1,721,136 research outputs found
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) (Studi pada Kantor SAMSAT UPT Balige)
No full textInplementasi kebijakan merupakan wujud dar tahapan dari suatu kebijakan
public yang sudah dirumuskan. Implementasi sistem administrasi manunggal satu
atap merupakan terobosan pelayanan di bidang pajak kendaraan bermotor. Kantor
SAMSAT Balige merupakan salah satu unit pelaksana teknis di daerah Toba
Samosir, oleh sebab itu implementasi sistem administrasi manunggal satu atap
dtuntut memberikan pelayanan yang maksimal. Namun sepertinya implementasi
pelayanan pajak kendaraan bermotor tidak berjalan dengan lancar. Untuk
menjawab permasalahan penelitian digunakan metode penelitian deskriftif dengan
pendekatan kualtati. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan
kuisioner. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik observasi
serta dokumentas. Teknik penentuan informan untuk pegawai kantor SAMSAT
Balige secara purposive yang selanjutnya berkembang dengan teknik snowball
sedangkan untuk informan atau responden menggunakan teknik accidental. Proses
analsis data yang dilakukan dengan mengelompokkan serta mengkombinasikan
data yang diperoleh dan juga menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan
antara data tersebut. Sedangkan validitas data diuji melalui sumber data sehingga
data yang disajikan merupakan data absah. Berdasarkan temuan data dilapangan
menunjukkan bahwa implementasi pelayanan pajak kendaraan bermotor sudah
diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari empat poin penting yakni menegenai struktur
birokrasi yang sudah jelas dan terarah, sumber daya yang sudah terpenuhi,
komunikasi yang baik serta respon pegawai terhadap terobisan pelayanan pajak
kendaraan sudah baik. Namun dari segi fasilitas masih kurang, sumber daya
manusia yang masih kurang kapasitas serta letak strategis kantor SAMSAT masih
kurang.193 HalamanSkripsi Sarjan
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pasar Yaahowu dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
No full textKabupaten Nias merupakan daerah otonom yang memberdayakan BUMD nya sebagai sumber dari pendapatan daerahnya (PAD) .Bangunan Pasar
Ya’ahowu adalah merupakan salah satu BUMD yang menjadi sumber pendapatan
asli daerah Kabupaten Nias. Agar pengelolaan Pasar Ya’ahowu Gunungsitoli
tersebut dapat dikelola secara sosial dan profesional, maka dipandang perlu
membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Pasar
Ya’ahowu Gunungsitoli sebagai payung hukum pengelolaan perusahaan
dimaksud. Hal ini tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2
tahun 2010 tentang pendirian perusahaan daerah pasar Yaahowu.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi
peraturan daerah Kabupaten Nias nomor 2 tahun 2010 tentang perusahaan daerah
pasar Ya’ahowu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Metode pemecahan
masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif,
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan cenderung
telaah dokumen (data sekunder).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PD. Pasar Ya’ahowu untuk
meningkatan Pendapatan Asli Daerah sudah terlihat meskipun masih belum
optimal. Hal ini bisa dilihat dari sumbangan yang diberikan kepada daerah pada
tahun 2012 sebesar Rp. 67.419.572 dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 300.000.000,
meski pada tahun 2010 dan 2011 masih merugi. Kemampuan direksi, pengelolaan
keuangan perusahaan serta SDM berkualitas yang masih belum memadai menjadi
tolak ukur peningkatan pendapatan perusahaan. Revisi Peraturan Daerah dalam
perampingan jabatan serta kemauan dari direksi dalam menciptakan inovasi
merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Sehingga
nantinya, PD. Pasar Ya’ahowu menjadi salah satu BUMD yg berpotensi besar
sebagai penopang PAD Kabupaten Nias.138 HalamanSkripsi Sarjan
Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) (Studi pada Kantor SAMSAT UPT Balige)
No full textInplementasi kebijakan merupakan wujud dar tahapan dari suatu kebijakan
public yang sudah dirumuskan. Implementasi sistem administrasi manunggal satu
atap merupakan terobosan pelayanan di bidang pajak kendaraan bermotor. Kantor
SAMSAT Balige merupakan salah satu unit pelaksana teknis di daerah Toba
Samosir, oleh sebab itu implementasi sistem administrasi manunggal satu atap
dtuntut memberikan pelayanan yang maksimal. Namun sepertinya implementasi
pelayanan pajak kendaraan bermotor tidak berjalan dengan lancar. Untuk
menjawab permasalahan penelitian digunakan metode penelitian deskriftif dengan
pendekatan kualtati. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan
kuisioner. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik observasi
serta dokumentas. Teknik penentuan informan untuk pegawai kantor SAMSAT
Balige secara purposive yang selanjutnya berkembang dengan teknik snowball
sedangkan untuk informan atau responden menggunakan teknik accidental. Proses
analsis data yang dilakukan dengan mengelompokkan serta mengkombinasikan
data yang diperoleh dan juga menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan
antara data tersebut. Sedangkan validitas data diuji melalui sumber data sehingga
data yang disajikan merupakan data absah. Berdasarkan temuan data dilapangan
menunjukkan bahwa implementasi pelayanan pajak kendaraan bermotor sudah
diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari empat poin penting yakni menegenai struktur
birokrasi yang sudah jelas dan terarah, sumber daya yang sudah terpenuhi,
komunikasi yang baik serta respon pegawai terhadap terobisan pelayanan pajak
kendaraan sudah baik. Namun dari segi fasilitas masih kurang, sumber daya
manusia yang masih kurang kapasitas serta letak strategis kantor SAMSAT masih
kurang.193 HalamanSkripsi Sarjan
Koordinasi dalam Penanganan Banjir pada Daerah Irigasi Desa Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai
Get PDFThis research is motivated by the phenomenon of flooding that continuously occurs in farmers' rice fields. Floods can affect national economic growth and food security. This research further discusses coordination with the aim of knowing and describing the coordination of the regional government (Irrigation Commission) in efforts to handle floods in Hamlet II, Pematang Cermai Village, Tanjung Beringin District, Serdang Bedagai Regency. The Irrigation Commission consists of the PUTR Service, Agriculture Service and P3A. The importance of this research is to be able to find out the steps or methods taken by the government to handle floods and optimize irrigation. Apart from that, this research is also useful so that farmers know how to overcome problems caused by flooding in rice fields.
This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and literature study. The informants in this research were the Irrigation Commission (Youth Water Engineering), the PUTR Service (Head of Water Resources Management), the Agriculture Service (Young Expert Agricultural Product Quality Monitor, the Water User Farmers Association (Chair of P3A) and the farmers of Hamlet II, Pematang Cermai Village.
The research results show the following: First, the Irrigation Commission has not run optimally; Second, rice production has increased, but farmer income has decreased; Third, unity of action, communication, division of work and discipline are still not running optimally. Fourth, improvements in agricultural infrastructure and technology are needed.157 HalamanSkripsi Sarjan
Kinerja Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang
No full textThis research aims to determine and explain the performance of the
management of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Sehati Desa Durin
Tonggal in Pancur Batu Subdistrict, Deli Serdang Regency. It also aims to
describe and provide in-depth explanations about the information regarding
BUMDes management, BUMDes strategies, and BUMDes supervision related to
efforts to improve community welfare. This research is important as a contribution
to the thinking and considerations for the village government in making policies
related to the management performance of BUMDes Sehati Desa Durin Tonggal in
the context of increasing community income and the contribution of BUMDes to
the village revenue.
The research method used is qualitative research with a descriptive
approach. Data collection techniques include interviews, observations,
documentation, and literature review. Research informants consist of the BUMDes
Chairman, BUMDes Treasurer, Village Officials, Village Facilitators, and the
community of Durin Tonggal Village.
The results of this research indicate that the performance of the
management of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Sehati Desa Durin
Tonggal in Pancur Batu Subdistrict, Deli Serdang Regency, based on the
indicators from Agus Dwiyanto's theory (2006) in performance measurement, is
still lacking in the indicators of Productivity, Responsiveness, and Organizational
Performance Accountability. In terms of productivity, the management
performance of BUMDes Sehati Desa Durin Tonggal is not sufficiently effective,
considering the implementation of realizations that do not align with the
plans/targets. In terms of responsiveness, the responsiveness of the BUMDes
organization is still low, as decisions are made abruptly based on rapidly acquired
information. In terms of accountability, inadequate management becomes one of
the inhibiting factors in the management of BUMDes Sehati Desa Durin Tonggal.
Insufficient BUMDes officials, coupled with dual roles held by village officials as
both village and BUMDes officials, contribute to this issue.111 HalamanSkripsi Sarjan
Collaboration in The Development of Coffee Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Dokan Village, Karo District
No full textThis Research aims to analyze the implementation of collaboration in the development of coffee Mikro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Dokan Village, Karo Regency. This research is important to provide an in-depth understanding of collaboration between parties to improve the community’s economy through the development of coffee MSMEs.
The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques were conducted by interview, observation, literature study, and secondary data analysis. This research was conducted in Dokan Village, Merek District, Karo Regency. The research information consisted of the Karo Agriculture Office, The Karo Regency Industry and Trade Office, The Head of Dokan Village, The Dokan Village Welfare Section, and coffee MSMEs managers.
The result showed that the implementation of collaborative in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) included indicators of Ansell and Gash (2007) theory. Face to face dialogue has been implemented through regular meetings. However, written rules related to collaboration are not yet available, which is an obstacle in building trust. Commitment from related parties, namely the Department of Agricultured and the Departement of Industry and Trade, has not been consistent, as seen from non-routine activities. Although a common understanding has been reached, promotion and marketing still need improvement. The temporary impact is that Dokan village’s coffee production is more effective and efficient, but in terms of marketing promotion, it is not yet optimal.158 PagesSkripsi Sarjan
Dampak Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam
No full textPajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar pada saat ini.
Tidak tercapainya penerimaan pajak beberapa tahun belakangan ini membuat
Direktorat Jenderal Pajak mulai melirik sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
yang dianggap mempunyai potensi yang banyak di Indonesia. Tidak tercapainya
target penerimaan pajak bukan hanya dikarenakan wajib pajak yang malas untuk
membayar pajak tetapi wajib pajak menganggap aturan perpajakan yang harus
mereka jalani sangat sulit. Dengan alasan tersebutlah pemerintah mengeluarkan
aturan baru mengenai pajak penghasilan yang diperuntukan bagi wajib pajak
pengusaha baik orang pribadi maupun badan yang memperoleh omset dibawah Rp
4.800.000.000 per tahun yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-42/PJ/2013 bahwa
peraturan baru tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2013 di seluruh
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013 dan melihat dampaknya terhadap wajib pajak usaha mikro,
kecil dan menengah (UMKM) dan penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 4
ayat (2).
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif
dengan pendekatan deskripstif dan model evaluasi Single Program After Only.
Informan utama dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pengawasan Dan
Konsultasi (Waskon) KPP Pratama Lubuk Pakam dan informan kunci yaitu
Account Representative (AR). Sementara itu masyarakat atau wajib pajak yang
berada diwilayah kerja KPP Pratama Lubuk Pakam sebagai responden atas
kuisioner yang disebarkan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 hingga 2014
bahwa PP 46 Tahun 2013 ini telah terlaksana dengan baik. PP 46 ini telah
memberikan dampak positif bagi wajib pajak dengan kemudahan dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan mereka tetapi mengenyampingkan aspek
keadilan dengan tetap harus bayar pajak walau dalam keadaan merugi. Dari sisi
penerimaan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) ,PP 46 ini sudah mempunyai peran
yang cukup baik dengan terus meningkatnya penerimaan dari tahun 2013-2014
sebesar 3,97%. Sebaiknya PP 46 harus tetap berjalan dengan adanya perbaikan
dari sisi keadilan dalam pengenaan pajak.188 HalamanSkripsi Sarjan
- …
