1,720,957 research outputs found
Kewajiban PT Arara Abadi Wilayah Operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Sebagai Investor Hutan Tanaman Industri
Get PDFPermasalahan penelitian ini: Pertama, bagaimanakah pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai investor bidang usaha HTI? Kedua, bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi? Tujuan penelitian: Pertama, untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai investor bidang usaha HTI. Kedua, untuk menjelaskan upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi.  Hasil penelitian diketahui bahwa dari beberapa kewajiban yang menjadi fenomena dikaitkan dengan keadaan di PT Arara Abadi ternyata hanyalah kewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih terkendala. Implementasi SK Menteri Kehutanan tentang pemberian izin kepada PT Arara Abadi tentunya sebagai pemegang izin PT Arara Abadi haruslah mentaati seluruh aturan.  Desa Kota Garo juga ada konflik lahan antara PT Arara Abadi dengan masyarakat tempatan, baik perorangan maupun dengan kelompok tani. Hal itu, disebabkan persoalan tidak dilaksanakannya kewajiban enclave terhadap lahan yang belum tuntas. Ketetapan diktum keempat SK Menhut No. 743/kpts-II/1996 salah satunya tidak dilaksanakannya kewajiban inclaving. Upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi dikaitkan dengan persoalan konflik lahan antara PT Arara Abadi dengan masyarakat, hanyalah dengan melakukan mediasi. Kemudian agar tidak memperlebar konflik Dinas Kehutanan mengupayakan terbangun kemitraan antara Perusahaan dengan masyarakat. Untuk menjalin kemitraan sudah ada dasar hukumnya yang mana diatur tanaman pokok sebesar 70%, tanaman kehidupan sebesar 20%, dan tanaman lainnya 10 %. Dalam tanaman kehidupan tersebutlah masyarakat bisa bermitra dengan perusahaan. Kemudian untuk mengawasi kewajiban pelaksanaan HTI upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau adalah melaksanakan monitoring dan pengawasan, tetapi tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan, karena keterbatasan dana
PENGEMBANGAN DAN PENATAAN YANG SETARA BERKEADILAN TERHADAP MINIMARKET DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
No full textThis research aims to describing and analyzing the equal and fair development and arrangement of minimarket in Pekanbaru based on Regional Regulation of Pekanbaru City No. 09 of 2014 on the Management of People's Market, Shopping Center and Supermarket; and explaining the obstacles and efforts to overcome the equal and fair development and arrangement of minimarket in Pekanbaru City. The research method is socio-legal research. The conclusion of the research is that based on the Regional Regulation No. 09 of 2014, the establishment of minimarket shall be based on RTRW, RDTRK, and zoning regulations; and that developing and arranging minimarket equally and fairly in Pekanbaru City still meet some obstacles. To overcome the obstacles, the Government of Pekanbaru City has carried out some efforts, so that the equal and fair development and arrangement of minimarket in Pekanbaru City can continuously run well.</em
Konsekuensi Hukum Pemasaran Dan Jual Beli Rumah Dalam Proses Pembangunan (Studi PT. Pratama Hutama Jaya)
Get PDFPemasaran dan penjualan rumah yang masih dalam tahap proses pembangunan atau belum ada fisiknya tidak bisa dilakukan secara bebas, karena sudah diatur informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat dalam melakukan pemasaran tersebut. Diantara informasi yang wajib disampaikan tersebut, seperti alas hak tentang tanah, informasi yang jelas mengenai prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dijanjikan, dan sebagainya. Kemudian dalam melakukan penjualan rumah yang masih dalam tahap proses pembangunan tersebut dapat dilalukan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah. Adapun persyaratan hal yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian pendahuluan jual beli setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status pemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, kepemilikan izin bangunan induk, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dan keterbangunan perumahan paling sedikit 20%. Namun dalam praktik, pengaturan pemasaran dan penjualan rumah yang masih dalam tahap proses pembangunan tersebut tidak efektif ditaati oleh pengembang (developer). Penelitian ini bertujuan: Pertama, untuk menjelaskan pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap pembangunan di PT Pratama Hutama Jaya. Kedua, untuk menganalisis konsekuensi hukum pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap pembangunan bagi PT Pratama Hutama Jaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan kategori efektivitas hukum yang akan diuji efektivitas keberlakuannya terkait norma tentang pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap proses pembangunan. Hasil penelitian ini bahwa syarat informasi pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap pembangunan berdasarkan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak berjalan di PT Pratama Hutama Jaya. Untuk syarat informasi dalam pemasaran tidak semua dimuat dalam media pemasaran rumah. Kemudian untuk penjualan rumah tidak dibuat perjanjian pendahuluan jual beli rumah. Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pemasaran dan penjualan rumah dalam tahap pembangunan bagi PT Pratama Hutama Jaya berdimensi administrasi, pidana dan perdata. Dalam konteks sanksi administrasi dan pidana ada dasar hukumnya dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk konteks perdata inisiatifnya datang dari pihak yang merasa dirugikan
Akibat Hukum Perkawian Siri Di Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru
Get PDFAnalisis situasi mitra mengambarkan fenomena di masyarakat banyak yang tidak memahami akibat hukum perkawinan siri. Begitu juga dengan masyarakat di kelurahan sekip kecamatan lima puluh belum mengetahui ketentuan hukum mengenai perkawinan seperti akibat hukum perkawinan siri yang termasuk didalamnya mengenai waris dan status hukum anak dari perkawinan siri. Permasalahan yang mungkin timbul ketika masih ada warga yang melakukan perkawinan siri (tidak dicatatkan), kemudian timbul permasalahan mengenai hak waris ketika suami meninggal dunia dan hak harta bersama saat terjadi perceraian. Tidak tertutup kemungkinan akan dialami oleh masyarakat kelurahan sekip kecamatan lima puluh kota Pekanbaru. Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra sebagaimana telah disinggung maka metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang akibat hukum perkawinan siri (tidak dicatatkan). Hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) dengan cara mengajukan pertanyaan (kuesioner) sebelum dan sesudah pemberian materi.
Kata kunci: Akibat, Hukum, Perkawinan Sir
Penegakan Disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar
Get PDFThe formulation of the problem in this study are 3 (three). First, how is the discipline enforcement of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency? Second, what are the obstacles in enforcing the discipline of the Village Secretariat in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency? Third, how are the efforts to enforce the discipline of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency? In line with the formulation of the problem, the objectives of this study are 3 (three). First, to explain the discipline enforcement of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency. Second, to explain the obstacles in enforcing the discipline of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency. Third, to explain the efforts to enforce the discipline of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency. This type of research is sociological legal research, according to the type, the approach is empirical. The results of this research can be explained that the authority of the Village Head can dismiss the Village Secretariat Apparatus as guided by the Kampar District No. 12 of 2017. Obstacles in disciplinary enforcement of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu Subdistrict, Kampar Regency are due to the long distance, transportation and communication facilities because not all villages in Kampar Kiri Hulu have telephone networks, so to communicate with the Village Secretariat Apparatus must find and speak directly. Efforts to enforce the discipline of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency require efforts in the form of legal discipline standards according to the applicable law. Regarding this matter, only part of the services of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District already have the said standard. This is obtained based on the facts of interviews with related respondents.
Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3 (tiga). Pertama, bagaimana penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar? Kedua, bagaimana kendala penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar? Ketiga, agaimana upaya menegakkan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini pun ada 3 (tiga). Pertama, untuk menjelaskan penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Kedua, untuk menjelaskan kendala penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Ketiga, untuk menjelaskan upaya menegakkan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, sesuai dengan jenisnya maka pendekatannya empiris. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa wewenang Kepala Desa yang dapat memberhentikan Perangkat Sekretariat Desa sebagaimana berpedoman pada Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2017. Kendala penegakan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar disebabkan faktor jarak tempuh yang jauh, transportasi dan sarana komunikasi karena tidak semua desa di Kampar Kiri Hulu mempunyai jaringan telpon, sehingga untuk berkomunikasi dengan Perangkat Sekretariat Desa harus mencari dan berbicara secara langsung. Upaya menegakkan disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar diperlukan upaya berupa adanya standar disiplin sah menurut undang-undang yang berlaku. Terhadap hal ini pelayanan Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebagian saja yang sudah mempunyai standar dimaksud. Hal ini peroleh berdasarkan fakta hasil wawancara dengan responden terkait
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
