1,720,959 research outputs found
Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konteks Good Governance
Get PDFKebijakan lingkungan hidup harus dijalankan tanpa ada kompromi antara aktor pemegang kebijakan dengan masyarakat industriawan maupun masyarakat umum. Kenyataannya seringkali kebijakan lingkungan hidup tidak sejalan dengan konsteks good governance yang mengarahkan pada prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparasni, daya tanggap, consensus orientation, keadilan, effectiveness and efficiency, akuntabilitas dan visi strategis oleh karena itu kebijakan lingkungan hidup selalu mempertimbangkan setiap aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan agar tercapai tujuan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan konsteks good gonernance.Kata Kunci: kebijakan, Lingkungan Hidup, Good Governance
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Get PDFProtection and environmental management to ensure the fulfillment and protection of the environment as a part of human rights. As part of the human rights protection and management of the environment in the use of natural resources implemented harmonious, harmonious and balanced with environmental functions. The use of natural resources is based on government policies that are imbued with the obligation to conserve the environment and realize the goal of sustainable environmental development. One way to realize the goal of environmentally sustainable development is to optimize the participation of the community in the protection and management of the environment
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT INDUSTRI DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN DI KOTAMADYA DATI II SEMARANG (LEGAL AWARENESS BY INDUSTRIALIST ON ENVIRONMENTAL CONSERVATIONS IN SEMARANG MUNICIPLE)
Get PDFThe goverment has produced a lot of regulation, but the cases of environmental pollution still happened. This situation was caused by the goals of law could not be realized in the society or the law was not implemented
effektivity. One of the effektivity of law is legal awareness. The legal awareness will be looked from knowledge and ability of environmental law, attitude and performer from goverment, industrialist and society.
The research took water pollution in DAS Kaligarang river, the location Semarang municipility. As one of the main source of tap water, the river Kaligarang plays an important role for the city of Semarang besides its function to control flood.
The type of this reseach was de•criptive, therefore the reseach would describe data qualitatively. in order to call out the primery data and secondary data, this reseach take advantages of indepth interview, questionaire and supervision. The location were choose Kelurahan Bongsari, Kelurahan Ngemplak Simongan and Kelurahan Manyaran as reseach area like real estate and industrial.
Technical sampling was taken by purporsive and the
location near from industrial area and industialist. Based on the result of this reseach out the primary data and secondary data, the legal awareness industrialist in DAS Kaligarang river on environmental conservations by :
1. Lag and weakness of law awareness by beaureaucrat and industrialist with considerans politic and economic.
2. The ability of the industrialist of the goals of environmental law.
3. Implementing of sanction to the industrialist was not conducted to industrialist was very alleviate on the regulation was not binding to them.
4. The function organization not optimal this reason
confined ability from goverment, that often to late about problem environment.
5. Complication teamwork beetween instance.
6. The societes to make desparate that water pollution still happened from industrial.
Banyaknya produk hukum tentang lingkungan hidup
membuktikan bahwa pemerintah mempunyai respon yang besar terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup, namun sampai saat ini kasus pencemaran lingkungan hidup belum menunjukkan adanya penurunan bahkan kasus pencemaran semakin meningkat. Keadaan ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum dapat terwujud di dalam masyarakat atau hukum belum dapat berlaku secara efektif. Salah satu faktor peridukung keefektifan hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat dilihat dari aspek penamtahuan tentang hukum, pemahaman tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola-pola prilaku hukum balk dari pemerintah, masyarakat industri maupun masyarakat umum.
Penelitian ini mengambil kasus pencemaran air di DAS Kaligarang, maka lokasi yang dipilh adalah Kotamadia Dati II Semarang. Kaligarang memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat Kotamadia Dati II Semarang, selain sebagai pengendali banjir juga merupakan sumber utama air minum. Tipe studi ini adalah deskriptif analisis fenomena
dan fakta dari temuan dijelaskan dengan pendekatan
kualitatif. Data primer dan data sekunder diperoleh
melalui wawancara mendalam, kuisioner dan pengamatan.
Lokasi penelitian diambil Kelurahan Bongsari, Kelurahan
Ngemplak Simongan dan Kelurahan Manyaran dengan
pertimbangan merupakan lokasi yang memiliki jenis
interaksi manusia dengan lingkungan seperti adanya
pemukiman dan industri. Femilihan sampel responden dilakukan secara proposif dengan mengambil sampel adalah penduduk yang tinggal dekat lokasi industri dan masyarakat industri yang menangani limbah.
Berdasarkan hasil penelitian baik itu data primer maupun data sekunder bahwa kesadaran hukum masyarakat industri di sekitar DAS Kaligarang yang mengikuti program kali bersih sejak tahun 1989, menunjukkan :
a. Kurangnya kesadaran hukum akibat pertimbangan ekonomi, politik .
b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan isi peraturan- peraturan yang ada.
c. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak/kurang patuh.
ci. Sulitnya koordinasi antar instansi.
e. Belum maksimalnya fungsi kelembagaan yang ada
disebabkan keterbatasan kemampuan aparat, sehingga
secara operasional sering mengalami keterlambatan
PenanOanan masalah lingkungan hidup
PENGUATAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Get PDFPembangunan mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan yang mengakibatkan rusaknya fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Untuk itu dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dilakukan secara rasional dan bijaksana untuk dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan generasi yang akan datang. Administrasi lingkungan hidup merupakan bagian dari hukum tata negara yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada legitimasi, perangkat yuridis, norma hukum administrasi dan akumulasi sanksi. Penguatan hukum administrasi lingkungan adalah dengan penegakan hukum administrasi yaitu pengawasan yang merupakan tindakan preventif untuk melaksanakan kepatuhan dan penegakan sanksi merupakan tindakan represif untuk melaksanakan kepatuhan
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Putusan M.A.R.I Nomor 1586K/Pdt/2020)
No full textIn practice, loan agreements involve borrowing and lending activities between individuals, typically with money as the object of the loan, and are established based on a contractual agreement. The provisions governing such agreements are stipulated in the Indonesian Civil Code, which sets out the rights and obligations of the parties involved. However, in practice, the legal relationship between creditors and debtors, particularly in contractual aspects, often encounters issues, leading to breaches of contract (wanprestasi). This study focuses on the legal consequences of wanprestasi in loan agreements, specifically in the context of working capital loans, and examines whether the relevant court decisions align with Article 1754 of the Indonesian Civil Code. This research employs a normative legal method, utilizing primary and secondary legal materials, which are subsequently analyzed through a descriptive-analytical approach. The findings conclude that money borrowed for business capital is based on a contractual agreement. The defendants were found to have breached the contract (wanprestasi) and are therefore obliged to repay the loan
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Investasi Dalam Hukum dan Perekonomian
Get PDFPertumbuhan ekonomi suatu bangsa akan dinilai dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan modal, karena modal adalah faktor utama untuk melakukan kegiatan dalam berusaha, disamping juga diperlukan managemen dalam pengelolaannya. Salah satu sumber modal dalam pengembangann usaha diperoleh dari adanya penanaman modal melalui kegiatan investasi, terutama penanaman modal asing. Iklim berusaha yabngb sejuk, nyaman dan aman akan sangat bgerpengaruh terhadap keberhasilan negara dalam menarik investor untuk datang menanamkan modalnya di Indoinesia. Namun ada beberapa kendala yang menjadi hambatan terhadap kepercayaan investor asing. Diantara hambatan tersebut adalah regulasi, SDM, birokrasi dan juga faktor sosial budaya dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah maka diperlukan adanya kepastian hukum agar tercipta iklim berusaha yang kondusif yang bisa memberikan kenyaman investor khususnya investor asing ketika datang untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi yang berhasil akan menjadi promosi untuk menarik investor asing lainnya ke Indonesia, sehinngga hilirisasinya akan memberikan kesejahteraan masy
- …
