Jurnal Pengembangan Kota
Not a member yet
208 research outputs found
Sort by
ANALISIS KESESUAIAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU DOMPAK DENGAN KONDISI EKSISTING BANGUNAN (Studi Kasus: Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau)
Full text linkEvaluasi merupakan bagian penting dalam sebuah perencanaan. Pulau Dompak menjadi salah satu pulau yang direncanakan sebagai kawasan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau perlu evaluasi rencana mengingat rencana yang dibuat pada tahun 2007 tidak sesuai impelementasinya. Selain itu, rencana detil kawasan yang dibuat ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan RTRW Kota Tanjungpinang. Evaluasi ini berguna untuk mengukur sejauh mana perubahan antara dokumen rencana dan kondisi di lapangan yang terjadi di Pulau Dompak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perbedaan antara rencana dan kondisi lapangan yang terjadi di Pulau Dompak, Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan analisis skoring. Secara fisik, masyarakat menilai kesesuaian di Pulau Dompak tergolong sesuai dengan skor 33,80, perencana menilai cukup sesuai dengan skor 28,4, dan pemerintah menilai cukup sesuai dengan skor 28,1. Berdasarkan sosial dan ekonomi, masyarakat menilai kurang sesuai dengan skor 12,98, perencana menilai tidak sesuai dengan skor 10,13, dan pemerintah menilai kurang sesuai dengan skor 11,77. Sesuai aspek kelembagaan, masyarakat menilai sesuai dengan skor 8,24, perencana menilai kurang sesuai dengan skor 6,625, dan pemerintah menilai kurang sesuai dengan skor 6,59. Secara keseluruhan, aspek fisik dinilai cukup sesuai dengan skor 30,1, aspek sosial dan ekonomi dinilai cukup sesuai dengan skor 11,62 dan aspek kelembagaan dinilai cukup sesuai dengan skor 7,151. Namun terdapat beberapa hal yang tidak sesuai antara rencana detail, RTRW dan kondisi eksisting. Terdapat bangunan yang direncanakan dan dibangun di kawasan ruang terbuka hijau, pengembangan ekonomi yang belum terstruktur dan banyaknya peraturan yang tumpang tindih. Berdasarkan ketidaksesuaian ini maka perlu adanya pengaturan pemerintah untuk memberikan ketegasan dalam implementasi rencana di lapangan dan melakukan perbaikan dalam rencana detil yang mengacu pada RTRW
TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (STUDI KASUS: KABUPATEN KENDAL DAN KOTA PEKALONGAN)
Full text linkUntuk mengatasi masalah pemanfaatan ruang, pemerintah mencetuskan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Sejak tahun 2008, program PLPBK sudah dilaksanakan pada 185 desa/kelurahan di Jawa Tengah tidak terkecuali pada Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan yang merupakan duta program PLPBK dan dianggap baik dalam menjalankan PLPBK. Namun, pada kedua kabupaten/kota tersebut masih ada beberapa indikasi program yang belum terealisasi. Asumsinya adalah program PLPBK yang dilakukan melalui proses perencanaan kolaboratif dimana dalam prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan seharusnya akan lebih efisien sehingga program dapat berhasil. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengukur tingkat keberhasilan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sedangkan, metode analisis yang digunakan adalah analisis skoring dengan likert scale. Berdasarkan hasil analisis skoring dengan menggunakan likert scale, semua kelurahan/desa sudah tergolong berhasil dalam pelaksanaan program PLPBK. Hal tersebut ditunjukkan dengan total skor >2 dan persentase >66,7% di seluruh kelurahan/desa. Kelurahan Kebondalem di Kabupaten Kendal merupakan kelurahan yang memiliki skor dan persentase tertinggi yakni 2,99 dan 99,7%. Sedangkan Kelurahan Kraton Kidul di Kota Pekalongan adalah kelurahan dengan skor dan persentase terendah yakni 2,78 dan 92,5%. Skor terendah pada Kelurahan Kraton Kidul disebabkan karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan. Kuliner Djadoel tidak langsung menghadap ke jalan raya yang berakibat pada sepinya pembeli. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Kraton Kidul yang berjualan tidak mematuhi ketentuan pembayaran retribusi yang telah disepakati. Untuk mengatasi masalah pemanfaatan ruang, pemerintah mencetuskan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Sejak tahun 2008, program PLPBK sudah dilaksanakan pada 185 desa/kelurahan di Jawa Tengah tidak terkecuali pada Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan yang merupakan duta program PLPBK dan dianggap baik dalam menjalankan PLPBK. Namun, pada kedua kabupaten/kota tersebut masih ada beberapa indikasi program yang belum terealisasi. Asumsinya adalah program PLPBK yang dilakukan melalui proses perencanaan kolaboratif dimana dalam prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan seharusnya akan lebih efisien sehingga program dapat berhasil. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengukur tingkat keberhasilan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sedangkan, metode analisis yang digunakan adalah analisis skoring dengan likert scale. Berdasarkan hasil analisis skoring dengan menggunakan likert scale, semua kelurahan/desa sudah tergolong berhasil dalam pelaksanaan program PLPBK. Hal tersebut ditunjukkan dengan total skor >2 dan persentase >66,7% di seluruh kelurahan/desa. Kelurahan Kebondalem di Kabupaten Kendal merupakan kelurahan yang memiliki skor dan persentase tertinggi yakni 2,99 dan 99,7%. Sedangkan Kelurahan Kraton Kidul di Kota Pekalongan adalah kelurahan dengan skor dan persentase terendah yakni 2,78 dan 92,5%. Skor terendah pada Kelurahan Kraton Kidul disebabkan karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan. Kuliner Djadoel tidak langsung menghadap ke jalan raya yang berakibat pada sepinya pembeli. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Kraton Kidul yang berjualan tidak mematuhi ketentuan pembayaran retribusi yang telah disepakati.
KINERJA PELAYANAN AIR BERSIH MASYARAKAT DI KELURAHAN TUGUREJO KOTA SEMARANG
No full textPenyediaan air bersih yang diselenggarakan oleh PDAM Kota Semarang pada tahun 2011 baru mampu melayani 56,95% penduduk. Sehingga terdapat sebagian penduduk Kota Semarang yang belum terjangkau pelayanan jaringan air bersih perkotaan. Untuk memenuhi kekurangan pelayanan kebutuhan air bersih tersebut, pemerintah membuat program penyediaan dengan melibatkan masyarakat, sebagaimana kasus di Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang. Di lokasi ini, sejak tahun 2003 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tirto Langgeng yang dilanjutkan BKM Makmur Abadi di Kelurahan Tugurejo membentuk sub unit pengelolaan air bersih untuk melayani masyarakat, khususnya di wilayah RW I dan RW V. Pada tahap selanjutnya muncul berbagai masalah terkait kualitas dan penyeadiannya. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengkaji kinerja pelayanan air bersih berbasis masyarakat di Kelurahan Tugurejo. Metode penelitian mengkombinasikan antara kuantitatif dan kualitatif, melalui analisis kinerja yang ditinjau dari aspek operasional, keuangan, administrasi dan kepuasan pelanggan. Berdasarkan analisis penilaian kinerja ditemukan bahwa sisi penyelenggara meliputi aspek operasional, keuangan dan administrasi dinilai berpredikat ‘baik’, dan “mampu berkembang”, artinya mampu menjaga konsistensi dan kualitas air bersih, mampu menghasilkan keuntungan untuk menjalankan kegiatan operasional, mempertahankan asset, membayar kewajiban pinjaman; serta pengelola mampu mempertahankan keberlanjutan pelayanan air bersih kepada pelanggan. Penilaian kinerja dari sisi pelanggan, dinilai dengan kepuasan pelanggan dari kualitas pelayanan air. Nilai indeks kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction Index) adalah 78,34 % berada pada kategori “puas”, artinya pelanggan puas terhadap hampir semua atribut-atribut kualitas layanan air bersih dari penyelenggara layanan, walaupun belum semua sesuai harapan pelanggan. Analisis Importance Performance Analysis (IPA) menjelaskan atribut-atribut yang perlu dipertahankan kinerjanya yaitu kualitas fisik air, lokasi tempat pelayanan, kemampuan petugas administrasi/ keuangan, kecermatan petugas pencatat meter air, tarif air yang terjangkau, kelengkapan sambungan pelayanan, dan kepastian biaya yang dibayar. Akan tetapi masih terdapat atribut-atribut yang perlu ditingkatkan kinerjanya yaitu kuantitas air, kontinuitas, kedisiplinan petugas distribusi air, cepat dan tanggap terhadap keluhan pelanggan, serta petugas mudah dihubungi
PENGARUH LEMBAGA RUKUN TETANGGA (RT) TERHADAP KONDISI RUMAH SUSUN DINAS PEMADAM KEBAKARAN PEGADUNGAN DAN PONCOL JAKARTA
Full text linkDinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan DKI Jakarta memprakarsai pembangunan Rumah Susun Dinas Pemadam Kebakaran di kawasan Pegadungan, Jakarta Barat dan kawasan Poncol, Jakarta timur yang hanya diperuntukkan bagi petugas pemadam kebakaran. Kehidupan penghuni rumah susun Pegadungan dan Poncol yang sebelumnya tinggal di lingkungan dengan kehidupan sosio-kultural lingkungan horizontal dan di lingkungan yang bersifat heterogen, sehingga menjadi tanggung jawab tersendiri bagi rukun tetangga (RT) didalam mengatasi permasalahan hubungan bermasyarakat dan permasalahan kondisi fisik lingkungan sarana prasarana rumah susun. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi pengaruh lembaga rukun tetangga (RT) terhadap kondisi Rumah Susun Dinas Pemadam kebakaran Pegadungan dan Poncol. Kondisi rumah susun tersebut meliputi kondisi fisik lingkungan rumah susun, interaksi dan kegiatan penghuni rumah susun, dan kinerja rukun tetangga. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif berupa skoring dengan skala linkert untuk menjelaskan pengaruh antar variabel sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan kuesioner dengan jumlah sampel sebesar 80KK penghuni rumah susun. Hasil penelitian diketahui bahwa rukun tetangga terhadap kondisi rumah susun Pegadungan dan Poncol, rukun tetangga mempengaruhi dari ketersediaan dan kondisi sarana prasarana lingkungan rumah susun, kegiatan keragaman sosial budaya rumah susun, frekuensi dan antusiasme kegiatan lingkungan rumah susun , dan usaha sampingan penghuni rumah susun
TINGKAT KERENTANAN MASYARAKAT TERHADAP BENCANA BANJIR DI PERUMNAS TLOGOSARI, KOTA SEMARANG
Full text linkPerumnas Tlogosari merupakan salah satu perumahan skala besar di Kota Semarang yang terdampak persoalan ekologi kota, yaitu banjir. Persoalan ekologi ini terjadi bersamaan dengan peningkatan pertumbuhan penduduk sekitar 1,4% pertahunnya, yang menjadikan pertumbuhan Kota Semarang mengarah pada kondisi rentan. Oleh sebab itu sangat perlu untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai kota tangguh dengan melakukan penilaian tingkat kerentanan, karena hasil dari penilaian kerentanan tersebut dapat menjadi tolak ukur pencapaian sebuah kota tangguh. Penelitian ini dilakukan untuk menilai tingkat kerentanan masyarakat di Perumnas Tlogosari dalam menghadapi banjir pada saat siang dan malam. Penilaian kerentanan ini dibedakan berdasarkan waktu, karena ada perbedaan jumlah masyarakat yang berada di rumah pada saat siang dan malam. Penilaian kerentanan dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis skoring pembobotan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerentanan siang masyarakat lebih tinggi, dibandingkan kerentanan malam. Hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah masyarakat di kuadran 3 dan 5 pada saat malam, diikuti dengan kenaikan jumlah masyarakat di kuadran 1 dan 2 sebesar 2-3%. Banyaknya masyarakat yang berada di kuadran 1, 2 dan 3 mengartikan bahwa masyarakat berada pada selang toleransi dari kemampuan mereka dalam menghadapi banjir. Oleh karena itu, masing-masing rumah tangga telah berketahanan dalam menghadapi banjir
MAPPING TSUNAMI VULNERABILITY FOR MATARAM CITY IN LOMBOK ISLAND – INDONESIA: A PHYSICAL AND SOCIOECONOMIC ASSESSMENT
Full text linkLetak kedekatan lokasi geografis dengan lempeng tektonik Eurasian dan Indo-Australian membawa konsekuensi logis terhadap tingginya resiko kebencanaan, terutama gempa dan tsunami, bagi Indonesia. Kota Mataram yang merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap resiko bencana tsunami. Sebagai langkah awal, identifikasi lokasi yang paling rentan terhadap resiko bencana tsunami perlu dilakukan dengan memadukan aspek-aspek fisik, sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasikan lokasi paling rentan terhadap resiko bencana tsunami di Kota Mataram dengan menggunakan analisa sistem informasi geografis (GIS). Penilaian dilakukan dengan mengembangkan Indeks Gabungan (Composite Index) berupa Total Vulnerability Index (TVI) yang merupakan kombinasi Indeks Kerentanan Fisik/ Physical Vulnerability Index (PVI), Indeks Kerentanan Sosial/ Social Vulnerability Index (SVI) dan Indeks Kerentanan Ekonomi/ Economic Vulnerability Index (EVI). Hasil analisis berhasil menemukenali bahwa Kota Tua Ampenan merupakan wilayah di Kota Mataram dengan nilai indeks gabungan tertinggi yang mencerminkan tingkat kerentanan yang paling tinggi