
PENCAPAIAN TUJUAN PROGRAM KAMPUNG TEMATIK BERBASIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KAMPUNG SENTRA BANDENG
Saat ini Kota Semarang menghadapi permasalahan kawasan kumuh (112,49 Ha) dan pengentasan kemiskinan (4,14%). Program kampung tematik bertujuan meningkatkan kualitas fisik lingkungan kumuh dan mengurangi penduduk miskin. Pelaksanaan program kampung tematik sebaiknya menerapkan strategi pengarusutamaan gender, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Artikel ini menjelaskan apakah pelaksanaan program kampung tematik telah menerapkan pengarusutamaan gender. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan teknik analisis skoring dan deskriptif. Indikator pengarusutamaan gender yang digunakan yaitu akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol. Hasil analisis menemukan bahwa skor pencapaian tujuan program cukup baik (1,89 atau setara dengan 63%). Maka, dapat disimpulkan tujuan pelaksanaan program yang sudah tercapai yaitu peningkatan kualitas fisik dan yang belum tercapai adalah pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan bantuan sumber daya yang diperoleh peserta program belum merata dan tidak terdapat tempat pemasaran bersama sehingga peserta sulit mengembangkan usaha pengolahan bandeng
INDIKATOR KETIMPANGAN DALAM PEMBANGUNAN DAN PENYEBARAN PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS KOTA DAN KABUPATEN DI PROVINSI JAWA BARAT DAN BANTEN
Banyak penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki penyebaran pandemi COVID-19. Salah satu fokusnya adalah pengaruh indikator pembangunan pada skala kewilayahan, terhadap jumlah terkonfirmasi COVID-19 maupun tingkat mortalitas. Studi sebelumnya sejauh ini banyak dilakukan di Eropa dan Amerika Serikat, dengan hasil yang bervariasi. Sebagai contoh, masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi memiliki jumlah kasus terkonfirmasi yang lebih besar, ataupun sebaliknya. Sehubungan dengan variasi hasil penelitian sebelumnya dan kurangnya penelitian serupa untuk konteks Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mengungkapkan kondisi empiris hubungan indikator pembangunan pada konteks Indonesia, dengan jumlah terkonfirmasi COVID-19. Studi kasus yang digunakan adalah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan statistik deskriptif yang dikombinasikan dengan regresi berganda sebagai teknik analisis. Regresi berganda dilakukan dengan menggunakan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di setiap kota dan kabupaten (y) terhadap dua puluh variabel yang merupakan indikator pembangunan wilayah, yang terkait dengan urbanisasi, struktur demografi, pembangunan dari aspek ekonomi, spasial, dan aspek pembangunan manusia (x). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pembangunan antar kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Secara umum, kota berada pada tingkat pembangunan yang lebih baik. Selanjutnya, jumlah penduduk usia lanjut dan garis kemiskinan wilayah merupakan dua variabel yang berpengaruh pada jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di kota dan kabupaten dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dan Banten
THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) MODEL OF PT INDANA IN JODIPAN TOURISM VILLAGE ‘’KAMPUNG WARNA WARNI’’
The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia has not been fully implemented properly. It can see from the company's concern for the community and the environment affected by their business activities which are still considered exceptionally low. Meanwhile, the activities carried out are still philanthropic activities and do not pay attention to and fulfill the existing sustainability values. Therefore, it is essential to discuss the need for successful implementation models (best practices) in a company. One company that has succeeded in implementing CSR is PT INDANA in Kampung Warna-Warni (KWW) Jodipan Malang. GuysPro assisted this company in carrying out CSR in painting in a slum village, namely Jodipan. The impact of CSR implementation makes the village become a tourist attraction that tourist most visited when going to Malang City. This study discusses the CSR implementation model carried out by PT Indana and GuysPro in implementing this activity in Kampung Warna Warni (KWW) Jodipan, Malang. A descriptive-qualitative analysis is applied in interpreting the existing data. Meanwhile, data were obtained from field observations, in-depth interviews, and literature studies to support the research. The results obtained show that there are four stages in CSR activities carried out by PT INDANA. The four stages include the planning and implementation stages, the evaluation stage, and the reporting stage. The impact felt by the community from the CSR activities carried out is the emergence of the development of tourist attractions as a form of unexpected consequences, and the positive influence of the stakeholders involved can be felt. These stakeholders include PT INDANA, the GuysPro Group, the community, and the government as the regulator
STUDI DESKRIPTIF – EVALUATIF BENTUK TIPOLOGI KAWASAN (PEMBELAJARAN DARI KOTA SURABAYA)
Kota berkembang secara dinamis, fenomena transformasi kota dipengaruhi oleh faktor yang tidak mungkin dihindari, antara lain urbanisasi, perluasan skala pelayanan dan pertumbuhan ekonomi. Adanya urbanisasi dan fungsi pelayanan menjadi penyebab munculnya berbagai jenis tipologi pembangunan kawasan di kota, antara lain: perkampungan, kawasan urban fringe, CBD dan kota baru. Kota Surabaya merupakan kota dengan berbagai bentuk tipologi kawasan, karena itu fenomena bentuk tipologi yang ada di Kota Surabaya menjadi sesuatu yang penting untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai tipologi pembangunan di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif yang dilanjutkan dengan teknik kualitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembacaan karakter yang di evaluasi berdasarkan pemahaman teori. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki beberapa bentuk tipologi pembangunan kawasan, yaitu: CBD, kota baru dan kampung, urban fringe. Penyebab munculnya berbagai bentuk tipologi ini adalah pertumbuhan penduduk, skala pelayanan dan ekonomi
ARAHAN DESAIN JALUR KONEKTIVITAS ANTAR RTH BERDASARKAN PREFERENSI MASYARAKAT DI KOTA LAMA, SEMARANG
Keberadaan ruang terbuka hijau seperti taman di Kota Lama Semarang masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena tidak adanya konektivitas yang mampu menarik minat masyarakat untuk berkunjung dan melewati jalan penghubung antar taman, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan arahan desain jalur konektivitas antar ruang terbuka hijau yang mengacu pada preferensi dari masyarakat. Adapun metode yang digunakan berupa metode kuantitatif dengan melakukan analisis faktor dari data kuesioner yang disebarkan kepada 50 responden. Hasil dari analisis faktor yaitu berupa faktor utama preferensi masyarakat dalam mengakses koridor penghubung taman yang terdiri dari kelengkapan perabot jalan, kondisi jalur pedestrian yang aman dan nyaman, serta kondisi jalan yang teduh
DAMPAK REVITALISASI TERHADAP KARAKTERISTIK BERLOKASI PKL DI KOTA LAMA SEMARANG
Revitalisasi Kota Lama Semarang yang dilakukan dalam rangka menghidupkan kembali kawasan turut mempengaruhi PKL dalam berlokasi di Kawasan tersebut. Penataan PKL yang dilakukan pasca revitalisasi tidak membuat PKL berhenti berjualan dan justru membuat PKL menyesuaikan kegiatannya agar tetap dapat berjualan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis karakteristik berlokasi PKL pasca revitalisasi Kota Lama Semarang. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis meliputi analisis deskriptif, analisis kebijakan penataan PKL pasca revitalisasi, dan analisis spasial berupa overlay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik berlokasi PKL adalah pada trotoar, persimpangan jalan, taman, jalan utama dan jalan penghubung kawasan yang terdapat kepadatan pejalan kaki, pada lokasi yang memiliki berbagai aktivitas di sekitarnya, terdapat akumulasi pengunjung dan terdapat kelonggaran pengawasan petugas yang mengawasi PKL. Perubahan karakteristik PKL sebelum dan sesudah revitalisasi terlihat pada adanya penyesuaian (perubahan) dalam hal jenis dagangan, sifat layanan, sarana usaha, dan waktu operasional berjualan. Mayoritas merupakan PKL keliling menggunakan sarana usaha yang mudah dibawa, serta berjualan makanan minuman siap konsumsi dan barang non-makanan, dengan waktu operasional yaitu pada sore hingga malam hari
INDIKASI FAKTOR-FAKTOR PENGARUH KEBERHASILAN TRANSFER OF DEVELOPMENT RIGHTS (TDR) DI KAWASAN PECINAN KEMBANG JEPUN, SURABAYA DAN KETANDAN, YOGYAKARTA
Kawasan Pecinan Kembang Jepun di Kota Surabaya dan Ketandan di Kota Yogyakarta merupakan bagian dari kawasan permukiman etnis Tionghoa dan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Akibatnya, timbul kesulitan bagaimana menyetarakan hak memiliki dan hak membangun bagi pemilik lahan di kawasan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya dan Yogyakarta telah merumuskan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang salah satunya melalui pengalihan hak membangun (transfer of development rights/TDR). Agar dapat berfungsi sebagai kebijakan yang optimal, maka perlu diidentifikasikan faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan alat analisis delphi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 17 (tujuh belas) indikasi faktor-faktor yang secara signifikan dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan TDR, yang terbagi pada beberapa aspek: pemerintah dan kebijakan, karakteristik program, kondisi pasar, kondisi sosial dan dukungan masyarakat
PENGUATAN PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Pelaksanaan penegakan hukum/penertiban pemanfaatan ruang saat ini memiliki kecenderungan berhenti pada temuan adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Pengenaan sanksi yang merupakan hasil rekomendasi audit tata ruang masih jarang dilaksanakan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum di bidang penataan ruang masih belum optimal. Di sisi lain, muncul tantangan baru pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang pasca penetapan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menemukenali permasalahan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang untuk kemudian merumuskan strategi penguatan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang pasca ditetapkannya UUCK. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode desk study yang mengutamakan content analysis. Content analysis dilakukan terhadap regulasi penertiban pemanfaatan ruang dan salah satu laporan hasil audit tata ruang. Data yang dikumpulkan berupa data indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang dari hasil audit dan pelaksanaan tindaklanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang tidak efektif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh (a) muatan dalam regulasi belum sepenuhnya bisa operasional; (b) pelaksanaan pengawasan di lapangan terbatas; (c) peran masyarakat dalam pengawasan adanya pelanggaran terhadap tata ruang belum optimal; (d) fungsi koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam peran masing-masing belum maksimal dilakukan; dan (e) kondisi dan status PPNS yang belum kuat. Ketidakefektifan tersebut dapat di atasi dengan strategi kebijakan penertiban pemanfaatan ruang yang berupa penguatan regulasi, penguatan sumberdaya manusia, penataan kelembagaan, dan pengalokasian anggaran yang memadai
ANALISIS PELAYANAN INTEGRASI ANTARMODA BERDASARKAN PERSEPSI PENGGUNA DI KRL STASIUN SUDIRMAN
Pelayanan integrasi antarmoda menjadi titik kunci pada pelayanan kendaraan umum bagi masyarakat. Integrasi antarmoda memastikan kemudahan pengguna untuk berganti moda kendaraan sehingga menjamin pengguna untuk mendapatkan pelayanan yang tepat waktu dengan biaya yang terjangkau. KRL merupakan salah satu pelayanan kendaraan umum di Jakarta yang mampu melayani penumpang sebanyak 1 juta orang perhari. Tingginya angka jumlah penumpang tersebut harapannya dapat memberi pengaruh positif terhadap pemakaian kendaraan umum jenis lain yang ada di Jakarta. Pengaruh tersebut salah satunya adanya pelayanan integrasi antarmoda di KRL Stasiun Sudirman. Studi ini ingin menjawab pertanyaan apakah integrasi antarmoda pada pelayanan moda KRL Stasiun Sudirman sudah memberikan pelayanan yang baik atau belum menurut persepsi penggunanya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif, CSI dan IPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan integrasi KRL terhadap integrasi antarmoda di Kawasan Dukuh Atas sudah memberikan kepuasan pengguna dengan nilai tingkat kepuasan pengguna sebesar 73,07% yang termasuk kedalam kategori puas. Namun masih terdapat pelayanan yang belum memberikan kepuasan kepada penggunanya seperti ketepatan jadwal perjalanan KRL, ketersediaan fasilitas disabilitas, dll. Pelayanan yang menjadi prioritas penanganan dalam 5 dimensi kualitas pelayanan termasuk kedalam dimensi kualitas pelayanan reliability, responsiveness, assurance, dan tangible
WARGA BERDAYA SEBAGAI SUBPOLITIK DAN KAMPANYE JOGJA ASAT: PENOLAKAN PEMBANGUNAN HOTEL DAN APARTEMEN DI YOGYAKARTA
Artikel ini berangkat dari kampanye Jogja Asat yang digunakan oleh warga berdaya dalam melakukan penolakan hotel dan apartemen di Yogyakarta. Konsep subpolitik milik Ulrich Beck kemudian menjadi pilihan untuk menganalisis kasus tersebut. Dengan uraian di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama yaitu bagaimana proses warga berdaya sebagai fenomena subpolitik menolak atas pembangunan hotel dan apartemen di Yogyakarta melalui kampanye Jogja Asat. Proses penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan analisis deskriptif. Penelitian ini kemudian menunjukan bahwa warga berdaya merupakan bagian dari realitas subpolitik sebagaimana dijelaskan Ulrich Beck. Subpolitik di sini berangkat dari temuan bahwa warga berdaya bukan merupakan organisasi formal, melainkan sebuah koalisi warga yang juga terhubung dengan organisasi masyarakat sipil lain seperti Wahana Lingkingan Hidup (WALHI), Indonesia Visual Art Archive (IVAA), hingga Watchdoc. Melalui kampanye Jogja Asat, warga berdaya berusaha melakukan kontra narasi dari kemajuan pariwisata yang ada di Yogyakarta. Pada prosesnya, warga berdaya sebagai subpolitik aktivitasnya tidak hanya sekedar berkampanye tentang Jogja Asat saja. Warga berdaya juga turut memberdayakan masyarakat menuju kesadaran kritis terhadap lingkungan dan membangun jejaring dengan berbagai pihak yang mengalami keresahan akibat perkembangan hotel dan apartemen dalam industri pariwisata di Yogyakarta